Ditemukan 13335 data
13 — 2
Penetapan 0178/Pdt.P/Monday June 08, 2015/PA JS.beberapa orang di antaranya adalah : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH IIdengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai.3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka (bujang)berusia 34 tahun, sementara Pemohon II berstatus janda berusia 33 tahun.4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketetuan
12 — 1
Hal ini sesuai dengan ketetuan pasal 56 ayat (2) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatanPenggugat telah selesai karena dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkaradibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundanganyang
12 — 7
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
11 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
Dra.R.S Ekawati Irawan bin Rd.M.Syarif
Tergugat:
Ir.Bambang Irawan bin Oma Somantri
7 — 3
Pasal 90 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biayaperkara kepada Penggugat;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor5229/Pdt.G/2017/PA.Badg oleh Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;5.
7 — 0
secaraaquo dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menuruthukum bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)sejak tanggal 12 April 2000 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah,Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2499/Pdt.G/2015/PA.Krwsesuai dengan ketetuan
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menuruthukum bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat)sejak tanggal 12 April 2000 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah,sesuai dengan ketetuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo.
30 — 7
tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakimmenganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguhsungguh dalamberperkara oleh karenanya permohonan para Pemohonharusdinyatakan gugur;Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.BotgMenimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari KetuaPengadilan Agama Bontang Nomor W17A8/359/HK.05/VII/2017tertanggal 04 Juli 2017 bahwa biaya perkara dalam perkara inidibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran2017;Mengingat segala ketetuan
15 — 8
271R.V;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas makapermohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketetuan
11 — 1
Hal ini sesuai dengan ketetuan pasal 56 ayat (2) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonanPemohon telah selesai karena dicabut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundanganyang
71 — 23
menilai terhadap perkara a quo tidaklayak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat segala ketetuan
20 — 11
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
26 — 10
demikian Majelis berpendapat bahwapara Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;Menimbang bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dizinkan untukberperkara secara Cumacuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun2016;Mengingat segala ketetuan
10 — 9
isbat nikah karena pada dasarnya perkawinantersebut telah dicatat oleh PPN KUA Sorong dengan demikian makapermohonan para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
17 — 6
maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernahdatang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untukdatang selaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapatdilanjutkan dan Gugatan Penggugat digugurkan sebagaimana ketentuanPasal 148 RB.g;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;Menimbang bahwa sesuai ketetuan
8 — 0
oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukanPenggugat sebelum perkara diperiksa lebih lanjut, maka berdasarkan pasal 271 Rvpermohonan Penggugat patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkaraini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketetuan
5 — 0
Putusan No.3427/Pdt.G/2012/PA.Sdamenceraikan Termohon tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus dinyatakantidak dapat diterima ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, makasemua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat segala ketetuan
29 — 9
tidakmenyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggapbahwa para Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara olehkarenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari KetuaPengadilan Agama Bontang Nomor W17A8/353/HK.05/VII/2017tertanggal 04 Juli 2017 bahwa biaya perkara dalam perkara iniHalaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2017/PA.Botgdibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran2017;Mengingat segala ketetuan
12 — 10
denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena permohonanPemohon belum diperiksa lebih lanjut maka berdasarkan pasal 271 RVpencabutan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50tahun 2009, yaitu perubahan kedua dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketetuan
11 — 2
bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas,maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapatdikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahn kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biayayang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat segala ketetuan
15 — 11
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Maijelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan