Ditemukan 13335 data
Hery Santoso bin Sanusi
Termohon:
Rani Novita Permatasari bimti Nono M
9 — 2
Pasal 90 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh UU No. 50 Tahun2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkarakepada Penggugat;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yangberlaku serta ketetuan hukum lain yang berhubungan denganperkara ini;MENGADILI1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (nietonvankerlyk verklaard);2.
14 — 6
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketetuan
12 — 1
majelis mempertimbangkannya sebagaiberikut.Menimbang, bahwa anak penggugat ada 2 (dua) orang yaitu:1 Anak Pertama lahir tanggal 01 Juni 2002;2 Anak Kedua lahir tanggal 19 Juli 2007;Maka majelis akan memberi pertimabangan apak apakah kedua anak tersebutdapat dikabulkan berada dlam asusan Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama Anak Pertama lahir padatanggal 01 Juni 2002, ternyata sudah ber umur 12 tahun sudah Mumayiz ( adapatmenentukan pilihan), maka sesuai dengan ketetuan
tersebut dimukapersidangan, karenanya pendapat anak tersebut tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak dapat didengar keterangannyadipersidangan, maka menurut Majelis Tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anakyang bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 01 Juni 2002, harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa anak Penggugat yang bernama Anak Kedua lahir tanggal 19Juli 2007, ternyata sudah ber umur 12 tahun sudah Mumayiz ( adapat menentukanpilihan), maka sesuai dengan ketetuan
120 — 57
Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni pelanggaran atas ketetuan kerja keamanan dan ketertiban, dan sanksi atas pelanggaran tersebut adalah pemutusan hubungan kerja;4. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerja tanggal 18 September 2007 dan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia Edisi XIX Tahun 2015 2017 jo. Perjanjian Kerja Bersama PT.
Menyatakan Tergugat telan melakukan pelanggaran kerja, yaknipelanggaran atas ketetuan kerja kKeamanan dan ketertiban, dan sanksi ataspelanggaran tersebut adalah pemutusan hubungan kerja;Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 07Pat.SusPHI/2019/PN Jap5. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kerjatanggal 18 September 2007 dan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja BersamaPT. Freeport Indonesia Edisi XIX Tahun 2015 2017 jo. Perjanjian KerjaBersama PT.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai UndangUndang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan parapekerja/karyawan penggugattermasuk juga Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yaknipelanggaran atas ketetuan
14 — 7
No. 42/Pdt.P/ 2019/PA.MwMengingat segala ketetuan peraturan perundangundangan yangberlaku yang berkaitan dengan perkara ini.MengadiliMENGADILI1. Menyatakan permohonan pemohon dan Pemohon II, gugur;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon Ilsejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Selasa, tanggal 27Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440Hijriyah oleh Muh. Amin T, S.Ag.,SH.
8 — 4
Hal ini sesuai dengan ketetuan pasal 56 ayat (2) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonanPemohon telah selesai karena dicabut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundanganyang
12 — 8
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
20 — 10
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
Sumiyem Sulik
Tergugat:
Kasno Hadi Pranata
47 — 12
TteGugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersamasuami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupunsesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;Dan juga telah sesuai dengan ketetuan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan sebagai berikut:Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, makapenyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;6.
Asrama Brimob, RT.001/RW.001, Kelurahan UboUbo, Kecamatan KotaTernate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 44dengan luas 259 M, atas nama Sumiyem Sulik (Penggugat), hal ini sesuai denganpasal 85 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan sebagai berikut:Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinanadanya harta milik masingmasing suami atau isteri;Dan juga telah sesuai dengan ketetuan pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,yang menyebutkan sebagai
12 — 10
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
17 — 1
Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan oleh karena sampai sekarang Penggugatbelum mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya dan Penggugat menyatakanmencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telahselesai.Hal ini sesuai dengan ketetuan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugattelah selesai
20 — 9
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
11 — 9
pihakmanapun, maka kedua alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis dapatditerima sebagai alat bukti yang sah;Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1055/Pat.P/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti menurut hukumbahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor, makapermohonan Pemohon secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan bukti P.3 maka terbuktibahwa Pemohon dan Mochamad Zenal adalah pasangan suami istri sah sesualdengan ketetuan
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang telah mempunayi anakyang salah satunya bernama Yudi Yansah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Akta Nikah) maka telah terbuktimenurut hukum bahwa Yudi Yansah bin Mochamad Zenal dan Rita Yunita bintiKamdani adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan ketetuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
11 — 7
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan
13 — 5
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datangselaku wakil atau kuasanya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapatdilanjutkan dan permohonan Para Pemohon digugurkan sebagaimanaketentuan Pasal 148 RB.g;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;Menimbang bahwa sesuai ketetuan
6 — 0
;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaPermohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,makasesuai ketentuan pasal 89 (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangundang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang No. 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara inidibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketetuan
13 — 2
PERMARepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan Semuapersetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian tersebut,dihubungkan dengan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon, dihubungkan puladengan ketetuan yang terdapat dalam peraturan perundangundangan di atas, makacukup alasan
7 — 2
Gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89, 90 dan 91 Undang undangNomor. 7 Tahun 1989, maka Penggugat diwajibkan membayar biaya perkarasebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat ketetuan peraturan perundang undangan yang terkait denganperkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadapsidang tidak hadir;2 Mengabul kan gugatan Penggugat dengan verstek;3 Memutuskan, menjatuhkan talak satu
19 — 4
lakilaki sebagaimana surat Nomor tanggal 2Nopember 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti calonistri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK KANDUNGPEMOHONbaru berumur 17 tahun (belum berumur 21 tahun),namun demikian ternyata orang tuanya (AYAH KANDUNG CALONISTRI ANAK KANDUNG PEMOHON) telah mengijinkan anaknya (DewiIdrasari binti Jhony Supardi) untuk dinikahi oleh anakPemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan bersediamenjadi wali dalam pernikahan tersebut, sehingga telahmemenuhi ketetuan
10 — 12
tentangPeradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layakdiperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnyaberdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara harus dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat segala ketetuan