Ditemukan 2246 data
137 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
PK/PID.SUS/2015memanfaatkan kembali untuk kepentingan Unsyiah terhadap ManajemenFee (biaya manajemen) tersebut adalah telah sesuai dengan aturanhukum :Bahwa berdasarkan buktibukti surat dalam berkas perkara (putusankasasi pada halaman 282 dari poin 153 sampai dengan 160, poin 162sampai dengan 167 dan 169) dengan tujuan Universitas Syiah Kuala(Unsyiah) bukanlah sebagai organisasi yang memperoleh laba, akan tetapimemberikan kembali kKemanfaatan kembali sebagai pengabdian kepadamasyarakat, hal ini sebagaiaman
Lambang dan ruhnya CivitasAkademika Kampus tersebut ;Bahwa terhadap Manajemen Fee tersebut, telan menjadi kebiasaan hukumyang dilakukan pada setiap Universitas maupun Perguruan Tinggi lainnyadi Indonesia dalam mencari dan memperoleh dana di luar dari padabantuan APBN dan APBD, untuk peningkatan sumber daya pendidikansebagaimana maksud dari pada UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 23 sebagaimana yangtelah diuraikan di atas sebelumnya ;Bahwa selanjutnya sebagaiaman
98 — 216
, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yangbersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalahketentuan yang bersifat khusus ;270271Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, apabiladihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis akanmempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orangsebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiaporang yang sebagaiaman
80 — 23
pengguna anggaran / kuasapengguna anggaran dan buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuaidengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam perundangundanganseperti dokumendokumen yang harus diuji pasal 89 ayat 4, yang diperkuatdengan Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yangberbunyi : Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukansenilai pekerjaan yang terpasangteMenimbang, bahwa tindakan Terdakwa (PPTK) bersamasama saksi DeddyKusriadi, A.Pi (selaku PPK) sebagaiaman
129 — 46
ZAINAL ABIDIN SUPI tersebut tidakterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa PenuntutUmum dalam Surat Dakwaanya yang diatur dan diancam Pasal 3 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaiaman diubah dan ditambah denganUndangundang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.30 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ; Membebaskan Terdakwa DRS. H.
71 — 40
melakukan pemeriksaan pekerjaan tamankota Desa Laha dengan cara hanya melihat fisik bangunan dantanaman yang sudah terpasang namun tidak melihat volume pekerjaandan tanaman yang ada dalam kontrak apakah sesuai dengan kontrakatau tidak serta tidak membandingkan pekerjaan yang dilakukanpemeriksaan dengan apa yang tercantum dalam kontrak ;e Bahwa Tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan hanya secaravisual saja dikarenakan Tim Auditor tidak mempunyai keahlian untukmenghitung nilai pekerjaan tersebut sebagaiaman
227 — 582
seadiladilnya ;Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakanpembelaan (pledoi) tertanggal 5 April 2017, dalam nota pembelaannya memohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan : Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL MAULANA,MTI tersebut tidak terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umumdalam Surat Dakwaanya yang diatur dan diancam Pasal 3 UndangundangNo.31 Tahun 1999 sebagaiaman
128 — 42
perikanan kabupaten TTS pada tahunanggaran 2007 yaitu Rp. 946.236.200, + Rp. 317.174.000, = total sebesarRp.1.263.410.200, (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratussepuluh ribu dua ratus rupiah).13)Bahwa dari keterangan saksisaksi dalam perkara ini, terdapat tindakanterdakwa yang sengaja memerintahkan untuk dibuat SPP, sehinggaTerdakwa dapat menerbitkan SPM untuk mencairkan dana, sedangkanTerdakwa sudah mengetahui bahwa dana untuk kegiatan dimaksud sudahtidak tersedia lagi dananay, sebagaiaman
84 — 29
Faras Shipbuilding &Shiprepairs untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana Terdakwa sebagaiFinance Manager, Terdakwa setelah melakukan pencairan cek dari rekening PT.FARAS SHIPBUILDING & SHIPREPAIR melalui cek tunai, untuk keperluanpembayaran BPJS Ketenagakerjaan, pajak (PPh 21, PPh 23 dan PPH 25), gajikaryawan, cicilan kredit kenderaan, Supplier dan bahan material baju, namunsetelah dicairkan terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaiaman peruntukanpencairan cek etrsebut dan terhadap sisa uang
556 — 1020
C905616tanggal 1 September 2011 tentang Kontrak Untuk Jasajasa UntukOperasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLStersebut, seharusnya sebagaiaman tugas dan kewenangannya adalahTaat keselamatan, lingkungan, hukum (legal), etika kepegawaian untukmeyakinkan tujuan korporasi selaras dengan tujuaninitiatif taatkeselamatan, kesehatan dan lingkungan tercapai., Akuntabel terhadapkinerja aset SLS secara keseluruhan dan Memprioritaskan, mengeloladan mengonirol biaya operasi dan kapital
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANSAR,M.Pd Bin NANDU
100 — 24
Bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan sebagaiaman dimaksudkandalam pasal 18 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;3.
103 — 13
Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007.Bahwa benar saksi adalah merupakan Ketua RT 01 Rw 01 Dusun PurwodadiKecamatan Kota Gajah.Halaman 46 dari 169 Putusan Nomor 12/Pid.TPK/2014/PN.TKBahwa benar Dikampung saksi tidak ada Yayasan yang bernama YayasanWaskita Reiki, yang ada adalah yayasan pendidikan yang bernama YayasanNurul Ulum.Bahwa benar di Dusun Purwodadi Kecamatan Kota Gajah tidak terdapat adanyawarga yang bernama Nurhasim sebagaiaman Fotokopi yang ditunjukan oelhPenyidik kepada saksi dan alamat
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
379 — 327
Bidara RT.O1/RW.01, KelurahanMarunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat s/d Tergugat XI, TergugatXIV, dan Tergugat XV s/d Tergugat XVI setelah menyerahkan Kesimpulan tidakakan mengajukan apaapa lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugatadalah sebagaiaman tersebut di atas;Hal 159 dari 171, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr.Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat s/d Tergugat
126 — 48
dana banos, seharusnya pihakpenerima melaporkan bahwa dana bansos itu telah digunakansesuai dengan peruntukannya sesuai dengan bukti pengeluaran ;Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kabag Keuangan di PemdaBelu sejak 2006 sampai januari 2011 ;Bahwa selama menjabat Kabag Keuangan Terdakwa sudah pernahmengusulkan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan KeputusanKepala Daerah yang berkaitan dengan SKPD yang terdakwapimpin ;Bahwa sesuai dengan pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri 13th 2006, bantuan sosial sebagaiaman
61 — 16
PUTRA BAHAGIAtidak pernah mengadakan kerja sama sebagaiaman dalam kontraktersebut;Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa dan tidak pernahmengizinkan kepada Terdakwa untuk menggunakan CV. PUTRABAHAGIA dalam mendapatkan pekerjaan penyedia Jasa Transportasidan Akomodasi Study Banding ke Bali di Dishub Infokom Kab. Madiuntahun 2014;Bahwa Terdawka tidak pernah memberitahu kepada saksi maupun stafCV. PUTRA BAHAGIA ketika menggunakan nama CV.
104 — 54
Berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut, makaberdasarkan surat Terbanding tanggal 24072013 (fotocopyterlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandalam Memori Banding ini), pihak 70 Anggota Masyarakat melaluikuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri LubukPakam perihal konstatering ulang, pihak Terbanding (70 AnggotaMasyarakat) telah mengakui bahwa tanah mereka berada di luartanah para investor (tidak berada di atas HGU No. 10/HPL No. 3.Sebagaiaman isi surat Terbanding
83 — 26
dengan bebas menggunakan uang tersebut, akan tetapi keuntungantersebut diperpoleh dengan cara melanggar hukum, karena uang tersebut berasal dari danapembayaran Pengadaan buku Teks Wajib yang belum waktunya untuk dibayarkan, danmerugikan keuangan dari Negara karena uangnya berasal dari Negara atau Pemerintah, dengandemikian perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain yaitu DinasPendidikan Kota Magelang dan atau SRIYUDHOKO;Menimbang, bahwa demikian pula, perbuatan Terdakwa sebagaiaman
74 — 15
Surat Keputusan Bupati Donggala nomor821.2/BKD/65/JAB/01/DGL/2012, tgl 27 Maret 2012;Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 64 dari 270Bahwa selama menjabat Sekertaris Camat Sojol, saksi tidak mengetahuiapakah BNN Kab Donggala pernah melaksanakan kegiatan Penyuluhan /Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemeberantasan, Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkotika) di Kantor Kecamatan Sojol atau tidak karenasaya tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut namun membenarkanbahwa kegiatan Penyuluhan sebagaiaman
96 — 13
Jenderal Perbendaharaan inig Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihakketiga/rekanan sesuai format sebagaimana tercantum dalamlampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini .Pasal 20 ayat (2) PPSPM wajib menyampaikan BAPPkepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerjasetelah masa kontrak berakhirPasal 20 ayat (4) menyebutkan dalam hal pekerjaan telahdiselesaikan 100%, PPSPM pada saat mengambil aslijaminan Bank sebagaiaman
Sarjono Turin
Terdakwa:
NGALIMUN, SH., MH
327 — 140
TerpidanaHENDRA RAHARDJA, dkk tertanggal 9 Desember 2010 dari Saksikepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangi surat balasannyadan tandatangan sebagaiaman tertera dalam surat balasan tersebutbukan tandatangan Saksi.Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Kepala Biro Keuangan selakuKoordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang SitaEksekusi kepada Saksi Nomor : B83/C.5/Cu.3/03/2011 tanggal 11 Maret2011 Perihal: Inventarisasi Aset An
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. Bin RAHIMI Alm
87 — 64
Bin Rahimi (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaiaman dakwaan subsider ;3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama1(satu) bulan ;4.