Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-02-2011 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 40-K/PM.II-09/AU/II/2010
Tanggal 26 April 2010 — Praka KUSNANDAR
5631
  • Bahwa pencurian terhadap barang barangperlengkapan Militer adalah termasuk~ salah satubentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negarawalaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecildan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengankejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efekcegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 74-K/PMT I/BDG/AD/VI/2018
Tanggal 26 Juni 2018 — Serka Syahril
13064
  • Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Putus : 31-01-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2007
Tanggal 31 Januari 2008 — Koptu NANA JUHANA
6121
  • Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.
Register : 25-04-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA BAUBAU Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Bb.
Tanggal 6 Februari 2014 — -
7037
  • Memberi sangsi hukum Antara Penggugat dan Tergugat bila mana dalamamar putusan Pengadilan Agama Baubau tidak dipatuhi sesuai ketentuan didalamnya.6. Membebani Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.7.
Register : 31-05-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1113/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 25 Februari 2013 — PEMOHON TERMOHON
6832
  • Termohon memohon kepada Hakim Ketua yang Termohon hormati,memberikan Pemohon sebuah sangsi tegas bila Mufakat masih belumjuga bisa diperoleh selama waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 15 Oktober 2012. Karena Termohon sudah cukupbijaksana dan cukup mengalah jauh dari harapan yang biasanya bahwahak istri (gonogini) mendapat 2 dari harta bersama;6.
Register : 27-08-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA BATAM Nomor 1453/Pdt.G/2021/PA.Btm
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
178
  • Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut
Register : 16-04-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 26-K / PM.II-10 / AD / VI / 2010
Tanggal 10 Juni 2010 — XXXXXXXXXXXXXX
5127
  • Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1. secaralangsung pada tahun 2003, karena Saksi 1 datangke rumah / asrama Pomdam Jaya bersama keduaanaknya meminta uang Rp 1.000.000, (satu jutarupiah) untuk membayar kontrakan rumah danmeminta kulkas.a: Bahwa menurut pengakuan Saksi 1, kedua anakSaksi 1 tersebut adalah anak Terdakwa, tetapiSaksi masih sangsi karena sejak tahun 2000 sampaidengan 2003 kemaluan Terdakwa tidak berfungsi.Fi Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi 1 dan keduaanaknya sebanyak dua kali saat Saksi
Register : 03-11-2016 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Bjm
Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
9924
  • Walaupun Penggugattelah mengadukan pada Tergugat Il tentang adanya dugaan pelanggaranpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).6.
    Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.
Register : 09-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2019
Tanggal 28 Januari 2019 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
OKTAVIANUS SAMBEKA
14888
  • Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
302
  • Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.
Register : 10-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 76/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 4 September 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL
Terdakwa:
OKI YOHANDA ALFINDO Pgl. OKI Bin TAHARMAN
11717
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yangberasal dari
Putus : 05-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1717 K/Pdt/2013
Tanggal 5 Agustus 2015 — OMAR ISMAIL LUBIS vs CHARLES MIDUK SOMARA LUMBAN TOBING
8144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tetapi Charles Miduk Lumban Tobingmempunyai itikad tidak baik seharusnya menghormati apa yang dilakukanoleh Bapaknya yaitu Jual Beli Tanah tersebut adalah hasil harta bersamaperkawinan antara Sinmar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolondengan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilanmaka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili untuk memberikan sangsi kepada Tergugat Hal. 3 dari 28 hal
Register : 19-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN PASURUAN Nomor 07/Pid.Sus/2017/PN Psr
Tanggal 14 Februari 2017 — M. SUBADAR Bin DAENG M. MUFIDIN
654
  • KesehatanKota Pasuruan ; Obat CARNOPHEN adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalah antiparkison ;Halaman 13 dari 26 Putusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN PsrUntuk pelayanan dan pengedaran obat jenis CARNOPHEN harus melalui apotek danharus dengan resep dokter ;Untuk pelayanan dan pengedaran obat CARNOPHEN tersebut harus di apotekresmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrinexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi
Register : 18-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Prp
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
LAWRA RESTI NESYA, SH
Terdakwa:
YOGI MARLA ALS YOGI ALS KRIBO BIN DENNY MORLA ALM
3220
  • No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
Register : 03-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 105-K/PM III-16/AD/IX/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — Serka Turkan
5031
  • Bahwaapabila Saksi2 tidak mengijinkan, maka Saksi3 akanmendapat sangsi adat yaitu Saksi3 tidak boleh pulang ke rumahorang tuanya dan di usir dari kampung.6. Bahwa kemudian Saksi2 mengijinkan Terdakwa untuk menikahlagi dengan Saksi3 dengan ditandatangai surat ijin isteri pada tanggal 13Juli 2011.7.Bahwa kemudian Saksi3 dengan Terdakwa melaksanakanpernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 di Dusun Capponga Kel. Togotogo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel yang dinikahkan oleh orangtua Saksi3 A.n. Sdr.
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK
Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
173367
  • Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi
    selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
9054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi
    Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
325506
  • administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi
    ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi
    Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota
    melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 24 September 2014 — EKO SUNARYO Pgl EKO
10573
  • Merangin Karya Sejati dikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. SolokSelatan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pinak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c.
    JHON KENEDY dan pengawas lapanganRAHMAT SYUKRI dan disetujui oleh HANIF RASIMON, ST selaku PPTK, dokumen/surat yang Saksi sebutkan dimaksud ada dalam buku pemutusan kontrak Nomor :620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Sangsi yang diberikan sesuai pemutusan kontrak dengan Surat KeputusanNomor : 620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011 sudahdilaksanakan oleh PT. MKS yaitu:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab.
    Merangin Karya Sejati diberikan sangsi yaitu1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kab. SolokSelatan;1232) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.3) Pihak kedua dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangkawakiu selama 2 (dua) tahun.Bahwa benar semua sangsi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sdr. BURAHMAN,SST kepada PT.
    Merangin Karya Sejati belum dilaksanakansemuanya, sangsi yang telah dilaksanakan PT. Merangin Karya Sejati adalah :a) Jaminan pelaksanaan sepengetahuan Saksi sudah dicairkan namun Saksitidak tahu berapa jumlahnya.b) Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.Bahwa bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT.
    Merangin Karya Sejatidikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c. Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam jangka waktu 2 (dua)tahun143Bahwa sebelum PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT.Merangin Karya Sejati, Terdakwa selaku Direktur PT.
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 428/Pdt.G/2018/PA.Mtr
Tanggal 9 Oktober 2018 — PEMOHON VS TERMOHON
148
  • Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut