Ditemukan 2562 data
126 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
., PPAT di Kotamadya Ujung Pandang, kepemilikan tanahtersebut beralih dari Darwis kepada Andri Sucipto;Bahwa melalui Akta Jual Beli tanggal 7 September 1990 Nomor266/JB/IX/1990, yang dibuat dihnadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati,S.H., PPAT di Kotamadya Ujung Pandang, kepemilikan tanahtersebut beralih dari Andri Sucipto (Tergugat X) kepada sdr.Bambang Samijono (Tergugat VIII) dan sdr.
105 — 46
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meran Nomor266/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 24 Mei 2016.
Terbanding/Penggugat : DONA
Terbanding/Turut Tergugat : HERDEWI ANGRAINI
38 — 23
(dua ratus dua puluh juta rupiah), hal tersebutsarfgat membingungkan, karena Tergugat tidak mengetahuimengenai Surat Kesepakatan Perjanjian Nomor: 266/L/II/2016dimaksud, didalam posita gugatan penggugat tidak menjelaskanmengenai adanya Surat Kesepakatan Perjanjian Nomor266/L/II/2016 gugatan penggugat yang demikian sangat patutdianggap kabur / tidak jelas;5.
19 — 8
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam danmaksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;Bahwa dalam hal terjadinya talak di hadapan sidang Pengadilan, Termohonyang ditalak wajib untuk menjalani masa iddah selam tiga kali suci (tigabulan sepuluh hari) dengan menahan diri dan tidak menerima pinangan darilakilaki lain, sebagaimana ketentuan dalam Firman Allah SWT QS.
87 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unggul Kemala Husada dengan Surat Penawaran Harga Nomor266/SPH/UKH/IX/2012ditandatangani oleh Andi Arrachman selaku Direktur;tertanggal15 September2012 yang PT.
Unggul Kemala Husada dengan Surat Penawaran Harga Nomor266/SPH/UKH/IX/2012 tertanggal 15 September 2012 yangditandatangani oleh Andi Arrachman selaku Direktur;PT.
44 — 5
mengenai rumahyang dijadikan jaminan hutang/kredit akan dilelang oleh Tergugat melaluiTergugat Ill merupakan perbuatan melawan hukum, tidak dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya, apalagi dalam gugatannya secara tegas Penggugat mengetahuidan menyetujui ketika orang tua Penggugat dan Tergugat Il, menyerahkanSertifikat Hak Milik (GSHM), Nomor :405, Surat Ukur Tanggal 28101999, Nomor266
33 — 18
Putusan No.34/Pdt.G/2020/PA.Mjoleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapatmerukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihan antarakeduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (brokendownmarriage);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisinandan pertengkaran yang mengakibatkan
90 — 35
Dalam bukti surat Penggugat mengajukan bukti surat sebagaiberikut :DAFTAR BUKTI SURAT PEMOHON PERKARA NOMOR266/PDT.G/2021/PA.LWK NO Nama Bukti Kode Keterangan Asli/FotoSurat copy1 BukuNikah P1 1(satu) rangkap Asli(Sesuai aslinya)2 KTP A/n P2 1 (Satu) rangkapNurseha fotocopy2 SKTP A/n P3 1 (Satu) AsliHangtuah Rangkap4 Kartu P4 1 (Satu) AsliKeluarga rangkap5 Akta kelahiran P5 1(satu) AsliRahman. S rangkap6 Akta P6 1(satu) AsliKelahiran rangkapRahmat.
22 — 4
., Advokat/PenasihatHukum dari Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkanPenetapan Penunjukan Nomor : 266/Pid.Sus/2017/PN.Sim tertanggal 6 Juli2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor266/Pen.Pid/2017/PN.Sim tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 266/Pen.Pid/2017/PN.Sim tanggal 19Juni 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar
125 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa BPPN telah melakukan11pemblokiran terhadap dana SOL dari AliAffandi, Zahid Husein dan Hedijanto,selaku pemegang saham mayoritas BankDuta (pada saat itu) yang ada padaTergugat Intervensi IV (Semula Tergugat) berdasarkan surat blokir NomorPD1451/BPPN/0702 tanggal 16 Juli 2002(bukti P.I13);.Bahwa berdasarkan surat dari MenteriSekretaris Negara Nomor B07 tanggal 12Januari 2004 hal Pencairan Dana padaBank Danamon (bukti PI14), makaBPPN mencabut pemblokiran terhadapdana SOL tersebut melalui surat Nomor266
Terbanding/Penggugat I : Nyonya Hajjah SITTI AMINAH
Terbanding/Penggugat II : Nyonya SUI
Terbanding/Penggugat III : INCE SYARIPUDDIN H
Terbanding/Penggugat IV : Ny. INCE SANTI AZIS
Terbanding/Penggugat V : Ny. DEWI SARTIKA alias INCE DEWI SARTIKA AZIS
Terbanding/Penggugat VI : Hajjah HASNAH
Terbanding/Penggugat VII : Hajjah HAPSAH
Terbanding/Penggugat VIII : ZAINAL
Terbanding/Penggugat IX : FATMA ISMAIL
Terbanding/Penggugat X : AHMAD SYARIF ISMAIL
Terbanding/Penggugat XI : MASNA ISMAIL
Terbanding/Penggugat XII : HARISMA ISMAIL
Terbanding/Penggugat XIII : HASAN BASRI ISMAIL
Terbanding/Penggugat XIV : HARTINA ISMAIL
Terbanding/Penggugat XV : Hj. MANTASIA
Terbanding/Penggugat XVI : INCE YULIANA
Terbanding/Penggugat XVII : INCE YAISA
Terbanding/Penggugat XVIII : JAMILA INCE
Terbanding/Penggugat XIX : INCE JUMARIA
Terbanding/Penggugat XX : INCE ALIMUDDIN
Terbanding/Penggugat XXI : Ny. Hajjah INCE BAU
Terbanding/Pen
102 — 51
., M.H.sedangkan padapetitum gugatanbagian yang lain menuntutmenyatakan batal perjanjian Jual Beli in casu ;Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatanPARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSIsekarang PARA TERBANDING in casu Perkara Nomor266/Pdt.G/2016/PN.Mks mengandung cacatyuridis, gugatan tidakjelas (Obscuur Liebel) sehingga sangat jelas pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Makassar Kelirumenerapkan hukum, danpatut untuk dikesampingkan sertasangat beralasan Judex
Nila Farid Moeloek
Tergugat:
1.Ida Irawanty, SAB, MM.
2.Roesdi Jenie
3.Rico
4.Nurmadias
5.dr. Anna Hoengdryana Then
6.Irfan
7.Drs. I Ketut Suyasa
151 — 70
Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor266/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Jiwa PusatBogor Menjadi Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi tanggal 10 April 2002, diberitanda P8.9. Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.03.01/III/SK/0252/09 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan di Lingkungan RS.Dr.Marzoeki Mahdi Bogor Direktorat Jenderal BinaPelayanan Medik Departeman Kesehatan, diberi tanda P9.10.
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.NASBIR.S
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
1.PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Lubuk Basung
2.SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
82 — 15
Ten Principal:Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 14XI1998 tanggal 31 Agustus 1998 dan Berita AcaraPengambilan Sumpah/Janji PPAT Nomor : I/PT.BPN/1998 tanggal 29Oktober 1998, maka kami memiliki kKewenangan dari Negara untukmembuat akta jual beli tertanggal 24 Oktober 2001 Nomor266/LBS/2001.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak
84 — 46
Bahwa pada CRO.SBA/0140/KMK/2011 tanggal 28 September 2011A.N.Termohon, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telahdisepakati bahwa Termohon menyerahkan agunan berupa 3 (tiga) bidangTanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak MilikNomor 26/Sorkam Kanan nama Asli Purba, Sertipikat Hak Milik Nomor266/Desa Pahieme atas nama Asli Purba dan Sertipikat Hak Milik Nomor133/Desa Sorkam Kanan atas nama Asli Purba (untuk selanjutnya keduaSertipikat Hak Milik tersebut disebut Agunan
64 — 13
Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menentukan isi Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factieberpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanoa mempersoalkansiapa yang salah.
1.BETTY SUPARTINI SH
2.AGUSTINA WICAKSONO
3.RETTY IRAWAT
4.ASTY SULASTRI
Tergugat:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan BPN Jakarta Pusat ,
39 — 16
) tahun 8(delapan) bulan, berdasarkan PPU nomor 3/1960 danperaturan peraturan lainnya yang berlaku memohon untukdapat membeli rumah batu beserta pavilion dan tanahnya padaalamat jalan Gondangdia Lama nomor 37 A Jakarta, HakEigendom Verponding, nomor 18570, luas 1000 (seribu) m2,surat ukur tanggal 30 Juli 1934 nomor 395 milik RUDOLFERNST PESCH, menurut keterangan berkebangsaan Belanda,alamat tidak diketahui, sebagaimana ternyata dari keteranganPendaftaran Tanah (Kadaster) tertanggal 1 April 1960 nomor266
Pembanding/Penggugat II : SUPILAH Diwakili Oleh : Eko Irawan
Pembanding/Penggugat III : LISTIARTININGSIH Diwakili Oleh : Eko Irawan
Terbanding/Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT BANYUWANGI, cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEKTOR MUNCAR
61 — 59
Terhadap pihak ketiga akta otentik tersebutmerupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu penilaiannyadiserahkan kepada pertimbangan hakim;Menimbang, bahwa dengan telah ditetapbkannya ahli waris yang sah darialmarhumah Lastani alias Nyi Lastani alias Nyi Lastini alias Nyi Lestani dalamperkara terdahulu (perkara Nomor 105/Pdt.G/2008/ PN Bwi Jo perkara Nomor266/Pdt/2009/PT Sby Jo perkara Nomor 889 K/Pdt/2010 Jo perkara Nomor 411PK/Pdt/2015) , maka dalil Para Penggugat dalam gugatan perkara
130 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hj.Wittiri Palinrungi yang dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor266/VII/82 tanggal 31 Juli 1982 dan setelah terjadi jual beli tanah seluas33.059 m (tiga puluh tiga ribu lima puluh sembilan meter persegi) tersebutkemudian dipisahkan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Maccini Sombalamenjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 785/Maccini Sombala, tanggal 7Agustus 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1623, tanggal 17 Juli 1982,seluas 33.059 m?
17 — 7
melatarbelakangi perselisihan danpertengkaan yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, hal mana menurutMajelis Hakim semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktorpemicu dalam perselisinan dan pertengkaan antara Pemohon dan Termohonyang tiada ujungnya, maka dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakahyang bersalah atau apa penyebab perselisihannya, melainkan pecahnya rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai Putusan MahkamahAgung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor266
82 — 12
maka majelis hakim bependapat bahwa rumahtangga pemohon dan termohon telah pecah (beroken marriage), dengandemikian cukup alasan bagi majelis hakim dan berkeyakinan bahwaperceraian adalah jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon dari padahidup dalam ikatan perkawinan yang tidak ada keharmonisan dankebahagiaan;Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harusdiposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah,sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor266