Ditemukan 3977 data
IR. G TJITPTO BASUKI
Tergugat:
1.PT. SANJAYA PRIMA MANDIRI
2.HO GIOK KIE
3.GUNAWAN HARSONO
Turut Tergugat:
DANIEL PARGANDA MARPAUNG
540 — 193
Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.Bahwa dari kutipan dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat mendalilkanadanya pelangaran norma hukum, namun tidak secara jelas dan rinci normahukum apa yang dilangar; Tergugat dan Tergugat II tidak menemukan satu dalilpun dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan norma apa saja yangHalaman 26 Putusan Nomor 571/Pid.G/2019/PN Jkt.Timdilangar, dan dalam pentitum gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan ParaTergugat melangar
Bahwa apabila benar adanya fakta sebagaimana dalil gugatanPenggugat yang pada intinya mendalilkan tidak pernah adanya jualbeli, dan jual beli tanpa sepengetahuan Penggugat, adanya suratsurat yang ditandatangani dalam kondisi tertekan dan dipaksaan,adanya tindakan penyelahngunaan keadaan, Penggugat dan istrinyamengalami kondisi dalam tekanan dan paksan; menurut hematTergugat dan Tergugat II, tindakantindakan tersebut apabila benarterjadi sangat merugikan Penggugat dan melangar hak asasi manusiadan
Bahwa apabila benar adanya fakta sebagaimana dalil gugatanPenggugat yang pada intinya mendalilkan tidak pernah adanya jualbeli, dan jual beli tanpa sepengetahuan Penggugat, adanya suratsurat yang ditandatangani dalam kondisi tertekan dan dipaksaan,adanya tindakan penyelangunaan keadaan, Penggugat dan istrinyamengalami kondisi dalam tekanan dan paksan; menurut hematTergugat III, tindakantindakan tersebut apabila benar terjadi sangatmerugikan Penggugat dan melangar hak asasi manusia (HAM) danmerupakan
44 — 21
Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanyasatu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilihdakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur unsursalah satu dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melangar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2)ke 2 dan ke 3 KUHP jo.
106 — 57
Menyatakan terdakwa ANDRIANI S Alias NINI Binti SYAMSUDDIN terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dakwaantunggal kami melangar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANI S Alias NINI BintiSYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dikurangiselurunnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;3.
ALFIANA SETIAWATI alias KHANZA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Pamekasan. Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Pamekasan
78 — 13
Untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara (tersangka) agartidak ada perbuatan sewenangwenang oleh Penyidik/Penuntut Umumdemi kepastian hukum sehingga hakhak dari tersangka dapat terjamindan dalam menegakkan hukum tidak melangar hakhak asasisebagaimana ditaur dalam Undangundang republik Indonesia Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebutKUHAP;Bahwa untuk menjamin perlindungan hukum dan penegakan hak asasimanusia sehingga dalam konsideran KUHAP sebagai berikut
46 — 7
sendiridipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;Setelah pula mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakandipersidangan pada tanggal 30 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa NETI NILAWATI Alias NENG Binti HAMID (Alm)bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan minyak bumitanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan kedua melangar
213 — 132
19Januari 2019) dan saksi SULIEM Alias MAMA HAJRAH mengalamiBengkak pada kepala bagian belakang di duga disebabkan oleh benturanbeda tumpul (vide Visum Et Repertum Nomor : 180/B/ADM/PKMMT/I/2019,tanggal 19 Januari 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar
114 — 37
Menyatakan terdakwa RAHMAT Als DOLENG Bin ANWAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secaraberlanjut sebagaimana dakwaan kami melangar Pasal 363 ayat (1) ke3dan ke5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Als DOLENG BinANWAR, dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnyaselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetapditahan;3.
95 — 11
/PN Gto Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari farmasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar pasal 196 Jo pasal98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan atau keduaterdakwa didakwa melanggar pasal 196 Jo
67 — 9
(DPO) ;Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukanrangkaian kebohongan untuk membuat saksi HERWIN HANDI WUAYA percayakepada terdakwa.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
berbentuk letter L, makasudah jelas kebijaksanan tersebut sangat merugikan pihak Penggugat, sehinggadisini sudah sangat jelas bahwa perbuatan Penggugat I dan II yang telahmengembalikan tanah asal milik Penggugat yang pada awalnya berbentukpersegi empat dan terletak dipinggir jalan Bukittinggi By Pass dengan lebardisisi jalan sepanjang 53 Meter, dikembalikan oleh Tergugat I dan IH menjadiberbentuk letter L yang lebar di sisi dipingir jalan Bukittinggi By Pass hanyasepanjang 23 Meter adalah telah melangar
Hari Andi Sihombing,SH
Terdakwa:
FARLY KINLY TAMBUN Alias PARIS
50 — 22
12,5cm (dua belas koma lima sentimeter)yang salah satu sisinya tajam yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa melangar
RINI WIJAYA, SH.
Terdakwa:
SAMPARA DG. TINRI BIN ALM. RAJA
88 — 10
RAJA terbuktibersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umursebagaimana dakwaan kami melangar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMPARA DG.
62 — 2
3 dari 32Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.KAG71011Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata pada tahun 2009 tanahmilik Penggugat tersebut telah di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sehinggasekarang Tanah Milik Penggugat tersebut telah di Kuasai oleh Tergugat I danditanami Pohon Karet oleh Tergugat II.Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah milik Penggugat tersebut kepadaTergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat tersebut jelasmerupakan Perbuatan Melangar
109 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau perikatan yangdilakukan oleh Penggugat I/Terbanding semula, sekarang Termohon Kasasidengan pihak Tergugat/Pembanding semula, sekarang Pemohon Kasasisesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek), sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukumHakim Banding Pengadilan Tinggi Samarinda yang menyatakan bahwaperjanjian yang dibuat antara Penggugat /Terbanding semula, sekarangTermohon Kasasi sebagai Badan Hukum tidak mengikat Para Penggugatlainnya adalah jelas melangar
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN
39 — 64
setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan alternative kKedua melangar
ALFIERRO, S.H.
Terdakwa:
Andi Mandala Saputra Bin Heri Effendi Alm
122 — 50
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu :Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UndangundangNo. 35 tahun 2009, Atau Kedua melangar
208 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelanggaran hukum yang dilakukan olehPengadilan Negeri Kelas A Padang ini mengakibatkan batalnya putusantersebut sebagimana ditegaskan oleh Pasal 30 Sub.c UndangUndang No.14/1985 jo UndangUndang No. 4 Tahun 2004;Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Kelas A Padang dalam memeriksa danmemutus perkara keberatan ini telah melangar Peraturan Mahkamah Agung RINo.01 Tahun 2006 (Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Pasal 6 ayat (5) yaitu dalamhal keberatan
1.EMILYA ZUCHRI
2.HAIDA ZUCHRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.SUPRIADI, SH.,
2.DIAN TIKA SARI
152 — 60
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);5. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif,yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahanprosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan Perundangundangan;C. Tidak terjadi Kesalahan SubyekHak;;d. Tidak terjadi Kesalahan JenisHak;e. Tidak terjadi Kesalahan PerhitunganLuas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak AtasTanah;g Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar;atau;h.
Tidak melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AUPB);5: Tidak Terjadi Cacat HukumAdministratif, yaitu : a Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan; c Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauPutusan Perkara No.14/G/2018/PTUN.BL.
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB); 5. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu : a Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan; c Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g.
65 — 5
telah terdakwagunakan untuk membayar rental sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri sejumlahRp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum padaKejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 22 September 2008sebagai berikutMenyatakan RIWEN binti TARWAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan' tindak pidana Denganmember i kesemptanan saran atau keterangan, sengajamenganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaanfarmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhistandart dan atau persayaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 ayat (2) sebagaimana tersebut dalamdakwaan kedua melangar