Ditemukan 3977 data
79 — 46
Pid.B/2014/PN.MshMenimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melangar
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat LPKNI, diwakili oleh Wilson Siddiq, Dkk
2.Agus Budiyanto
Tergugat:
1.PT.BPR Anugerah Dharma Yuwana
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Pusat Jakarta Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Jember
158 — 38
Menyatakan tergugat telah melangar Perjanjian dengan cara membuataturan sendiri.9.
24 — 17
shabushabu tersebut yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINE.Bahwa ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakandalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredarbebas di Pasaran bebas , dan apa bila ada orang lain yang telahmemiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokterdan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebuttelah melangar
SATINAH
Tergugat:
1.NARSUM
2.MAIN
130 — 31
Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja.
25 — 3
Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalamperkara a quo adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkotika Golongan untuk dirinya sendiri.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanLebih Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
86 — 5
memang dari waktu sebelumnya sudah ada di tangan ataudalam kekuasaan Terdakwa untuk dijalankan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
NELLY KRISTINA, SH.
Terdakwa:
HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI
67 — 62
yang setimpal dengan perbuatan dankesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selamapersidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupunmenghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/dPasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan tunggal melangar
66 — 14
orang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 di dalamperkara antara LINDEN BAUM VS COHEN, bingkai dari perbuatan melawan hukum telahmengalami pergeseran, dimana sejak saat itu untuk menentukan suatu perbuatan masuk kedalamkategori perbuatan melawan hukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi kriteriasebagai berikut:1 Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.2 Melangar
Hak subyektif orang lain.3 Melangar Kaidah Tata Susila.4 Bertentangan dengan azaz kepatutan, Ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnyadimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atauterhadap harta orang lain (baca Rosa Agustina/perbuatan melawan hukum cetakan IJakarta, PPS UI 2003, hal 1314).Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.16 berupaSertifikat Hak Milik, P.17 s/d P.21 berupa Akte Pengikatan Jual Beli dan P.22 s/d P.25 berupaKwitansi
110 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 372 KUHP dan sekarang dituntut Pasal 378 KUHP.Sekarang diputus 2 (dua) tahun melangar Pasal 378 KUHP Penggelapanitu sendiri artinya adalah dengan sengaja dan melawan hukum memilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Pengertian ini terdapat dalam Pasal 372 KUHP;.
Yuriza Antoni, S.H
Terdakwa:
DJUFRI Alias AKI
64 — 13
TpgMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif, dakwaan yang terlebih dahulu akan dibuktikanadalah dakwaan alternatif kedua yakni melangar Pasal 303 bis ayat (1) angka 2Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Barang siapa;2.
SYAMSUL ARIFIN, SH
Terdakwa:
GUN MATAIHU
72 — 9
Terdakwa sudah berusaha tapi tidakbisa; Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan danatersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan terdakwa didakwa melangar pasal 378 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut
BAMBANG EKA JAYA, S.H.
Terdakwa:
HAMDAN
121 — 25
Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mig15Perbuatan Terdakwa telah melangar
RULLIF YUGANITRA, SH
Terdakwa:
MULYONO alias MUL Bin KASIMIN
374 — 30
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukanpenebangan pohon dan membawa alatalat berupa mesin chain sawtersebut tidak diperbolehkan dan melangar UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Bahwa tidak ada yang berhak untuk memanfaatkan hasil hutan yang ditebang oleh terdakwa karena seluruh hasil hutan yang ada di ArealKonservasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut harus dijagakelestariannya sebagai hutan tetap.
34 — 8
;Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melangar pasal 303ayat (1) ke2 KUHP atau kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP.;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanalternative Penuntut Umum tersebut dengan cara memilih sesuai dengan perbuatannyamana yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa sebagai mana dakwaan alternativetersebut.
120 — 35
bukti tersebut ia menyebutkan bahwa barang buktiberupa Dextromethorphan telah ditarik ijin edarnya sejak tahun 2013 dan tealhdilarang untuk diedarkan;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
55 — 5
Subsidiair melangar pasal 378 KUHP jo 56 ke1 atau ke 2 jo 64ayat (1) KUHP.atau primaie melanggar pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1)ke1 jo 64 ayat (1) KUHP , subsidiair melanggar pasal 372 KUHP jo 56ayat (1) atau ke2 jo 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumberbentuk alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan yang tersebut apakah memenuhi perbuatan terdakwa yaitudakwaan melanggar Pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) jo 64 ayat (1) KUHPyang unsurunsurnya adalah sebagai
39 — 23
Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang PengadilanAnak,oleh karena baik saksi korban maupun para pelaku (para Terdakwa)kesemuanya masih tergolong anak, dan juga mengenai ancaman hukumandalam UU No.23 tahun 2002 tersebut lebih menguntungkan bagi paraterdakwa jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 170 KUHP, akan tetapikarena dakwaan diajukan melangar pasal 170 ayat 1 KUHP selaku dasarpemeriksaan perkara ini maka akan dipertimbangkan unsurunsur dakwaanadalah sebagai berikut :1.
ALFIERRO, S.H.
Terdakwa:
Meidi Frayoga Als Yoga Bin Miharwan
99 — 56
CrpNo. 35 tahun 2009, Atau Kedua melangar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat(1) Undangundang No. 35 tahun 2009;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan fakta fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaanalternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwamelanggar Pasal
Sri Makharani.SH
Terdakwa:
Yudi Suhada
23 — 17
;Menimbang, bahwa Terdakwa Yudi Suhada didakwa oleh PenuntutUmum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu PrimairTerdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika atau Subsidair Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 112ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melangar PasalHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Stb111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Terdakwadi dakwa melanggarMenimbang, bahwa
1694 — 1328 — Berkekuatan Hukum Tetap
disahkan, serta Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkansurat tegoran maupun peringatan dari Termohon Kasasi dan waktu 5(lima) tahun sebagaimana putusan Perjanjian perdamaian (homologasi)a quo pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 mengenaiRencana Perdamaian point 2 sub c bagian angka 8 belum terlewati(belum lewat waktu), maka unsur kelalaian atas kewajiban PemohonKasasi kepada Termohon Kasasi belum terpenuhi hingga permohonanini diajukan, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak bisa dikatakan lalaidan melangar