Ditemukan 3072 data
323 — 309 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 472 PK/Padt/2015litis consortium) sehingga sudah seharusnya dan sepantasnyalah MajelisHakim Yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo menyatakangugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi MARI Nomor 2438/K/sip/1980tanggal 2231982, yang menyatakan untuk gugatan yang para pihaknyatidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;IV.
Pembanding/Penggugat II : Isam Mohamed Lababedi Diwakili Oleh : MIRZA AULIA SH MH Dkk
Terbanding/Tergugat : SATORI
414 — 314
Dan Putusan MA RIHalaman 34 dari 99, Putusan Nomor 410 /PDT/2019/PT.BDG.tanggal 23 Maret 1982 Nomor 2438 K/Sip/1980, yang intinva menyatakan:Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waristurut sebagai pihak dalam perkara);Dengan demikian, Gugatan Derivatif yang diajukan oleh ParaPenggugat adalah Kurang Pihak (plurium litis consortium) sehingga sudahsepatutnya Gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;.
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
118 — 70
/Pdt/1984,Nomor 443.K/Pdt/1984, Nomor 400.K/Pdt/1984, Nomor503.K/Sip/1974 dan beberapa Putusan Mahkamah Agung lainnya;Secara khusus kami juga menyampaikan beberapa PutusanMahkamah Agung yang terkait dengan perkara pewarisan sebagaiberikut:e Putusan MARI Nomor 431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974dalam kaedah hukumnya menyatakan: Dengan meninggalnyaPenggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahliwarisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harusdinyatakan gugur;e Putusan MARI Nomor 2438
387 — 325
Intv 47 : Foto copy sesuai asliSurat Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor:2438/300.773.71/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Perihal :tembusan surat pencegahan penerbitan ijin membangunbangunan (IMB) diatas tanah hak milik peter david ( PieterDaid Phie) yang terletak di jalan Bontolempangan No.49Makassar yang sedang dalamsengketa; 48 Bukti TIL.
335 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUAL BELI no.152/2010 tanggal 11 mei2010 antara TIGOR GULTOM dengan SURYADI;1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELITANAH DAN BANGUNAN KOMPLEK PERUMAHAN ALAYASAMARINDA No. 01663/ALAYA/RM/BG62/VIII/2011 tanggal 24agustus 2011 atas nama SHANTY;1 (satu) bundel dokumen PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELITANAH DAN BANGUNAN KOMPLEK PERUMAHAN ALAYA SAMARINDANo. 01500/ALAYA/RK/LB21/X/2011 tanggal 15 oktober 2011 atas namaESTHER NP;719.720.721.722.723.1 (satu) bundel dokumen AKTA JUAL BELI No. 2438
114 — 11
ne bis in idem apabila putusanyang dijatunkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif, Suatu putusanHalaman 69 dari 114 Putusan Nomor 76/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr.disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telahmenentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai haldan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk amar putusan : Menolakgugatan seluruhnya atau Mengabulkan gugatan seluruhnya atausebagaian;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi Putusan MA RINo.2438
PT PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI
Tergugat:
1.PT TH INDO PLANTATIONS
2.TH INDOPALMS SDN BHD
3.TH INDO INDUSTRIES SDN BHD
4.LEMBAGA TABUNG HAJI
264 — 164
Berdasarkan ketentuandalam UUPT 2007 tersebut, dengan disetujuinya Anggaran Dasar Tergugat olehMenteri Hukum dan HAM, maka Anggaran Dasar Tergugat beserta halhal yangdiatur di dalamnya adalah sah menurut hukum sehingga tidak ada dasar bagiPenggugat untuk menyatakan bahwa restrukturisasi modal pada Tergugat yangdiatur dalam Anggaran Dasar tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.Sebagaimana pada pokoknya dipedomankan dalam Yurisprudensi MARI No.2438 K/SIP/1980, semua pihak yang terkait dengan perbuatan
1.NASRAN BIN ALEX
2.AMIRUDIN BIN ALEX
Tergugat:
1.PT. PESONA BUMI BARELANG
2.PT. ARNADA PRATAMA MANDIRI
3.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
4.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BP KAWASAN BATAM)
140 — 74
Alex Bin Ibrahim sebagaimana merujuk padaYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yaitu : Putusan MARINo.2438.K/Sip/1980, yang menyatakan bahwa :Gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turutsebagai pihak dalam perkara. Padahal jelas tertulis dalam GugatanPenggugat pada halaman 2 angka 2 bahwa ahli waris dari Alex BinIbrahim berjumlah 6 (enam) orang yaitu :1. Jahara Binti Alex 4. Amirudin Bin Alex;2. Jauwiyah Binti Alex 5. Samsiah Binti Alex;3.
103 — 56
Ketiadaan pihakpihak ini,sengaja tidak digugat oleh Penggugat untuk membuat kabur dudukpermasalahan yang sebenarnya dan justru) menunjukkan bahwaPenggugat menggugat Tergugat dengan alasan yang mengadaada dantanpa dasar hukum;Halaman 68 dari 128 Putusan Perkara Perdata Nomor 109/PDT/2017/PT.DPS13.6.13.7.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaituPutusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 maupun PutusanMahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yangkaedahnya pada
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Poniman
62 — 29
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1038 K / Sip/1972 tertanggal 1 Agustus 1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan :Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barangakan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitumsebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata;ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22Maret 1980 jo.
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai pihak dalam gugatan, padahalpelaksanaan lelang tersebut terjadi karena adanya penetapan dari Pengadilan NegeriJakarta Utara tersebut;Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, gugatan yang kurang pihakharus dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:Yurisprudensi Nomor 2438.K/Sip/1980, "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara." (dikutipdari buku R.
223 — 245
ahli waris pewarisdari jalur ayahnya, maka Hakim Anggota menilai subjek gugatan para Penggugattidaklah lengkap, di mana yang demikian akan menjadikan proses pembagian hartawarisan a quo tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, bahkan berpotensi memutus dan menghilangkanhakhak orang lain sebagai ahli waris atau pihak yang berkepentingan dalam perkaraa quo, dan dalam hal ini Hakim Anggota perlu merujuk kepada YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 2438
88 — 50
secarabersamasama yang mana tidak dilibatkan sebagai pihak ( subyek hukum ) didalamgugatan Para Penggugat, Bahwa dengan tidak di ikut sertakannya anak dari culan yang sampai dengan saat inimengerjakan tanah obyek sengketa 4.2. bersama sama dengan orang tuanyamengakibatkan gugatan para penggugat cacat formal sehingga selayaknya dansepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi mahkamahagung RI dalam Putusan MA No. 186/R/ Pdt/1984, Putusan MA No.1125K/Pdt/1984, Putusan MA No. 2438
NURDIN DG. NOMBONG
Tergugat:
1.MUHAMMAD NUR
2.NURHAYATI
3.BASRI NAJA
4.SUBAEDA SUBUH
5.HALIJAH
6.RACHEL
7.SRI ASTUTI
8.ANICE PALEKA
9.AMINAH
10.TAUFIK
11.SALMAWATI
12.ADRIANA RANTE BASSI
13.KIAM BENG
14.CRISTIN BURA
15.TAHASANG
16.SYAHRUL
17.ZUKIR
18.RAHMAT BELMAN
19.TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT Cq. PANGDAM VII WRB
191 — 51
Gugatan Penggugattidak sempurna sebagaimana di sebutkan dalam beberapaYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. yakni: Putusan MAR1 No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977,menyatakan bahwa :"karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketigaorang tersebut, maka mereka sernuanya harus diikutsertakandalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagaiTergugat; Putusan MARI No. 2438.K/Sip/1980 meyatakan bahwa:"Gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena tidak semuaahli waris turut Tergugat
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1045 — 614
Bahwa,selain itu dengan mencermati Bukti P3 = T12 = Lampiran Bukti T8, telah adaSurat Izin Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 503/2438/2015 tanggal 8 April 2015Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Keperluan Pembangunan Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) Batangtoru kepada PT. North Sumatera Hydro Energy diKecamatan Marancar, Sipirok, Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
108 — 41
adalah adanya perselisihan hukum antara keduabelah pihak ;Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim mengenaipenerapan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971tersebut haruslah berhatihati penerapannya dan tidak tepat bila diterapkansecara kaku dan sempit karena setiap perkara (perdata) itu bersifat kasuistis atauberbedabeda tergantung bagaimana keadaan perkaranya berdasarkan fakta dipersidangan, seperti halnya dalam putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2438
287 — 188
,tanggal 27 Juli 2011 ( dengan pembayaran Lunas) dan telah dilengkapi dengan Akta Surat Kuasa No. 17 tanggal 27Juli 2011, yang berarti bahwa Tergugat Rekonpensi telahmenyerahkan hak atas tanah Wak Junaedi secara melawanhukum dan ternyata telah dikapling menjadi 4 (empat) buah SHMyaitu: No. 2437, no. 2438, no. 2439 dan No. 2440, oleh TergugatRekonpensi sebagaimana tersebut posita angka 4.1. diatas, danterbukti Tergugat Rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatantersebut secara melawan hukum ; Bahwa
1.Hajjah ILMA
2.AINA
3.ZAILANI
4.ALHANI
5.ASPIAN
6.SUMARDI
Tergugat:
1.MUHAMMAD YUSUF AKARIM
2.SUKIMIN TARJONO
3.RACHMANTO TARJONO
4.SUKARTONO TARJONO
5.PT. GCL INDO TENAGA
123 — 54
Adapun alasan hukum (Legal Reasoning) PARA TERGUGATmengatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT Gugatan Kurang Pihak(Plurium Litis Consortium) adalah sebagai berikut :Halaman 15 dari 106 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bek6.1 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 Jo Nomor 546 K/Sip/1984 tanggal 28September 1985 yang kaidah hukumnya menyebutkan : Kekurangan PihakSudah sepatutnya PENGGUGAT tidak dapat di terima (Niet OmvankelijkeVerklaaard
423 — 355
., pada gugatan Penggugat a quo,menyebabkan Gugatan Penggugat a quo menjadi kurang pihak(PLURALTIUM LITIS CONSORTIUM) sehingga sudah seharusnya dansepantasnyalah Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan a quo menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (NietIV.Onvankelijk Verklaard), sebagaimana ditegaskan pada Yurisprudensi MARINo. 2438/K/sip/1980 tanggal 2231982, yang menyatakan untuk gugatanyang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapatditerimaEXCEPTIE PREMATUR
Drs. H. UMAR DHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3.CAMAT KEPALA KECAMATAN SOLEAR (DAHULU KECAMATAN CISOKA)
Intervensi:
SINTO HARJADI TANUWIDJAJA
273 — 506
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.503 K/Sip/1974,Tanggal 12 April 1977, yang menyatakan : Bahwa karena yangberhak atas tanah tersengketa adalah tiga orang tersebut, makamereka semua harus diikut sertakan dalam perkara ini, baiksebagai PENGGUGAT maupun TERGUGAT; Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.2438 K/Siip/1980,yang menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena tidak semua Ahli Waris turut sebagai Pihak dalam perkara.Bahwa, berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimana