Ditemukan 3405 data
BAHARI
Tergugat:
1.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
3.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
115 — 12
1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empatpuluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah)atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian (Paket 3), yang tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang di atur menurut Pasal91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasadisebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan olehkeadaan kahar (Force Majeure) tidak dikenakan sangsi
M.T. FAHRI, SH
Terdakwa:
TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO
138 — 133
saksi untukmengantikan nama nota faktur, hal ini merupakan satu pemutar balikanfakta karenanya keterangan saksi ini Secara jujur Saya menolak;Bahwa selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum lalu menjadikan keterangankedua saksi ini sebagai satu alat bukti dalam tuntutannya sehinggamenuntut saya terdakwa dengan ancaman hukuman maksimalsebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 12 Desember 2019;Bahwa sudah sewajarnya apabila ada terjadi kerugian bagi pihakperusahaan, maka sangsi
201 — 105
HustomHalim dinyatakan tidak lulus = yjikemampuan dan kepatutan (fit and propertest) dengan sangsi larangan menjadi :1. Pemegang saham pengendali ataumemiliki saham pada bank ; dan /atau2. Anggota dewan komisaris, anggotadireksi atau pejabat eksekutif padabank.d. Bahwa, perbuatan sebagaimana dimaksudpada butir b merupakan pelanggara prinsipkehati hatian dibidang perbankan dan /atau asas asas perbankan yang sehatsebagaimana dimaksud dalam pasal 28huruf a butir.e.
114 — 80
Bahwa Saksi telah mengetahui tentang adanyalaranganperselingkuhan di lingkungan TNI, apalagi status Saksi yang sudahmenikah pergi berdua secara sembunyisembunyi dengan Terdakwa yangjuga seorang prajurit TNI yang sudah menikah tanpa sepengetahuansuami Saksi merupakan kesalahan yang sangsi nya dapat di berhentikandengan tidak hormat dari dinas keparajuritan.1624.
84 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya penurunan sangsi adar Desa Olilit Rp. 2.000.000, ;4. Biaya makan / minum identifikasi lokasi Rp. 2.500.000, ;Ill. PENGUKURAN TEHNIS KADASTERAL :1. Biaya pengukuran tehnis 24,87 Ha lokasiLokasi Sarana perkantoran Pemerintah DaerahKabupaten Maluku (MTB) Rp. 42.532.650, ;2. Biaya pengukuran tehnis 6,85 Halokasi Lapangan terbang olilit Saumlaki Rp. 1.440.000.
78 — 77
Oleh karenanya berdasarkan kedua ketentuan tersebutpengangkutan barang bukti kayu dalam perkara a quo tanpa dilengkapi notaangkut ataupu SKAU hanyalah dapat dikenakan sangsi administratifsebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (8) Permen LKH No.
Pembanding/Penggugat II : MULHAMAH binti H. MURSIDI
Pembanding/Penggugat III : MULYATI
Pembanding/Penggugat IV : NURHASANAH
Pembanding/Penggugat V : ROHMATULLOH
Pembanding/Penggugat VI : SYARIF HIDAYATULLOH
Pembanding/Penggugat VII : EVI FITRIYANI
Pembanding/Penggugat VIII : AHMAD BAIHAQI
Terbanding/Tergugat I : H. MULYADI MUSLIH
Terbanding/Tergugat II : ARJUNA GINTING, SH
Terbanding/Tergugat III : SUPRIADI bin PUNGUT TANJUNG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR DESA RAWA RENGAS
Terbanding/Tergugat V : KANTOR KECAMATAN KOSAMBI Sebagai PPAT
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG BPN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat I : TJANOTO HASAN
Terbanding/Turut Tergugat II : INDRAWATI AGUS
Terbanding/Turut Tergugat III : MARTIANIS, SH., Sebagai Notaris atau PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR KELURAHAN JURU MUDI BARU
Terbanding/Turut Tergugat V : KANTOR KECAMATAN BENDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. ANGKASA PURA II
168 — 70
., dan sebaliknya Kuasa HukumPENGGUGAT lah yang di berikan sangsi oleh Dewan Kehormatan Kode EtikAdvokat.
132 — 97
(tiga ratus lima puluhjuta rupiah), telah menimbulkan kerugian moriel bagi PenggugatRekonpensi, dan hal ini dilatarbelakangi karena Penggugat Rekonpensiadalah Aparatur Sipil Negara yang mana dengan proses hukum yangdijalani Penggugat Rekonpensi telah mendapat teguran dari Dinas danmendapat sangsi kedisiplinan yaitu turun jabatan sebagai Kepala Sekolahdan Guru dengan posisi sekarang sebagai Staf serta tidak iagi mendapattunjangan Sertipikasi selama 3 tahun, hal tersebut berakibat menurunkanHal. 20
360 — 331
oleh ketentuan pasal 1868 KUHPerdata suatu akta utentik atauakta Notaris adalah suatu akta didalammya bentuk yang ditentukan olehundangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai yang berkuasauntuk itu ditempat dimana akta itu dibuat;Bahwa kegunaan akta autentik atau akta Notaris yang dibuat oleh Notaris itudigunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari parapihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila kemudian hari ada salahsatu pihak yang melanggarnya maka akan dikenakan sangsi
54 ayat 1 dimana PPAT wajib melakukanpemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatan lainnya pada KantorPertanahan dengan menjelaskan maksud dan tujuannya;Bahwa suatu perjanjian batal demi hukum, apabila terjadi pelanggaranterhadap syarat objektif dari sahnya suatu perikatan yaitu keharusan adanyasuatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian pasal 1332 sampai1334 KUHPerdata;Bahwa cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu aktaNotaris, dan apabila ditinjau dari sangsi
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
96 — 280
Sehingga berhak dan secara hukum dapat dilegalkan.Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu teijadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambil potensibatu baranya, disepakati kedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentang antarahak dan kewajiban serta sangsi antar
106 — 45
tentangjangka waktu tidak diatur ;Bahwa Kepmen No.150 pada ayat (4), setelah skorsing berjalan selama 6bulan dan belum ada putusan maka upah selanjutnya ditentukan olehPanitia Daerah yaitu PHI, dan ahli berpendapat tidak ada aturannya sepertiitu, Sepanjang tidak bertentangan dengan UU masih berlaku ;Bahwa hak perlindungan Serikat didalam manajemen, kebebasanberserikat didalam UU No. 13/2003 kaitannya dengan pasal 28 UU No. 21 /2000 masalah haknya diatur dalam pasal 25 termasuk perlindungan hakmengenai sangsi
142 — 242
dibuktikansesuai asas dalam tertiob hukum acara yang berlaku, yaitu: barang siapa yangmengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untukmenguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harusmembuktikan adanya hak atau peristiwa itu (vide pasal 283 Rbg / 1865 BW);Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum bahwa adalah haksetiap orang untuk mengajukan yang merasa hak dan kepentingannya telahdilanggar, maka penerapan hak tersebut tidaklan beralasan untuk diganjardengan sangsi
1.ACI JAYA SAPUTRA, SH
2.AGRIN NICO REVAL, S.H
Terdakwa:
NUR AZMI, ST Alias EMI Bin HASYIM AR
116 — 61
/PN BIs.Bahwa ahli menerangkan Kalau yang bersangkutan mau kampanye iaharus melepaskan jabatannya terlebih dahulu, karena dalam perkara initelah mencampurkan adukan antara reses dengan kampanye.Bahwa ahli menerangkan itu sudah termasuk kompanye.Bahwa ahli menerangkan Ada dalam pasal 74 sampai dengan pasal 80,disana sudah dijelaskan ada sangsi pidana, ada teguran tertulis, adapenghentian kampanye daln lainlain melalui prosedur yang ada diBawaslu.Bahwa ahli menerangkan Siapa saja yang melakukan pelanggaran
2485 — 1870
tentunya dalam kapasitas ini tidak bisa ditemukan dalamrumusan pasal karena ini secara teori Majelis Hakimlah yang dapatmenilai apakah perbuatan itu termasuk sengaja sebagai kepastian, sengajasebagai kemungkinan atau sengaja sebagai tujuan masingmasing berbedadalam taraf atau kadar pemidanaannya haruslah berbarengan terhadapsangsi atau ancaman sengaja sebagai kemungkinan atau sengaja sebagaitujuan haruslah lebih ringan sebagai kemungkinan dari pada sengajansebagai tujuan dalam hal kapasitas tertentu sangsi
77 — 9
Mandat ;Bahwa secara Teori penerima Delegasi harus bertanggung jawab, dan yang membedakanantara Delegasi dengan mandat adalah kalau Mandat penerima tidak bertanggung jawabsedangkan kalau penerima Delegasi orang tersebut yang bertanggung jawab;Bahwa apabila ada kesalahan dari penerima Delegasi maka Kepala Desa dapat menarikdelegasi yang diberikan / mencabut delegasi dan kalau setelah diketahui ada kesalahan haltersebut tidak dilakukan maka pemberi delegasi juga kena sangsi;Bahwa sebagai pemberi delegasi
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 37
Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas melanggar pasal18 juncto pasal 62 ayat (1) UndangUndang No.8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,(duamiliar rupiah) dan tidak berlebihnan apabila PENGGUGAT menuntut gantirugi pada TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah)secara materiil dan kerugian akibat beban Psikologis PENGGUGATtidakpula berlebihan apabila PENGGUGAT menuntut ganti
57 — 45
Bahwa sepengatahuan Tergugat Negara kita ini, melaksanakan HukumPositif Yaitu ; di mana dalam KUH Pidana Pasal 263 , berbunyi membuatsurat Palsu, dan Se olah olah surat palsu itu membuat kebenaran dariBukti/ pembuktian Otentiknya.... yang ada pada saat ini dibagian TubuhTergugat, dan yg sebenar tergugat tidak disunat , dimana yang membuatHal 33 dari 75 hal Putusan No. 152/Pdt.G/2019/PA.Mnasurat ini adalah Penggugat , pembuat surat ( Sumardin), saksi ( Murni)keluarga dari Penggugat bisa mendapat sangsi
93 — 75
Kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr.ISMAIL, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Saksi masih ragu atau sangsi dengan perkataan Sdr.ISMAIL, lalu Saksi menemui Sdr. AHMAD RAMADHANselaku Camat Medang Kampai Dumai di halaman Eks KantorWali Kota dan menanyakan, Apa betul Bapak menyuruhsaya melanjutkan menanda tangani SKT sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. LaluSdr. AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.
61 — 37
benar saksi telah melakukan pengecekan terhadap fisik senjata pistoldan magazen tersebut diatas masih aktif dan berfungsi dengan baik ; e Bahwa semua permohonan yang diajukan ke Polri diijinkan oleh Polri danbilaman tidak memenuhi persyaratan dibuat surat penolakan ; e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijinkepemilikan serta menggunakan senjata jenis Senjata Pistol Gas merk KJ.Works ; e Bahwa terdakwa tidak memiliki surat jin memegang dan menggunakansenjata Pistol Gas maka sangsi
101 — 50
Padahal diketahui bahwa tanggalteguran tersebut setelah tanggal dilakukannya PHO.Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016.Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016. Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.