Ditemukan 3979 data
lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kediri
64 — 17
batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen Vide Pasal 18 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum,maka Perjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa TERGUGAT I dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor: KDC.2011.181tanggal 30 Juni 2011 telah melangar
di mukapengadilan, baik sebagai penggugat dan Penggugat sendiri berhak menentukansiapa saja yang akan di gugat sebagai pihak materiil, karena mereka mempunyaikepentingan langsung di dalam perkara, sehingga penggugat adalah orang yangmerasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggarhaknya itu sebagai para Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.Perkataan merasa dan dirasa dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, olehkarena belum tentu yang bersangkutan sesungguhsungguhnya melangar
38 — 7
tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
64 — 7
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akan tetapi PPJB itu diajukan sebagai bukti di persidangandan anehnya dipertimbangkan oleh Hakim, bukankah hal inimerupakan perbuatan melangar hukum, karena telahmempertimbangkan bukti fiktif?Mengapa Hakim Banding ikut menyatakan hal itu sudah tepatdan benar?
PT INDONESIA BULK TERMINAL
Tergugat:
1.H. Anwar alias Haji Nuar
2.Suhardi
3.Syahrani
4.Syamsul Bahri
5.Hendry
6.Muhammad Juhaini Ikhsan
7.Suriansyah
8.Jaliansyah
9.Yusran
10.M. Syarif
11.Wardiansyah
114 — 18
Ketentuanketentuan mengenai penyelesaian yangdiadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerahsebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuatancaman pidana dengan hukuman kurungan selamlamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp5000. terhadap siapa yang melangar atau tidakmemenuhinyab. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum1.
Terbanding/Tergugat I : PT. ARRTU PLANTATION
Terbanding/Tergugat II : MUHAIMIN alias MUHAI
Terbanding/Turut Tergugat : Cq. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Ketapang
133 — 224
Bahwa PENGGUGAT mendalilkangugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sedangkandalam fundamentum petendi PENGGUGAT tidak mampumenjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yang telahdilakukan TERGUGAT I, yang melanggar hukum, melangar hak subjektifPENGGUGAT, yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaanyang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yang menimbulkan kerugiankepada PENGGUGAT sehingga didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaisuatu
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Lamongan1718meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah dengan Nomor persil3b yang saat ini berada di bawah penguasaan dan digarap Tergugat;Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkankepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkandalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan(verzet), banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melangar
95 — 16
hati hati ;Menimbang, bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pulasyarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkanmengenai status kepemilikan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka dengan demikian selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbankan mengenai apakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanahtersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : ASEP NUGRAHA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
62 — 38
perbuatanperbuatan yangsebelumnya, yang telah dinyatakan cacat hukum.Halaman 48 dari 53 halaman putusan Nomor 457/PDT/2021/PT BDG Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PengadilanNegeri Garut pada halaman 63 yang hanya melihat dariprosedur pelaksanaan lelang nya saja adalah kurangteliti dalam membaca gugatan Penggugat/Pembandingkarena isi dari gugatan penggugat/Pembanding tidakmembahas atau mendalilkan mekanisme pelaksanaanlelang yang dilakukan oleh Terbanding II melainkanperbuatan Terbanding II yang melangar
607 — 447
berbeda baikklasifikasi perbuatan maupun ketentuan perundangundangan yang dilanggarnya, oleh karena itupelanggaran dalam tindak pidana terorisme pada pasal 15 jo pasal 7 Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No. tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UndangUndang No.15 tahun 2003 merupakan cakupan atau meliputi, mencerminkan terbuktinya pula pasalpasallain dari UndangUndang yang dilanggar, namun UndangUndang perbuatan tindak pidanaJDterorisme mempunyai makna pengertian bukan hanya sekedar melangar
181 — 133
benama ALI bin Muhamad yaitu masyarakat,melaporkan peristiwa diduga, melakukan halhal yang menurunkan harkat martabat Polri,menyalahgunakan wewenang dan menyalah gunakan barang, uang atau surat berhargamilik dinas (SENPI) sehubungan dengan pasal 5 huruf (a), pasal 6 huruf (q), (t) danmelanggar kode etik dan profesi Polri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, melanggarpasal 5 huruf (a) pasal 10 ayat (1), dengan melanggar implementasi prisip dan standar HakAsasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas, melangar
63 — 7
perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbuktisehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
159 — 28
Bahwa Panitia Pilkades Pamanukan dalam tahapan sosialisasi kurangmaksimal terbukti penyebaran kartu undangan untuk pemilih sebagianbesar baru dibagikan H1 atau Hari Selasa siang sampai malam danmasih banyak masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tidak mendapatundangan ini memperlihatkan kesalahan Panitia yang melangar tahapanPilkades sehingga ini berdampak dengan kehadiran yang hanya 58%,dan panitia mencetak kartu Suara dan kartu undangan mengunakan dataHal. 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Padt.G/2018
Terbanding/Tergugat : PT ASIA QUATTRO NET
232 — 115
Bahwa lIsi pertimbangan putusan judex factie Pengadilan negeri JakartaSelatan halaman 73 s/d 79 tidak melangar syarat formil sahnya suatu putusanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku;2. BahwaTerbanding/Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengandalil argumentasi yang diuraikan Pembanding/terbanding semula Penggugatpada angka 4 s/d 8 halaman 4 s/d 5 memori banding;3.
NURKHALIS
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Intervensi:
Drs. SUMARDI
118 — 129
;Bahwa Tergugat telah melangar ketentuan Pasal 30 ayat (1)huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :Pasal 301) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah :a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkapdan tidak ada yang disengketakan, dilakukanpembukuannya dalam buku tanah ~ menurutketentuan Pasal 29 ayat (1);sebab faktanya Tergugat tetap melakukan pembukuandalam buku
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
158 — 94
Bahwa tindakan Tergugat melangar ketentuan Peraturan Perundangundanganyaitu tentang Hak pakai Hak pakai yang diatur dalam Pasal 4143 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA). Halhal yang ditentukan di dalam UUPA tersebutkemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah(selanjutnya disebut PP 40/1996).
64 — 33
Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
56 — 8
. : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
37 — 19
terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
99 — 24
Maka berdasarkan hal hal yang telah kami (Tergugat dan tergugat II)sampaikan , serta tidak adanya ITIKAD BAIK Pengugat melaksanakan MEDIASIdan itu berarti Penggugat telah melangar PERMA No.1 Tahun 2016 maka kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara nomor. 16 / Pdt.G / 2016 / PN.PIk untuk memutuskan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnyaMenyatakan Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona) danKurang