Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 14 Maret 2019 — 1. TB.MUQTAFI Bin (Alm) KH.TB.AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT I 2. RATU UMDAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT II 3. RATU SIFA Binti (Alm) KH.TB AHMAD KAZDIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT III 4. TB.DIDI MUHTADI Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAW,PENGGUGAT IV 5. H.TB NU’MAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT V 6. RATU ZULFAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VI 7. RATU. OJAH MIROJAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VII 8. RT.UDOH MAHFUDOH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VIII 9. H.TB.MIFTAHURROCMAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT IX 10. Hj.RATU EROH KHOIROH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT X 1. HAERUDIN bin (Alm) H.Bai Julaeha,Tergugat 2. ENOH JUNAEDI NF, SH,Tergugat 3. ITO DARWITO,Tururt Tergugat I 4. DRS.H.TB.SUDRAJAT, M.Si,Turut Tergugat II.
337 — 491
  • Melanggar hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan azas kepatutan ;e Melangar kaedah tata susila;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbanganhukum diatas oleh karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan hakmilik Penggugat berdasarkan bukti P.1 berupa SHM No. 238 tahun 1983 atasnama KH. TB.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
106 — 27
  • Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T29 tentang berita acarapeningkatan status saksi menjadi tersangka dan berita acara penetapantersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tanggal 12 April 2012 telah terbuktibahwa Pemohon sejak tanggal 12 April 2021 telah di tetapkan oleh Termohonsebagai tersangka karena disangka melakukan tindak pidana melangar pasal40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a dan atau huruf c undang undang nomor5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati danekosistimnya jo
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 12-04-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 17/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 6 Agustus 2012 — MAWARDI, Dkk Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
210 — 59
  • Sumatera Makmur Lestari sebagai Pemegang Izinnya,dengan demikian Tergugat telah tidak cermat dan telah mengakibatkanketidakpastian hukum kepada pihak yang telah lebih dahulumengusahakan tanah tersebut, sehingga telah terbukti juga bahwaTergugat telah melangar Asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;Menimbang ...........06Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalammenerbitkan keempat puluh Sertipikat Hak Milik obyek sengketa aquotelah bertentangan
    dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dan telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batalSurat Keputusan Tergugat berupa 40 (empat puluh) Sertipikat Hak MilikObyek Sengketa aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal97 ayat (8) dan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 Mei 2011 — LIAO JUNG CHU; lawan; PT. White Horse Ceramic Indonesia (dahulu bernama PT. Wahyunusa Wahana); Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
244 — 76
  • Para Tergugatsepatutnya membaca dalil gugatan Penggugat dengan lebih seksama uraianposita gugatan Butir No. 1 s/d No. 7;Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum; yang di gugat adalah PERBUATAN para Tergugat yangtelah ternyata melanggar ketentuan undangundang, melangar haksubjektif Penggugat serta yang telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp2.950.000.000,00 yang tidak patut/tidak sah terhitung sejak bulanSeptember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 dan bunga bulanJuni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 total sebesar totalRp750.000.000,00 yang dilakukan atas kekhilafan Saksi Noversyah yangmendapat tugas dari Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yangdiuraikan di atas/tidak terbukti ada persetujuan dan tanda tangan dariDirektur terkait dan telah diambil uang bunganya/diterima oleh ParaTerbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah melangar
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - SUKARMI, Peltu NRP 513014
87 — 52
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,begitu juga dengan tontonan televise yang setiap saat menampilkanadegan mencium pipi, kalau memang itu melangar kesusilaan tentunyaakan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih sajakita linat adegan tersebut di televise.8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, sayaberpendapat :a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
135 — 90
  • .; Bahwa Tergugat pun telah melangar asas kepastian hukum sehinggamembuat status tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) statuskepemilikannya antar Penggugat dengan para pemegang sertipikat (obyeksengketa) yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya merupakanpelanggaran terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi Dalam rangka penyajian data fisik dandata yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usahapendaftaran tanah dalam daftar umum
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 92/Pdt.G/2012/Pn.Sda
Tanggal 18 Juli 2013 — MULYAWATI Melawan Nyonya URIPAH, Dkk.
56 — 21
  • Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalarnangka 17 dan 18 karena Turut Tergugat tidak pernah melangar hakkepemilikan Penggugat karena Turut Tergugat telah membeli tanahtersebut dengan benar kepada Para Tergugat, disertai dengan buktikepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka Turut Tergugatmerasa dirugikan sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,oleh karenanya Turut Tergugat sangat dirugikan sekali oleh perbuatanPenggugat dan para pembeli tanah kavling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 Juni 2013 — MUH. AZWAR, SH bin H. MAKMUR, DKK
63 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55 ayat 1 ke1 e KUHP atau melangar Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang TIPIKOR sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang TIPIKOR Jo. Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP salah dalam menerapkan pasaltersebut.Yang nyata adalah :ore TT Tre Apakah Terdakwa I Muh. Azwar, SH bin Makmur (Direktur PT.Sentra Arung Medika) atas persetujuan Terdakwa IT Muh. Akmar Makmur bin Makmur(Komisaris PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1660/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
DAVID HARYONO ALIAS ONO BIN BURLIAN
34 — 4
  • sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsurunsurpasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama;melangar
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 9 April 2015 — Penuntut Umum : Rizki Septa Kurniadhi, SH. Terdakwa : Suparman Hi. Muharam Alias Parman
388 — 32
  • tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
93 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketidaknetralan Judex Facti juga terbukti dari sikap Judex Factiyang bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan SaksiAndri Soelastyo dan Saksi Sentot Purwandi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang secara jelas menyampaikan bahwa benarPemohon Kasasi melaksanakan restrukturisasi atau reorganisasi sejakbulan Oktober 2013 dan restrukturisasi atau reorganisasi tersebut telahdiumumkan kepada seluruh karyawan Pemohon Kasasi;8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 21-11-2019 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
  • ., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa secara normatif Perbuatan Melangar Hukum (PMH) telah diaturdalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiaptiap perbuatanyang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,memberikan hak baginya untuk menuntut ganti kerugian.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
186 — 110
  • yang tidak bersedia menandatanganiRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatandimaksud.(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatanganioleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidakmengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. 14.4 Bahwa karena Tergugat tidak cermat, tidak prosedural dalam halpenerbitan objek sengketa, dan melangar
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 624/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 6 Januari 2015 — ANDESMAR SIREGAR BIN PARULIAN
83 — 36
  • SUSANTO PANGARIBUAN menggoyanggoyangkan tubuhsaksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAH sudah meninggal, tetapi ternyatasaksi NURSIAH masih hidup.Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan atau turut sertamelakukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi.Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS VS Ny. NANSIAH, DKK
109 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP diancamdengan pidana penjara selama empat tahun;Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestaridan CV. Tiga Saudara cab.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pengguna Anggaran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemkab Wonosobo
552 — 820
  • :Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badanbadanpemerintah haruSs mempunyai motivasi atau alasan cukup sebagaidasar ini harus benar benar jelas, sehingga pihak administrablememperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yangditujukan kepadanya;Bahwa Keputusan Tergugat sejak dari awal berupa PemutusanKontrak tidak jelas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga melangar Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d,Peraturan Presiden Nomor 4, tahun 2015 tentang Perubahankeempat atas
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 125/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Handoko Soeseno Diwakili Oleh : FRANS ASIDO TOBING, SH., MH., CLA
Terbanding/Tergugat : Irawan Surya
57 — 40
  • dan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi, bertentangan dengan kewajibanhukumnya dan melanggar hakhak ~ subjektif dari PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi, bertentangan dengan kepatutan dankepantasan dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga merupakan suatuperbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jo arrest HRtanggal 31 Januari 1919;Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi sebagai akibat perbuatan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-12-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 29 Mei 2012 — 1.Ny. Retno Sutjiati Soerjosoemarno,2.Raden Mas Yedidiah Zenisar Kerti Darpito Soerjosoemarno,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.PT. Goldhill
192 — 105
  • danbuktibukti yang diajukan Para Penggugat sehingga merupakan pelanggaranterhadap asas audio et alterem partem ;Demikian juga dengan Keputusan Tergugat a quo, khususnya sebagaimanaterdapat pada butir (5) alinea II halaman 6 yang pada pokoknya menyatakanbahwa perbuatan yang dilakukan oleh YAKTAPENA .......... dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya sejak semulatelah mengandung cacat hukum karena ada causa yang tidak halal,mengalihkan bidang tanah yang bukan haknya, karenanya melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sekalipun AktaNotaris tersebut melangar ketentuan UndangUndang Yayasan diatas, namundapat diambil suatu petunjuk hukum bahwa Pengurus Yayasanlah yang dapatbertindak untuk dan atas nama Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan,kecuali dalam hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Akta Nomor 09tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat Notaris Fifi Rizani, S.H. junto Pasal 37 ayat(1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;Bahwa, sebagaimana kita