Ditemukan 3985 data
1.ADI WARNIS Alias GADIH
2.MAIDARLIS Alias GADIH
Tergugat:
1.SYAFRIDA
2.ROSNA
3.YUSMANIDAR
4.MAIDARNIS
5.AMIR
6.MUKHLIS
7.SYAHRIAL
8.YASNIMAR
9.SYAFRIANDI
10.ALMI CHANDRA Panggilan UJANG
11.AFRIDA
12.ROMA DEFITRA Pgl DEPIT
13.DESRINI ARI
14.NURLITA
15.NELI ROSWITA Pgl WIWIT
16.Hj RAHMA BUDI SH
17.PEMERINTAH RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tanah datar
140 — 47
tidak dapatditerima, karena ternyata tidak memenuhi syarat formil yaitu dengan telahmenggugat para tergugat A dan Gtanpa ada perselisinan hukum/sengketayang merupakan syarat mutlak suatu gugatan, para tergugat A dan G samasekali tidak ada namanya tercantum sertifikat hak Milik No.168/Gambar situasitanggal 4 Maret 1982 No.118/1982 dan tidak ada pula menguasai sertamelanggar hak penggugat dan dalam gugatan juga tidak terang (gelap) apakwalifikasi perouatan tergugat A dan G atas objek perkara yang melangar
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
134 — 56
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur ;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan; c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak ;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak ;efg Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas ;Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ;. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
67 — 16
terdakwa adalah 50 ribu ; Bahwatanggal 18 Maret 2016 pencairan di owner yang lain bermasalahsehingga uang yang telah disetor oleh para terdakwa tidak dapat dilakukanpencairan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, apakah para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu para terdakwa didakwa melangar
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
219 — 131
1878, 1881, 1884, 2000, 2001 dan2059/Desa Sukamahi, luas seluruhnya 232.000 m* (dua ratus tiga puluh duaribu meter persegi), Kemudian tercatat atas nama PT Greenland UtamaDevelopment yang kemudian dialihkan kepada kepada PT Logos IndonesiaDeltamas One yang mana prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan danprosedur yang berlaku atau Ssesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku; telah memenuhi norma kepatutan; tidak melanggar asaskecermatan dan asas ketelitian; tidak sewenangwenang; tidak melangar
68 — 11
perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruhunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggarPasal 170 Ayat (2) Ke2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Kesatu Subsidairmelanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Atau Kedua Primairmelanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal64 Ayat (1) KUHP, Kedua Subsidair melangar
Terbanding/Tergugat : TRIYA TUGIS TIMORA
Terbanding/Turut Tergugat : SUDARMA SETIAWAN
49 — 29
maka Turut Tergugat(Danpomdam) memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perjanjiankerjasama tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undangundang;Tergugat menyadari dan mengetahui bahwa Pembangunan, pengelolaandan pengoperasian atas Gedung Indoor Lapangan Futsal Pomdam /BBmelanggar hukum setelah adanya perintah dari Danpomdam kepadaTergugat pada bulan Nopember 2018 untuk menghentikan perjanjiankerjasama tersebut;Pada awalnya Tergugat hanya mengetahui pembangunan Gedung FutsalPomdam 1/BB adalah melangar
104 — 22
Hajah Umi Kulsum dan sudah melangar ketentuan hibah, jugakarena pada saat proses pembuatan Akta Hibah ini, Pemberi hibah (Satun)sudah meninggal dunia, Satun meninggal pada tanggal 23 Desember 1980,sedangkan akta hibah dibuat pada tahun 2000, Bahwa hal ini adalahindikasi aktaakta yang lain dibuat secara rekayasa dan bukan ataskemauan pemberi hibah tetapi atas kemauan si penerima hibah, bahwaalasan ketiga karena Yuli Astutik sebagai penerima hibah bukan namaaslinya karena nama aslinya adalah Astiyah
83 — 42
Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan haltertentu dan sebab yang halal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikanjelas yaitu jaminan uang muka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karenaperjanjian uang muka tersebut tidak melangar undang undang dan bertentangandengan kesusilaan dan ketertiban umum;Bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance payment bond)nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012 adalah Halaman 71 Dari 84 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2017
59 — 22
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
Susilowati Go
Tergugat:
Tugiman
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Rentug
2.I Wayan Retas
3.I Ketut Kasir
4.I Made Rupit
5.Ni Ketut Alit Astari , SH
6.Jong Welly
68 — 46
Penggabungan antara gugatan Perbuatan Melangar Hukumdan gugatan Wanprestsi;2.
91 — 8
terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
251 — 56
karena menurut Terdakwa akan terganjal pengurusanSKCK terkait perkara ini;e Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dibenarkanoleh SaksiSaksi dan juga Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar
. : Suami (Tergugat) melangar Taklik Talak dan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun1061974 Tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituantara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat
116 — 46
Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya".Pada angka 19 tentang Pengugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan Penggugat yang telah menempati tanah a quo tanpajin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukumPada angka 20 tentang Penggugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan melawan hukum tersebut (angka 19) telahmenimbulkan kerugian yaitu:"Sehingga aleh karenanya gugatan Intervenient dapat disimpulkankurang pihak. para Penggugat yang telah disebut secara terang danberulang kali melakukan perbuatan Melangar
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
106 — 56
PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan TingkatPertama, yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwaTerdakwa SONNY PRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana MembuatSurat Palsu, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan AlternatifKedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.CANDRA ALIAS CEN ALIAS JANG BIN UJANG
2.THOMAS ALIAS TOMAS BIN AKIP ALM
3.AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN MUHAMMAD ALM
94 — 34
bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahn berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
217 — 48
Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
92 — 443
Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
138 — 379
Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan