Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-05-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 520/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
Susilowati Go
Tergugat:
Tugiman
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Rentug
2.I Wayan Retas
3.I Ketut Kasir
4.I Made Rupit
5.Ni Ketut Alit Astari , SH
6.Jong Welly
71 — 46
  • Penggabungan antara gugatan Perbuatan Melangar Hukumdan gugatan Wanprestsi;2.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 03-11-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 9 Maret 2017 — RIKA HARIYATI, S.Pd.I melawan Bupati Kutai Kartanegara
183 — 104
  • Bahwa tidak benar dalil Penggugat angka 29 halaman 10 yang menyatakanbahwa Tergugat telah merugikan Penggugat dan telah melangar hak AsasiPenggugat sebagai Warga Negara Indonesia, karena sebagaimana telahdisebutkan diatas bahwa Tergugat telah memenuhi Hak Penggugat sebagaiWarga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dilingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Penggugat masih sebagaitenaga Honor hingga Penggugat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksisebagai Calon Pegawai Negeri
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-12-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MUARO Nomor 101/Pid.B/2014/PN Mrj
Tanggal 5 Maret 2015 — YANA MAYA SARI Pgl YANA
261 — 56
  • karena menurut Terdakwa akan terganjal pengurusanSKCK terkait perkara ini;e Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dibenarkanoleh SaksiSaksi dan juga Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 620/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. H HAMKA HALEK M.Si
98 — 8
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 687/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 24 Januari 2018 — HARIADI SST.MT >< PT.ASURANSI MEGA PRATAMA CS
90 — 45
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan haltertentu dan sebab yang halal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikanjelas yaitu jaminan uang muka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karenaperjanjian uang muka tersebut tidak melangar undang undang dan bertentangandengan kesusilaan dan ketertiban umum;Bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance payment bond)nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012 adalah Halaman 71 Dari 84 Halaman Putusan Nomor 687/PDT/2017
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2014 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL;KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
106 — 42
  • Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa tidak menyebutkan alasanPenolakan Reekport yang jelas, tidak diberitahukan rencana Penolakan Reekportdan tidak diberikan kesempatan membela diri tersebut bertentangan denganUndangundang Dasar, Peraturan PerundangUndangan , Asas PenyelenggaraPemerintah yang baik, dan tidak didasrkan pada prinsipprinsip profesionalismeyaitu MELANGAR : ==a.
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 155/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.CANDRA ALIAS CEN ALIAS JANG BIN UJANG
2.THOMAS ALIAS TOMAS BIN AKIP ALM
3.AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN MUHAMMAD ALM
99 — 37
  • bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahn berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
67 — 17
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);oa FWDTidak terjadi cacat hukum administratif, yaitu :a) Tidak terjadi kesalahan prosedur;b) Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c) Tidak terjadi kesalahan subyek hak;d) Tidak terjadi kesalahan jenis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98_PDT_G_2016_PN JKT.SEL
Tanggal 17 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran dlm Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep, Meranti, Riau lawan 1.PT. ASURANSI MEGA PRATAMA 2.PT. GELINDINGMAS WAHANA NUSA
127 — 69
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PL0O1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-09-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/Pdt/2011
Tanggal 8 September 2011 — HERIYANTO, DKK Vs. NJOO SlOE KIEP, SH. alias SOEDJONO NJOTOWIDJOJO, SH., DKK
100 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya".Pada angka 19 tentang Pengugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan Penggugat yang telah menempati tanah a quo tanpajin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukumPada angka 20 tentang Penggugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan melawan hukum tersebut (angka 19) telahmenimbulkan kerugian yaitu:"Sehingga aleh karenanya gugatan Intervenient dapat disimpulkankurang pihak. para Penggugat yang telah disebut secara terang danberulang kali melakukan perbuatan Melangar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
SAUT MARUBA SIHOMBING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PONIMAN
2.ASNIMAR
165 — 542
  • asaskecermatan, asasketelitian, asas proporsionalitas dan asasprofesionalitas dalam menerbitkan kedua Sertifikat Hak Miliktersebut, dengan alasan sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat telah melanggar asaskepastian hukum, , karena Tergugat telah tidak melaksanakanprosedur atau tata cara yang benar dan patut sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dalam menerbitkan keduaSertipikat Hak Milik (objek perkara) tersebut, hal ini sebagaimanatelah diuraikan pada dalil angka 6 diatas.b) Bahwa Tergugat telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2014 — Upload : 10-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. EDY KARYOSO, MM Bin H. KUSRO
174 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan keduasubsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan dakwaan kedua subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah Melanggar 7Hukum Pembuktian Sesuai Kebenaran MateriilSebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76,Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 UndangundangPengadilan Pajak, Serta Telan Melangar KetentuanPengungkapan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yangTerutang Sebagaimana Secara Prinsip Diatur DalamPasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Karena TidakMempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali,Dahulu Pemohon Banding MengungkapkanKetidakbenaran Perhitungan Pajak yang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
344 — 369
  • Putusan No. 1/G/2018/PTUN.SMG11.12.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10 yangmenyatakan bahwa Tergugat telah menghilangkan hak atas tanahmilik Penggugat sehingga melangar asas kecermatan dan asaskepastian hukum.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -115/Pdt.G/2013/PN.TK
Tanggal 19 Juni 2014 — -H.M. SOBRI AKBAR SOEMARNO, Dkk -Lawan -S U R Y A N T O, Dkk
117 — 11
  • mengenai kewenangan peseropengurus.Terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum (PMH), berikutdikutip satu putusan Hoge Raad :Bahwa, bila melihat Arrest Hoge (Arrest HR) Tanggal 31 Januari1919 dalam kasus Cohen vs Lindenbaum, kualifikasi melawanhukum memang telah diperluas dari melawan hukum secara formil/sempit (yaitu hanya melanggar peraturan perundangundangansaja), menjadi melawan hukum secara materil yaitu mencakup pula:(i) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku(li) melangar
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2016 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2016 — * Perdata PHILIP SUCIPTO, Dk X PT. FUSION PLUS INDONESIA, Dkk
131 — 114
  • Tentang tanggung jawab hukum para Tergugat berdasarkan darigugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatuperbuatan melangar hukum dalam permbuatan akta jual beli yangdibuat oleh turut Tergugat sedangkan menurut para Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada paraTergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedurpembuatan sebuah akta dimaksud.6.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
103 — 7
  • Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dariTergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang merasa hak subjektifnyaterlanggar, lebih lanjut cara cara yang dilakukan oleh Tergugat dalamHalaman 77 dari 81 halamanPutusan Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.kKla.78rekonpensi dalam rangka upaya mendapatkan pemenuhan haknya telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan juga tidak melangar prinsip prinsip kepatutan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-02-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep. Meranti, Prov. Riau, dengan alamat Komplek perkantoran Pemerintah Kab. Kep. Meranti Jl. Dorak, Selat Panjang, Prov. Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016 memberikan kuasa kepada WAHYU AWALUDIN RAHMAN, S.H. M.H, YUPEN HADI, S.H, LEYANSON MT SIAGIAN, S.H, MR. PAHLEVI, S.H. Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada LAW OFFICE WAHYU AWALUDIN R, SH MH AND PARTNERS, alamat ; Jl. Sepakat, Komplek Perum Green Gading Asri, Rukan No. 1 A-B, Tengkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru - Riau selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT
122 — 46
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Perceraian
Upload : 06-01-2017
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 196/Pdt.G/2011/PA.Skh
41 — 3
  • . : Suami (Tergugat) melangar Taklik Talak dan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun1061974 Tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituantara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 154/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
98 — 446
  • Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar