Ditemukan 4186 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-04-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 939/Pid.B/2009/PN.Srg
Tanggal 21 April 2010 — H. ASRI ULIYA, SE & DEDIH WIJAYA
15943
  • (lima Ribu Rupiah).Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa I yangdisampaikan Penasehat Hukumnya pada pokoknya sebagaiberikutTuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benarkarena tidak didukung oleh fakta fakta dan alat bukti yangsah dan malahan Jaksa Penuntut Umum memanipulasi atau tidakmenuntut saksi saksi yang seharusnya jadi Tersangka sehinggabertentangan dengan azas azas hukum dan keadilan, makakarenanya kami selaku TIM PEMBELA memohon agar MAJELIS YANGMULIA memutuskan sebagai berikutPERTAMA
Register : 14-05-2013 — Putus : 19-11-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 19 Nopember 2013 — - ZULKARNAIN POHAN, S.Sos
6018
  • penerima dana sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas tidakberdasarkan pada fakta yang sebenarnya, namun telah dilaporkan olehTerdakwa dalam tugasnya selaku bendahara Persatuan sepak bolaPadangsidimpuan sebagaimana tersebut dalam laporanpertanggungjawaban penggunaan uang tersebut berupa kwitansi warnamerah dengan Nomor BKU : 249 tertanggal 05 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini telah mengkaji lebih lanjutdan juga melihat sehubungan dengan adanya pekerjaan Terdakwa yangtelah membuat dan memanipulasi
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
397173
  • Indratono, Anton Mudjoputro, dan Wisnu Tjandratelah melakukan memanipulasi transaksi perbankanuntuk mengakali kredit yang sebenarnya tidak layakuntuk dicairkan).Oditur:Bahwa selanjutnya keterangan saksi Rahmad Pribadisaat berada di Jogyakarta pernah dijemput oleh orangyang mengatasnamakan Terdakwa untuk ikut kekantor Terdakwa di Solo dan Terdakwa mengatakanagar saksi mau menjadi penjamin pinjaman dana keBank Artha Graha dan saat itu juga Terdakwamengatakan agar istri ikut menyetujui kalau saksimenjadi
    Bahwa ketiga saksi yaitu S.Indratono, Anton Mudjoputro, dan Wisnu Tjandratelah melakukan memanipulasi transaksi perbankanuntuk mengakali kredit yang sebenarnya tidak layakuntuk dicairkan.Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakanoleh Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim tidak perlumenanggapi karena penilaian terhadap Debitur yang samasekali tidak memiliki uang untuk dijaminkan kemudiandiberikan pinjaman merupakan kewenangan dari Bank yangbersangkutan.Tanggapan Penasehat Hukum: Bahwa sesuai
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1378966
  • beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah, KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Papua besertaJajaran KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dalam melakukanverifikasi factual terhadap pengurus dan anggota Partai Keadilandan Persatuan Indonesiatelah sesuai dengan prosedur hukumsebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilu dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018;Gugatan di PTUN Jakarta;19:20.Tergugat telah memanipulasi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
12227
  • Akantetapi, Terdakwa, dalam pemesanan pergola, telah menyalahgunakankewenangan dengan memanipulasi ukuran, besaran atau volume barang.Dalam hal ini, terdeteksi dari hasil pengecekan Inspektorat KotaYogyakarta, dalam beberapa LHP Inspektorat Kota Yogyakarta, terdapatkelebihan pembayaran, sebagai dampak dari kekurangan volume fondasiPutusan No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk Hal. 187pergola dan kekurangan panjang besi utama pergola,sebesarRp29.120.932,07;c.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/PID.SUS/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — SUGIARTO WIHARJO alias ALAY
421353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan putusankepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak berdasarkanhukum dan telah memanipulasi faktafakta persidangan :Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat menyatakan secara nyatadan terang tidak terdapat ada satupun dasar hukum yang ada dalamsurat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang membuktikan perbuatandari Terdakwa/Pemohon Kasasi Sugiarto Wiharjo alias Alay melanggarperaturan perurdangundangan dan melakukan perbuatan melawanhukum pidana sebagaimana surat tuntutan
Putus : 14-11-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN, dk vs. SARIJAN, dkk
8061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2009 tanggal 14 Juli2009 ;23.Bahwa akan tetapi sampai saat ini bahkan sampai gugatan ini diajukanoleh PenggugatPenggugat, Tergugat dan Tergugat II masih belummempunyai iktikat baik untuk menyelesaikan permasalahan lahanPenggugatPenggugat ini dan sama sekali' tidak berkenanmengembalikan tanah PenggugatPenggugat yang ditanami/dikuasainya ;24.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam menanggapi tuntutanPenggugatPenggugat dan masyarakat senantiasa dengan caramenguasai tanah milik rakyat secara sepihak dan memanipulasi
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
195105
  • Hutama Karya(Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) danPT Pembangunan Perumahan (Persero) kemudian panitia pengadaanmelakukan evaluasi dokumen penawaran Tahap dengan melakukanevaluasi administrasi dan teknis.Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan memanipulasi sistem penilaianevaluasi administrasi dan teknis untuk memenangkan PT. HutamaKarya (Persero) diantaranya dengan cara tidak melakukan penilaianatas dua tenaga inti PT.
    PembangunanPerumahan (Persero) kemudian panitia pengadaan melakukan evaluasidokumen penawaran Tahap dengan melakukan evaluasi administrasidan teknis.Selanjutnya Panitia Pengadaan memanipulasi sistem penilaian evaluasiadministrasi dan teknis untuk memenangkan PT HK diantaranyadengan cara tidak melakukan penilaian atas dua tenaga inti PT WijayaKarya (Persero) sehingga panitia pengadaan pada tanggal 11 Agustus2011 melalui surat Nomor 181/Peng/P3/KK/KDN/VIII/2011mengumumkan peringkat teknis yaitu PT.
Register : 22-02-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pspk
Tanggal 25 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12683
  • Bahwa kuasa Para Penggugat telah memanipulasi kalimat dalampembagian, kuasa Para Penggugat menyatakan dituangkan dalamAkta Notaris, padahal tidak sama sekali, akan tetapi hanya diwaarmeking saja;d. Bahwa kekuatan hukum waarmeking dengan suatu Akta Notarisadalah sangat berbeda sama sekali;e. Bahwa waarmeking tersebut dapat dibatalkan dengan sesuka hatioleh yang memuat pembagian tersebut;f. Bahwa sedangkan Akta Notaris harus melalui jalurjalur hukumtertentu;8.
Putus : 23-05-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 67/PID.SUS-TPK/2017/PN.SMR
Tanggal 23 Mei 2018 — SAMSURI BIN LANUKI
15345
  • Saksi juga tidak pernah memanipulasi laporan pengawasanpekerjaan, hal tersebut dilaporkan sesuai fakta pekerjaandilapangan; Bahwa selain menerima honor dari sdr.
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
296197
  • Memanipulasi bilyet deposito yang diserhkan ke nasabahb. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpasepengetahuan nasabah.d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyetgiro nasabah yang telah dimanupulasi.e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabahf.
    dibenarkan karena tidaksesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, apakahpimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos), Masohi (MARCEMUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP), juga melakukanperbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitusebagai berikut :(1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.(2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/teller).(3) Memanipulasi
    bukti identitas diri(KTP, SIM, PASPORT) dan jika transaksi setoran diatas seratus juta diwabikanmengisi formulir prisip mengenal nasabah.Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, saksi ANDIYAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika, juga melakukanperbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitusebagai berikut :(1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.(2) Searing password (memberikan user password transaksi kepada bawahan/teller).(3) Memanipulasi
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
296184
  • Sulayman, Ilham Nurdiyanto,Loe Mei Lien Alias Indrasari, Kho Wie Alias Willyan Kodrata,Siswanto Kodrata dan Muhammad Ruslan merupakan perbuatanfraud dalam perbankan yang bertentangan dengan PokokPokokKetentuan Umum (Bagian 1) Butir 2 Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi AntiFraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: Yang dimaksuddengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpanganatau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu,atau memanipulasi
    Butir 2 Surat Edaran Bank IndonesiaNomor 13/28/DPNP Tahun 2011 Perihal : Penerapan Strategi AntiFraud bagi Bank Umum yang menyebutkan: Yang dimaksuddengan fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpanganatau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu,atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi diHalaman 165 dari 342 halaman Putusan Nomor 32/PID.SUSTPK/2020/PTKPGlingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehinggamengakibatkan bank, nasabah, atau pihak
Putus : 20-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2017 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
195230
  • ;Bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongananggaran 30% dari setiap pencairan dan adanya anggaran sebesarRp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa keJakarta dengan cara Bendahara Pembantu membuat kuitansikuitansipengeluaran, menyiasati dan memanipulasi SPu ;Bahwa saksi mengambil uang potongan 30% pada setiap pencairandari Bendahara Pembantu yakni Ibu Hindra Muhamad dan dan Ibu OlimLangago ;Bahwa pemotongan 30% dari setiap pencairan anggaran sudahmenjadi
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
7242
  • karenaangsuran fasilitas kredit BRIGUNA menggunakan gaji tetap setiapbulannya sebagai pegawai dan tidak ada kaitannya dengan kondisi makroekonomi dan terdapat unsur kesengajaan meniruh dokumen kelengkapankredit sehingga atas pengajuan 52 kredit BRIGUNA tersebut dikatakansebagai kredit topengan dan terindikasi froud bahwa froud menurut suratEdaran Bank Indonesia No 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengajadilakukan untuk mengelabuhi, menipu, atau memanipulasi
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
4851456
  • TERGUGAT Ill dengan sengaja dan melawanhukum telah memanipulasi Putusan Mahkamah Partai dan dengan terangbenderang menunjukkan sikap keberpihakan terhadap TERGUGAT , sehinggasangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tindakanTERGUGAT Ill yang mengeluarkan pernyataanpernyataan melalui SuratNomor: M.HH.AH.0326 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai Perbuatan MelawanHukum;Bahwa tindakantindakan TERGUGAT , TERGUGAT Il dan TERGUGAT Illsebagaimana tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum
Putus : 13-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 13 Mei 2011 —
9044
  • Sistem negatif ini adalah untuk memberikan kepastian hukumdan melindungi pihak yang menguasai tanah tersebut dengan beriktikad baik,Negara tidak melindungi pihak yang sengaja memanipulasi data baik fisikmaupun yuridis, dengan sistem negatif tersebut maka Pemegang hak bukanberarti pemilik tanah yang sebenarnya dan harus mempertanggung jawabkankebenaran datadata yang digunakan sebagai dasar permohonan haknyatersebut ;Bahwa data yang diajukan oleh pemohon tidak secara sepihak diterima, tapimasih harus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
220161
  • Memanipulasi bilyet deposito yang diserhkan ke nasabahb. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntunganpribadi tanoa sepengetahuan nasabah.d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untukmencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanupulasi.e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpasepengetahuan nasabahf.
    dibenarkan karena tidaksesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.Bahwa selain melakukan perobuatan sebagaimana tersebut diatas,apakah pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU,S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUSRUMAHLEWANG, SP), juga melakukan perbuatan lain yangmenyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagaiberikut :(1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.(2) Searing password (memberikan user password transaksi kepadabawahan/ teller).(3) Memanipulasi
    Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas,ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika,juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yangberlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :(1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.(2) Searing password (memberikan user password transaksikepada bawahan/ teller).(3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.(4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangantrasnaksi yang oleh PBN (Pemimpin bidang
    Memanipulasi bilyet deposito yang diserhkan ke nasabahb. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpasepengetahuan nasabah.d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyetgiro nasabah yang telah dimanupulasi.e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabahf.
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
16239
  • Rp4.069.962.500,00,Menimbang, bahwa yang memberatkan Terdakwa, yakni: Terdakwa mengulangi perbuatan korupsi yang sama dalam perkara lain, yakni perkara korupsi Pengadaan Tanah untuk Keperluan PembangunanPelabuhan Umum Sangatta yang telah diputus di PN Samarinda dengan Perkara Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN Smr dan telah berkekuatan hukumtetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2177 K/Pid.Sus/2019 denganputusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Terdakwa memanipulasi
Register : 31-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 15 September 2017 — RUDI PURWANTO
121242
  • Medan.Bahwa kenyataannyapembukaan rekening atas nama anggotaKoperasi (end user) tidak dilakukan dihadapan petugas CostumerServices (CS) di BSM KCP Iskandar Muda Medan serta tidak pernahdimintakanasli dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membukarekening selaku syarat utama dalam pembukaan rekening sehinggapenandatanganan form aplikasi pembukaan rekening dan form aplikasipemindahbukuan diketahui tidak dilakukan sendiri oleh nasabah,melainkan oleh Saksi Suyamto atas arahan dari Saksi Subdarkandengan cara memanipulasi
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
215191
  • Memanipulasi bilyet deposito yang diserhkan ke nasabahb. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntunganpribadi tanoa sepengetahuan nasabah.d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untukmencetak bilyet giro nasabah yang telah dimanupulasi.e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpasepengetahuan nasabahf.
    dibenarkan karena tidaksesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BNI.Bahwa selain melakukan perobuatan sebagaimana tersebut diatas,apakah pimpinan Bank BNI KCP Aru (JOSEPH RESLEY MAITIMU,S.Sos), Masohi (MARCE MUSKITA, S.Ap) dan Tual (KRESTIANTUSRUMAHLEWANG, SP), juga melakukan perbuatan lain yangmenyalahi aturan / SOP yang berlaku dalam Bank BNI yaitu sebagaiberikut :(1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.(2) Searing password (memberikan user password transaksi kepadabawahan/ teller).(3) Memanipulasi
    Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas,ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinan Kantor kas mardika,juga melakukan perbuatan lain yang menyalahi aturan / SOP yangberlaku dalam Bank BNI yaitu sebagai berikut :(1) Melakukan penarikan penarikan tanpa fisik.(2) Searing password (memberikan user password transaksikepada bawahan/ teller).(3) Memanipulasi pelaporan posisi saldo kas harian.(4) Menyalahgunakan pemberian kenaikan level kewenangantrasnaksi yang oleh PBN (Pemimpin bidang
    Memanipulasi bilyet deposito yang diserhkan ke nasabahb. Memanipulasi mutasi rekening tabungan nasabah.c. Menyalagunakan kartu debit milik nasabah untuk keuntungan pribadi tanpasepengetahuan nasabah.d. Menggunakan password milik asisten pelayanan nasabah untuk mencetak bilyetgiro nasabah yang telah dimanupulasi.e. Melakukan pencairan deposito bilyet nasabah tanpa sepengetahuan nasabahf.