Terbanding II semula Turut Tergugat II padatanggal 27 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IIIpada tanggal 28 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding IV semula TurutTergugat IV pada tanggal 27 Pebruari 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugattelah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2020, yang diterima diHalaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 54/PDT/2020 PT PDGKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Maret 2020 dan saturangkap turunannya

Maret 2020, kepadaTurut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2020, kepadaTurut Terbanding III Semula Turut Tergugat III pada tanggal 12 Maret 2020 dankepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 12 Maret2020;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding dan Terbanding I semula Tergugat dan Tergugat II telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 19Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang padatanggal 20 Maret 2020 dan satu rangkap turunannya

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding,bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, pihak Penggugat/ Pembandingtelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilantingkat pertama tersebut, dan permohonan banding mana telahdiberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal17 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telahmengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Koto Baru pada tanggal 26 Desember 2012, dan turunannya

DanPengelolaan Pendidikan;4) Akta Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyerahan Assetasset Yayasan(Dalam Likwidasi);Bahwa jika dipelajari secara saksama aktaakta yang timbul kemudiansetelah terbitnya Akta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengubahan SeluruhAnggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, yang dibuat olehdan di hadapan Tergugat VIl sebagai Notaris, secara hukum setiap Akta yangtimbul kemudian seperti Akta Nomor 01 Tahun 2010, Akta Nomor 13 Tahun2010, Akta Nomor 17 Tahun 2012 dan AktaAkta lain turunannya

orang, karena seluruhAkta yang terbit setelah Akta Nomor 17 Tahun 2007 bertentangan dengannilainilai di atas dan tidak secara explicit dibatalkan, maka secara hukumAkta yang timbul setelah Akta Nomor 17 tahun 2007 yakni Akta Nomor 1tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Yayasan Pendidikan IKAL SumateraUtara, Akta Nomor 17 tanggal 19 Januari 2012 Tentang YayasanPendidikan IKAL Sumatera Utara yang masingmasing dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH (Tergugat VIl) sebagai Notaris di Medan, berikutAkta lain (turunannya

perbuatan Tergugat , Il, Ill VV, V, VI dan VII telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalamperkara ini;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Nomor 1 tanggal4 Oktober 2010 tentang Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, AktaNomor 17 tanggal 19 Januari 2012 tentang Yayasan Pendidikan IKALSumatera Utara yang masingmasing dibuat oleh dan di hadapanSoeparno, S.H., (Tergugat VII) sebagai Notaris di Medan, berikut akta lain(turunannya

24 April 2012; Bahwa menurut hemat Penggugat , Il, Ill IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat, ll, I, WV, V dalam Konvensi Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utaratelah benar sesuai dengan Peraturan dan Undang Undang Yayasan olehkarena itu tidak mungkin dibatalkan maka dengan demikian patut dan adilmenurut hukum serta peraturan perundangundangan Akta YayasanPendidikan IKAL Sumatera Utara dengan Akta Nomor 17 tanggal 19 Januari2012 yang dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan dan AktaAkta lain (turunannya

oleh Penggugat/Pembanding tertanggal24 Januari 2011, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri ROTE NDAO padatanggal 24 Januari 2011, memori bandingmana telah diberitahukan dan turunannyadiserahkan kepada Tergugat/Terbandingpada tanggal 25 Januari 2011 ; Membaca surat Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggalO05 Februari 2011, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri ROTE NDAO pada tanggal 07Februari 2011, Kontra Memori Banding mana telahdiberitahukan dan turunannya

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak disinggungnya dan/atautidak dibahasnya perihal Koperasi dan/atau Perkoperasian yang nyatanyatatelah dikukuhkan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasianserta Peraturan Pelaksanaannya dan/atau Peraturan Turunannya, padahalnyatanyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon Asal dalam perkaraPKPU adalah antara Para Pemohon dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Multidana, dkk., sebagai

MLTD/KPO/V/2017,tertanggal 17 Mei 2017, (terlampir, bukti tambahan, Kode Bukti P.BT.01);15.Bahwa Termohon PKPU, sekarang Pemohon Kasasi adalah suatu BadanHukum Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 41/BH/PAD/KDK11.1/188.4/X1/2004, tertanggal 04 November 2004, yangtentunya juga tunduk pada aturanaturan hukum tentang Perkoperasian(UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 berikut semua aturanpelaksanaannya maupun atauraaturan turunannya

Nomor 931 K/Pdt.SusPailit/201718.Bahwa dikarenakan Para Pemohon Asal, sekarang Para Termohon Kasasimengajukan permohonan PKPU yang berakhir dengan Kepailitan terhadapBadan Usaha Koperasi maka UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidakdapat berdiri sendiri akan tetapi harus pula disandingkan dengan UUNomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berikut semua PeraturanPelaksananya maupun aturanaturan turunannya;19.Bahwa pertimbangan kami selanjutnya

seluas 1200 M2, antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Pondok Gede, tertanggal 12 April 1991, BATAL dan TIDAK MEMILIKI KUATAN HUKUM SEBAGAI ALAS HAK KEPEMILIKAN;--------------

, antara Tergugat dan TergugatIl yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Pondok Gede, pada jumat12 April 1991, maka segala bentuk suratsurat/aktaakta turunannya yang adaatau dikemudian hari ada maka secara mutatis mutandis dinyatakan BATALdan TIDAK MEMILIKI KUATAN HUKUM SEBAGAI ALAS HAKKEPEMILIKAN 6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II atau siapapun yang merasa memilikihak untuk menyerahkan tanah objek perkara seluas 1200 M?

Memerintahkan Turut Tergugat Mencoret Akta Jual Beli No.1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuat dihadapan PPAT CamatKecamatan Pondok Gede, pada jumat 12 April 1991, dari register transaksiatas tanah yang ada di kecamatan pondok atau segala bentuk suratsurat/aktaakta turunannya yang terkait dengan transaksi sebagaimanatertuang dalam Akta Jual Beli No. 1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuatdihadapan PPAT Camat Kecamatan Pondok Gede, pada jumat 12 April8.

Memerintahkan Turut Tergugat mencoret Akta Jual Beli No.1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuat dihadapan PPAT Camat KecamatanPondok Gede, tertanggal 12 April 1991, dari register transaksi atas tanah yangada di kecamatan atau segala bentuk suratsurat/aktaakta turunannya yangterkait dengan transaksi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN.BKS1531/HTS/HJ/JS/V/IV/1991 yang dibuat dihadapan PPAT Camat KecamatanPondok Gede, tertanggal

oleh Penggugat/Pembanding tertanggal21 Januari 2011, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri ROTE NDAO padatanggal 24 Januari 2011, memori bandingmana telah diberitahukan dan turunannyadiserahkan kepada Tergugat/Terbandingpada tanggal 25 Januari 2011 ; Membaca surat Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal02 Februari 2011, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri ROTE NDAO pada tanggal 07Februari 2011, Kontra Memori Banding mana telahdiberitahukan dan turunannya

Bin DARMANSYAH berangkat dari tempatkerjanya yang berada di Simpang Balai Pungut Kecamatan PinggirKebupaten Bengkalis dengan mengendarai sebuah mobil Toyota KijangInnova dengan nomor Polisi BM 1518 EG menuju ke kantor JNE PinggirKabupaten Bengkalis, dalam perjalanannya terdakwa tidak mengalamihambatan apapun namun pada saat sekira pukul 11.51 Wib tibaterdakwa tiba di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Km.110 Muara BasungKecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan keadaan jalan yangada tanjakan dan ada turunannya

Bin DARMANSYAHberangkat dari tempat kerjanya yang berada di Simpang Balai PungutKecamatan Pinggir Kebupaten Bengkalis dengan mengendarai sebuahmobil Toyota Kijang Innova dengan nomor Polisi BM 1518 EG menuju kekantor JNE Pinggir Kabupaten Bengkalis, dalam perjalanannya terdakwatidak mengalami hambatan apapun namun pada saat sekira pukul 11.51Wib tiba terdakwa tiba di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Km.110 MuaraBasung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan keadaan jalanyang ada tanjakan dan ada turunannya

BinDARMANSYAH berangkat dari tempat kerjanya yang berada di Simpang BalaiPungut Kecamatan Pinggir Kebupaten Bengkalis dengan mengendarai sebuahmobil Toyota Kijang Innova dengan nomor Polisi BM 1518 EG menuiu ke kantorJNE Pinggir Kabupaten Bengkalis, dalam perjalanannya terdakwa tidakmengalami hambatan apapun namun pada saat sekira pukul 11.51 Wib tibaterdakwa tiba di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Km.110 Muara BasungKecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan keadaan jalan yang adatanjakan dan ada turunannya

28 April 2021, Kepada Turut Terbanding V semula Tergugat X padatanggal 28 April 2021, Kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat XI padatanggal 28 April 2021, Kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat XIIpada tanggal 28 April 2021;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugattelah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 23 April 2021 dan satuHalaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 82/PDT/2021/PT PDGrangkap turunannya

Kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat IX pada tanggal 28 April 2021,Kepada Turut Terbanding V semula Tergugat X pada tanggal 28 April 2021,Kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat XI pada tanggal 28 April 2021,Kepada Turut Terbanding VIl semula Tergugat XII pada tanggal 28 April2021;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding dan Terbanding Il semulaPara Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2021di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 20 Mei 2021 dansatu rangkap turunannya

yang telah diderita oleh Penggugat,secara seketika dan sekaligus;13.Bahwa selama Tergugat menguasai tanah objek terperkara dengan tanpahak dan melawan hukum dimungkinkan adanya tindakan Tergugat mengurussuratsurat kepemilikan tanahtanah objek terperkara atas namanya dan atausurat pengalihan sebagian tanah objek terperkara pada pihak lain, danapabila hal tersebut benar terjadi, maka berdasarkan hukum suratsuratkepemilikan atas tanah objek terperkara yang diterbitkan atas namaTergugat dan segala turunannya

Menyatakan suratsurat bukti kKepemilikan tanah objek terperkara atasnama Tergugat beserta segala turunannya adalah cacat hukum dan bataldemi hukum;7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.

----------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 77/HM/BPN.31-BTL/2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor : 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak Milik Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya

----

danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo Pasal 67 ayat (2)Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, terhadapkasuS a quo Tergugat/Terbanding seharusnya wajidb menundapelaksanaannya menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, karena tanah dengan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor :39/Kebayoran Lama Sisa beserta turunannya

Terletak Di Jalan Jatayu, Kelurahan Kebayoran LamaUtara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. ewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor : 77/HM/BPN.31BTL/2018 tanggal 27 Desember2018, tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak Milik Nomor1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya

PemberitahuanPermintaan Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat olehJurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnyaPenuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana ternyatadari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR, yangdibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan SuratMemori Banding dari Penuntut Umum ini oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Pekanbaru telah diserahkan satu rangkap turunannya

Memori Banding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.Pbr ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dariPenuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra MemoriBanding Nomor: 85/Akta.Pid/2014/PN.PBR, yang dibuat oleh Wakil Paniterapada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Surat Kontra Memori Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriPekanbaru telah diserahkan satu rangkap turunannya

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor22/Pdt.G/2016/PN.Bsk tanggal 19 Juli 2017, dan permohonan banding manatelah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat A/ParaTerbandingHalaman 6 Dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2017/PT.PDGA, dan kepada Tergugat B/ Terbanding B, masingmasing pada tanggal 4Agustus 2017;Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah mengajukan memoribanding tanggal 16 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batusangkar tanggal 18 Agustus 2017 dan turunannya

telah diserahkankepada Kuasa Para Tergugat A/ParaTerbanding A dan kepada TergugatB/Terbanding B, masingmasing pada tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa Para Tergugat A/Para Terbanding A telah pulamengajukan kontra memori banding tanggal 28 Agustus 2017, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Agustus 2017dan turunannya telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dankepada Tergugat B/Terbanding B masingmasing pada tanggal 28 Agustus2017;Menimbang, bahwa setelah

The taxable person makes those supplies as part of the person'sbusiness activities, and not as part of a hobby or noncommercialactivity;Bahwa berangkat dari definisi tersebut dapat dianalisis konseppenyerahan bagi perusahaan kelapa sawit terpadu (integrated).Perusahaan kelapa sawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyaikebun yang menghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadiCPO dan/atau PK dan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaankelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaankelapa sawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadibarang yang siap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya.Barangbarang inilah yang dijual ke pedagang besar kemudiandidistribusikan ke pedagang kecil sampai pada akhirnya ke konsumenakhir. Akibat dari penyatuan ini adalah rantai pengenaan PPN menjaditerputus dan tidak ada.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepadaperusahaan pengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. PenyerahanTBS ini merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategisyang dibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit teroadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Baikpajak masukan yang berhubungan dengan TBS maupun dengan CPO,tetap dapat dikreditkan karena yang merupakan penyerahan terutang PPNadalah penyerahan CPO dan turunannya;Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding merupakanperusahaan kelapa sawit terpadu (integrated). Pemohon Banding memilikikebun kelapa sawit yang menghasilkan TBS kemudian mengolah TBStersebut menjadi CPO dan/atau PK. Pemohon Banding tidak pernahmenyerahkan TBS.

Pengusaha kelapa sawit tidak terpadu,melakukan penyerahan TBS, artinya produk akhirnya adalah TBS.Sementara pengusaha kelapa sawit terpadu melakukan penyerahan CPOdan turunannya, artinya produk akhirnya adalah CPO dan turunannya.Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidak dapat diterapkanequal treatment.

DIR/1/Dirut/203/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dengan segala turunannya yang secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya adalah perjanjian yang sah dan mengikat bagi Para Pihak;

Negeri Padang dibawah Nomor34/Akta.Pid/2018/PN.Pdg, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan bandingpada tanggal 22 Mei 2018 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor139/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 15 Mei 2018 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 26 Juni 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juni 2018 dan turunannya

telahdiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadang tanggal 2 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadang tanggal 2 Juli 2018 dan turunannya telah diserahkan kepadaPenasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanKontra Memori Banding tanggal 5 Juli 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juli 2018 dan turunannya telahdiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2018 ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera PengadilanNegeri Padang tanggal 21 Juni 2018 Nomor W3.U1/2215/HK/01/V1/2018kepada Penuntu Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukansecara resmi untuk

dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN PrgBahwa kegiatan pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah, dapatdikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semuakegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi ;Bahwa kayu hitam/kayu ebony termasuk dalam kategori hasil hutankarena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

dapat membuktikan legalitas dari kayu tersebut ;Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah, dapatdikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semuakegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi ;Bahwa kayu hitam/kayu ebony termasuk dalam kategori hasil hutankarena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah, dapatdikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Prg Bahwa benar kayu ebony/kayu hitam termasuk dalam kategori hasil hutankarena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

legalitas dari kayu tersebut ;Menimbang, bahwa kegiatan pemanfaatan kayu hitam yang tidak sah,dapat dikategorikan pembalakan liar karena pengertian pembalakan liarberdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.18 Tahun 2013 adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan secara tidak sah yang terorganisasi ;Menimbang, bahwa kayu hitam/kayu ebony termasuk dalam kategorihasil hutan karena Pasal 1 poin 13 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan menyebutkan, Hasil Hutan adalah benda benda hayati, nonhayati dan turunannya

Bahwa adapun surat peringatan dan turunannya dari Tergugat yangditujukan kepada Penggugat (Debitur) yakni Rusmini Sinyor, A.Md., Keb,dalam memberi peringatan dan teguran tidak dapat dipastikan benar benarsudah diterima oleh Penggugat (Debitur) Rusmini Sinyor, A.Md., Keb, yaknidengan dibuktikan adanya tanda terima dan bukti pengiriman surat secaraberkelanjutan, sebab Penggugat (Debitur) yakni Rusmini Sinyor.

Kepala Kantor KPKNL Pontianaktanggal surat 23 Agustus 2018, diberi tanda P21;22.Fotocopy Permintaan Dokumen Kredit dan Turunannya oleh pihakDebitur melalui Kuasa hukumnya tanggal 21 September 2018, diberi tandaP22 ;23.Fotocopy Surat Kuasa tentang Permintaan menghentikan LelangEksekusi Hak Tanggungan melalui EAuction ALI Open Bidding tanggal 28Agustus 2018 kepada PT.

saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Bank Universal untukdiskusi perjanjian kredit; Bahwa mengajak saksi ke Bank Universal adalah Bapak Dwi Joko; Bahwa saksi diajak Bapak Dwi Joko ke Bank Universal sekitar bulanNovember 2018; Bahwa saksi tahu pada waktu itu Penggugat bertemu dengan saudaraSiprianus dan saudari Putri di Bank Universal:Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2018/PN Ptk Bahwa Penggugat mengajak saksi ke Bank Universal untuk menanyakanperjanjian kredit beserta turunannya

kepada Bank Universal; Bahwa pada saat itu saudara Siprianus meminta tempo waktu pada saatJawaban; Bahwa saksi tahu permintaan para Penggugat tidak pernah dipenuhi olehTergugat; Bahwa saksi tahu para Penggugat pernah berkeluh kesah kepada saksitentang dokumen perjanjian kredit beserta turunannya yang tidak diberikantermasuk asuransinya; Bahwa saksi dibawa ke Bank Universal begitu saja oleh Penggugat danPenggugat meminta dokumen perjanjian kredit kepada pihak Bank akantetapi tidak diberikan; Bahwa

Pasal 70 huruf (d) KompilasiHukum Islam, dan oleh karenanya maka perkawinan tersebut harus dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon denganTermohon II telah batal maka Akta Nikah Nomor: 0270/054/X1/2016 tanggal 29November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBendo, Kabupaten Magetan dan segala turunannya tidak mempunyai kekuatanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telahmemenuhi

Menyatakan Akta Nikah Nomor: 0270/054/X1/2016 tanggal 29 November2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo,Kabupaten Magetan dan segala turunannya tidak mempunyai kekuatanhukum.5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untukmenyampaikan Salinan Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukumtetaop kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, KabupatenMagetan.6.

Put.No.232/Pid.Sus/2013/PT.Mksmilik milik BASRI Alias CARI berteman serta urine milik MUH Darwis AliasAwwis tersebut di atas TIDAK DI TEMUKAN bahan Narkotika;;Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efeksebagai berikut :Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yanghebat, berakhir dengan konvulsi, Koma dan kematian; Perbuatan

SAMIR,SSt,Mk,M.A.P dengankesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009.Barang bukti (Sachet palstik bening,pipet kaca/pireks,sendok dari pipetplastik, penutup bong,kertas foil rokok, isolasi, korek apa gas dan jarum)milik milik BASRI Alias CARI berteman serta urine milik MUH Darwis AliasAwwis tersebut di atas TIDAK DI TEMUKAN bahan Narkotika;;Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina