Ditemukan 5496 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. universal transindo mas; Direktur jenderal pajak vs pt universal music indonesia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
91 — 29
  • nama, namun dalam proses selanjutnya yang membelibarang adalah PT.Marell Mandiri;Bahwa pada awalnya barangbarang di perusahaan saksi ditawarkan harga standar diperusahaan, namun kemudian disepakati untuk diberikan diskon;Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tercantum dalam BAP tanggal 21Desember 2011 poin 5 yang pada pokoknya perusahaan saksi pernah menjual barangkepada PT.Marell Mandiri pada tahun 2010 berupa 4 (empat) item barang yaitu pemotongakrilik IE900, Computer Servo Hydraulic Universal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
122 — 44
  • pertamapengujian substansi yaitu pengujian dimana seseorang tersebut telah melakukanpengujian secara benar tentang fisiknya dan yang kedua adalah pengujianadministratif , jika tidak ada pengujian adminitratif berarti system itu tidak berjalan.Sehingga pengujian yang kedua memastikan bahwa barang itu diterima, danpembayaran itu mutlak; Bahwa BUMN adalah subyek Keuangan Negara; Bahwa BUMN dalam hal ini Perum Bulog adalah subjek keuangan Negaradiperbolehkan untuk mengatur sendiri tapi tidak lepas dari sifat universal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
RAFHAEL PERMATA PUTRA NAINGGOLAN Bin MARUDIN NAINGGOLAN.Alm
313 — 119
  • Dalam hubungan ini apakah perbuatan paraterdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai yang melakukan ataukahdipandang dalam kualitas sebagai "turut serta melakukan akan dibahas dalam uraiandibawah ini.Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersamasamamelakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta.Sebagai ajaran "turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagianbesar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
ROFEN ANDIANSYAH. R, SE Als ROFEN Bin ROZALI
89 — 39
  • Sebagai ajaran"turut Serta, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagianbesar para ahli hukum pidana, Menimbang, bahwapada prinsipnyamengenai ajaran "turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebin dari seorang pelakutindak pidana, dimana masingmasing pelaku haruslan memenuhisyaratsyarat, yaitu:e Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
328 — 244
  • terdapat kalimat patut diduga, menurutahli ada dimensi yang menyatakan memperkuat dugaan bahwa itu terjadi,sehingga ketika orang mengatakan menipu, maka dugaan itu harus ada dasarnyabukan sembarangan menuduh seseorang tanpa dasar hukum dan menurut Ahliharus melalui proses pidana, sekalipun berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 15/PUUXII/2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, karena itu adalah nilai Universal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
104 — 15
  • pertamapengujian substansi yaitu pengujian dimana seseorang tersebut telah melakukanpengujian secara benar tentang fisiknya dan yang kedua adalah pengujianadministratif , jika tidak ada pengujian adminitratif berarti system itu tidak berjalan.Sehingga pengujian yang kedua memastikan bahwa barang itu diterima, dan pembayaran itu mutlak;Bahwa BUMN adalah subyek Keuangan Negara; Bahwa BUMN dalam hal ini Perum Bulog adalah subjek keuangan Negaradiperbolehkan untuk mengatur sendiri tapi tidak lepas dari sifat universal
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
133 — 141
  • di atas tadi akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi Hakimdalam menjatuhkan putusannya nanti terhadap diri Terdakwaterdakwa;Menimbang, bahwa sistem penghukuman di Indonesia dapat dibedakan dengan suatupidana yang akan diberikan kepada Terdakwaterdakwa nantinya, akan tetapi perbedaan itupada hakikatnya mempunyai sifat yang sama yaitu samasama berlatar belakang kepada tatanilai (value) di dalam masyarakat tentang baik dan tidak baik, salah dan benar,diperbolehkan dan dilarang yang srfatnya universal
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
512 — 749
  • Akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkaubagi semua.2. Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuksemua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikanperhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuandan orang orang dalam situasi rentan3.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
103 — 118
  • Sebagai ajaran "turut serta, sudah menjadipandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana,bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP haruslah terdapat lebih dariseorang pelaku tindak pidana, dimana masingmasing pelaku haruslahmemenuhi syaratsyarat, yaitu:e Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
569 — 978
  • Akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkaubagi semua.2. Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuksemua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikanperhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan = anakperempuan dan orang orang dalam situasi rentan3.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
80 — 18
  • Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisimens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
228 — 350
  • pertamapengujian substansi yaitu pengujian dimana seseorang tersebut telah melakukanpengujian secara benar tentang fisiknya dan yang kedua adalah pengujianadministratif , jika tidak ada pengujian adminitratif berarti system itu tidak berjalan.Sehingga pengujian yang kedua memastikan bahwa barang itu diterima, danpembayaran itu mutlak; Bahwa BUMN adalah subyek Keuangan Negara; Bahwa BUMN dalam hal ini Perum Bulog adalah subjek keuangan Negaradiperbolehkan untuk mengatur sendiri tapi tidak lepas dari sifat universal
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
55 — 79
  • Majelis berpendapat bahwakeadilan mempunyai sudut pandang yang universal dan subyektif, nilai tersebut telahdiserap dalam hukum formil secara proporsional, sehingga terdapat kepastianHalaman 216 dari 246 halaman Putusan No : 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRhukum. Dalam nilainilai keadilan terdapat berbagai kepentingan hukum yang wajibdilindungi secara seimbang dan bersamaan dalam hukum pidana, yaitu : 1.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
308 — 113
  • TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangandengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1)dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, mempunyai unsur pembeda yaitu dalam Pasal 2 ayat (1)terdapat unsur melawan hukum bersifat unum (general universal
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 28/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. Ptk.
Tanggal 19 Maret 2013 — Ir. H. MUHAMMAD MENOS ERRY, MM
115 — 33
  • terdapatsedemikian banyak kontradiksi perihal alat bukti dan keterangan para saksi yangsaling bertentangan, sehingga kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yangmenyatakan terdapat kesesuaian antara keteranganketerangan saksi dan alatbukti merupakan simpulan yang sumir dan sangat subjektif.Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslah didasarkan kepadapembuktian dengan menggunakan alat bukti materil tentang apakah ada suatuperbuatan pidana atau tidak, karena cara demikian merupakan cara yang dianutsecara universal
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
HERRY AULIA MUDTAQIEN, SE BIN HERMAN ADJAM
158 — 46
  • Bahwa sebagaimana lazimnya setiap perkara pidana haruslahdidasarkan kepada pembuktian dengan menggunakan alat bukti materiltentang apakah ada suatu perbuatan pidana atau tidak, karena carademikian merupakan cara yang dianut secara universal oleh seluruhHukum Acara Pidana.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 14 Desember 2015 — ETIANA binti ELOR
99 — 21
  • Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, antara lainsebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakpidana yang secara universal tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa(extra ordinary crime) yang diperangi oleh Negaranegara di seluruh dunia,Halaman 184 dari 258 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Piktermasuk Indonesia yang sedang bekerja keras untuk memberantas danmengikis korupsi yang masih ada di Indonesia, sedangkan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PN MAMUJU Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mam
Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
Rahmat bin Suratman
273 — 141
  • Universal

    1 Botol

    41

    Hufagrif Ibupropen

    DTL. 0607808833A1

    PT.

Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-12-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DANIEL SITORUS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEDDY IWAN BUDIONO
117 — 96
  • Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
    1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
112 — 18
  • membangun ruang kelas dan tidak bolehdiinvestasikan maupun untuk pemberian kepada pihak manapun.Bahwa benar sebelum adanya dana bantuan rehab cair saksi pernah memberikanarahan kepada para kepala sekolah SD penerima dana bantuan pernah sebanyakSatu Kali bertempat di ruang Aula Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, denganmateri yang saksi sampaikan :145 Tentang hasil rembug Nasional perihal percepatan penangan rehabilitasiGedung ruang kelas rusak berat Terkait Kebijkan pemerintah Pendidikan menegah Universal