Ditemukan 5487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
300 — 225
  • terdapat kalimat patut diduga, menurutahli ada dimensi yang menyatakan memperkuat dugaan bahwa itu terjadi,sehingga ketika orang mengatakan menipu, maka dugaan itu harus ada dasarnyabukan sembarangan menuduh seseorang tanpa dasar hukum dan menurut Ahliharus melalui proses pidana, sekalipun berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 15/PUUXII/2014 telah membatalkan penjelasan Pasal 70UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa, karena itu adalah nilai Universal
Pengadilan PN PEKANBARU
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 10 Oktober 2013 —
50 — 79
  • Majelis berpendapat bahwakeadilan mempunyai sudut pandang yang universal dan subyektif, nilai tersebut telahdiserap dalam hukum formil secara proporsional, sehingga terdapat kepastianHalaman 216 dari 246 halaman Putusan No : 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRhukum. Dalam nilainilai keadilan terdapat berbagai kepentingan hukum yang wajibdilindungi secara seimbang dan bersamaan dalam hukum pidana, yaitu : 1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 14 Desember 2015 — ETIANA binti ELOR
95 — 21
  • Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, antara lainsebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakpidana yang secara universal tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa(extra ordinary crime) yang diperangi oleh Negaranegara di seluruh dunia,Halaman 184 dari 258 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Piktermasuk Indonesia yang sedang bekerja keras untuk memberantas danmengikis korupsi yang masih ada di Indonesia, sedangkan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
291 — 113
  • TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangandengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telahpula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1)dengan unsur tindak pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, mempunyai unsur pembeda yaitu dalam Pasal 2 ayat (1)terdapat unsur melawan hukum bersifat unum (general universal
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
500 — 652
  • Akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkaubagi semua.2. Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuksemua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikanperhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuandan orang orang dalam situasi rentan3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
96 — 15
  • pertamapengujian substansi yaitu pengujian dimana seseorang tersebut telah melakukanpengujian secara benar tentang fisiknya dan yang kedua adalah pengujianadministratif , jika tidak ada pengujian adminitratif berarti system itu tidak berjalan.Sehingga pengujian yang kedua memastikan bahwa barang itu diterima, dan pembayaran itu mutlak;Bahwa BUMN adalah subyek Keuangan Negara; Bahwa BUMN dalam hal ini Perum Bulog adalah subjek keuangan Negaradiperbolehkan untuk mengatur sendiri tapi tidak lepas dari sifat universal
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
123 — 131
  • di atas tadi akan menjadi pertimbangan hukum tersendiri bagi Hakimdalam menjatuhkan putusannya nanti terhadap diri Terdakwaterdakwa;Menimbang, bahwa sistem penghukuman di Indonesia dapat dibedakan dengan suatupidana yang akan diberikan kepada Terdakwaterdakwa nantinya, akan tetapi perbedaan itupada hakikatnya mempunyai sifat yang sama yaitu samasama berlatar belakang kepada tatanilai (value) di dalam masyarakat tentang baik dan tidak baik, salah dan benar,diperbolehkan dan dilarang yang srfatnya universal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-12-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 673/PID.SUS/2023/PT PBR
Tanggal 11 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DANIEL SITORUS
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DEDDY IWAN BUDIONO
114 — 95
  • Indo Media Universal dan Daniel Sitorus selaku Direktur Utama PT. Danora Agro Prima, Tanggal 02 Maret 2018;
    1 (satu) rangkap fotokopi dilegalisir Berita Acara Rapat PT. Cakrawala Investasi Gemilang No. 11, Tanggal 13 Maret 2018, dari Notaris Abidin S. Panggabean, SH.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PN MAMUJU Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Mam
Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
Rahmat bin Suratman
271 — 140
  • Universal

    1 Botol

    41

    Hufagrif Ibupropen

    DTL. 0607808833A1

    PT.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
485 — 984 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdapat Kekhilafan Judex Juris Yang Nyata Karena Salah MenerapkanAzas Hukum "Pacta Sun Servanda" Yang Berlaku Universal dan CausaHalal Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Perdata a quo.Ad Hal. 265 dari 301 hal. Put. No. 445 PK/Pdt/2007.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
223 — 123
  • laporanDesember ;= Bahwa kalau dikaitkan dengan azas ultimum remedium, adanya keterkaitanperadilan satu dengan yang lain manakala peradilan ini dinyatakan bersalahsementara dalam peradilan lain dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti, putusanlain menyatakan syah atau cacat hukum, permasalahan nya orang harus tahu221imunitas hakim, Isi putusan hakim itu tidak bisa dinilai karena hakim itu otonom,hakim itu tidak boleh dituntut, digugat karena putusannya, itu adalah instrumentinternasional, itu adalah azas universal
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 8 Januari 2015 — Supriyadi, S.Pd. bin Cheri
104 — 18
  • membangun ruang kelas dan tidak bolehdiinvestasikan maupun untuk pemberian kepada pihak manapun.Bahwa benar sebelum adanya dana bantuan rehab cair saksi pernah memberikanarahan kepada para kepala sekolah SD penerima dana bantuan pernah sebanyakSatu Kali bertempat di ruang Aula Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, denganmateri yang saksi sampaikan :145 Tentang hasil rembug Nasional perihal percepatan penangan rehabilitasiGedung ruang kelas rusak berat Terkait Kebijkan pemerintah Pendidikan menegah Universal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
202 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehubungan hal tersebutsesuai dengan dokrin yang berlaku universal yaitu undangundang yang bersifat khusus/istimewa seperti yangdicantumkan di atas tidak tunduk terhadap undangundangyang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis),artinya pengertian permufakatan jahat dimaksud didalamUndangUndang Korupsi berlaku atau dapat diterapkan secarakhusus ;Ditinjau dari ajaran ilmu pengetahuan atau doktrin,permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud Pasal 15UUPTK adalah merupakan "voltooid delict
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 24 September 2018 — - Dra. HELMINCE TATAWI, M.Pd. dan SEPTYWAWAN MAALUAS
157 — 32
  • telahditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMA;> Melakukan Supervisi terhadap secara sampling kepadapenerima bantuan;> Meminta dan memeriksa laporan pekerjaan fisik 50% (LimaPuluh Persen) sebagai syarat untuk penyaluran tahap ke2;> Melakukan pencairan tahap ke2 sebanyak 30% (Tiga PuluhPersen);> Menerima Laporan akhir dan menandatangani Berita AcaraSerah Terima Barang; Bahwa tujuan Program Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)SAM APBN tahun 2016 adalah:> Mendukung Program Pendidikan Menengah Universal
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
319 — 46
  • mengatakan bahwa azas itu pikiranpikiran, ideide gagasan yang berada dibelakang dan didalam aturan hukum tidakexplicit sebagai aturan hukum, dia mengarahkan, membimbing, membentukundangundang dalam membuat aturan, membimbing penegak hukum dalammenegakkan hukum ;bahwa dalam tataran azas tidak dalam undangundang, azas tadi ahlijelaskan adalah pikiranpikiran, gagasangagasan, ideide yang ada dibelakang atau di dalam aturanaturan hukum, ia tidaklah sama dengan aturanhukum yang sifatnya abstrak berlaku universal
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
79 — 17
  • Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor : 06/Pid.Sus/2014./P. Tpkor.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 11 Oktober 2011 — MOCHTAR MOHAMAD
253 — 20
  • Unsur supremasi hukum, kesamaan di279depan hukum, dan jaminan hak azasi manusia merupakan fondasi dari the rule oflaw yang telah diterima secara universal (Roger Cotterrel, The Sociology of Law: anIntroduction. London Butterworth. 1992. him. 157; dan Steven vago. Law andSociety. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall, 1981. hlm. 43).
Pengadilan PN WONOGIRI Pidana Khusus Perbankan
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Wng
Tanggal 23 Januari 2017 — Penuntut Umum: SIWI PRASETYANI, SH Terdakwa: KUNTI RETNO DEWANTI SP, BINTI ALM SRIYADI MARNO PRAWIRO
205 — 108
  • Sebagaimana telah ahli jelaskan poin nomor 3 diatas, bahwapelanggaran yang terjadi hanyalah satu pelanggaran administrasi,sehingga seharusnya asas hukum pidana sebagai ultimunremidium harus diterapbkan, sebagaimana asas yang berlakusecara universal dihampir seluruh Negara di dunia, bahwa sifatdari hukum pidana adalah ultimun remidium, artinya bahwa hukumpidana itu merupakan senjata pamungkas atau merupakan mediayang terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatuhalaman 199 dari 302 Putusan No.139
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3030 — 1570
  • Tentang : Cipta Kerja
  • &=aaPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 295 Pasal 94Cukup jelas.Pasal 95Cukup jelas.Pasal 96Cukup jelas.Pasal 97Cukup jelas.Pasal 98Cukup jelas.Pasal 99Cukup jelas.Pasal 100Cukup jelas.Pasal 101Cukup jelas.Pasal 102HurufaYang dimaksud dengan pembiayaan alternatif untuk UMKMantara lain meliputi:a. urun dana (crowd funding);b. modal ventura;c. angel capital;d.dana...SK No 052567 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 296 d. dana padanan (seed capital); dane. kewajiban pelayanan universal (universal service obligation
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 68/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 16 Maret 2017 — TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA
77 — 49
  • Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa TRI DESKARUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA secara bersamasama melakukanTindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta.Sebagai ajaran "turut serta, sudah menjadi pandangan yang universal darisebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenaiajaran turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke1KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimanamasingmasing pelaku haruslah memenuhi syaratsyarat