Tergugat Konvensi pada tanggal 1 Mei 2017 sampaidengan saat ini adalah mogok kerja yang sah dan sesuai denganketentuan perundangan yang berlaku;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telan melanggar hukum menghalanghalangi terhadap kegiatan berserikat dari Penggugat Rekonvensi 1, 15,16, 20, 24, 30, 43, 47, 51, 59, 72, 75, 81, 85, 87, 90, 93 dan 98;Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia membayarkekurangan upah dan tunjangan skorsing setiap bulan sampai putusanberkekuatan hukum tetap sesuai PKB

yang berlaku beserta aturanturunan;Menghukum Tergugat Rekonvensi PT Freeport Indonesia untukmemberikan hak tiket cuti dan pemeriksaan kesehatan berkala setiaptahun sampai putusan berkekuatan hukum tetap sesuai PKB yangberlaku beserta aturan turunan;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukHalaman 24 dari 38 hal.

perselisihan danpertengkaran tersebut, antara lain disebabkan, masalah Termohon yangpernah melaporkan Ibu Pemohon ke Polisi yang menyebabkan Pemohonsangat terpukul;> Bahwa Pemohon sewaktu masih rukun dengan Termohon bekerjadi bidang Jasa pengurusan STNK/BPKB baru se Karesidenan Kediri dariAUTO 2000dan setelah pisah seluruh usaha diserahkan dan dilanjutkanoleh Termohon;> Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempattinggal sejak tahun 2013;> Bahwa sewaktu Termohon maju sebagai Calon DPR dari PKB

,dan mengadakan acara temu kader PKB, saksi menanyakan perihaldimana keberadaan Pemohon, dan Termohon menjawab bahwaPemohon tidak pulangpulang;> Bahwa tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohonsaksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon, tetapi tidakberhasil;15Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil bantahannya, Termohontelah mengajukan buktibukti Surat berupa :1.

penggantian hak sebagaimana diatur dalamPasal 156 tersebut, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha ; Ayat (3) : Apabila pengusaha telah mengikutsertakan pekerja / buruhdalam program pensiun yang iurannya atau preminya dibayar olehpengusaha, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalahuang pensiun yang premi atau iurannya dibayar oleh pengusaha ; Ayat (4) : Ketentuanketentuan tersebut diatas, dapat diatur laindalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB

156ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) ; Ayat (6) : Hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalamayatayat tersebut diatas, tidak menghilangkan hak pekerja / buruhatas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ; = Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak terbukti adanyapengaturan khusus mengenai hakhak ketenagakerjaan Penggugat yangtimbul saat Penggugat memasuki usia pensiun, baik yang diatur dalam PK,PP, ataupun PKB

Pernyataan inidisampaikan pada sidang tanggal 16 Juli 2012 dalam sidang di MajelisXV Pengadilan Pajak, yang terkait dengan sengketa tentang PajakDaerah juga yakni sengketa PKB dan BBNKB yang pada dasarnyasengketa tersebut sama halnya dengan sengketa PBBKB ini danwalaupun disidangkan di Majelis yang berbeda. Hal pernyataanTermohon Peninjauan Kembali ini sudah kami sampaikan dalamsidang Majelis XVI.

Seharusnya fakta hukum berupa pernyataandidepan persidangan tersebut hendaknya dapat dijadikanpertimbangan Majelis mengingat bahwa sengketa ini menyangkutpermasalahan yang sama yakni masalah yurisdiksi pengenaan PajakDaerah baik PKB dan BBNKB maupun pengenaan PBBKB;Bahwa dalam surat keberatan PT Newmont Nusa Tenggara,disampaikan pula bahwa sifat Lex Specialis Kontrak Karya tercermindalam UndangUndang PPN dan PPh.

Cahaya Mas Perkasa yang mana kami yang menjadi korbandalam perkara ini;Halaman 71 dari 167 Putusan No.225/Pid.B/2021/PN Amb Bahwa yang jadi objek adalah uang pembayaran Pajak KendaraanBermotor (PKB) tahun 2016 dan tahun 2017 milik PT. Cahaya Mas PerkasaPERKASA sebesar Rp.483.983. 700; Bahwa jumlah unit kendaraan milik PT.

Bahwa setahu saksi untuk notice pajak kendaraan PT CahayaMas Perkasa sebanyak 15 unit berdasarkan data/sistem padaBapenda untuk kelima belas PKB PT. Cahaya Mas Perkasa tersebutsudah dicetak namun belum terbayarkan sampai dengan saat ini.

Bahwa secara umum, mekanisme pembayaran PKB yangdilakukan oleh orang dalam tidak berbeda (sama) dengan mekanismepembayaran PKB yang dilakukan oleh wajib pajak. Perbedaan hanyaterletak pada waktu pembayaran.

Sujatno pun memberikan notice PKB tersebut. Bahwa Pertemuanpertemuan berikutnya (3 kali pertemuan)saat saksi diminta untuk ambil notice di Sdr. SUJATNO, saat pakSUJATNO melihat Terdakwa di ruang tunggu, Sdr. SUJATNOmenyampaikan ke Terdakwa untuk menunggu, dan tidak lamakemudian Sdr. Sujatno menyerahkan notice pajak tersebut.

Atas sisa uang pembayaran PKB tersebut, setahuTerdakwa dikuasai oleh saksi LESNUSSA dengan alasan untukmembayar pihakpihak yang telah membantu saksi LESNUSSA untukmengurus notice pajak. Dan saksi LESNUSSA menyatakan padatahun 2016, yang membantu mengurus PKB adalah Sdr. AHMADHalaman 115 dari 167 Putusan No.225/Pid.B/2021/PN AmbRIVAI, kemudian untuk tahun 2017 yang membantu terdakwamengurus PKB adalah Sdr.

Pasal 58 ayat (4) PKB menganggap ParaPenggugat mangkir;e Bahwa masa kerja dan besar upah terakhir Para Penggugat(sekarang Para Terlawan) perbulan adalah sebagai berikut: No. Nama Para Penggugat Masa Kerja Besar Upah(sekarang Para Terlawan) Perbulan1. Febi Heriyanto Oktober 2011 Rp 2.402.400Ze Herman Purwanto Desember 2011 Rp 2.402.400Ss Indra Oktober 2011 Rp 2.402.4004, Jaelani April 2010 Rp 2.402.4005a Ridwan Agustus 2012 Rp 2.402.4006. Saipudin Yusup Oktober 2011 Rp 2.402.4007.

PKB

Marhamah tanggal 21September 2020 Nomor 070/PKB/IX/2020 yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Pabundukang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh ketua majelisdiberi tanda (P.2);3.

. ;3.Photo copy Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLL dan SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Ali Sastra Hidayat, taanpa asli,bukti4.Photo copy Surat Schedule Pembayaran atas nama Ali Sastra Hidayat, tertanggal18 Juni 2013 asli, bukti5.Photo copy Surat bukti transaksi pembayaran pinjaman, tanggal 13 Juni 2013. asli,bukti6.Photo copy Surat bukti transaksi pembayaran pinjaman, tanggal 11 Juni 2013. asli,bukti7.Photo copy Surat bukti transaksi pembayaran pinjaman, tanggal 01 Mei

adalahmerupakan karyawan Tergugat, adanya slip gaji atasnama Penggugat dan II (obukti P1.3, T11.1 dan T8.2) surat keterangan No. 032/PEKTAP/GW/VI/97 (buktiT8), Surat Keterangan (bukti T 10.1) SuratKetetapan (bukti T11.2), Surat Keputusan No.01/KMP/SK/V1I1/2008 (bukti P2.3 T12), SuratKeterangan (bukti 113), Surat Pernyataan (bukti T15), Surat Undangan Pembahasan PKB (Bukti P2.6),Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Ilmerupakan karyawan Tergugat. oleh karena itu. dalilTergugat yang menyatakan Penggugat

Tangerangtanggal 23 April 2008 yang dipaparkan oleh Dwi TjayoSoewarsono, SH (Hakim Ad Hoc MA RI) bahwa menurut UUNo. 13 Tahun 2003 Pasal132 menentukan:PKB mulai berlaku pada hari penandatanganan kecualiditentukan lain dalam PKB;PKB ditandatangani oleh pihak yang membuat PKBselanjutnya didaftarkan oleh pengusaha padainstansi ketenagakerjaan;Selanjutnya, dalam Kepmenakertrans No. Kep48/Men/IV/2004, pasal 27;Ayat 6.

PKB yang tidak memenuhi' persyaratan danterdapat materi bertentangan dengan perundangundangan instansi menerbitkan SKP PKB denganmemberi catatan;Ayat 7 Catatan dimaksud mengenai = materi yangbertentangan dengan perundang undanganketenagakerjaan;Apabila tidak terdapat catatan maka berlaku ketentuanPasal 1338 KUH Perdata"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya";Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut maka sudahbenar jika putusan Judex Facti yang

diperkuat olehJudex Juris terdapat suatu kekeliruan yang nyata danmelampaui batas kewenangan dengan mempermasalahkan isidan makna PKB PT.

KMPbersedia memberikan HakHak Firman Jaya Zai sebesar1 x ketentuan karena memang benar nyata nyataterbukti melakukan pelanggaran PKB yang manapelanggaran tersebut diakui oleh Sarudin (SaksiPenggugat) (Bukti PK6). Pelanggaran/SP III (BuktiPK5) tersebut juga dibenarkan oleh PUK SPSI PT KMPdan Disnaker Kab. Tangerang)Bahwa dalil Penggugat !

Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 (PKB dan PHI PTFI 2017-2019), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2019-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2019-2022 (PKB dan PHI PTFI 2019-2022), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta

rupiah), dengan perincian sebagai berikut;

Bintang Permata Khatulistiwa, nomor rangka MH1KC0218MK158449 nomor mesin KC02E1157914 berlaku sampai 31 Januari 2024;

.- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 06068852 atas nama YATEMI dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 12470721 atas nama YATEMIDikembalikan kepada pemiliknya saudara LISWANTO- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru dan pada bagian depan terdapat tulisan NUMBER 143/5879-046- 1 (satu) lembar celana panjang jeans dengan ciri-ciri pada bagian kiri dan kanan celana terdapat robekan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK 7171 AX warna Hitam Nomor 09550579 tertanggal 29 Oktober 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. B15 1445998 tertanggal 29 Oktober 1916.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Terhadap panggilansidang III tersebut Termohon I (sekarang PELAWAN) mengirimkan suratkepada BPSK Kota Pekanbaru nomor 186/CL/AWT/PKB/V/15 tertanggal15 Mei 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dikarenakanpanggilan sangat mendadak dan juga tidak patut karenadisampaikan kurang dari atau paling tidak hanya 1 (satu) harikerja maka Termohon I (sekarang PELAWAN) tidak dapat menghadirisidang tersebut dikarenakan wakilwakil Termohon I (sekarangPELAWAN) sedang berada di luar kota.

Bahwa ataspanggilanpanggilan yang tidak dilakukan secara patut tersebuttelah mengakibatkan PELAWAN (dahulu TERMOHON I) tidak dapatmenghadiri persidangan tersebut dan faktanya PELAWAN (dahuluTERMOHON I) telah menyampaikan keberatannya melalui surat nomor:165/SC/AWT/PBR/IV/2015 tertanggal 21 April 2015 dan surat nomor:186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, PELAWAN (dahulu TERMOHON I)berpendapat bahwa BPSK Kota Pekanbaru sengaja melakukanpemanggilan kepada

Sebagai buktinya, TermohonI(sekarang PELAWAN) telah menyampaikan keberatan terhadap panggilansidang III tersebut dengan alasanalasan tersebut melalui surat nomor:186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15 Mei 2015.Oleh karena itu, jika Termohon I (sekarang PELAWAN) tidak dapathadir di sidang keIII (pembuktian) tersebut bagaimana mungkinTermohon I (sekarang PELAWAN) menyerahkan buktibukti danmenyatakan tidak menyangkal bukti yang diajukan oleh Pemohon (sekarangTERLAWAN)?.

Namun, sehubungan dengan dalampersidangan 28 April 2015 Majelis BPSK Kota Pekanbaru di luarkewenangannya memutuskan yang pada pokoknya bahwa untukpenyelesaian perkara @ guo akan dilakukan dengan cara Arbitrase, makaPELAWAN (dahulu TERMOHON I) untuk sidang pada tanggal 15 Mei2015, bahwa selain dikarenakan panggilan sidang tersebut tidakdilakukan secara patut, PELAWAN (dahulu TERMOHON I) memutuskanuntuk tidak menghadiri persidangan dengan mengirimkan surat nomor:186/CL/AWT/PKB/V/2015 tertanggal 15

Yehezkiel Tenouye(dari jalur Partai Politik yaitu PPP 5 Kursi, PAN 5 kursi, PKPI 1 kursi,PBB 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi dan Partai Gerindra 1 kursi), MekiNawipa dan Oktopianus Gobai (dari jalur Partai Politik yaitu PKB 5 kursidan Partai Nasdem 2 kursi), Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Yan Tebai,S.Sos., M.Si (Jalur Perseorangan yaitu 18.661 dukungan), Naftali Yogi,S.Sos dan Marthen Mote, SE (Jalur Perseorangan yaitu 15.767) sertaYunus Gobai, S.Sos dan Markus Boma S.Pd (Jalur Perseorangan yaitu17.881

Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Syaratdukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimanadisyaratkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang 10/2016.Oleh karena itu, dalil Penggugat sepanjang mengenai dukungan PartaiPengusung dari Partai PKB dan PKPI tidak berdasarkan hukum, mengingatkedua Partai tersebut memberikan dukungan kepada Pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Hengki Kayame dan YeheskielTenouye, yang mendapat dukungan dari 6 (enam

Penetapan Nomor 8/G/ Pilkada/2018/PTTUN Mks.KWK Parpol, tidak ditemukan dokumen syarat dukungan dari gabungan 5(lima) partai politik yaitu dari Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),Partai Bulan Bintang (PBB), Patai Nasional Demokrat (Nasdem), dan PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) selaku gabungan partai pengusungPara Penggugat;Menimbang bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakantidak menemukan dokumen persyaratan dukungan seperti tersebut diatas,setelah Pengadilan memeriksa

Dokumen ini berisi datatentang dukungan 3 (tiga) partai politik kepada Para Penggugatyakni Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 3 (tiga) kursi, PartaiKebangkitan Bangsa (PBB) dan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI) masingmasing dengan dukungan 1 (satu) kursi;Bahwa karena partai pendukung Para Penggugat hanya meliputigabungan tiga partai, maka verifikasi yang dilakukan Tergugatterhadap gabungan 5 (lima) partai yakni Partai Golkar, PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (

sudah menjadipekerja tetap, yang menolak tanda tangan ada 25 orang dikeluarkanpada akhir Desember 2013;Bahwa selama kontrak tidak pernah ada libur perpanjangan kontrak;Bahwa saksi ikut serikat SPMI setelah keluar, selumnya SarbumusiBahwa Para Penggugat juga setiap tahun tanda tangan kontrak, saksitahu karena manggilnya gentian pas kerja untuk tanda tangan kontrakyang manggil pak Suwito Personalia;Bahwa bekerja ada 3 ship setiap hari bekerja libur hari Minggu;Bahwa diperusahaan tidak ada PP atau PKB

Nomor : 105/Pdt.SusPHI/2018/PN.Sby42Bahwa selama kontrak tidak pernah ada libur perpanjangan kontrak;Bahwa saksi ikut serikat SPMI setelah keluar, selumnya SarbumusiBahwa Para Penggugat juga setiap tahun tanda tangan kontrak, saksitahu karena manggilnya gantian pas kerja untuk tanda tangan kontrakyang manggil pak Suwito Personalia;Bahwa bekerja ada 3 ship setiap hari bekerja libur hari Minggu;Bahwa diperusahaan tidak ada PP atau PKB, kalau ada pengumumanditempel;Bahwa kalau tidak mau tanda tangan

tangankontrak, saksi pikir masak dikontrak terus yang harusnya sudah menjadipekerja tetap, yang menolak tanda tangan ada 25 orang dikeluarkanpada akhir Desember 2013;Bahwa selama kontrak tidak pernah ada libur perpanjangan kontrak;Bahwa Para Penggugat juga setiap tahun tanda tangan kontrak, saksitahu karena manggilnya gentian pas kerja untuk tanda tangan kontrakyang manggil pak Suwito Personalia;Bahwa bekerja ada 3 ship setiap hari bekerja libur hari Minggu;Bahwa diperusahaan tidak ada PP atau PKB

Material;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi DPPPenyerahan Ekspor sebesar Rp 1.222.745.588,00 yang dihitungPemeriksa menjadi Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirisebesar Rp 1.222.745.588,00 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding adalah Perusahaan PMA yangberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.04/2005kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.04/2006 tanggal 27 Januari 2006 mendapat fasilitas sebagaiPengusaha Kawasan Berikat (PKB

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan PMA yang berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan Nomor 402/KMK.04/2005 kemudian diubahdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KMK.04/2006tanggal 27 Januari 2006 mendapat fasilitas sebagai PengusahaKawasan Berikat (PKB) dan Pengusaha Dalam Kawasan Berikat(PDKB);b.

Pakpahan (Partai Buruh Nasional)Herman Melayu (Partai PKB)Oo ON Oa FW YP +10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.. Benari ButarButar (Partai Golkar). C.O. Malau (Partai Katholik Demokrat). Drs. A. Kembaren (PDKB). J. Layasi Tarigan (partai Murba). Drs. M. Azan Sagala (PPP). Sayuti Sinuraf (Partai Republik). Naek Bako (Partai SPSI). Edward Tagatorop (Partai Rakyat Indonesia). Pdt. T. Siregar (Partai Kristen NasionalIndonesia)Drs. Syahidan Bintang (Partai Bulan Bintang)S.C.

Pakpahan (Partai Buruh Nasional)Herman Melayu (Partai PKB)oO ON Oa FP WwW YP +10.11.12.13.14.15.16.. Benari ButarButar (Partai Golkar). C.O. Malau (Partai Katholik Demokrat). Drs. A. Kembaren (PDKB). J. Layasi Tarigan (partai Murba). Drs. M. Azan Sagala (PPP). Sayuti Sinuraf (Partai Republik). Naek Bako (Partai SPSI). Edward Tagatorop (Partai Rakyat Indonesia). Pdt. T. Siregar (Partai Kristen NasionalIndonesia)Drs. Syahidan Bintang (Partai Bulan Bintang)S.C.