SBY. terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki olen Kepala Desa dalam halpengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandiperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan denganketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desaoleh Kepala

Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi,dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengantanggung gugat (/iability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi;Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundangundangan dibidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundangHal 9 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYundangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturanperundangundangan (ius nose imperium) ;Menimbang,

Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.Menimbang, bahwa terhadap isuisu. hukum tersebut di atas dapatdiberikan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke1 (satu) dapat diberikanpertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa atas nama ataulazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenangmandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaiberikut : Wewenang Mandat

,untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugasMenimbang, bahwa pemberian entitas atas nama merupakan ciri khasatau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitasatas nama tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antarawewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang danMenimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidakterjadi pelimpahan wewenang di dalamnya.

Int.2 adalah Bupati Kediri, oleh karena wewenang yang dimiliki olehKepala Desa Nanggungan adalah wewenang mandat dari Bupati Kediriberdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara20222Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding danmenjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalamsengketa

Berbekal Surat Mandat yang seolaholah asli tersebut Terdakwamengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan diSibolangit Sumatera Utara. Padahal Partai Demokrat DPC Biak Numforsaat itu tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLBDemokrat (kubu Sdr.

MOELDOKO) yang diadakan di Sibolangit, dan yangberhak memberikan ijin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besarHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN BikParta Demokrat adalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi BOYMARKUS DAWIR Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium KriminalistikNo.

Biak Numfor tidakmenerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (KubuMOELDOKO) yang dilaksanakan di Medan dan yang berhak memberikanizin atau mandat mengikuti kegiatan besar Partai Demokrat di pusat harusada persetujuan dari Ketua DPC Partai;Bahwa saksi menjadi anggota Partai Demokrat sejak tahun 2017 di Kab.Biak dan jabatan saksi di DPC Partai Demokrat di Kab.

untukmewakili partai dalam suatu pertemuan yang ditandatangani oleh KetuaPartai dan Sekretaris Partai dalam bentuk surat mandat bukan suratHalaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bikpernyataan dan kewajibannya memberikan laporan setelan mengikutikegiatan yang diikuti ketika menerima surat mandat;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat tersebut untukkepentingan pribadinya karena saat itu ada gejolak yang terjadi di dalamtubuh Partai Demokrat yang telah terpecah menjadi dua bagian

Moeldoko) yang diadakan di Sibolangit, dan yang berhakmemberikan izin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besar Parta Demokratadalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi Boy Markus Dawir ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan PenuntutUmum menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;ad.3.

Badan Pembina 9 (Sembilan) orang.Bahwa kemudian masingmasing peserta anggota RUAN IIyang memiliki Surat Mandat seharusnya diverifikasi ulangterlebihdahulupadasaatdimulainya RUAN Il.

Tohom Purba, SE., IP. tidak ada Surat Mandatdari Asosiasi asalnya yaitu unsur Lembaga Konsumen.Agus Sudarto, SE. tidak ada Surat Mandat dari Asosiasiasalnya yaitu unsur Lembaga Konsumen.Dra. Rani Toersilaningsih, Msi. tidak ada Surat Mandatdari Asosiasi asalnya yaitu unsur Lembaga Konsumenmaupun Pakar Ketenagalistrikan.Ir. Gunung Sitorus tidak ada Surat Mandat dari Asosiasiasalnya yaitu unsur Asosiasi Kontraktor.Ilr. H.

Wakil dari unsur Penyedia Tenaga Listrik terdiri dari 2(dua) orang yang ditunjuk oleh Institusi dan atauasosiasinya berdasarkan surat mandat yang berlaku.b. Wakil dari unsur Kontraktor Ketenagalistrikan yang terdiridari 2 (dua ) orang yang ditunjuk oleh asosiasi Kontraktorberdasarkan surat mandat yang berlaku.c. Tenaga Listrik yang terdiri dari 2 (dua) orang yang ditunjukoleh asosiasinya berdasarkan surat mandat yang berlaku.Halaman 33 dari 59 hal Putusan No.490/PDT/2018/PT.DKI.d.

Oleh karenanya, Surat Mandat tersebut dinyatakan tidak sah dan yangberlaku adalah Surat Mandat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh SumitroWartabone selaku Plt. Kepala Wilayah Sulawesi Tengah Nomor: 009 SM/KEPALA34/2017, tanggal 13 September 2017 sebagaimana ditegaskan dalam BeritaAcara Crisis Center Ruan II Tahun 2017 Verifikasi Anggota Perkumpulan.Halaman 39 dari 59 hal Putusan No.490/PDT/2018/PT.DKI.8.

Verifikasi PesertaPelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan daftar undangan peserta,kesediaan hadir dan memperlihatkan surat mandat. Dari hasil verifikasi yangdidasarkan pada daftar undangan, konfirmasi kehadiran dan surat Mandat, bahwadari 87 orang anggota peserta dari 34 Wilayah yang di undang, ternyata sebanyak85 anggota peserta hadir dari 29 Wilayah.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 002/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTengah untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 003/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBengkulu untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 006/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPILampung untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 008/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Babel untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 010/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTimur untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 011/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DKIJakarta untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 012/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Riau untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 013/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaBarat untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

(fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 015/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DIY(Yogyakarta) untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 016/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBanten untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 017/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISumatera Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 018/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKalimantan Utara untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 019/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 020/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Tenggara untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

BumiKarsa di Sumalata, bergerak dibidang kontraktor proyekproyek jalan raya antar kabupatendi Kabupaten Gorontalo Utara ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mendapat mandat atau penunjukkan sebagaiwali dari orang tuanya Suwardi bin Mangile dalam permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karenamerasa tidak mendapat mandat dari orang tuanya dan akan memperbaharuipermohonannya dan mendaftarkan kemudian ;Menimbang, bahwa telah terjadi halhal sebagaimana dalam berita acarapersidangan

pemohon dalam perkara ini berkedudukan selaku Pemohonsedangkan Pemohon sendiri bukan sebagai orang tua kandung, hanya sebagai Paman,maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang perkawinan nomor tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan selama tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon masih hidup dan tidak dicabut dalamkekuasaannya, Pemohon sendiri tidak memperoleh mandat

(Titik B =N : 021'3.88" E : 10136'37.35" dan Titik C = N : 019'48.79"E : 10136'41.84")Bahwa Para Penggugat memiliki mandat yang di berikan oleh DatukSingo dan perangkat adat Desa Buluh Nipis dan diketahui oleh DatukMaharajo Besar Buluh Nipis Sebagai Pucuk Pimpinan Ulayat BuluhNipis sesuai dengan Mandat dari Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis dan diakui oleh pemangku adat pucuk pimpinan tanahulayat yang berada di sekitar ulayat buluh nipis itu sendiri;Bahwa tanggal 6 Juli 1998, Para Penggugat

yang disebut oleh ParaPenggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat.

yang disebut oleh ParaPenggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat, lagi pula DatukMaharajo Besar dan Datuk Singo Desa Buluh Nipis tidak mempunyaitanah ulayat;Bahwa menanggapi dalil gugatan point 6 halaman 3 surat gugatan,Tergugat menyatakan menolak karena desa tidak mempunyai ulayatatau tanah ulayat, desa hanya mempunyai wilayah administrasi.

Bkn, melainkan ParaPenggugat hanya selaku penerima mandat sebagaimana dalil GugatanPara Penggugat pada Poin 2 s/d Poin 5.Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas/tidak memiliki Legal Standinguntuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yangdidasari surat mandat sebab surat mandat berlaku hanya sebataspengelolaan terhadap objek Perkara untuk dijadikan lahan pertanian/perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan ParaPenggugat tertanggal 16 Mei 2017, Para Penggugat telah menyalahgunakan

yang disebut olehPara Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat.

Mandat yang diberikan oleh Walikota Kupang kepadaSekretaris Kota Kupang merupakan mandat yang berada di dalamlingkungan pemerintahannya sendiri dan penerima mandat (mandataris)merupakan bawahan dari Walikota Kupang yang artinya pemberian mandathanya berkaitan dengan pelimpahan wewenang yang bersifat internaldalam lingkungan pemerintahan Kota Kupang dimana Sekretaris DaerahKota Kupang diberi wewenang untuk mengambil suatu keputusan atasnama Walikota Kupang (pemberi mandat) dalam menetapkan mutasi

unitkerja bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Kupang ;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (7) UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,menyebutkan : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperolehwewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusanHalaman 41 dari 51 Halaman Putusan No. 10/G/2017/PTUNKPG dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahanstatus hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran

;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan di dalam Pasal14 ayat (7) UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan jo Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.892/485.b/D/I2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pendelegasian Wewenang untukPenetapan Mutasi Unit Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kota Kupang jo objek sengketa, Majelis Hakim berpendapatbahwa pemberian mandat yang dilakukan oleh Walikota Kupang kepadaSekretaris Daerah Kota Kupang merupakan kewenangan

Pemberian mandat kepadaSekretaris Daerah Kota Kupang merupakan bentuk mandat yang bersifatkhusus dansecara tertulis dinyatakan dengan tegas pelimpahankewenangan yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kupang dalam halwewenang untuk mutasi unit kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah KotaKupang.

makadari segi pertanggungjawaban tetap pada pemberi mandat bukan padapenerima mandat karena pada mandat tidak terjadi perubahan hubunganhierarkis antara penerima dan pemberi mandat.

, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 ( Daftar Hadir Pemilih ) yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 ( Daftar Hadir Pemilih ) yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Surat Mandat

Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres dan Cawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;4.

(satu ) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun2014, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisire 1 (satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 ( Daftar Hadir Pemilih ) yangsudah dilegalisire 1 (satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 ( Daftar Hadir Pemilih ) yangsudah dilegalisire 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudahdilegalisire 1 (satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisire 1 (satu ) Lembar Surat Mandat

Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres danCawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yangsudah dilegalisire 1 (satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisire Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan,Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 yang sudah dilegalisirDigunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Terdakwa AGUNG

Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja pada waktu pemungutansuara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TempatPemungutan Suara atau Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri ataulebih, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa kejadian berawal dari dilaksanakannya pemungutan suara PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekitarjam 07.00 Wita Terdakwa NURSADI selaku saksi dari Tim PemenanganCapres dan Cawapres PRABOWO HATTA berdasar Surat Mandat

saksi tertanggal 5 Juli2014.e Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberikan pembekalan karena Terdakwa hanyadipanggil kemudian diberikan surat mandat untuk menjadi saksi.

Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres danCawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yangsudah dilegalisir 1 (satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalamperkara lain;4.

Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lainmenyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber,yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnyadigariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundangdasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjutmenyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalamrangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapuntanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat.

Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiriwewenang yang dilimpahkan itu;Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas ObjekSengketa berada pada Dewan Komisioner OJK yang berkedudukanhukum di Jakarta, maka terhadap gugatan a quo, seharusnya diajukankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakantempat kedudukan OJK.

dan si penerima mandat, dan oleh karena si penerimamandat tersebut adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yangberkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, Jawa Timur, makasudah tetap dan benar kalau Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatanHalaman 18 dari 24 halaman.

apabila digugat maka yang harus bertanggung jawab adalah sipemberi mandat dan si penerima mandat, sehingga putusan yang demikiansudah sepatutnya ditolak, karena dalam putusan tersebut terdapatkesalahan dalam penerapan hukum (Judex Facti) atau telah melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa, berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas sejatinyatelah mmembuktikan kalau Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby., tertanggal 10 Desember

Bahwa Pemohon adalah suami dari Pemohon Il yang menikah pada bulanNopember 1992, yang dilaksanakan menurut agama Islam di hadapan Kaur Kesrayang hadir pada saat itu yang bernama Samsudin, yang menerangkan telahmendapat mandat untuk mewakili Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes ;2.

XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat diXXXX Kabupaten Brebes ;Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon II ;Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan Pemohon II pada bulan Nopember1992, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut dan pernikahan keduanyadihadiri oleh Kaur Kesra atau lebay yang bernama Samsudin yang menerangkantelah mendapat mandat untuk mewakili Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ;Bahwa yang menjadi wali adalah

alamat di XXXX KabupatenBrebes ;Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I, keduanya adalah suamiistri sah ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulanNopember 1992 dan saya hadir pada saat itu ;Bahwa yang menjadi wali adalah Bapak Warto bin Sayad ayah kandungPemohon II dan yang menjadi saksi adalah Sakmad bin Tarja dan Woro Utami ;Bahwa Perikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan secara agamaIslam dan dihadiri oleh Kaur Kesra yang bernama Samsudin yang menerangkantelah mendapat mandat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannyapemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan, makacukuplan kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut ;TENTANG HUKUMNNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II pada tahun 1992 telah melangsungkan pernikahan dihadapan kaur Kesra bernama Samsudin yang mengaku mendapat mandat

SUALANG, Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani olehDrs.

setelah dibuat Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003) bertempat diHotel Ritzy Manado.Selanjutnya konsep Addendum Surat Mandat (Rekayasa) tersebutdibicarakan dengan FREDDY SUALANG, kemudian setelah disetujuiFREDDY SUALANG, Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani olehDrs.

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal 15Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir Peserta Rapat;) Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubernur Sulut tanggal15 Maret 2003;) Surat kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;) Fotocopy Surat Mandat No. 29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN;9) Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir PesertaRapat;Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubemur Suluttanggal 15 Maret 2003;Surat kuasa Gubemur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;Fotocopy Surat Mandat No.29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal 18Maret

PPSU pada BPPN oleh Pemerintah Provinsi Sulut tanggal15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado dan Daftar Hadir PesertaRapat;Lembar pengajuan Naskah Dinas dan Surat Kuasa Gubernur Suluttanggal 15 Maret 2003;Surat kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 ;Fotocopy Surat Mandat No.29/TM/III/O3 tanggal 18 Maret 2003 perihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/O3 tanggal 18Maret

RADEN ADIWISASTRA, dalam hal ini bertindak selakupelaksana mandat pejabat sementara Yayasan PendidikanPurnawarman sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 19Juli 2001, bertempat tinggal di Gang H. Mursidi, RT 03/RW 01,Kelurahan Purwakarta;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;dan:1. GEGEN DIOSYA, SR, bertempat tinggal di Jalan Kamboja No.81 RI 44/RW 08, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan danKabupaten Purwakarta;2. NY.

Memberikan mandat kepada Sdr. Drs.R.Adiwisastra (in casu Penggugat)sebagai pejabat sementara Yayasan sekaligus formatur pembentukanpengurus yayasan. Selanjutnya mandat tersebut oleh Sdr.

Menyatakan sah sebagai hukum Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 19Juli 2001, yang telah memberikan mandat kepada Penggugat sebagaiPejabat Sementara Yayasan Pendidikan Purnawarman, sekaligus formaturpembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) sekaligusmelakukan perobuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena telahmelanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat KesepakatanBersama tanggal 19 Juli 2001;4.

Menyerahkan hak dan wewenang penuh kepada Penggugat selakupemegang mandat pejabat sementara yayasan, sekaligus formaturpembentukan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman, untukmemilih personalia yang dianggap cakap dan mampu oleh Penggugat, untukditempatkan dalam susunan kepengurusan Yayasan PendidikanPurnawarman yang akan dibentuk oleh Penggugat;9.

secara hukum dan tidak dapatmelegitimasi Penggugat sebagai Pelaksana Mandat di Yayasan PendidikanPurnawarman karena sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumahtangga Akta No. 28 Tahun 1977 pasal 11 ayat (2) dinyatakan dengan tegasbahwa mandat yang diberikan kepada Penggugat, a quo sah apabilaterdapat surat kuasa khusuS maupun surat kuasa umum= daripengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagai persetujuan In CasuPenggugat tidak diberikan surat kuasa khusus maupun surat kuasa umumoleh pengurus Yayasan

Walikota Palangka Raya, menurut Penggugat/Pembanding bukan kewenangan mandat, karena tidak didasari denganalat bukti tertulis (fisik) tentang penyerahan mandat dimksud, karena itutindakan tersebut tidak prosedural dan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota, dalam lampiran I halaman16 huruf d menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikanpenandatanganan

naskah dinas tertentu kepada pejabat yang ditunjuksecara tertulis dengan peraturan Bupati/Walikota, kecuali PeraturanDaerah, artinya setiap pelimpahan wewenang atau mandat harusdilakukan secara tertulis dengan Peraturan Walikota;Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten/Kota dalam Lampiran I halaman 17 huruf d danhalaman 18 huruf g, kewenangan Sekretaris Daerah Kota Palangka Rayamenurut jabatannya

Tunas Pahoe yang ditanda tangan olehMARTOYO, S.E. dan bertindak atas nama Walikota Palangka Raya, adalahbukan kewenangan mandat karena yang disengketakan adalah masalahkepegawaian, jadi harus tunduk dan patuh pada undangundang dan peraturankepegawatan;Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberhentian pembayaran gajiAn.Tunas Pahoe menggunakan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun1979 sebagai awal proses pemberhentian PNS.

Tunas Pahoe adalah kewenanganmandat, menurut pendapat ahli tanggung jawab dan tanggung gugat suatumandat tetap pada pemberi mandat, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding adalah subjek error (error in persona);Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 870/432Bang/BKD/2006 tanggal 24 Nopember 2006 Perihal PemberhentianPembayaran Gaji an.

Tunas Pahoe yang ditandatangani olehSekretaris Daerah Kota Palangka Raya atas nama Walikota Palangka Raya bersifatmandat maka yang harus digugat adalah pejabat yang memberikan mandat yaituWalikota Palangka Raya, oleh karenanya Sekretaris Daerah Palangka Raya tidakdapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas untuk singkatnya putusan inidan untuk tidak mengulangi hal yang sama, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding mengambil alih seluruh pertimbangan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) keping CD Rekaman Vidio; 1 (satu ) unit hanphone merk Samsung type J3 warna putih dengannomor 087702958039; 1 (satu ) unit hanphone merk Samsung model SMB310E warna putihdengan nomor 085607903171; 1 (satu) potong kemeja batik warna biru;(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan) ; 1 (satu ) bendel hasil perhitungan suara DPRD Kabupaten Sidoarjo(Formulir C.1); 5 (lima) lembar surat mandat saksi; 1(satu) lembar Berita Acara KPU Sidoarjo Nomor: 1.134/PL.014BA/3515

ABDILLAH NASIH selaku Sekertaris Dewan PerwakilanCabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo dari SUGIONOuntuk bertugas selaku Saksi Mandat dari Partai Kebangkitan Bangsa diTempat Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh KecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo;Bahwa fungsi Saksi Mandat dari Partai Politik pada tahap Perhitungan SuratSuara adalah untuk menyaksikan proses perhitungan, menyaksikan adanyasurat Suara sah dan surat suara tidak sah pada saat perhitungan,menandatangi Berita Acara

perolehan suara)setelah selesainya perhitungan suara;Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekirapukul 07.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB di Tempat Pemungutan SuaraNomor 09 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjoyang akan memulai melaksanakan Pemungutan Suara untuk PemilihanUmum Tahun 2019 dimana saat itu saksi EKO SETIONO selaku KetuaPanitia Pemungutan Suara Nomor 09 Desa Keloposepuluh KecamatanSukodono Kabupaten Sidoarjo didatangi dan ditunjukan Surat Mandat

Tanpa coblosan sebanyak 3 (tiga) surat Suara;Bahwa perbuatan Terdakwa diamati langsung oleh saksi ABDULLAH JAD IDSaksi Mandat dari Partai Bulan Bintang yang mana kemudian sebagai buktiHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2019/PN SDAadanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur pemungutan suaradari Komisi Pemilihan Umum, saksi ABDULLAH JADID merekamnyamenggunakan kamera handphone Merk INFINIX Type Zero 3 warna goldyang kemudian melaporkanya kepada Kordinator Saksi dari Partai BulanBintang

Sutris selaku Ketua Ranting PartaiKebangkitan Bangsa (PKB) Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono,Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi saksi mandat dari PKB di TPS 09Kloposepuluh dan Terdakwa semula menolak akan tetapi karena tidak adalagi yang mau menjadi saksi akhirnya Terdakwa bersedia menjadi saksidengan tupoksi memantau surat suara PKB saat Pemilu berlansung; Bahwa atas hal tersebut telah diterbikannya surat mandat yangditandatangani Ketua DPC PKB Kabupaten Sidoarjo;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor

yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangundang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga meskipun keputusan objek sengketa ditandatanganioleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKabupaten Buton Selatan, namun tanggung jawab dan tanggung gugatkeputusan objek sengketa tetap berada pada pemberi mandat

yaitu BupatiKabupaten Buton Selatan karena dalam hal ini kewenangan yangdiberikan oleh Tergugat sebagai pemberi mandat kepada Kepala DinasPertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten ButonSelatan sebagai penerima mandat untuk mengambil keputusan atas namaTergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undangundang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,menyatatakan : Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

dengan tanggung jawabdan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat ; .

Tambak Langon 10 Surabaya, setelah memberikansurat mandat tersebut terdakwa kemudian meminta saksi BAMBANGBUDIONO, S.H. bin SYAHRI dan saksi FAUZI, S.E. bin MANSUR SYARIFuntuk mencari orang untuk membongkar pagar yang terpasang di JI. TambakLangon 10 Surabaya, kemudian BAMBANG BUDIONO, S.H. bin SYAHRI dansaksi FAUZI, S.E. bin MANSUR SYARIF meminta bantuan kepada saksiMOCH.

yang diberikan oleh terdakwa dalambentuk surat Mandat Tugas tertanggal 9 Maret 2011, atas dasar surat kuasaumum yang diberikan oleh H.

Gimah), dengan mandat untuk mengawal, memberi nasihat, serta hallain terkait aspekaspek hukum terhadap pekerjaan yang dijalankan olehpemegang kuasa umum guna merealisasikan hakhak peninggalan alm. B.16Gimah, yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di JI.

TambakLangon 10 Surabaya, setelah memberikan surat mandat tersebut terdakwakemudian meminta BAMBANG BUDIONO, S.H. dan FAUZI, S.E. alias FAUSIALFAN untuk mencari orang untuk membongkar pagar yang terpasang di JI.Tambak Langon 10 Surabaya;bahwa BAMBANG BUDIONO, S.H. dan FAUZI, S.E. alias FAUSI ALFANkemudian meminta bantuan kepada saksi MOCH.

Gimah), dengan mandat untuk mengawal, memberinasihat, serta hal lain terkait aspekaspek hukum terhadap pekerjaanyang dijalankan oleh pemegang kuasa umum guna merealisasikan hakhak peninggalan alm. B. Gimah, yaitu berupa sebidang tanah yangterletak di JI.

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22 September 1996 ; Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksi penerimaanTersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratan administrasidalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA, berdomisilidi Sulawesi Tenggara, olehsebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; 222 22 Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal 22September 1996 ; 22 2e Bahwa MOCH.ILKHAM SUKMANA tersebut berkeinginan mengikuti seleksipenerimaan Calon prajurit TNI di Gorontalo, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan Tersebut diperlukan adanya penetapan wali sebagai salah satu persyaratanadministrasi dalam seleksi penerimaan calon prajurit TNI tersebut ; e Bahwa orang tua MOCH.ILKHAM SUKMANA berdomisilidi Sulawesi Tenggara,oleh sebab itu Orang tua yang di Sulawesi Tenggara telah memberikan mandat

16Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBangkinang Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Bkn, telah mengajukan gugatansebagai berikut:Bahwa Para Penggugat adalah masingmasing Ketua Kelompok TaniBuluh Nipis, dengan susunan pengurusan Syamsuddir sebagai KetuaKelompok 1 (satu) Bulu Nipis, Misran sebagai Ketua Kelompok 2 (dua)Bulu Nipis, DARWIS R Sebagai Ketua Kelompok 3 (tiga) Bulu Nipis,MAJID Sebagai Ketua Kelompok 4 (empat) Bulu Nipis;Bahwa masingmasing Para Penggugat memiliki mandat

dariPenguasa Tanah Ulayat Empat Batu Bulu Nipis;Bahwa tanah/lahan yang di berikan mandat kepada empat kelompok BuluNipis seluas + 391 Ha di Desa Bulu Nipis Kec.Hulu Kab.

0919'48.79" E : 10136'41.84" dan Titik D=N :019'49.30" E : 101935'47.54") Sebelah Barat berbatasan degan Sungai Sigunggang dan pematangseceret Sepanjang 2300 Meter; (Titik A =N : 021'3.90" E : 10136'41.82" dan Titik D = N : 019'49.30"E : 10135'47.54") Sebelah Timur berbatas dengan sungai Petas/kalapas Sepanjang2300 Meter;Halaman 3 dari 13 Halaman perkara Nomor 67/PDT/2018/PT PBR (Titik B =N : 021'3.88" E : 10136'37.35" dan Titik C = N : 019'48.79"E : 10136'41.84") Bahwa Para Penggugat memiliki mandat

Perkebunan Nusantara V (ic.Tergugatll) yang melakukanaktifitas pengelolaan tanah ulayat ditempat tanah yang menjadi sengketayang mana diketahui tanah terperkara tersebut adalah milik paraPenggugat sesuai dengan Mandat Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis ;Halaman 4 dari 13 Halaman perkara Nomor 67/PDT/2018/PT PBRBahwa tanah teroperkara dengan luas lahan + 391 Ha yang merupakan milik Para Penggugat telah dibangun kebun kelapa sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) oleh Tergugat dan

Kampar,Provinsi Riau sesuai mandat dari Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis..

AgamatersebuttelahmembacadanmempelajariberkasperkarainidantelahmendengarparaPemohondanparasaksi di persidangan;BahwaparaPemohondalamsuratpermohonannya, tanggal13 Agustus 2014,yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Nunukan, dengan registerNomor763/Padt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014,padapokoknyamengakudanmenyatakanbahwaPemohon danPemohon Il,padatanggal 30 Februari 1989, telahmenikahmenuruttatacara agama Islam diDesaPancang, KecamatanSebatik, KabupatenNunukan, denganwalinikahadalahAyah kandungPemohon II bernamaSapii memberikan mandat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2, sertaketerangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalildalilpermohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Pemohon Il, pada Tanggal 30 Februari 1989, telah melangsungkanpernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, KecamatanSebatik, Kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah kandungPemohon Il yang bernama Sapii memberikan mandat

dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon jejaka dan Pemohon Ilperawan dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 4 (empat)orang anak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Pemohon II adalahsuamiistri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di DesaPancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 30 Februari1989, dengan wali nikah adalah bernama Sapii ayah kandungPemohon Ilmemberikan mandat

(sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh pihak Kecamatan Cikarang Barat (sesuai dengan aslinya); Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala DesaGandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang diterima olehpihak Koramil Cikarang Barat (sesuai dengan fotocopynya) ; Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa

Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi/Bupati Kabupaten Bekasi (sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon KepalaDesa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari yangditerima oleh Sekda Kabupaten Bekasi / Tim Monitoring (sesuai denganaslinya) ;Fotocopy Tanda Terima Keberatan dari Mandat dan Saksi Calon Kepala Desa Gandasari, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gandasari

Sanen Susanto (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 20 082018 (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H. Aminullah (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada Budi Anwar (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari Midik Frabowo (Tergugat II Intervensi)kepada H.

Wieda Heru MD (selaku Penerima Mandat) dibuat diGandasari (sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurdin (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018(sesuai dengan fhotocopynya) ;Fotocopy Surat Kuasa dari H. Karya Supriadi kepada Nurasan (selaku Penerima Mandat) dibuat di Gandasari tanggal 21082018Hal. 68 dari 89 hal Putusan No. 92/G/2018/PTUNBDGT.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL. Int.T.IL.

Sekretaris serta 2 orang Mandatdari 2 calon saksi termasuk BPD ; Bahwa pada saat perhitungan suara semua saksi dan saksi mandat hadir semuatetapi saksi Namin Bin Juen dari pihak Penggugat tidak menandatangani BeritaAcara ; Bahwa mengacu pada Juknis, mulai dari pengumuman calon sampai dengan hakpilih dimusyawarahkan bersamasama kesepakatan dengan para calon dan saksi mandat ;Bahwa selama tahapan awal sampai dengan selesai tidak ada masalah tetapi setelahselesai pelaksanaan ada dan dapat diselesaikan