Nurlina ; 1 (satu) lembar surat advis tehnis ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. CV. Nurlina Nomor 522.21/029/DK-II/2008, tanggal 22 Pebruari 2008; 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor : 522.21/752/EK-I/XI/ 2006, tanggal 26 Nopember 2006 ; 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Kawasan Non Budi Daya Kehutanan (KBNK) an. CV.

Nurlina Nomor : 522.21/5486/DK-II/2006, tanggal 20 Nopember 2006 ; 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Prinsip Nomor : 522.21/2778/EK, tanggal 19 April 2007 ; 1 (satu) lembar surat Permohonan advis tehnis untuk CV.

Danapabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuanhari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis AdministrasiDan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Knusus Mahkamah AgungBuku II Edisi 2007 halaman 4);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong yang dimintakanbanding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 30Agustus 2018 tanpa dihadiri Terbanding semula Penggugat, dengan demikianpenghitungan jangka waktu bagi Pembanding

l AE3946VB tersebut merupakanmilik terdakwa sendiri dengan kondisi tehnis sepeda motor Yamaha Mio NopolAE3946VB yang di kemudikan terdakwa rem, mesin berfungsi baik, ban depandan belakang masih baik, lampu depan dan belakang berfungsi, lampu seinberfungsi, klakson berfungsi spion kanan kiri terpasang lengkap; Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE3946VB dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak terpengaruh obat maupunminuman keras, tidak mengantuk, tidak lelan dan tidak ada

l AE3946VB tersebut merupakanmilik terdakwa sendiri dengan kondisi tehnis sepeda motor Yamaha Mio NopolAE3946VB yang di kemudikan terdakwa rem, mesin berfungsi baik, ban depandan belakang masih baik, lampu depan dan belakang berfungsi, lampu seinberfungsi, klakson berfungsi spion kanan kiri terpasang lengkap; Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE3946VB dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak teroengaruh obat maupunminuman keras, tidak mengantuk, tidak lelah dan tidak ada

rokok Marlboro warna hitam yang didalamnya terdapat bungkusplastik berisi 120 (seratus dua puluh) butiran pil warna putih disalah satusisinya bertuliskan LL yang dibeli dari terdakwa di Kampung LinggangBigung;Bahwa terdakwa menggunakan handphone merk Nokia tersebut untukberkomunikasi dengan saksi terkait obat keras jenis LL tersebut;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras jenis LLtersebut;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljazah dan Surat Tanda RegistrasiApoteker maupun Tenaga Tehnis

karenamenyimpan obat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butirtersebut;Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan kasussaksi Bonivasius;Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah handphone merk warna hitam adalahhandphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksi terkaittransaksi obat keras tersebut;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obat kerasjenis LL tersebut;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ljazan dan Surat Tanda RegistrasiApoteker maupun Tenaga Tehnis

telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena menyimpanobat keras jenis LL sejumlah 120 (seratus dua puluh) butirtersebut;Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk warna hitamadalah handphone yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saksiBonivasius terkait transaksi obat keras jenis LL tersebut;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual/mengedarkan obatkeras jenis LL tersebut;Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ljazah dan Surat Tanda RegistrasiApoteker maupun Tenaga Tehnis

MetroMenimbang, bahwa dalam pasal 32 ayat 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 disebutkan bahwa Pencatatan Kelahiran yang melampui bataswaktu 1 satu Tahun sebagaimana dimaksud ada ayat (1), dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa sesuai dengan buku II Pedoman Tehnis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan AktaKelahiran di atas adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untukmengabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Farm.Aptseseorang dapat dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian bila memenuhi persyaratan ;Mempunyai ijasah dibidang kefarmasian.Untuk apoteker mempunyai surat tanda regristrasi apoteker ((STRA) danuntuk tenaga tehnis kefarmasian mempunyai surat tanda regristrasi tenagatehnis kefarmasian (STRTTK) sebagai tenaga kefarasian.Untuk apoteker mempunyai Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) untukmelakukan pekerjaan kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian atausurat

diwilayah Kabupaten Kudus.Bahwa benar terdakwa tidak punya keahlian dan kewenangan serta tidakmempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian karena terdakwa hanyaberpendidikan MI.Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli yaitu RAHARTI SULASTINI, S.Farm.Apt seseorang dapat dikatakan mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian bila memenuhi persyaratan ;17Mempunyai ijasah dibidang kefarmasian.Untuk apoteker mempunyai surat tanda regristrasi apoteker ((STRA) danuntuk tenaga tehnis

keahlian dan tidak punya kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian(menyimpan obat), terdakwa adalah bukan juga sebagai ahli farmasi yang mengetahuiseluk beluk tentang obat;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yaitu RAHARTI SULASTINI,S Farm, Apt seseorang dapat dikatakan mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian bila memenuhi persyaratan ;1 Mempunyai ijasah dibidang kefarmasian.2 Untuk apoteker mempunyai surat tanda regristrasi apoteker ((STRA) danuntuk tenaga tehnis

Tergugat); Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat,menyangkut tentang proyek dengan PT Pertamina tahun 2017; Bahwa kerjasama antara penggugat dan Tergugat adalah menyangkut tentangpengadaan barang dalam suatu proyek dengan PT Pertamina; Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang kapan dimulainya kerjasama dan projektersebut;Putusan 94/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 15 dari 27 halBahwa setahu Saksi dalam kerjasama tersebut, tugas dan tanggung jawabPenggugat adalah menyediakan Tenaga Tehnis

Bahwa Saksi sebagai karyawan PT.GLOBAL MANDIRA SEMESTA(Tergugat) dengan jabatan sebagai Koordinator lapangan mempunyalTugas dan tanggung untuk merencanakan anggaran, melaksanakan danmenyelesaikan projek sesuai dengan ketentuan; Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat terlibat dalamsuatu kerjasama dengan PT Pertamina sebagai konsumen;Putusan 94/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 17 dari 27 hal Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat pembagian tugas, dimanaPenggugat adalah penyedia tenaga tehnis

PERTAMINA tersebut terlibatsejak awal:;Putusan 94/Pdt.G/2018/PN.Cbi Hal 20 dari 27 hal Bahwa projek dengan PT PERTAMINA ini diawali pada tahun 2016 dimanaPenggugat dan Tergugat bekerjasama sebagai Pelaksana dari projek ini; Bahwa proyek dari PT PERTAMINA ini pekerjaannya di mulai pada tahun2017; Bahwa pada proyek PT PERTAMINA, Tergugat sebagai penyandang danaatau modal sedangkan Penggugat menyediakan tenaga tehnis; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam proyek dari PT PERTAMINAini cukup terbuka

Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan PemberhentianKepala Desa ; jo Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentangpetunjuk tehnis pencalonan, pemilinan, pengangkatan, pelantikan danpemberhentian kepala desa di Kabupaten Kapuas ;Bahwa Surat Keberatan Penggugat tanggal 3 Nopember 2015disampaikan kepada para tergugat karena pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Narahan Baru oleh Panitia Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuankhususnya tahap pendaftaran pemilih, penetapan

Camat PulauPetak dengan Nomor. 141/503/XV/Pem.2015 tanggal 04 Nopember 2015yang mengandung kecacatan karena pelaksanaan Pilkades bertentangandengan ketentuan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 jo PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 ayat 3 menyatakan Tahapansebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri ataskegiatan : (d) Penetapan Daftar Pemilih tetap untuk pelaksanaanpemilihan Kepala Desa, Jo. pasal 10 Ayat (1) huruf C Peraturan BupatiKapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk tehnis

(Terdakwa)Sekretaris Pokja : Duwi Nandar, STAnggota : Dedi Arsandi, SEBahwa proses pemilihan Penyedia Barang atas kegiatan pengadaanaquo dilaksanakan dengan :e Pada tanggal 9 Oktober 2015 dilakukan penyusunan dan menentukannilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.603.160.000, (enamratus tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) oleh Baderi, SH selakuPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), lalu ditetapkan oleh saksiDrs.

Production tidakmemenuhi persyaratan spesifiksi tehnis yang ditetapkan oleh PPK;Halaman 110 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK/201 7/PN.Plg.12.13.14.15.Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran ulang terhadappeserta lelang lainnya dalam hal ini CV. Tembulun SS Junyor, yangmengajukan nilai penawaran lebih tinggi dari CV. B. Production yangtelah dinyatakan gugur, yakni sebesar Rp. 532.200.000, (lima ratus tigapuluh dua juta dua ratus ribu rupiah), di samping itu pula CV.

Dikdik Natawijaya, S.Tek sebagai ahitekstil, dimana keterangannya dalam BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian spesifikasi tehnis bahan kain yang diserahkan oleh penyediabarang dengan spesifikasi tehnis bahan kain yang ditetapkan oleh PPKdalam kontrak pengadaan aquo, dan keterangan ahli tersebutmenunjukan pula bahwa kuantitas barang yang diserahkan lebih rendahdari yang ditetapkan dalam kontrak;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan

Production tidak memenuhi persyaratanspesifiksi tehnis yang ditetapkan oleh PPK;Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi penawaranulang terhadap peserta lelang lainnya dalam hal ini CV. Tembulun SSJunyor, yang mengajukan nilai penawaran lebih tinggi dari CV. B. Productionyang telah dinyatakan gugur, yakni sebesar Rp. 532.200.000, (lima ratustiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), di samping itu pula CV.

Dikdik Natawijaya, S.Tek sebagaiahli tekstil, dimana keterangannya dalam BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada ketidak sesuaianspesifikasi tehnis bahan kain yang diserahkan oleh penyedia barang denganspesifikasi tehnis bahan kain yang ditetapkan oleh PPK dalam kontrakpengadaan aquo, dan keterangan ahli tersebut menunjukan pula bahwakuantitas barang yang diserahkan lebih rendah dari yang ditetapkan dalamkontrak;Halaman 126 dari 155 Putusan No.27/Pid.SusTPK

membenarkanketerangan saksisaksinya.Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidakakan mengajukan alatalat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman tehnisadministerasi dan tehnis

2020/PN.Bdg;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis

keterangan saksisaksinya.Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akanmengajukan alatalat bukti lagi da telah memohon Penetapan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksuddan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman tehnisadministerasi dan tehnis

KecamatanAndong Kabupaten Boyolali:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menyampaikanjawaban yang pada pokoknya bahwa pada posita nomor Penggugat telah menyebutkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah dihadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, maka secara otomatis AktaNikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nogosari, sedangkanpada posita nomor 3 Penggugat mengakui adanya kesalahan tehnis yang tidak dapatdikatakan

Demikian juga pada posita angka 3, Penggugat telah menjawab bahwa haltersebut adalah kesalahan tehnis saja yaitu ada kelebihan penyebutan alamat, dengandemikian lelah dapat dipahami bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di kabupaten Boyolali dan hal tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telahdiuraikan

dalampersidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melaluisistem Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Semarag pada han,Kamis tanggal 1 Juli 2021 dan dikirm secara elektronik kepada parapihak melalui sistem Ecourt Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang ; 2 22 2 ono nn nn non nnn nn nn enon ooMenimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan bandingmenurut pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Keputusan Ketua MARI No.271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Tehnis

dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalamBAP yang dibuat oleh Penyidik.Bahwa benar pekerjaan Ahli adalah staf Dinas Kesehatan dan JabatanApoteker Puskesmas Perawatan Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbupada Dinas KesehatanPersyaratan melakukan perkerjaan kefarmasian adalah seseorang yangtermasuk tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasianYang berwenang melakukan' pekerjaan kefarmasian adalah tenagakefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga tehnis

kefarmasian, yangterdiri atas apoteker dan tenaga tehnis kefarmasian, yang terdiri dari SarjanaFarmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi/Asisten ApotekerPekerjaan Kefarmasiaan adalah pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan,pendistribusiaan/penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan atas resepobat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat dan bahantradisional sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2009 TentangPekerjaan Kefarmasiaan

membenarkanketerangan sakSisakSinya.Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akanmengajukan alatalat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman tehnisadministerasi dan tehnis

Biaya Proses tehnis :Biaya Panggilan Rp. 225.000,3. Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 301.000,

Biaya Proses tehnis Biaya Panggilan Rp 150.00. 0,3. Biaya Meterai Rp 6.000, Jumlah Rp 216.000>11

MitraKonsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksiSaparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudiandiadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yangdalam kesimpulannya menyatakan agar PPTK Penyusunan Master PlanKawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinasselaku atasan untuk minta petunjuk, saran, oleh karenanya kemudiansaksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Desember 20137yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota danPengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakanmengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketigatriwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana barudatang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak,Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua)kali dan arahan serta konsultasi dengan tim tehnis

MitraKonsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksi15Saparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudiandiadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yangdalam kesimpulannya menyatakan agar PPTK Penyusunan Master PlanKawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinasselaku atasan untuk minta petunjuk, saran, oleh karenanya kemudiansaksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Yalinus.Bahwa telaan staf tersebut yang pada pokoknya menyatakan :mengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulanketiga triwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagaipelaksana baru datang dan menyampaikan kepada kami berupaDokumen Kontrak, Laporan Pendahuluan & Laporan Antara padatanggal 27 Desember 2013 pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan49Espose laporan sebanyak 2 (dua) kali dan arahan serta konsultasidengan tim tehnis belum pernah dilakukan.Bahwa surat tersebut diterima oleh

peraturan yang mengikat bagi Pusat Kajian KesejahteraanSosial FISIP UI yang diberlakukan di Universitas Indonesia; Menimbang, bahwa Penandatangan Perjanjian Kerjasama Panitia Desadengan PUSKA KESSOS FISIP UI ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018,dengan demikian Tindakan PUSKA KESSOS FISP UI (Vide bukti T8) akandikaitkan dengan Peraturan yang telah diberlakukan di Universitas Indonesia;Menimbang, bahwa Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Tehnis

Permasalahan tersebut akan dipertimbangan sebagaiberikut; 222 2 nnn nnn nnn nn nnn nn nn nn nnn nn nnn ne nnn neeMenimbang, bahwa mengenai Petunjuk Tehnis Kerjasama, dalam ketentuanPasal 6 ayat (2) Peraturan Rektor Ul No. 020 Tahun 2016 menyebutkan ProsedurPengusulan dan Pemrosesan Perjanjian Kerjasama (PKS) Dalam Negerisebagaimana tercantum pada lampiran Il yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Rektor ini;Menimbang, bahwa Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016Tentang Pedoman

dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama UniversitasIndonesia, menyebutkan : 2922222 oon enn none e eeeTahap 1 PEMOHON Fakultas, Unit Kerja (Direktorat,Kantor, UKK dan PAU)atau Calon Mitra (Eksternal);1.

Bahwa Permohonan Pengusulan Perjanjian Kerjasama (PKS)bersifat pilihan (Alternatif) dapat dilakukan oleh Fakultas, Unit Kerja(Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (Eksternal) (Videpasal 6 Lampiran II Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 TentangPedoman dan Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Kerjasama UniversitasINCONGSS Ia, ) jaaasesse see eens eee eeee tee cenenee eerie eerie teeteees2.

Bahwa Usulan Kerjasama dapat dilakukan oleh Sivitas AkademikaUniversitas dan kerasama yang tidak memenuhi petunjuk tehnis dalamperaturan ini, maka kerasama tersebut tidak dapat dikategorikansebagai kerjasama Universitas (Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan RektorUI No. 020 Tahun 2016); Menimbang bahwa dari kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapatterhadap permintaan kerjasama kepada Universitas Indonesia/Perguruan Tinggi(Pada Lembaga Universitas bukan pada tingkatan unit dibawahnya sepertiFakultas