Ditemukan 9068 data
212 — 31
Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;danb) untuk usaha non. kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satukoma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyakyang dapat ditangani pada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.halaman 133 dari 224 Putusan Nomor 79/Pid.SusTPK/2017/PN Smr11)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
memuat persentase kemitraandan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil:memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan' Pekerjaan Konstruksi dan JasaLainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan' pengadilan, tidak pailit
138 — 50
keatasdan jalur sebagai pengelola yaitu yang menjadi pengurus bank.Mereka harus mengikuti fit and proper test untuk mendapatkanpersetujuan dari OJK, pejabat executive atau yang mempunyaipengaruh signifikan terhadap perbankan dan jajaran yang palingrendah adalah pemimpin cabang ; Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi ataudewan komisaris harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyaireputasi keuangan yang baik yaitu tidak pernah mempunyai kreditmacet dan tidak pernah dinyatakan pailit
246 — 73
para investor yangmenjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Saksi9(KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atauPerdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban PembayaranUtang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,(empat puluh lima milyard tujuh puluh tiga juta rupiah) dan padatanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnyatanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan SdrNuryanto alias Dumeri dinyatakan Pailit
77 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangrnenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlihatkanHal. 68 dari 94 hal.Put.Nomor 151 K/Pdt.SusPHI/2013.10.8.10.9.aslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Lagipula jika Judex Facti Pengadilan WHubungan Indusirial padaPengadilan
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
AGUS SETYAWAN Als TATANG Als INDRO Als TONI Als TOMI Als TOPAN Bin MARYONO
184 — 138
DIRINDUKAN terbitan Ar-Risalah;
- 1 (satu) buah buku berjudul MURWAH AKHLAK INDAH YANG NYARIS PUNAH terbitan Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul SANDANG TAAT TINGGALKAN MAKSIAT terbitan Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul HILANG ARAH KARENA LATAH terbitan Majalah Islam Ar-Risalah
- 1 (satu) buah buku berjudul PAILIT
96 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
Sinar Cemerlang yaitu Surat pernyataandukungan alat dan bahan, Surat penawaran harga, BQ (bill off quantity), Daftarharga bahan bangunan dan upah kerja, Surat pernyataan tunduk pada ketentuanyang ditentukan oleh Pokja, Surat pernyataan mengikuti Astek/ Jamsostek, Suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat pernyataan perusahaan danManagementnya tidak dalam pengawasan Pengadilan/Tidak Pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan
46 — 7
Mlge Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT meminta hak untuk mengelola secarakeseluruhan proyek BTC dan bukannya meminta lelang atau pailit, sehinggajelasjelas tidak dibutuhkan adanya team audit ataupunappraisal.e Bahwa dalam petitumnya dalam provisi poin ke tiga PENGGUGATmendalilkan agar dinyatakan hukum berhak melakukan pengelolaan atas BTCyang mana hal ini jelasjelas tidak ada hubungannya dengan gugatanpemenuhan kewajiban atas kerjasama yang diajukan oleh PENGGUGAT yangdidasarkan atas tidak terpenuhinya
85 — 24
Hardlent pailit dan diganti dengan PT. Cahaya ; bahwa ketika PT Hardlent berdiri tahun 1994 saksi sudah menikahdengan terdakwa yaitu saksi menikah pada tanggal 20 Juli 1994 danPT berdiri November 1994 dari G and G dan pada saat pendirian PTTerdakwa tidak pernah memberi modal.
319 — 678
Rapat UmumPemegang Saham kedua tersebut adalah sah inilah yang menurut hukum harusdinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat UmumPemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnyadilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expressis verbismenyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agarperseroan dinyatakan pailit
106 — 36
Tidak dalam pengavasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannyasedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk danatas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.e.
konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah );Bahwa sesuai dengan ketentuan persyaratan penyedia barang jasaberdasarkan kerppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasapemerintah dan perubahannya pasal 11 yang menyebutkan : Memenuhiketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
812 — 972 — Berkekuatan Hukum Tetap
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganPenyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidanasepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai"BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quoadalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenaldalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata.Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN224diperlukan adanya
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana,sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangdikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang ataukepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampasuntuk
535 — 215
mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnyakecuali masalah penahanan karena sudah dilepaskan dariRutan";: Sebagai Ahli Hukum Perbankan, didengar keterangannya dipemeriksaan persidangan perkara tindak pidana perbankanregister No. 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg Pengadilan NegeriSerang, Jawa Barat dengan terdakwa a/n Muhammad Kikidengan putusan lepas dari segala tuntutan;: Sebagai Ahli Hukum Perbankan untuk "transaksi derivatif",didengar keterangannya di persidangan perlawanan atasPenetapan Penyegelan gugatan kepailitan perkara reg. no.08/Pailit
160 — 102
Pailit/Usahanya dihentikan.. Direksi dalam sanksi pidana/ Black List.456. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir.7. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir Pasal 21.8. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir pasal 25/29.9. Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir PPN.10.Surat keterangan Fiskal.11.Pengalaman 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.e Adapun hasil dari Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah : yang memenuhisyarat /lulus adalah 2 penawaran yaitu :1 PT.
yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, danharga tersebut.Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketiga perusahaantersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksa kelengkapansyarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasing perusahaanapakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkan oleh panitiadidalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:1 Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);Pengawasan pengadilan;Pailit
153 — 90
Pemberian kuasa dari Tergugat Il kepada Turut Tergugat dan/atau TurutTergugat ll sesungguhnya dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 4Permenkumham 2011.Berikut kutipan ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 2011:"Pemohon adalah calon pendiri bersamasama atau Direksi Perseroan yangtelah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubaratau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris".Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas,maka jelas dan terbukti
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
470 — 356
Ast.Objek gugatan telah diterbitkan dengan berlandaskan pada ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, keadilan dan kecermatan.Dapat Tergugat sampaikan pula bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014, Pemohon adalah pendiri bersamasamaatau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atauliquidator Perseroan bubar atau curator perseroan pailit yang memberikan kuasakepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH (SistemAdministrasi Badan
105 — 46
Bahkan jika PD Pasar Pakuan Jaya tidak dapatmembayar gaji karyawan ataupun dinyatakan pailit, tetap saja dana PMPHalaman 35 dari 110 Putusan No.95/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.tersebut tidak boleh dipergunakan kecuali ada Keadaan memaksa. Akan tetapihal tersebut juga harus dibahas terlebin dahulu bersama Badan Pengawasdan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota Bogor.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya..
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Cut Henny Usmayanti, SH
97 — 69
Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP = KP PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (Satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
51 — 5
Padatahun 2009 usahanya pailit, oleh karena Mukhtar mempunyai hutangkepada Dudeng Diana, maka toko tersebut diberikan oleh Muktar kepadaDudeng Diana sebagai pembayaran hutang. Sejak tahun 2009 toko tersebutmenjadi milik Dudeng Diana, jadi toko tersebut bukan milik Tergugat dalamRekonvensi.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr5.
331 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
136 — 31
Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;d. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan hukuman kurungan penjarapaling sedikit 5 (lima) tahun;g. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturanperundangundangan.16.6.