Ditemukan 11616 data
169 — 52
Bahwa dikesatuan sering di adakan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dariKumdam maupun Kumrem serta adannya penekanan dari Komandan satuan tetangnarkoba.
216 — 70
(cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
62 — 6
Bahkan dalam perjalanan praktek peradilan yang sudah cukup lamaberlangsung di Indonesia justru dibenarkan adanya pihak turut tergugat yang mungkin hanyasebatas penekanan agar Tanya kelak tunduk dalam putusan perkara dimaksud sehinggakehadirannya lebih kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah Agung RI No.663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal I Agustus 1973);Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian bila dihubungkan dengan gugatanpenggugat maka sesungguhnya
ABDUL HADI, S.H
Terdakwa:
1.DICKY SYAHPUTRA Bin ERWIN EFENDI
2.SULAIMAN Bin Alm NYAK CUT
3.HERI AGUSTIAN Bin NURDIN
69 — 47
masukan kedalam kamar belakang dalam keadaan tangan dan kakiterikat serta mulut dilakban, lalu Para Terdakwa tersebut keluar lewat pintusamping rumah Saksi;Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwakepada korban terjadi pada pukul 03.30 WIB serta berlokasi didalam rumahkorban, maka unsur dilakukan pada waktu malam dan di dalam rumah telahterpenuhi;Ad.6. dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih;Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersamasama ataulebih merupakan penekanan
111 — 177
Bahwa penekanan Pimpinan dan arahan kepada seluruhanggota agar berhatihati dalam melaksanakan tugas.15.
Pembanding/Tergugat II : PT. TUBINDO Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
Terbanding/Penggugat I : NURDIN HASNI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat II : MARJUKI Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Penggugat III : AHMAD IBRAMSYAH Diwakili Oleh : MANSYUR, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KECAMATAN TANJUNG PALAS cq KEPALA DESA SALIMBATU Diwakili Oleh : HALIDIN, SH
68 — 38
banyakdan ini hanya sebatas sampai Putusan berkekuatan hukum tetap ;Bahwa terkait dengan Putusan Provisi tersebut diatas Majelis Hakim TingkatPertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah cukup alasan pertimbanganhukumnya sebagaimana terlihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakimdalam Putusannya halaman 30 dan 31 ;Bahwa alasan Para Pembanding terkait dengan Putusan Provisi denganmengutip Sema No.3 Tahun 2000 tentang Putusan serta Merta (uitVoerbaar bij Voorraad) dan Putusan Provisionil, dimana penekanan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROHMAN, SH
Terbanding/Terdakwa : RIVALDI ADITYA WARDANA als ANDIKA bin ASEP KUSNADI
469 — 707
Padahal haruslah dicermati bahwa keterangansaksisaksi tersebut adalah apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dania alami sendiri (Bab Ketentuan Umum pada Pasal 1 no. 27 KUHAP)tanpa ada unsur penekanan maupun paksaan (Vide Pasal 117 ayat (1)KUHAP). Haruslah dilihat apakah keterangannya telah bersesuaian danada hubungannya sedemikian rupa sehingga antara keterangan saksiyang satu dengan yang lain juga telah sesuai ketentuan Pasal 185 ayat(4), (6) huruf a, b, c, dan d KUHAP ?
David, SH
Terdakwa:
Rahmadsyah
603 — 353
KRONOLOGIS KECURANGAN PILKADABATUBARA 2018" distatusnya adalah merupakan bentuk penekanan yangingin Terdakwa nyatakan bahwa memang benar sudah terjadi kKecuranganpada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu baraTahun 2018; Bahwa si pemosting status Facebook dengan judul " PARAH!!!TERBONGKAR!!!
58 — 28
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyaMenimbang30tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.
105 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
52 — 21
Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat memiliki senjata apiharus dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang, demikianjuga untuk~ memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika,karena pernah ada penekanan dari Komandan serta sosialisasitentang penyalahgunaan narkoba.18Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukanbarang bukti berupa :1. Surat surata. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.
103 — 24
atau niat untuk melakukanperobuatan dengan pelaksanaannya;Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukanperbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si Pelaku untukdengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktuitu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si Pelakuapakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih adakesempatan untuk melanjutkan atau) membatalkan niatnya melakukanperbuatan tersebut;Menimbang, bahwa penekanan
162 — 63
Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu = adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telahmengetahui bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotikasangat dilarang, namun pada kenyataanya hal ini tidakTerdakwa hiraukan melainkan Terdakwa malah ikut melibatkandiri dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.3.
80 — 14
Saksi D E D I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini hanya menyaksikanketika di Balai Desa tentang penyerahan dari Bu Suminah kepada PakWagyo;Bahwa yang ada di Balai Desa antara lain Pak Wagyo didampingi PakUsman, Bu Suminah datang sendiri dan saksi;Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN ClpBahwa keluarga Pak Wagyo tidak ada melakukan penekanan/intimidasiterhadap Bu Suminah supaya menyerahkan Sertifikat kepada PakWagyo;Bahwa
37 — 12
diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;b Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakahsecara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;c Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan denganmenggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi);d Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apa sajayang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);Menimbang, bahwa penekanan
100 — 213
tentunyaperbuatan Terdakwa jika tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan Oditur Militer akan dibebaskan, jikaperbuatannya bukan tindak pidana maka akan dilepaskan darisemua tuntutan hukum, namun jika terbukti melakukan tindakpidana maka tentunya secara hukum akan dikenakan pidana.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya denganmengungkapkan pendapatnya yaitu bahwa pada dasarnya Replik OditurMiliter hanya bersifat penekanan
348 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalamhalaman 48 menyatakan bahwa:...penekanan rumusan Pasal 378 RV dititikberatkan pada kerugian.Apabila suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hakseseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat darden verzetuntuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut;Tentang Pasal 378 Rv ini, ahli hukum M.
112 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilaimampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakinibahwa Termohon akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan
Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi(2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuatkejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
17 — 2
penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan