masih dalamtahun 2019, bertempat di Desa Malenos Baru Kecamatan Amurang TimurKabupaten Minahasa Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado, berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, setiap orang yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausSuatu korporasi:;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Unsur Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999;Ad. 1.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;Halaman 145 dari halaman 181 Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN MndMenimbang bahwa Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tidakmemberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri atauorang lain atau korporasi;Menimbang bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yangdilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R.

Wiyono, Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);Menimbang bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif sebagai pilihan unsurartinya bahwa apabila salah satu perbuatan dari ini telah terbukti maka unsur inidianggap telah terpenuhi.

Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, terlebin dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertianmemperkaya diri Sendiri atau orang lain;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atauorang lain adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara rielmenjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalanmelawan hukum, sedangkan yang dimaksud korporasi menurut pasal

Ttedan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakanbadan hukum ;Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunyaPenerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi menyebutkan bahwa setiaporang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SHmendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum,sedangkan menurut Prof. DR.

, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menuruthukum ;Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepertitelah disebutkan di atas, perobuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidanakorupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum

TteMenimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesiaberasal dari kata orang lain yang berarti manusia yang berbeda dengan dirisendiri ;Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata korporasi yang berartikumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakanbadan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun

1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatanmemperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwaperbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lainatau untuk suatu korporasi ;Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasibertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena

Ttepuluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapanrupiah), sehingga dengan demikian unsur Melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menuruthukum ;4.

Indonesia Nomor :191/KMA/SK/X1/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Apabila didalam pasal 2 ayat 1 UndangundangNomor 20 Tahun 2001 menggunakan genus unsur melawan hukum, yang notabene dapat tampil beberapa wujud atau spesies, pasal 3 Undangundang No.20Tahun 2011 menggunakan spesies yang berupa menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa dalam pada itu unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 31 tahun

1999 (sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001) tersebut dapatmemiliki pengertian yang sama dengan unsur menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001), yakni dalam pengertian diperolehnya sesuatu yangbernilai ekonomis.

Kenyataan bahwa seseorang membuat diri sendiri, orang lainatau suatu korporasi memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomis, disatu pihakdapat diartikan sebagai memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dandilain pihak dapat pula diartikan sebagai menguntungkan diri sendiri, orang lainatau suatu korporasi;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan diatas,majelis berpendapat bahwa perbedaan esensial antara tindak pidana yang diaturdalam pasal 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999

denganmembuat diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi mendapatkan untung untukdiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.167Menimbang, istilah dengan tujuan yang terdapat dalam unsur inimengandung makna sejajar dengan istilah dengan maksud (oogmerk) yangdiartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat;Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ternyata terdakwa IlHASTO SUKAMTO selaku Bendahara Pengeluaran telah membiarkan pencairandan penggunaan anggaran Padat Karya Produktif tahun

Bank Maluku Cabang Utama Ambon atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hokum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa bermula dari saksi Ravael Sohilait Alias Ape mendatangi terdakwa dan yangbersangkutan mengaku sebagai

Bank Maluku Cabang Utama Ambon atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telahmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hokum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa Ong Onggianto Andres dalam kedudukan selalu Direktur CV.

Demikian pula bahwa akibat dibatalkannya SPMKtersebut terdakwa mengalami kerugian, sehingga unsur delik ke2 menperkaya diri sendiriatau. orang lain atau suatu korporasi juga haarus dinyatakan tidakterbukti. Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ke3 yaitu, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, akan dipertimbangkan sebagaiberikut.

Menimbang, bahwa karena unsur delik, melawan hukum (unsur delik ke1) danmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur delik ke2) sertamerugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur delik ke3) tidakterbukti, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinayatakan tidak terbutki secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah danmeyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan dalam Dakwaan Primairtersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu :Pasal 3 Jo Pasal : 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang unsurunsur deliknya adalah sebagai berikut :1 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.2 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.3 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Angkasa Bhakti) sehingga seharusnya yang digugat dan dimintapertanggungjawaban hukumnya adalah badan hukum (korporasi) tersebutbukan Tergugat Il selaku pribadi apalagi selaku mantan direktur sebuahkorporasi;Bahwa sebagai perbandingan dapat Tergugat Il kemukakan kaidah hukumdalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 419 K/Pdt/1988 tanggal 20Januari 1993 yang menyatakan:Suatu badan hukum seperti PT yang telah melakukan perbuatan hukum berupamengadakan, membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan

Bahwa PenggugatPenggugat dalam bagian identitas dan petitum gugatantelah menarik Tergugat Il dalam kapasitasnya selaku pribadi (mantanHal. 13 dari 24 hal.Put.No. 1720 K/Pdt/2010Direktur), namun akan tetapi dalam posita gugatan ternyata PenggugatPenggugat justru) melibatkan dan mendalilkan Tergugat Il dalamkapasitasnya selaku Direktur yang mewakili suatu korporasi, sehinggagugatan Penggugat tersebut tidak konsisten mengenai kapasitas Tergugat Ilsebenarnya;Bahwa dengan tidak dikemukakan halhal tersbeut

Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada subjekhukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiaporang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan Terdakwa Junius Hotma Tua Simbolon kepersidangan, dansetelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksisaksi, ternyatasama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga TerdakwalahHalaman 12 dari 23 Putusan

Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada subjekhukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiaporang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telahmenghadapkan terdakwa Junius Hotma Tua Simbolon kepersidangan, dansetelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksisaksi, ternyatasama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalahorang yang dimaksudkan dalam

bahwa yang dimaksud dengan piutang adalahHak untuk menerima pembayaran;Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan benda adalah segalasesuatu yang dapat dimiliki dan dialinkan, baik yang berwujud maupunyang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yangbergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani Haktanggungan atau hipotek;Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.B/2019/PN BdgBahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusiaadalah perseorangan atau Korporasi

pemilik benda yang menjadi ObjekJaminan Fidusia;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penerima Fidusiaadalah orang perseorangan atau Korporasi yang mempunyai piutangyang pembayarannya dijamin dengan Fidusia;Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kreditor adalah pihakyang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan diundangundang Nomor 42 Tahun 1999 adalah membuat barang yangmenjadi objek jaminan fidusia menjadi

Buol di Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara kurang lebih sebesar Rp. 137.388.000, (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratusdelapan puluh delapan ribu rupiah

Buol di Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yangdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, kurang lebih sebesar Rp. 137.388.000

bahwa mengenai unsur ke1 Setiap Orang adalah menunjukkepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawabpidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, ataudengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benarmerupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatantersebut dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut DARWAN PRINST adalahorang perorangan atau korporasi

Orang perorangan berarti orang secara individu ataudalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapatberbentuk badan hukum atau tidak.

Nomor 831 K/Pid.Sus/2009melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang merupakanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai atau suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwaRUSYDAN, BA, selaku Ketua LSM Yayasan Bina Sejahtera

Nomor 831 K/Pid.Sus/2009Lapangan) bertempat di LSM YBSL, Monjok Karya RT.001/RW.001, KelurahanPejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMataram, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Unsur Pemberi Fidusia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia padaunsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia;Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum pidana orang adalahmenunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dankewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawabatas perbuatanperbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Pemberi Fidusiaadalah Terdakwa Ahmadi

tertulis terlebin dahulu dari Penerima Fidusia;Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 menerangkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyekHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2018/PN MetJaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali denganpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia adalahorang perseorangan atau korporasi

Jika antara beberapa perbuatan meskipunmasingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut, maka hanya diterapkan yang memuatancaman pidana pokok yang terberat;Menimbang, bahwa tentang unsur pertama setiap orang ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkanSetiap orang adalah perseorangan atau korporasi,Menimbang, bahwa dengan demikian

terlebih dahulu harus ditentukandalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakahselaku perseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orangbernama Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan danpra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yangberdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapatdisimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalahbenar Terdakwa,

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap adalahsebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa olehPenuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benarbenarsebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan PenuntutUmum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona),maka identitas dirt Terdakwa

Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang menurut Pasal 1 angka14 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.No.31 tahun 2004 tentangPerikanan menyatakan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, dan Korporasi sebagaiamana undang undangtersebut diatas adalah adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN SrgMenimbang, bahwa dalam

Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang menurut Pasal 1 angka14 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU.No.31 tahun 2004 tentangHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor20/Pid.Sus/2019/PN SrgPerikanan menyatakan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi, dan Korporasi sebagaiamana undang undangtersebut diatas adalah adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;Menimbang, bahwa dalam

Unsur orang perseorangan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalahmerujuk pada ketentuan pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni setiaporang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukanperbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesiadan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;Menimbang, bahwa setiap orang dalam ilmu hukum orang perseoranganatau termasuk korporasi.

(empat belas) proposal yang diajukan sebagai dasar mutlakuntuk meminta bantuan dana CSR atau PKBL, Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Bangka Barat Nomor556/71/1.07.02/2015 tertanggal 01 April 2015 tentang Pembentukan AsosiasiHomestay Kabupaten Bangka barat masa bhakti 20152018, Penjelasan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi

Walaupun,tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lainaspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan.Kendati BUMN tunduk pada kaidah korporasi yang dalam beberapa halberbeda dengan birokrasi, sebagaimana telah disampaikan dalambeberapa jawaban di atas, bahwa pengelolaan kekayaan Negara yangdipisahkan (BUMN) pada hakekatnya mengikuti prinsip/asas umumHal. 29 Putusan No. 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgppengelolaan keuangan Negara.Terkait dengan itu, berbagaipenyimpangan terhadap azas

Walaupun, tentunya harus pulamempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan jugaaspek teknis pengelolaan.Kendati BUMN tunduk pada kaidah korporasi yang dalam beberapa halberbeda dengan birokrasi, sebagaimana telah disampaikan dalambeberapa jawaban di atas, bahwa pengelolaan kekayaan Negara yangdipisahkan (BUMN) pada hakekatnya mengikuti prinsip/asas umumpengelolaan keuangan Negara.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Unsur ke1.

, dan keuntungan itu tidak identik atau tidakharus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadiberubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitasdan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak.

2000 sampai dengan bulanAgustus 2002 atau setidaktidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2000Sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah(BPD) cabang Kolaka di Kolaka dan di Kantor BPD Sultra cabang PembantuLadongi di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Abdul Kadir Tata (Kepala BPD Sultra Cabang Ladongi)sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dengan demikian maka masingmasing Terdakwa melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakniTerdakwa 1. Drs. H Idrus Efendi selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka danTerdakwa 2. Muh.

Ladongi, KabupatenKolaka, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatansebagai berikut:Bahwa saksi H.

Abdul Kadir Tata (Kepala BPD Sultra Cabang Ladongi)sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dengan demikian maka masingmasing Terdakwa melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakniTerdakwa 1. Drs. H Idrus Efendi selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka danTerdakwa 2. Muh. Yasin Daudo M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD SultraHal. 25 dari 46 hal. Put.

. 1 Jatiluhur, atau setidaktidaknya di pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta,di mana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitusecara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi

No. 1126 K/PID.SUS/2009hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, di mana Pengadilan NegeriPurwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangmelakukan, yang menyurunh melakukan, atau turut serta melakukan,beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau

Suyud, Msi. tidak terbukti secara sah melakukantindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secarabersamasama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat(1) huruf b ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Suyud, Msi. terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara, yang dilakukan secara bersamasama" sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

Tolitoli, yang terletak di jalan Usman Binol2No. 36 kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidak tidaknyapada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palu berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, secara berturut turut telah melakukanserangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut,secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain, atau suatu korporasi

Cabang Tolitoli), pada waktu dan tempatsebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primer di atas, telah melakukanbeberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehinggadianggap sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam halini Bank BNI (Persero) Tbk.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum NOMORREG.PERK. : PDS01/TLI/11/2013 tanggal 27 November 2013 Terdakwa telahdituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YULIUS DAMA BINYOSEPH terbukti bersalah, telah melakukanserangkaian perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisuatu perbuatan yang berlanjut, secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

sembilan puluh satu juta dua ratussebelas ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), yang berdasarkan pembuktian dipersidangan adalah jelas merupakan tindakan atau perbuatan yang masuk dalamwilayah Hukum Publik in casu Hukum Pidana khususnya undangundang tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 karena semua unsurunsur delik terpenuhi,yaitu unsur setiap orang, unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi