bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9S Cptrlig oly gai Ca Abe g pli g dimne Sh Bl yal gle IS Uo geal) byArtinya : Dan didalam pengakuan telah teradinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Uns lg il (ple ula al aly al alate daa y jl age Gob da gj ADE LES CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.Hal. 10 dari 17 Salinan Penetapan No.41/Pdt.P/2013/PA.PybKemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhalyang berkenaan dengan. ...huruf fe Perkawnan

yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnanmenurut Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, walinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)Kompilasi Hukum Islam

di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formilsehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumIslam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974tentang Perkawnan.Hal. 11 dari 17 Salinan Penetapan No.41/Pdt.P/2013/PA.PybMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka

untukmendapatkan buku nikah yang selanjutnya untuk persyaratan menunaikanibadah Haji;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Ildan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah terobukti bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi HukumHal. 10 dari 13 HalamanIslam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab lanatut Thalibin juz NM halaman 254 berbunyi :Sg carlarg oly gad Cy Alay pli Adana S 4 BI pal cole CUS: co alll AsArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

yang sesuai dengan pemohonannya itu, maka tetaplahpernikahannya itu "Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagaibahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai befakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi "mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 571/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam halkeadaan Suami lstri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumahtangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996tanggal 18 Juni 1996 menyatakan Bahvea dalam perceraian tidak perlu dilihatdari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telahmeningggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri,apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua belah pihak sudah pecah maka perkawnan itu sendiri sudah pecah,maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawnan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agarperkawnan itu tetap pecah;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah

Bahwa atas seluruh skap dan tndakan Tergugat tersebut, Penggugat tdakrdho dan mohon agar katan perkawnan Penggugat dan Tergugatdnyatakan putus serta Penggugat berseda membayar 'wadl guna dapatdkabulkannya. PErMGHOnian M1 janssssmmsennnnnsscennmnnnnnassmmeennnnsscmmmmmnnnnnts9.

Menetapkan putusnya perkawnan antara Penggugat (Penggugat) danTergugat (Tergugat) denganPerceraanj22 22 nnn nanan nnn nnn nn nena3. Membebankan baya perkara menurut hukum;4.

lanjutan Penggugat mengajukanpermohonan pencabutan gugatannya secara Isan;Menmbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sedangkanTergugat tdak keberatan jka Penggugat mencabut gugatannya karena antaraPenggugat dengan Tergugat sudah rukun kembal;Menmbang, bahwa berdasarkan pertmbanganpertmbangan tersebutd atas, Majels Hakm berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut dapatdkabulkan, sehngga pemerksaan perkara n harus dnyatakan selesa karenadcabut;Menmbang, bahwa karena perkara n merupakan bdang perkawnan

tidak harmonis, disebabkanfaktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sudah tidak adalagi saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara satu danlainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab alThalaq min alSyariat alIslamiyah wal Qanun, halaman 40 yang telah diambil alin menjadi pendapatMajelis Hakim, bahwaait a gta AalB) aie Ase gall plata) (a9 69 DIY Cult wie Gadlal (ol) dala AnusSesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawnan

terwujud, bahkansebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, makaperselisinan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akanmengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi keduabelah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwaDalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atausalah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihatadalah perkawnan

itu sendiri, apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan atau tidak, juga berdasarkan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05Putusan, Nomor 1723Pdt.G/2016/PA.Tbn, Hal. 8 dari 11 hal.Oktober 1991, bahwa jika Majelis Hakim telah yakin perkawnan ini telahpecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isipasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

No.59/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.20.09.17Dalam hal perkawnan tidak dapa tdibuktikan dengan Akata Nikah,dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;d. Pasal7 ayat (3) menyebutkan:Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agamaadalah yang berkenaan dengan adanya perkawnan yang terjadisebelum berlakunya Undangundang No.1 Tahun 1974 danPerkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyaihalangan perkawnan menurut UndangUndang No.1 Thun 1974%e.

Pasal7 ayat (4), menentukan bahwa:Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atauisteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingandengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)Hal. 8 dari 11 hal. Pen.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamukawn. Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioaly Legis Aye jl) Gle Ley!

No. 0068/Pdt.P/2018/PA.MEMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Isteri dengan calon suami yang bernama CalonSuami;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat

ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioslly Logie Aye jl) cle Ley!

Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernamaCalon Suami dengan calon istri yang bernama CalonIsteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganHal. 9 dari 11 hal

saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 07 Juli 1997 dengan wali Ayah kandung Pemohon Il, mas kawinberupa uang sebesar Rp. 20.000, (Dua puluh ribu rupiah) dan seperangkatalat sholat dibayar tunai dan pernikahannya disaksikan oleh SAKSI danSAKSI II ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut :Artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyavali dan dua orang saksi yang adil,Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar'i pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;Sg Cpsrlsig oly gai Ca Akay pli g imu JSS Bi yal gle 7 SE ic all 6dArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :Wel gitl ple Jule Al ads al alate dang jt aged Cob dag j ADE LS CsArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan,oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itu sendin, Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwaperkawnan Sirn tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakanbahwa,dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat darn siapa penyebabpercekcokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perluHal 5 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mksdilihat adalah perkawnan itu sendiri, apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan atau tidak, kalau perkawnan itu tidak dapat lagi dipertahankan,maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas bersesuaian dengandoktrin

fithThalaaqJuz 1 halaman 83 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis HakimTingkat Banding, yang berbunyi :a dy Cpe gst LAI Glass cum 5 Slbll oles SLAY Lol us,OF Cay ab 4 Bape Zlaldleysl eepaityoy ceo Vy Elat LS aieZa) ULE lb Ling ugll crabby oper gill dol fo Ke yf obae LeyAlas Artinya: Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah dianggapgoncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat laginasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh(hampa), bahwasanya meneruskan perkawnan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 bahwa pada tanggal 22November 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjukberkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeteraikepada Pegavuai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan PegavaiPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegavai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan,maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpabermeterai dikirimkan pula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnandilangsungkan dan oleh Pegauai Pencatat tersebut dicatat pada bagianpinggir dari daftar catatan perkawnan, dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegawaiPencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama

Kabupaten Majalengka, karena belumdicatatkan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangan pokok permohonan parapemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalstanding para pemohon dalam mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam telah menentukan yang berhak mengajukan permohonan itsbatnikah talah suami atau Isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawnan

(e) perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 Tahun 1974;penetapan nomor 0028/pdt.p/2015/pa. mji.Menimbang, bahwa walaupun perkawinan atau pernikahan antarapemohon dan pemohon Il ini terjadi setelah berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974, namun para pemohon di depan persidangan telahmenyadari akan kekeliruannya, sedangkan menurut faktafaka hukum dipersidangan antara pemohon dan pemohon Il tidak terhalang untukmelaksanakan

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevaejiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamukawn. Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

No. 0134/Pdt.P/2018/PA.MEPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan

pertengkaran antara Penggugatdengan Termohon dan menjadikan pisah rumah, akan tetapi fakta yang perludiungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatitu sendiri sebagaimana kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi,Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996yang mengandung kaidah hukum : Bahwa dalam hal perceraian, tidak perludilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

Sebab jika hati kKedua belah pihaktelah pecah, maka perkawnan tersebut sudah pecah dan tidak mungkindapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkanperkawnannya tetap utuh.

Bila perkawnan dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah, akan berbuat apa saja agarperkawnannya pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atasdihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad untukbercerai dan sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2012, maka telahmemberikan persangkaan kepada Majelis apa yang didalilkan Penggugattelah terbukti dan rumah tangga yang demikian sudah retak (Marriage BreakDown) sehingga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa

XXXX, Kota Surabaya, maka Pengadilan Agama Surabayaberwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam persidangan telahmengajukan saksi saksi bernama XXXX dan XXXX, menerangkan dibawahsumpahnya bahwa XXXX bintu XXXX, umur 2 tahun adalah benar benaranak dari hasil perkawinan XXXX dengan XXXX, sebelum perkawinanPemohon dan Pemohon Il dicatatkan di KUA setempat ;Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya dan kepercayaannya itu , dandemikian pula pasal 4 KHI berbunyi Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan ;Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atautidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN akibathukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum ex pasal

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya diizinkan jikaHal. 8 dari 12 hal. Pen.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu) dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegawaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioally Legis Aye jl) Gle Ley!

No. 0112/Pdt.P/2018/PA.MEPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan

Pasal 39 dan Pasal 40Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

permohonan Pemohon telah beralasanhukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anakPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon(selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapan dariPengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknya padaKantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganHal. 9 dari 11 hal.