Desember 2018;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonanpencabutan perkara yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui HakimMediator sebagaimana tersebut di atas dan menurut hukum acara pencabutansuatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulaiatau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yangberperkara telah diadakan suatu perdamaian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karenapemeriksaan perkara masih dalam taraf

Bawa Terdakwa pernah menghisap shabushabu sebanyak (satu)kali yaitu bulan Juli 2014 dan juga pernah menghisap ganja sebanyak (satu) kali pada bulan Agustus 2014 yang tujuannya hanyalah cobacoba.sehingga dari alasanalasan yang dikemukakan tersebut, Yudexfactieberkesimpulan Terdakwa belum layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatandari dinas militer, karena mengkonsumsi Narkotika masih dalam taraf cobacoba.5.

Narkotikasejak tahun 2004 jauh sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI dan hal initelah diketahui oleh Yudexfactie di persidangan dan juga dikemukakan dalampertimbangannya, sebagaimana pada point b yang Oditur Militer garis bawahidi atas (baca Put hal. 17 point No. 4) yang menjelaskan Terdakwa melakukanperbuatan oleh karena pengaruh lingkungannya bersama temansepermainannya sebelum menjadi anggota TNI, sehingga sangatmengherankan apabila Yudexfactie memberikan pertimbangan Terdakwasebagai pengguna yang taraf

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Yudex factie tersebut adalahpertimbangan yang tidak tepat dan terkesan ingin mengaburkan faktapersidangan sehingga membentuk opini bahwa Terdakwa masih layakdipertahankan menjadi anggota Prajurit TNI karena baru satu kalimengkonsumsi Narkotika atau masih dalam taraf cobacoba, padahalsesungguhnya Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika yaitupada bulan Juli 2014 bersama SaksiII Sdr. M.

Pernyataan secara tertulis dari Penggugat tanggal 25 Maret 2013, tentangpencabutan gugatan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam pernyataannya secara tertulis karenaPenggugat tertanggal 25 Maret 2013 pada pokoknya berkeinginan mencabutgugatannya dalam perkara perdata No: 14/PDT.G/2013/PN.STB tersebut yangmasih dalam taraf pemanggilan para pihak dan tidak akan dilanjutkan ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesiaternyata perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR akan

disyariatkannya pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang, sebagaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, makatujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinanPenggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf

denganTergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tanggayang baik, akan tetapi Sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat danTergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus;Ds Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdisebabkan: Faktor ekonomi, yang dimana sejak bulan Desember 2012hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat; Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan, danTergugat tidak ada usaha untuk meningkatkan taraf

secara formalPengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwayang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat denganTergugat adalah karena faktor ekonomi, yang dimana sejak bulan Desember 2012hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan, dan Tergugat tidak ada usahauntuk meningkatkan taraf

Keputusasaan inisebagai indikator meningkatnya kualitas pertengkaran yang sudahsampai pada taraf tidak ada harapan dapat rukun kembali.

rumah tangganya10kembali, dengan tempat tinggal berdekatan karena masih satudusun sebagaimana kasus ini, tentunya untuk rukun atau hidupbersama lagi dengan mudah dapat dilakukan.Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan danpertengkaran tersebut hingga mengakibatkan Penggugat danTergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana membuktikanbahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat telah berlangsung terus menerus.Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudahdalam taraf

Bahwa pada tahun 2017, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baikPemohon memutuskan dengan izin Termohon untuk bekerja di luar negeritepatnya Arab Saudi, namun uang kiriman Pemohon selama di saudi habistidak tentu digunakan untuk apa oleh Termohon, dan ketika Pemohonpulang awal tahun 2019 menanyakan kepada Termohon hanya diam saja.5.

Bahwa pada tahun 2017, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baikHalaman 7 dari 12 putusan Nomor 1713/Pdt.G/2018/PA.KrwPemohon memutuskan dengan izin Termohon untuk bekerja di luar negeritepatnya Arab Saudi, namun uang kiriman Pemohon selama di saudi habistidak tentu digunakan untuk apa oleh Termohon, dan ketika Pemohon pulangawal tahun 2019 menanyakan kepada Termohon hanya diam saja.

Kikrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dantelah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi

Kebun TebuMas dengan alamat di Jalan Raya Babat Jombang DesaLamongrejo Kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan;Bahwa saksi bekerja di PT Kebun Tebu Mas sebagai KepalaPabrik sejak 1 Nopember 2013;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasipembangunan pabrik;Bahwa para terdakwa tidak bekerja di PT Kebun Tebu Masakan tetapi bekerja di PT Thaha Engineering dan PT TrisulaAbadi;Bahwa hubungan PT Kebun Tebu Mas dengan PT ThahaEngineering dan PT Trisula Abadi adalah saat ini pabrik kamimasih dalam taraf

Jombang DesaLamongrejo Kecamatan Ngimbang kabupaten Lamongan;Bahwa saksi bekerja di PT Kebun Tebu Mas sebagai KepalaHRD and GA management sejak bulan Oktober 2012;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bertanggungjawab secara umum terkait operasional perusahaan;Bahwa para terdakwa tidak bekerja di PT Kebun Tebu Masakan tetapi bekerja di PT Thaha Engineering dan PT TrisulaAbadi;Bahwa hubungan PT Kebun Tebu Mas dengan PT ThahaEngineering dan PT Trisula Abadi adalah saat ini pabrik kamimasih dalam taraf

Thaha Engineering sebagai KepalaEngineering dan saksi ditugaskan untuk membangun pabrik PTKebun Tebu Mas;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membangunPT Kebun Tebu Mas di jalan Raya Babat Jombang KM 2,5Desa lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;Bahwa para terdakwa tidak bekerja di PT Kebun Tebu Masakan tetapi bekerja di PT Thaha Engineering dan PT TrisulaAbadi;Bahwa Hubungan PT Kebun Tebu Mas dengan PT ThahaEngineering dan PT Trisula Abadi adalah saat ini pabrik kamimasih dalam taraf

Mulai bulan 12 tahun 2003, perasaan saya kami hidup berumah tanggalayaknya rumah tangga yang lain, yang kadangkadang ada senang ada susah, cekcok,selisih pendapat, dan mungkin masalah ekonomi, kadang juga masalah kecil dalamrumah tangga, menurut saya adalah suatu hal yang wajar/ biasa dalam rumah tangga.Apalagi saya termasuk sambil belajar hidup mendiri , setelah pisah dari rumah orang tua/Mertua, maklum saja memang taraf hidup kami dib ilang taraf ekonomi yang paspasandengan penghasilan buruh Pabrik

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdisebabkan: Faktor ekonomi, yang dimana sejak bulan Desember 2012hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat; Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan, danTergugat tidak ada usaha untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga; Jika diminta untuk mencari pekerjaan, Tergugat selalumemaki kepada Penggugat;6.

secara formalPengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikangugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwayang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat denganTergugat adalah karena faktor ekonomi, yang dimana sejak bulan Desember 2012hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,Tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan, dan Tergugat tidak ada usahauntuk meningkatkan taraf

ol jiev jist uls"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkanbuktibuktin po srr r rrrMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraianterhadap Tergugat dengan alasan sejak mereka memiliki anak, antaraPenggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan ekonomi tidak tercukupi, akhirnyasejak bulan April 2010 s/d Juli 2012 Penggugat bekerja di Malaysia,namun tidak berhasil meningkatkan taraf

arti bahwaTergugat tidak membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat, dengandemikian dalildalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut jikadihubungkan satu sama lain, maka telah diperoleh faktafakta dipersidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomikurang, meskipun Penggugat ikut membantu mencari nafkah ke Malaysiaselama 2 tahun namun tidak dapat meningkatkan taraf

tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

yang layak dankemampuan seorang suami;Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (6) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutunkan seorang bekas isteriselama 90 hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layakbagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf

ekonomimasingmasing, untuk taraf ekonomi kelas menengah menurut Majelis Hakimsekurangkurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 30.000, (tiga puluhribu rupiah) setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 hari adalahsebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian30.000, x 90 = 2.700.000,.

Dengan demikian tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) sebagaimanatersebut di atas dianggap terlalu besar dan melampaui standar kelayakanuntuk taraf ekonomi kelas menengah, bahkan telah masuk kategori standarkelayakan untuk taraf ekonomi kelas atas;Menimbang, bahwa oleh karena status perekonomian TergugatRekonvensi termasuk dalam kategori ekonomi kelas menengahsebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakimberpendapat Tergugat Rekonvensi hanya

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi adalah sebagai berikut:a. Program detoksifikasi dan Stabilisasi lamanya 1 bulanb. Program Primer lamanya 6 bulanc.

:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan Terdakwa di Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial harus ada Surat Keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintahyang ditunjuk oleh Hakim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap diriTerdakwa berupa asseement untuk mengetahui kriteria tingkat kecanduanTerdakwa;Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernahmenunjuk Dokter Pemerintah dan ahli untuk memeriksa Terdakwa gunamengetahui taraf

PWL 612LD /03/KPS/KX/BNN/2015, dan baru kembalidalam kehidupan bermasyarakat pada bulan Januari 2016, sehingga Terdakwamasih dalam taraf penyembuhan, meskipun pada kenyataan setelah terdakwaselesai menjalankan rehabilitasi dan menjadi konselor adiksi Terdakwa tetapmenggunakan Narkotika jenis sabusabu untuk diri sendiri dari bulan Januarisampai tertangkap telah 3 kali menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Hal. 18 dari 21 hal.

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi Hakim harus dengan sungguhsungguh mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa , sehinggawajib diperlukan adanya keterangan ahli sebagai standar dalam proses therapydan Rehabilitasi;Menimbang bahwa berdasar hal hal tersebut diatas Majelis Hakimmempertimbangkan apakah Terdakwa wajib dilakukan Rehabilitasi Medis atauRehabilitasi Sosial sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam Surat Edaran MA RI No.4 tahun 2010 sebelumHakim menjatuhkan Putusan/Penetapan

mengatasi permasalahanyang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkaradi pedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkaraoleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelumpihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawabanmaka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihaklawan;halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.SdaMenimbang, bahwa perkara ini masih dalam taraf

Bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan atau dapat dikatakan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena ituagar masingmasing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dannorma agama, maka perceraian merupakan alternativ terakhir atau jalanterakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat;9.

Putusan No. 1296/Pdt.G/2019/PA.SdaMenimbang, bahwa faktafakta tersebut di atas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagikedua belah pihak adalah perceraian ;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan halal

Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan ) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan ataudapat dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikanatau dirukunkan kembali, oleh karenanya agar masingmasing pihak baikPenggugat maupun Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma hukum dannorma agama, maka perceraian merupakan penyelesaian

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf

DO mendapat tambahan kreditlagi yang digunakan hanya untuk menutupi hutang bunga Bank saja;22.Bahwa Bank telah menyalahi Pasal 1 Nomor 2 UU No. 10 tahun 1998tentang Perbankan dimana penyaluran kredit adalah dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan apa yang dilakukanbank dengan memberikan tambahan kredit yang hanya digunakan untukmembayar bunga kredit adalah justru menyengsarakan rakyat yaitu PT.DO dan bertindak bagaikan lintah darat karena tambahan kreditdigunakan untuk membayar

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan judex facti PengadilanTinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatankarena judex facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak memberikanpertimbangan hukum terhadap kesalahan Termohon Kasasi yang telah salahdalam menyalurkan kredit;Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 point 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentangPerbankan dikatakan bahwa menyalurkannya kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf