Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor213/B/2017/PT. TUN.MEDAN tanggal 8 November 2017;3. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usahan Negara berupa Sertipikat HakMilik Nomor 1773, Kelurahan Karang Jaya, tertanggal 26 September2016, SU Nomor 199/Karang Jaya/2016 tertanggal 10 Februari 2016,seluas 995 m? atas nama Faizal Abd Wahab yang terletak di ProvinsiSumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Gandus, KelurahanKarang Jaya;4.

quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal19 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi pada pokoknya:1.Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor213

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor213/10278/2020 tanggal 05 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian(Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selakuPemimpin PT.

kantong plastic berwarna hijauyang berisikan 1 (Satu) dompet warna hitam putih yang didalamnya terdapat 2(dua) unit timbangan digital, 1 (Satu) buah buku notes, 1 (Satu) buah kantongplastic warna hijau yang didalamnya terdapat beberapa plastic bening berklipmerah dan 1 (Satu) buah kantong berwarna hitam berisikan bungkusan kertasputin berisikan diduga daun ganja kering kemudian dilakukan pengembangandan dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor213

Penetapan Ketua Pengadilan TinggI Medan Nomor213/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal O09 Februari 2021 tentang SusunanMajelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMedan Nomor 213/Pid/2021/PT MDN tanggal 09 Februari 2021 ;Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor213/Pid/2021/PT.MDN tanggal 10 Februari 2021;.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnyadisebut PMK 213/2020), apabila dikemudian hari timbul gugatanperdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnyaberada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT BankRakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Binjai in casu Tergugat.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 dan PMKtentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah merupakan produk peraturanturunan dari Vendu Reglement dimaksud, sehingga telah jelas bahwaHalaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 567/Pdt/2021/PT MDN 15.Menteri Keuangan memiliki Kewenangan untuk menerbitkan PMK Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Bahwa lelang tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuanlelang

Tergugat Il melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan PMK Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 16.17.18.19.20.DakeBahwa Tergugat Il dengan tegas menolak dalil Penggugat pada petitumangka 4 yang pada pokoknya menyatakan lelang yang dilakuan olehTergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum yang atau batal demi hukum.Bahwa dapat Tergugat II sampiakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 PMK213/2020 diatur mengenai lelang yang dapat dilaksanakan salah satunyaadalah lelang eksekusi Pasal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Bahwa Tergugat II telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggunganterhadap kedua objek perkara a quo sebagaimana tercantum dalam RisalahLelang Nomor 756/04/2021 tanggal 18 Juni 2021 dan pada pelaksanaanlelang eksekusi Hak Tanggungan dimaksud tidak ada yang mengajukanpenawaran (TAP).Bahwa dikarenakan dalam lelang tidak ada penawaran, maka belum adaperalihan kepemilikan.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 dan PMKtentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah merupakan produk peraturanturunan dari Vendu Reglement dimaksud, sehingga telah jelas bahwaMenteri Keuangan memiliki Kewenangan untuk menerbitkan PMK Nomor213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.20.

dan tanggal lahir P Brandan, 14 Januari 1989, agamaIslam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, tempat kediaman di Kota Batam sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Januari 2019telah mengajukan Gugatan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor213

Putusan Nomor 405/B/PK/Pjk/2019Nomor 17 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor213/PMK.011/2011 juncto Nomor 134/PMK.010/2011.b.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagaisuami istri pada tanggal 03 Maret 2002 M, sebagaimana tercatat di KUAKecamatan Margaasih Kota Bandung, berdasarkan Akta Nikah Nomor213/72/III/2002;2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandung selama 2 (dua) tahun,kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan dibandungselama 4 (empat) tahun, kKemudian Penggugat dan Tergugat ke rumahkontrakan milik H.

Tng.yang berlaku, sehingga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untukmenyelesaikan dan mengakhiri persoalan ini melalui Akta Perdamaian ini.Pasal 3PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam akta perdamaian inidimana PIHAK KEDUA selaku ahli dan persetujuan semua ahli waris waris YoTiang Kim mencabut segala macam keberatan dan klaim hukum yang sudahdilakukan/diajukan atas tanah hak milik PIHAK PERTAMA yang mendapatkanganti rugi tanah dan yang ada diatasnya sesuai Penetapan Konsinyasi Nomor213/Pdt

Perkawinan tersebut telahdisahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mataram Nomor213/Pdt.G/2018/PA.MTR: tanggal 17 Mei 2018;2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;3. Bahwa setelan menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkediaman Tergugat yaitu di Kota Mataram;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugatsebagaimana dalam Pengadilan Agama Mataram Nomor213/Pdt.G/2018/PA.MTR: tanggal 17 Mei 2018 tersebut putus karenaperceraian;4.

.05, No 44, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok 16512selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksiSsaksidi persidangan;Setelah memperhatikan buktibukti surat dalam perkara ini;Setelah membaca Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal28 November 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depokpada tanggal 28 November 2017 di bawah register nomor213

XxXxXxxxxxx,sebagai Pemohon;MelawanTermohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxx, sebagalTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Setelah memeriksa buktibukti dalam persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Cerai Talak padatanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor213

., masingmasing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 4 Juni 2013 Nomor213/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan olehHakim Ketua Majlis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh pihak Pembanding

Kecamatan Bissappu, KabupatenBantaeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelasdan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03September 2018 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor213

2397/B/PK/Pjk/2019Memori Peninjauan Kembali Termohon Peninjauan Kembali, adapunmengenai formal penerbitan SPKTNP dilakukan sesuai dengankewenangannya, prosedural dan terukur dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 15 sampai dengan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007, Nomor213

Pengadilan Agamatersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti pemohon;DUDUK PERKARABahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 28 Juli 2016yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor213/Pdt.P/2016/PA Mks, pada tanggal 28 Juli 2016 mengemukakan halhalsebagai berikut:1.

keterangan pemohon dan memperhatikan surat Suratbukti serta keterangan saksisaksi dalam perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjendibawah Register No. 734/Pdt.P/2020/PN Kpn. pada tanggal 23 November 2020telah mengajukan permohonan sebagai berikut :Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki yang bernama Nur Alipada tanggal O8 Maret 2001 berdasarkan kutipan akta nikah nomor213

Pengadilan Agama Gianyar Nomor 001 7/Pdt.G/2017/PA.GiaBahwa untuk menguatkan dalildalil dalam permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti tertulis berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201123112800204 tanggal 25November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda (P1), diberi paraf dan tanggal;Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor213

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negari Kolakatersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2017telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolakasebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor213/Akta.Pid.B/2017/PN.

Ikan Gurami, No. 75RT.002 RW.002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, KabupatenBanyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Banyuwangi pada tanggal 18 September 2018 dalam Register Nomor213/Pdt.G/2018/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut