Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-11-2006 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1200 / Pid.B / 2006 / PN. Jkt.Ut.
Tanggal 22 Nopember 2006 — JASWANI NARESH MOHANDAS
166 — 94
  • Menurut A.Soetomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan danSuplemen, Pradnya Paramitha, 1989, hal.4, menjelaskan ditinjau dari pendapatdoktrina, pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuhketelitian dan ketidak sembarangan serta hatihati disertai suatu ketajaman danketeguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkapberarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbt
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
176 — 104
  • bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA berhasil menemukankorban;Bahwa, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA menemukan korbanawalnya pada saat sampai di pantai Wewalungun, Saksi bersama denganHENRIDKUS KEJAWA langsung mengambil sampan milik TerdakwaKLEMENS KEWAMAN yang sedang bersandar di pantai, lalu Saksimendayung sampan tersebut ke arah pantai Kidigodokewa sambil menyorotidengan lampu senter di kepala Saksi daerah sekitar pantai, namunHENDRIKUS KEJAWA memarahi Saksi karena Saksi mengarahkan lampusenter sembarangan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
458 — 226
  • Pemberian kesempatan itumemang betul betul tidak boleh sembarangan harus ada justifikasi teknisdan analisa yang mendalam terkait dengan berapa waktu dia akanselesai apa saja apa saja tindakan yang akan dilakukan, dan tahapantahapannya seperti apa;Bahwa menurut Ahli terhadap kesanggupan dan kewajaran yangdiberikan kepada pelaksana pekerjaan tersebut harus tertuang dalamdokumen yang menjadi dasar dilakukannya addendum atau pemberiankesempatan harus terdokumentasi dengan baik;Bahwa mengenai hubungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
277 — 638
  • Bahwa Tergugat XI tidak bosanbosannya memberi penyuluhan kepadamasyarakat khususnya petani/pekebun sawit agar berhatihari didalammembersihkan lahan dan tidak diperbolehkan melakukan pembakaran baikuntuk membersihkan apa lagi membuka lahan dan tidak membuang puntungrokok sembarangan ;7.10.11.12.Bahwa di Kota Dumai juga telah dibentuk dan dilatih kelompokkelompokrelawan untuk mencegah dan menanggulangi jika terjadi kebakaran dan jugaselalu ada petugas jaga yang mengawasi keselamatan hutan yangmelakukan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 34
  • Sebab tidak sembarangan orang bisa memiliki tanah. ApalagiWarga Negara Asing. Ini bisa menyebabkan transaksi jual beli tanah atauPelepasan Hak batal demi hukum.Hal 114 dari 268 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2018/PN.Bpp.7. Bahwa, siapa IIDM Corporation. Dimana perusahaan ini terdaftar ?Apakah perusahaan ini perusahaan asing atau perusahaan Indonesia ?Kalau lihat namanya merupakan perusahaan asing.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
289 — 93
  • diskresi untuk menyelamatkan keuangan daerah sebabdalam keadaan genting, dan faktanya dana itu dikembalikan, maka pihakKetiga (orang yang memberikan bantuan hukum) berhak untukmendapatkan honor dan yang melakukan diskresi berkewajiban untukmembayar honor itu;Bahwa dalam meminta bantuan hukum tersebut berlaku syaratsyaratyang biasa berlaku, misalnya ada semacam perjanjian, sebab ada etikadbaik untuk menyelamatkan uang masyarakat;Bahwa fresh emerson itu melekat pada jabatan maka Kepala Daerah itutidak sembarangan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-08-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Nopember 2011 — PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI; LAWAN; FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI;
112 — 72
  • hari libur panjang adalah hari libur 3 hari berturut-turut atau lebih.2.5.Datang lambat, pulang cepat, meninggalkan tempat kerja tanpa izin dari atasan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan.2.6.Menolak untuk diperiksa oleh security pada pintu gerbang ke luar/ masuk lingkungan pabrik.2.7.Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin atau perintah atasan.2.8.Tidak mengindahkan Standard Kerja, Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja.2.9.Tidak mengindahkan kebersihan kerja misalnya meludah sembarangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
244 — 98
  • Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama untuk biayakebutuhankebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPAanggaran/APBD, dan disepakati dalam rapat tersebut agar sisa danatersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km seorang stafdari Bagian RenGram untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan agarpengelolaannya transparan dan murni untuk kebutuhan kantor serta tidakdipergunakan secara sembarangan untuk kepentingan pribadi;Bahwa benar setelah rapat selesai dan uang sebesar Rp
    Bahwa telah disepakati dalam rapat tersebut agar sisa danatersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km seorang staf dariBagian RenGram untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan agarpengelolaannya transparan dan murni untuk kebutuhan kantor serta tidakdipergunakan secara sembarangan untuk kepentingan pribadi;Bahwa setelah rapat selesai dan uang sebesar Rp 454.145.500,00 (empat ratuslima puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tersebutdiserahkan kepada Terdakwa
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
RAWI Anak MANUM
96 — 19
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari hari
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 392/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
REN LING
237 — 138
  • Pihak Pertama tidak boleh sembarangan merubahrencana kerja Pihak Kedua.Batu tambang dari hasil penambangan akan diatur oleh kedua belahpihak, Pihak Kedua wajib mematuhi undangundang yang berlaku diIndonesia, serta menghormati agama dan adat istiadat penduduksetempat;Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal mengatur danmenempatkan semua personel konstruksi dan staf ahli sesuaidengan posisi maisngmasing untuk keperluan produksi tambang,dan semua pekerja yang akan bekerja di area tambang wayibmengurus
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2021 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
Drs. H. MUHAMMAD FIKRI, M.Pdi Als. Drs. H.FIKRI, M.Pdi Als. H. MUHAMMAD FIKRI
194 — 127
  • /m2;Bahwa selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ;Bahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997 karena tidakada hasil kubus beton makauntuk melakukan pengkuran digunakan hammertest yaitu alat untuk mengukur ;Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal ini LaboratoriumKabupaten Sumbawa ;Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan pada setiappekerjaan beton ;Halaman 160 dari 288 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
84 — 9
  • Sehingga penyedia tidakdapat sembarangan mengganti ahli, personil, dan alat yang telah ditawarkandi dalam penawaran dan menjadi bagian dari kontrak.Bahwa Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 93 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, bahwakondisi jika Kontraktor pelaksana fisik pekerjaan tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sampai batas akhir waktu yang telah ditentukkan di dalamkontrak, namun PPK meyakini jika diberikan kesempatan melanjutkanpekerjaan akan selesai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - H. SUDARTO, SE bin SUDARMO
268 — 72
  • Bahwa, Terdakwa menyatakan bedanya alat kesehatan dengan alatpelengkap adalah kalau alat kesehatan adalah alat yang langsungbersentuhan dengan tubuh, sedangkan alat penunjang tidak bersentuhantujuan hanya melengkapi dan mendukung;Bahwa, Terdakwa menyatakan tidak tahu kalau apa saja persyaratan yangharus dilampirkan dalam pengadaan lelang;Bahwa, Terdakwa menyatakan proses pengadaan dengan cara LPSE, barangmilik PT Hakayo Kridanusa harganya jauh dibawah harga pasar, PPK jugamenyusun HPS tidak bisa sembarangan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
51 — 16
  • dokumen administrasi pembayaran uangmuka, Tahap dan fTahap Il, selanjutnya yang bersangkutanmembenarkannya.Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima)hari dan menurut saksi pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam jangkawaktu tersebut apabila tidak ada halangan ;Bahwa ternyata dilapangan ada halangan berupa adanya perluasan tembokkeliling dan adanya pohon kamboja yang tumbang di Pura Sukaluwih yangmengenai bangunan pura dan pemindahan pohon kamboja tidak bisadilakukan sembarangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
167 — 99
  • pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerimapembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapandan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45%Hak Partisipasi, maka gugatan PENGGUGAT ini amat sangat mengadaada, justtu TERGUGAT yang belum menyelesaikan kewajibanpembayaran hutang kepada TERGUGAT IX. hubungan Hukum yang adaHalaman 65 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKIitu hanya antara;TERGUGAT IX dengan TERGUGAT , sehingga tidak serta mertaPENGGUGAT secara sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 393/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
269 — 140
  • Pihak Pertama tidak boleh sembarangan merubahrencana kerja Pihak Kedua.Batu tambang dari hasil penambangan akan diatur oleh kedua belahpihak, Pihak Kedua wajib mematuhi undangundang yang berlaku diIndonesia, serta menghormati agama dan adat istiadat penduduksetempat;Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal mengatur danmenempatkan semua personel konstruksi dan staf ahli sesuaidengan posisi maisngmasing untuk keperluan produksi tambang,dan semua pekerja yang akan bekerja di area tambang wayibmengurus
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 25-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 36/Pid.B/2021/PN Gin
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.I Wayan Adi Pranata, S.H.
2.I Putu Gede Sumariartha Suara, SH.,MH.
Terdakwa:
PANJI HENDRAWAN
78 — 37
  • datangkepada saksi dengan menyetorkan secara langsung / tunaidan ada pula dengan cara mentransfer ke rekening pribadisaksi yaitu Rekening Bank BCA dengan nomor rekening7730476994 dari rekening terdakwa.Uang yang saksi terimadari hasil penjualan kea gen agen yang di setorkan olehpihak terdakwa tersebut saksi terima lengkap pada hari itujuga yaitu pada siang harinya sesuai dengan pemberitahuansebelumnya dari pihak Admin atas nama (SHELYNOVIANANDA PUTRI) yang sebelumnya saksi catat dalambuku catatan sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
306 — 231
  • Bahwa ahli sudan perah membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor15/PUUXII/2014 tentang pembatalan penjelasan Pasal 70 UndangUndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketadan di dalam Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat kalimat patut diduga, menurutahli ada dimensi yang menyatakan memperkuat dugaan bahwa itu terjadi,sehingga ketika orang mengatakan menipu, maka dugaan itu harus ada dasarnyabukan sembarangan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
66 — 24
  • Sanjico Abadi, sehingga untuk negoisasinya bukan dilakukandengan Asep terdakwa I;Bahwa pihak RSUD dr.Murjani Sampit tidak pernah konfermasi harga denganperusahaan saksi, dan tidak pernah memberikan penawaran kepada RSUD dr.Murjani Sampit tersebut, melainkan kepada 4 perusahaan tadi serta untukmendapatkan harga penawaran dari perusahaan saksi harus jelas kegunaannya,artinya tidak sembarangan keluarnya;Bahwa fungsi surat dukungan adalah untuk kebenaran spek barang, keaslianbarang, masalah teknisinya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
504 — 681
  • Akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan layak untuksemua, dan mengakhiri buang air besar sembarangan, memberikanperhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuandan orang orang dalam situasi rentan3. Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkantimbulan sampah serta mengurangi pembuangan bahan kimiaberbahaya, dan mengurangi hingga separuh proporsi air limbahyang tidak ditangani serta meningkatkan guna ulang dan daur ulangaman secara global.4.