Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumya hukumk hukum hutama hukama hukumã hukumm husuma
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-11-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 223/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 17 Maret 2015 — PT. MERAUKE RAYON JAYA;MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
443 — 164
  • karena tidakmemperhatikan surat tanggapan yang diberikan Penggugatadalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan olehkarenanya harus ditolak ;Terhadap dalil Penggugat pada halaman 17 s/d 18 yang padaintinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata UsahaNegara objek gugatan a quo Melanggar AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum,asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asasprofesionalitas adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2011 — Upload : 08-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 03/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 24 Oktober 2011 — WENSESLAUS NAHAK, SM.Hk.
133 — 29
  • Setiap orangMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Dakwaan Keduaadalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berartiorang secara individu atau dalam bahasa Kitab UndangUndang Hukuma aPidana dirumuskan dengan kata barang siapa . Sedangkan korporasidapat berbentuk badan hukum atau tidak.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-08-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 438/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.
Tanggal 23 April 2015 — RR.L.NUNING LESTARI.M, Lawan 1. PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE, 2. PT.BANK CIMB NIAGA, Tbk,
229 — 187
  • FAKTAFAKTA HUKUMa. Tergugat selaku Perusahaan Asuransi, menjalin kerjasama penutupanproduk asuransi jiwa kredit dengan Tergugat II.4.
Pengadilan PA DONGGALA Perdata Agama
Register : 15-11-2017 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 366/Pdt.G/2017/PA.Dgl
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 47
  • Membebankan biaya perkara sesuai hukum.Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap dengan jawaban, duplik, gugatan Rekonvensi dan Replik dalamRekonvensi.Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segalayang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 12-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 264/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 12 September 2017 — SITI MESTANI melawan MELIANA SUGIARTO dkk
77 — 76
  • Semarang yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap Nomor: 45/Pid/B/2014/PN.Smg dan Nomor:490/Pid.B/2014/PN.Smg.DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATANBahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Ke Pengadilan NegeriSemarang atas dasar Perobuatan Melawan Hukum sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membave kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebutURAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-07-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2018 — PT. ASURANSI UMUM MEGA vs PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK
491 — 300
  • Pst.Penggugat dan Tergugat masingmasing telah mengajukan kesimpulannyatanggal 15 Agustus 2018,kemudian kedua belah pihak mohonputusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turutdipertimbangkan sehingga menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 28-08-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
1.SYAMSIAH
2.BUDI TRISNO UTOMO
3.KAMSINAH
4.WAHANA, ST.
5.SULASTRI
6.MARYATI
7.NURYANTO
8.MURTINI
Tergugat:
1.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
3.DJOKO SUTOPO. DRH.
4.ENDANG MURNIATI, SH
5.HITA PRANA, SH.
6.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
136 — 121
  • Eksepsi Tentang Subyek Hukuma. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standinguntuk mengajukan gugatan atas barang sengketa a quo;b. Bahwa Wakidin / Somoharjo telah menjual tanah miliknyayang tercatat dalam Letter C No. 142 / Gorongan persil 112. P.lseluas 1524 m2 atas nama Wakidin / Somoharjo semasahidupnya. Dengan demikian Para Penggugat tidak lagi berhak atasTanah milik Wakidin / Somoharjo tersebut;@.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 29-04-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 207/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Januari 2014 — PT. BERKAT INDAH AGUNG (BIA) >< PT. SATRIA PERKASA AGUNG (SPA), DKK
173 — 59
  • lansung melalui pengalihan/pemindahan hak dari PENGGUGAT,maka PENGGUGAT melakukan gugatan kepada TERGUGAT, TURUTTERGUGAT dan TURUT TERGUGAT II , melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, untuk membatalkan jual beli saham milik dari PENGGUGATdi TURUT TERGUGAT Il, yang dilakukan oleh PENGGUGAT (saat itu)dengan TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Saham, nomor 188, tanggal18 Desember 1985(P6) dan Akta Jual Beli Saham. nomor 71 (P10), tanggal6 Juni 1986. yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto S.H.FAKTA HUKUMA
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
106 — 70
  • Denganmengambil sikap sendiri untuk menentukan Rektor Darul Ulum yang sah, Tergugattelah melanggar prosedur dan melampaui kewenangannya ;c Dari segi substansi mengandung cacat hukum : Bahwa uraian surat a quo menunjukkan Tergugat mengingkari adanya fakta hukuma Pada angka 1 adalah sebuah pengingkaran fakta bahwa pada Tahun 2004 sudahterjadi perubahan anggaran dasar Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, yaitusudah terjadi perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darul Ulum Jombang yaitu yangdiubah dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2318 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — JAP HOK LIEM DK VS PT DUTA PERTIWI, Tbk DKK
162 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tingkat Banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan;Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat banding a quoterlinat dengan jelas modus yang dipergunakan oleh Majelis Hakim TingkatBanding dengan bahasa yang klasik, yaitu bahasa yang menyatakan tidakada hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan sebelumnya;Bahwa, dalam pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding a quoterlinat ketida mengertian atau setidaktidaknya keberpihakan MajelisHakim pada Termohon Kasasi dan Il, dimana pertinbangan hukuma
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
269 — 150
  • kawasan hutan, sehingga GugatanPenggugattidak beralasan hukum dan harus ditolak.Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf halaman 32 sampai dengan34 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan danAsas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNJKT.1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Register : 18-06-2013 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Lbp
Tanggal 3 September 2014 — 1. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Jl. Terusan, Gang Lorong Nomor 2, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 10 Januari 1953, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1; 2. ENDI BAKTIAR, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan tanggal 14 November 1961, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Paisal Harahap S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Raja Paisal Harahap, SH & Associates, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Komplek Serdang Mas Blok B Lantai II, No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Mei 2013; Lawan : 1. PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA MEDAN, berkedudukan di Tanjung Morawa, yang diwakili oleh Komaruzzaman Direktur SDM/ Umum PTPN-II (Persero) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Bintana Bukit, S.H., Yan Chondraw Inggih, S.H., dan Lodewik Sriwijaya Sibuea, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Advocad Alexander Bintana Bukit, SH & Associates, beralamat di Kompleks Mahkota Impian Permai, Blok E No. 6 Jln. Gatot Subroto Gg. Banteng/ Jln. Budi Luhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), berkedudukan di Jalan Wahidin No. 2, Jakarta yang diwakili oleh Hambra, S.H., M.Hum., Noor Ida Khomsiyati, S.H., M.M., Eko Setiawan, S.H., M.H., Andy Andrian, S.Ip.. Rudi Rusli, S.E., M.Si., Sukendar, S.H., Anton HG Napitupulu, S.E., Yogi Sayogi Pamungkas, S.E., seluruhnya memilih domisili hukum di Kementerian BUMN, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2014 yang kemudian disubtitusikan kepada Fahresa Muchtar, S.H., dan Sinta Rahmasari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ BUPATI DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam yang diwakili oleh Edwin Nasution, S.H., Sahala Sidabalok, S.H., Taufik Hidayat Siregar, S.H., Barli Halim Nasution, S.H.. M. Awal Kurniawan, S.H., dan Yanita Uli Br. Tarigan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam yang diwakili Jailani, S.H., Suciptpo, S.H., Hadjral Aswad Bauty, S.H., Syarifuddin A. Pnth, S.H.. Antonius Parulian Sidabutar, S.H., dan BA Juriah Siagian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 1 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
472 — 81
  • masingmasing;Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat, Turut Tergugat , danTurut Tergugat Il masingmasing telah mengajukan kesimpulan padapersidangan tanggal 18 Agustus 2014;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 18-06-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Amp
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
I GEDE SUPARTA, LL.B,C.NSP
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Putra Mandiri
Turut Tergugat:
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem
111 — 37
  • Bahwa Turut Tergugat yang bertanggung jawab melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan operasional koperasi tidakmelaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya dengan baik, sehinggaPenggugat tidak mendapatkan hakhaknya sebagai anggota koperasi biasabernomor 100 (seratus);SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM12. Bahwa perbuatanperbuatan Tergugat dan Turut Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365jo. Pasal 1366 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2695 K/Pdt/2014
Tanggal 13 Agustus 2015 — 1. NURALI bin Muhali, dkk melawan I. Ir. H. ABDUL MADJID, H.M, dk dan DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA c.q. PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) BANJIR KANAL TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
157 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartayang menyatakan kepemilikan Termohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah telah terbukti dengansempurna merupakan pertimbangan yang tidak memenuhi syaratsyaratyang ditentukan oleh perundangundangan, dimana pertimbangan hukuma quo sama sekali tidak didasari oleh pertimbangan hukum/alasan yangcukup mengapa Termohon Kasasi IWPembanding/Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik tanahyang sah
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 10-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 338/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
IR. ARWAN TJAHJADI
Tergugat:
1.Kantor PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Sentra kredit Menengah Makassar
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3.OTORITAS JASA KEUANGAN
4.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
69 — 15
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 18-04-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. MAMBERAMO ALASMANDIRI ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) REPUBLIK INDONESIA
167 — 124
  • Nomor 78/G/2016/PTUNJKTBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut tidakberdasarkan hukum dan harus ditolak;Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 9 s/d 11 yang padaintinya menyatakan bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum,asas proporsionalitas, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaanwewenang, dan larangan bertindak sewenangwenang adalah dalil yangtidak benar, dengan alasan :1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 02-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 380/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 6 September 2018 — Pembanding/Penggugat II : Brigade Tris Ade Susanto Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Pembanding/Penggugat III : Mukhamad Ibnu Shobir Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Pembanding/Penggugat I : Zaenal Arifin Diwakili Oleh : NURUL AMALIA, SH,MH, dkk
Terbanding/Tergugat II : Rizal Haliman, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PT. Smelting
135 — 75
  • Kemudian saat ini Tergugat II menjadikuasa hukum Tergugat untuk berhadapan dengan Para Penggugat dalamsebuah perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).FAKTA HUKUMa. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I.1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-12-2017 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 696/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
289 — 144
  • Pst.Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turutdipertimbangkan sehingga menjadi satukesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, Tergugatselain menyangkal materi pokok perkara gugatan Penggugat, ternyata jugamengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:1.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 05-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 31 Maret 2017 — PT.ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA CQ JOSEF GUNAWAN SETYO >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GMBH CQ KOICHI TSUTAMURA CS
185 — 120
  • TUNTUTAN AGAR PUTUSAN DALAM PERKAWA A QUO DAPATDILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (U/TVOERBAAR BIJVOORAAD) DAN DWANGSOM YANG DIAJUKAN OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUMA. Putusan Serta Merta Yang Diajukan Oleh Penggugat;74.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 21-08-2019 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 150/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd.
Tergugat:
PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
320 — 101
  • menjadi negatif atauapabila perseroan merugi sehingga bahkan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat serta merta mengklaim ataumeminta pengembalian ganti rugi quod non kalaupun memangbenar, sebesar nilai yang ia dalilkan yakni sebesar 3% (tiga prosen),karena bahkan ia seharusnya ikut menanggung kerugian;Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan obscuur libel tersebutmaka nyatalan bahwa gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dalam perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukuma