Ditemukan 3739 data
128 — 134
Kabupaten Kudus kepada Koperasi PUSKOPPAM Jawa Tengah50tanpa diketahui Direktur PDAM Kabupaten Kudus dan pinjamanpun tidak bisacair.Bahwa dari 51 pengajuan pinjaman dalam daftar nominative, pengajuan dihandeloleh Bank Saudara, dan total pengajuan pinjaman dari tahun 2007 sampai dengantahun 2012 dari Koperasi Tirta Makmur PDAM Kabupaten Kudus kepadaKoperasi Koperasi PUSKOPPAM Jawa Tengah semuanya sebesar Rp12.272.500.000, ( dua belas milyard dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratusribu rupiah),Bahwa tidakan
100 — 80
berdomisili diJakarta Timur, Tergugat VIl berdomisili di Bogor Yang mana pada saatdimana perkara ini di ajukan di Pengadilan barulah Para Tergugat (yangtelah disebutkan dalam point ini) datang ke Sorong ;Bahwa apa yang dilakukan para Tergugat yang dijelaskan pada posita point19 dalam Gugatan Penggugat sematamata hanya berpatokan padaPeraturan Perundang undangan yang berlaku, dimana sudah dijelaskandalam jawaban ini bahwa Penggugat telah melakukan tidakan cacat hukumyang mana mencoba mengelabui Para
230 — 101
Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPRBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkandan/atau melakukan keputusan dan/atau tidakan dalam waktupaling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonanditerima secara lengkap oleh Badan dan/atau PejabatP@Me@rintahaAn ; n nn nn en n nnn nnn nn nn nner nn en en nn nn enen nnnAyat (3).
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
77 — 41
Apm Tomi Abdilah melihatadanya tanda lebam warna biru tua di bagian perutnya sekitarpusar yang menurut Saksi tanda lebam tersebut sudah lama,kemudian Saksi bertanya kepada Saksi1, itu dari kKapan Ilukalebam di bagian perut sekitar pusar, namun Saksi1 tidakmau menjawab, kemudian Saksi tanya lagi, lukanya darikapan, namun Saksi1 cuma menjawab, Siap, terus Saksibilang kepada Saksi1, ngomong aja, tidak usah takut,akhirnya Saksi1 menjawab, Siap, dari malam Sabtu saatsetelah di kumpulkan dan di beri tidakan
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
257 — 145
Dimana berbunyi Pengaturan penguasaan pemilikandan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjaminnyatertib dibidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan , penggunaantanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup sehingga adanyakepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud, ; Bahwa Tergugat telah melakukan tidakan yang bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1996 BAb III bagiankedua Pasal 21 dan bagian ketiga pasal 22 ayat
DIREKTUR UTAMA CV. PANDU PUTRA MAJAPAHIT atas nama MOHAMMAD AGUS FAUZAN
Tergugat:
1.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO
2.WALIKOTA MOJOKERTO
177 — 77
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentangPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan KewenanganHalaman 12 dari 114 halaman Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.Sby.Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau PejabatPemerintah Onrechtmatge Overheidsdaad (OOD) yang menyatakanbahwa Putusan Pengadilan dapat Mewajibkan Pejabat pemerintah untukmelakukan tidakan di sertai dengan Pembebanan Rehabilitasi dan/atauganti rugi untuk itu) atas segala kesalahan tindakanAdministrasi/
BUDI SUPRIYANTO
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
116 — 47
Dengan demikian jelaslah tidakan WalikotaBontang sematamata kedudukannya sebagai Majelis Pembimbing bukansebagai Penguasa atau pejabat Negara atau Walikota Bontang.. Bahwa tindakan walikota selaku Mabicab tidak dapat dikatagorikantindakan yang menyalahi kewenangan hal ini dikarenakan dikeluarkan SKtersebut dikarenakan:1.
RISMA H. LADA, SH
Terdakwa:
KARTONO
389 — 1811
disita selanjutnya Terdakwamenyimpan file atau video di hardisk yang baru;Bahwa group Anak Pontianak juga membahas tentang kerusuhan di MakoBrimob Kelapa Dua, pengeboman di beberapa tempat di Surabaya dansekitarnya, penyerangan mako Polda Riau serta aksi aksi lainnya diIndonesia, namun mengenai aksi Istishad yang dilakukan di Surabaya, haltersebut memunculkan keraguan bagi anggota group Anak Pontianak yangdisebabkan oleh adanya pernyataan AMAN ABDURAHMAN yangmenyatakan bahwa aksi tersebut merupakan tidakan
125 — 36
Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang menggadaikan objek sengketa tumpak 2tersebut kepada TERGUGAT III tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dariPARA PENGGUGAT secara berkaum dan kemudian tidakan TERGUGAT III yangmengalih gadaikan kembali objek sengketa tumpak 2 tersebut kepada TERGUGAT IVyang juga dilakukan tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari PARAPENGGUGAT secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum(Onrecht Matigedaad);.
Pembanding/Tergugat II : Viktor Yuan
Pembanding/Tergugat III : Suparni
Pembanding/Tergugat IV : Doni Melstain
Terbanding/Penggugat : Thamrong Angsakul
Turut Terbanding/Tergugat V : Walikota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VI : Camat selaku Kepala Kantor Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lurah, Kepala kantor Kelurahan Makroman, Kota Samarinda
97 — 74
Pemyataantersebut Sungguh sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yangtidak punya legal standing, namun menyatakan dirinya tokoh LembagaSwadaya Masyarakat (LSM), demikian juga Tergugat V, VI, dan VI yangikut serta bersamasama menggerakan beberapa orang masyarakat ikutmenghentikan kegiatan tambang batubara penggugat Tidakan itusungguh sangat bertentangan dengan tugas dan fungsinyasebagaipejabat Negara yang seharusnya bekerja serta bertindak sesuaiperaturan perundangundangan;Bahwa terhadap Posita
1.PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
2.PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
3.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA
4.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
5.ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Kesehatan RI
680 — 1309
Tidakan sewenangwenang terkait dengan apa dasarpertimbangan pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN, sehinggasangat erat kaitannya dengan dasar berfikir pejabat yang berwenang.Sedangkan tindakan penyalahgunaan wewenang terkait dengantujuan ditetapbkannya KTUN, yakni kewenangan tersebut tidak bolehdigunakan untuk selain dari tujuan yang telah ditetapkan dalamperaturan perundangundangan yang berlaku;c.
139 — 52
komisaris harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyaireputasi keuangan yang baik yaitu tidak pernah mempunyai kreditmacet dan tidak pernah dinyatakan pailit dan mempunyai kompetenserta pengetahuan yang luas tentang perbankan danharusberpengalaman ; Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan calon anggota direksiyang menjadi obyek penilaian fit and proper test tersebut terbagidalam 2 kelompok yaitu : Tindakan yang bernuansa tindak pidana danTindakan diluar tindak pidana misalnya penggelapan atau tidakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
124 — 61
Majelis Hakim keliru dalam menilaidan menyimpulkan terpenuhinya unsur Melawan Hukum, karenaHalaman 92 dari 115 Halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT PBRfaktanya tidak ada satupun tidakan yang dilakukan oleh TerdakwaARIEF RATE yang bersifat melawan hukum.. Penerapan Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara.
224 — 77
Setelah itu sekira pukul 17.00 WIBSaksi3 turun ke barak bawah laporan kepada DantonSaksi2 untuk meminta Ijin mengambil tidakan terhadapHal 36 dari 88 hal, Putusan Nomor 52K/PM.II09/AD/IV/2018Prada Agus Ludi Wartono karena mengulangi kembaliperbuatan mencuri Handphone.11.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
92 — 50
Majelis Hakim keliru dalammenilai dan menyimpulkan terpenuhinya unsur Melawan Hukum,karena faktanya tidak ada satupun tidakan yang dilakukan olehTerdakwa M. AHCMAD yang bersifat melawan hukum.2. Penerapan Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara. Keuntungan yang diterima oleh TerdakwaM. AHCMAD tidak ada kaitannya dengan keuangan negara, makaTerdakwa M. AHCMAD tidak terbukti melakukan perbuatan yangmerugikan keuangan negara.3.
120 — 60
parkir umum kepada masyarakat, sehinggaapabila dilakukan penundaan dapat mengakibatkan kepentinganHalaman 81 dari 151 halaman Putusan Nomor: 87/G/2015/PTUN.JKT.umum menjadi terganggu bagi mereka yang melakukan aktifitas dilokasi dimaksud ;Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tidakan
Pembanding/Penggugat II : SUNAR Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat III : KLINEM Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat IV : M.RIFANGI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat V : NGATIMAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VI : TUMPUK Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VII : RATIMAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VIII : NASIB Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat IX : DALIMIN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat X : MAWARNI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XI : RUSMIATI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XII : MISNAH Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIII : KASWAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIV : RUSDIANTO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XV : WAGIYO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVI : MUJIONO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVII : TRIMULIANI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVIII : JULIANDI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIX : NURIANI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XX : AMAS Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XXI : KASMINO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KASIH, dkk
Terbanding/Tergugat II : SAMSUL EFENDI
Terbanding/Tergugat III : SRIATIK
Terbanding/Tergugat IV : HASUDUNGAN GULTOM
Terbanding/Tergugat V : NGAMIN NGATIRAN
Terbanding/Tergugat VI : KO CHAI
Terbanding/Tergugat VII : A CAI
Terbanding/Tergugat VIII : A DUT
Terbanding/Tergugat IX : USAHA RUMAH MAKAN PONDOK TELAGA IKAN
Terbanding/Tergugat X : USAHA PABRIK SEMEN BETON PT BERKAH MULIA BETON
Terbanding/Tergugat XI : USAHA KILANG PAVING BLOCK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA TELAGASARI
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA
172 — 133
buktisurat Penggugat Rekonvensi ; Ill; V; Vil; VIII; X ; XI / Tergugat I; Ill; V;Vil; Vill ; X ; Xl Konvensi ), maka Para Tergugat Rekonvensi telahmelanggar hak orang lain atau harta kekayaan orang lain yaitu denganmemiliki Surat Keterangan Tanah atas tanah yang sudah ada pemiliknyaatas nama Para Penggugat ; Ill; V ; Vil; VIII; X ; Xl Rekonvensi sejaktahun 1956 sebagaimana yang disyaratkan pasal 1365 BW tersebut diatassebagaimana yang telah diuraikan diatas.Selanjutnya, menurut majelis hakim terhadap tidakan
135 — 79
SAMSU ALIAS OPA pada hari sabtu tanggal 01 September 2018sekitar pukul 14.25 Wita di ruang IGD RS Luwuk, adapun KORBAN saat itukesadaranya menurun Qtidak sadar) namun masih dalam keadaan bemafas atauhidup dan KORBAN saat itu telah diberikan pengobatan, tidakan bersihkan luka(debridement) dan di rawat di ruang ICU selama 9 (sembilan) hari sejak hari SabtuHalaman 19 dari 85 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Lwktanggal 01 September 2018 kemudian KORBAN JULFAN Hi, SAMSU ALIASOPAN meninggal dunia hari Minggu
608 — 536
;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan olehKuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah dinyatakan ditolak makaberalasan hukum menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Kuasa TurutTergugat ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat dan KuasaTurut Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan halhalyang menjadi pokok perkara ;DALAM PROVISIMenimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat telah mengajukanGugatan Provisi dikarenakan tidakan
AHMAD WAHIB
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN PATI
Intervensi:
ZAENAL ARIFIN
333 — 341
Asas TidakMenyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap BadanPutusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 116 dari 120dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untukkepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuanpemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandungarti bahwa suatu keputusan dan/ atau tidakan harus didasarkan