Ditemukan 3818 data
590 — 872
jelaskan bagaimana kalau penambahan Pasal 36Junto Pasal 51 UU ITE apakah boleh atau tidak, ini tidak ada tulisan didalam UU ITE tetapi ada di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yangHalaman 55 dari 105 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbkkebetulan pada saat itu adalah dari Menkominfo menunjuk sayasebagai ahli untuk perkara ini dalam sidang Mahkamah Konstitusi yangkemudian keterangan ahli juga dikutip di dalam putusan di MahkamahKonstitusi yang intnya bahwa Pasal 27 yang berisi penghinaan ituadalah di adopsi
57 — 27
tanggal 19111974 dinyatakan bahwa terdakwadipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah,walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima dalam131hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula ia penerimabarangbarang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan/atau anakanakterdakwa;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Undangundang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini merupakan adopsi
1.Drs.AJAB MOKOGINTA
2.NURHAYANI MOKOGINTA
45 — 4
Menyatakan Adopsi/ pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon : 1. SUGANDI DONDO dan 2. HELDA ANTHONI terhadap anak permpuan bernama JUWITA RAMAPAN DONDO lahir pada tanggal 26 Juli 2009 di Desa Kopandakan adalah sah menurut hukum;
3.
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
134 — 98
Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi Hukum Adatsebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal5 sebagai berikut : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dannegara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturab yang tercantum dalam udangundang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar
128 — 83
Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsurasing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yangbersangkutan berhak mewaris sebagai anak (Imam Sudiyat, 1981).c. Kompilasi Hukum Islam.
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
277 — 187
pendapat Ahli kKedudukan hukum surat wasiat (bukti T.II.Intv1)dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama adalah secara otentikPenetapan Ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan Agama lebih kuatkedudukannya, karena dibuat melalui proses persidangan dengan menghadirkansaksisaksinya, Sementara surat wasiat tersebut tidak dibuat sesuai denganperaturan perundangundangan antara lain tidak dibuat dihadapan Notaris dan tidakdidaftarkan dinotaris ; Bahwa menurut pendapat Ahli tentang pengangkatan anak (Adopsi
108 — 35
Nomor : 54 Tahun 2010 jo PeraturanPresiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/ Jasa Pemerintah bahwa Para pihak yang terkait denganpelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah harusmenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikanNegaraAdapun spesifikasi barang yang di adopsi oleh terdakwa
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
96 — 48
Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi"Hukum Adat" sebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal 5 sebagai berikut :"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalamudangundang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu denganmengindahkan unsurunsur yang bersandar
DR. F.M. VALENTINA, S.H.(T)
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN
NOTARIS EKO HANDOKO WIJAYA (Turut T)
752 — 1227
Penggugat sendiri ;Bahwa yang mempunyai bangunan rukoruko tersebut adalah Penggugat akantetapi saksi tidak mengetahui diatasnamakan siapa rukoruko tersebut ;Bahwa yang membebaskan tanah yang akan dibangun rukoruko tersebut adalahPenggugat karena sewaktu membeli tanah tersebut saksi diajak oleh Penggugatakan tetapi saksi tidak mengetahui yang membayar tanah tersebut ;Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat I. mempunyai anak,namun menurut cerita Penggugat anak tersebut adalah hasil adopsi
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
936 — 1223
surat kabar harian ekonomi nasionalRepublik Indonesia NERACA, hari Kamis tanggal 11 April 2019dengan headline 10 Hal Menyesakan Yang Didapat Investor diMarunda (fotokopi)Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional RepublikIndonesia RAKYAT MERDEKA, hari Kamis tanggal 2 Mei 2019dengan headline Pelabuhan Marunda Seperti Kasus Masela(fotokopi)Bukti dari media cetak, surat kabar harian nasional RepublikIndonesia SUARA PEMBARUAN, hari Senin tanggal 13 Mei 2019dengan headline Pelabuhan Patimban Adopsi
97 — 30
penerima bantuan dengan dilampirkan denganfoto dokumentasi ;Bahwa dari 244.600 bibit yang telah disediakan sudah termasuk10 % untuk penyulaman ;Bahwa dana proyek tersebut sudah dicairkan semua atas namaCv Amartyadh dan terdakwa memberikan fee kepada AkmalMasaoy sebagai pemilik Cv Amartyadh sebesar 2 % % dandisesuaikan dengan nilai kontrak ;Bahwa terdakwa membenarkan isi kontrak yang diperlihatkandipersidangan termasuk spesifikasi tehnisnya dan tentangspesifikasi tehnis tersbut hanyalah merupakan hasil adopsi
106 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu dasarpenetapan KHL tahun 2017 adalah hasil survai KHL tahun 2016, yangtentunya pada tahun 2017 biaya kebutuhan hidup layak akan lebih besar;Berdasarkan hal tersebut maka di adopsi metode Regresi dalam BukuPedoman Survey Dan pengolahan Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)halaman 32 yang diterbitkan oleh Direktorat Pengupahan dan JaminanSosial Ketenagakerjaan Dirjend PHI & Jamsos Kemenaker tahun 2007sebagai mandat Pasal 89 ayat (4) UU No. 13/2003.
850 — 784 — Berkekuatan Hukum Tetap
(SNI)ISO/IEC 17025:2008 adalah hasil adopsi identik dari ISO/IEC 17025:2005(General Requirements for The Competence of Testing and CalibrationLaboratories).
540 — 364
Selanjutnya Perma No. 3/2005 salahsatu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata.Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalamPasal 4 Perma No. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan TermohonKeberatan diajukan melalui prosedur perdata di pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telahtegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tibatibasebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa
Selanjutnya Perma No. 3/2005 salahsatu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata.Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalamPasal 4 Perma No,. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan TermohonKeberatan diajukan melalui prosedur perdata di pengadilan negeri.Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telahtegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tibatibasebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa
1.Conny Zahara Gandoimah binti Dr. Ir. A.R. Soehoed
2.Syarif Anwar Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2.Middyningsih, Direktur Utama PT. Aldevco
3.Ir. Priyo P. Soemarno, Komisaris PT. Aldevco
4.Benny Santoso, Direktur Pemasaran PT. Aldevco
5.Ngakan Made Giri Wisesa, Direktur Keuangan PT. Aldevco
6.Sri Rismani, Direktur Personalia PT. Aldevco
Turut Tergugat:
1.Soeriawati Soehoed
2.Sheffik Soehoed bin Dr. Ir. A.R. Soehoed
3.Monika Ekawati
4.Mohammad Abbas
5.Diyah Dwi Astuti
6.Akbar Ashari
7.Luthfia Adella Soehoed
448 — 250
Tidak bisakemudian tanpa dianggarkan dan tanpa ada pemantauan dalampengelolaannya BUMN Persero tadi ; Bahwa sesungguhnya Hukum Indonesia tidak mengenal yangnamanya Nominee, Sistim Hukum Indonesia tidak mengenal yangsecara eksplisit menyatakan adanya sebuah Perjanjian Nominee,Perjanjian Pinjam Nama, kalau kita telusuri secarahistorissebenarya Perjanjian Nominee itu banyak di adopsi di negaranegara Common Law dan kita kemudian masuk di tahun 1960 ansebagai suatu siasat ketika tahun 1974, ketika tahun
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1068 — 948
Dengan demikian, apabila tindak pidanatersebut merupakan perbuatan yangultra vires, maka pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebutharus dipikulsendiri secara pribadi oleh personil korporasi yang melakukan tindak pidana ituatau personil pengendali korporasi yang memerintahkan agar tindak pidanatersebut dilakukan oleh orang Iain.Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas merupakan adopsi Ajaran IntraVires (atau disebut pula Ajaran Ultra Vires apabila dilihat secara negatif) dalamhukum perseroan (
190 — 52
lebih dari 5 tahun atau 30 tahun sejak pendaftaran tanah dantidak ada tindakan untuk mempermasalahkan waris maka dianggapmelepaskan haknya secara diamdiam ;e Bahwa Rechtvuukig adalah pelepasan hak secara diamdiam ;e Bahwa Dasar pelepasan hak secara diamdiam adalah pada putusan MA no210/55 tanggal 10 Januari 1947 yang menyatakan bahwa seseorang yangmemiliki hak waris selama lebih dari 30 tahun dan tidakmempermasalahkannya maka diangga diamdiam melepaskan haknya ;e Bahwa anak angkat harus ada surat adopsi
48 — 28
dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += 4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
62 — 32
dakwaan keempat yaitumemenuhi rumusan Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 += #4TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1l KUHPidana ;Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalamketentuan Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi menurut hemat Majelis Hakim merupakan tipologi tindakpidana korupsi suap yang pada dasarnya merupakan hasil adopsi
75 — 19
KONI adalah lIembaga non profit yang bergerak dibidang social, pengurusnya bertugas secara temporal;Bahwa Terdakwa tidak aktif di KONI maka tidak tahu tentang proposal yangdiajukan cabor; Bahwa yang menyimpan proposal dari cabor wakil bendahara atau saksi Riski;Bahwa Terdakwa tidak secara rutin meminta wakil bendahara membuat laporankarena kuitansi yang diserahkan kepada Terdakwa sudah dianggap sebagai laporandari wakil bendahara; Bahwa system pembukuan yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah di adopsi