Ditemukan 4341 data
117 — 33
setelah adanya34perampingan struktur organisasi menjadi 2 ;Bahwa benar dasar di keluarkannyaPERDA No.2 tahun 2006 adalah berdasarkan PP no.8 tahun 2003, perubahan dari PPNo. 84 tahun 2000 yang harus di laksanakan ;Bahwa benar dengan adanyaperampingan struktur organisasi ke 17 orang yang terkena perampingan jabatan,secara otomatis berhenti dari jabatannya tersebut, dan statusnya menjadi staf tanpamenunggu surat pemberhentian dari Bupati dasarnya adalah PERDA No.2 tahun2006 ;Bahwa benar hal tersebut di dasari
185 — 116
Bahwa kekhawatiran yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Gugatannya pada poin 16 dan 17 halaman 6 tidak beralasan,karena Perjanjian Musyarakah ini di dasari kekeluargaan yangberlandaskan nilai Islam sehingga sangat tidak mungkin Tergugatmelakukan halhal yang bertentangan dengan nilainilai Islam.
DRS. GODLIEF RICHARD POYK
Tergugat:
1.Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
2.Dewan Pengawas LPP RRI
283 — 352
administrasi pemerintahan menggunakanperaturan dasar yangmengatur upaya administratif tersebut.(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidakmengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan.Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 tahun2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahansetelah menempuh upaya administrative haruslah di dasari
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
aquotelah membuktikan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah perbuatan tindakpidana korupsi melainkan perbuatan Perdata yang diselesaikan juga secara Perdata,apabila ada halhal perselisihan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keduabelah pihak Pemerintah Kota Samarinda dan Pemohon Kasasi, in casu yang telahmengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemesanan Kapling TanahMatang tahap IV (lanjutan) tanggal 13 Oktober 2008 (Bukti T.7) yang diaddendumtanggal 01 Pebruari 2010 (Bukti T.8), yang di dasari
56 — 25
menegaskan bahwatuntutan akan uang paksa harus di tolak dalam hal putusan dapat diHalaman 17 dari 74 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.MAKlaksanakan dengan eksekusi rill bila keputusan yang bersangkutanmempunyai kekuatan yang pasti ;18.Bahwa Tergugat membantah / menolak dalil / posita gugatan Penggugatnomor 28 halaman 7 yang pokoknya meminta Pengadilan meletakan sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap sawah obyek sengketa, dalil tersebuttidak beralasan hokum, karena kerugian Penggugat tidaklah di dasari
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
265 — 92
setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet onvantkelijke verklaard) karena termasuk dalam kategoripremature (dilatoria);D.EKSEPSI BERKAITAN DENGAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAKJELAS/JKABUR (OBSCURE LIBEL): PENGGUGAT MENGABURKANTINDAKAN MENGENAI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANGDILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT;24.25.26.2sBahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill menolak dengan tegas dalilPenggugat yang menyatakan dirinya sebagai pemilik hak yang sahsebidang tanah berikut bangunan yang khususnya lantai dasari
189 — 73
Domming.Menimbang, bahwa pendapat ketua majelis di dasari olen beberapaHalaman 87 dari 93 Putusanhal. Yakni pertama, terdapat tiga saksi Penggugat yang menguatkan dalildalil Penggugat bahwa objek sengketa adalah FANiseaneGuaidae Babadan H. Domming. Saksi tersebut adalan Kesatu, Syarifuddin bin Selong(saksi Penggugat), saksi tersebut pernah bertemu dengan kedua orang tuaPenggugat pada sekitar tahun 1990. saksi pernah diceritakan oleh Hj.Domming bahwa objek nomor 1 adalah bagian Penggugat.
87 — 13
adalah orang yang tepat untuk mengajukan gugatan, baik dengan dalil asalusulpersil/bidang tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor. 2 berasal dari Sertifikat Hak MilikNomor. 159, Sertifikat Hak Milik Nomor. 160, Sertifikat Hak Milik Nomor. 161, Sertifikat HakMilik Nomor. 162, Sertifikat Hak Milik Nomor. 163, Sertifikat Hak Milik Nomor. 164 danSertifikat Hak Milik Nomor. 165 yang bukan berada di atas persil/bidang tanah milik Penggugatmaupun dengan dalil alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan di dasari
1.ABDUL GANI
2.ABDULLAH
3.SAIDAH
4.IDA PARIDA YATI
Tergugat:
1.WIDARTO Bc IP
2.ANTJE
3.CHARLES FERLANI LIM
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dahulu Kabupaten Pontianak
119 — 20
Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Bahwa gugatan para Penggugat mengadaada tidak mempunyai dasarhukum yang jelas karena dalam surat gugatan berjudul PerbuatanMelawan Hukum sedangkan dalam alasan gugatan adalah hukum waristanah Almarhum ABDULLATIB Bin HASAN yang tidak di dasari olehsilsilan waris dan penetapan ahli waris yang bersangkutan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat:Bahwa gugatan para Penggugat terhadap objek gugatannya tidak jelastentang luas dan batasbatasnya sehingga gugatan tersebut
90 — 20
, dalam halPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal44dari106penerimaan pemusnahan sampah medis tersebut sebelumnya di awalidengan kerjasama / MOU antara pihak RSUD dengan pihak yangmengirim sampah medis, contoh yang sudah di laksanakan kerjasama /MOU terkait dengan pemusnahan sampah medis adalah antara RSUDRatu) Zalecha dengan pihak PuskesmasPuskesmas di seluruhKabupaten Banjar, RSUD dengan klinikklinik Kesehatan; Bahwa dalam hal pemusnahan sampah medis yang berasal dari instansiluar yang di dasari
243 — 202
persangkaan hakim, sebagaimana dipertegas oleh Pasal 1922KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan : Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (fetelijke vermoeden) ataupresumptiones facti yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangansebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan ; Halinidilakukan oleh hakim, karena undangundang sendiri memberi wewenangkepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan ;halaman 58 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonMenimbang, bahwa dengan di dasari
AKHMAD FAUZI als IWAN
Termohon:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB
87 — 58
tersebut dibelidari seorang yang bernama BAMBANG dan menurut keterangan HAMZAH kayutersebut telah di crsossing oleh Petugas PKH yang bertugas di KabupatenSumbawa, sehingga PEMOHON berani membeli kayu tersebut;Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menanggapi permohonPemohon tersebut dengan alasanalasan yang pada pokoknya PenetapanPemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan pasal 184KUHAP;Menimbang, bahwa Termohon lebih jauh menyampaikan jika PenetapanPemohon sebagai tersangka di dasari
44 — 24
NTTNo.LHAI6917/PW24/5/2011 tanggal 12 September 2011, pembangunanproyek sumur gali dan menara air di bandara Terdamu Sabu tahun 2009yang dilakukan oleh Terdakwa terebut terdapat kekurangan volumesebesar Rp.150.827.904,68 , ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telahdiperoleh faktafakta hukum yang memberikan keyakinan bagi Majelisbahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan sumur gali dan menara air,pompa dan istalasi di Bandara Terdamu Sabu tahun 2009, yangdilaksanakan oleh Terdakwa, di dasari
92 — 44
halaman Putusan Nomor 130/G/2013/PTUNJKTBerdasarkan hal tersebut, tidak ada faktor kesengajaan managemenBank Pembangunan Daerah SumselBabel untuk melanggarkomitmen kepada Bank (Indonesia sesuai surat Nomor14/3/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 08 Februari 2012 karenaTergugat di dalam suratnya tidak menegaskan dan menjelaskansecara pasti larangan pemberian kredit sektor properti secara luastermasuk sektor perhotelan.Selanjutnya mengenai prinsip kehatianhatian yang dituduhkan olehTergugat pada dasarnya di dasari
33 — 11
tersebut bellum dapatdibuktikan sebagai suatu tindakan kesengajaan karena secarainsting manusia pasti akan mempertahankan dirinya dari ancamanyang menimbulkan kecemasan, dimana insting dapat bekerja pada alambawah sadar manusia yang sering dapat bertindak melampui bataskemampuan dan tenaga manusia itu sendiri;Menimbang bahwa oleh karena adanya fakta hukum tentangperkelahian antara Terdakwa dan Korban, maka selanjutnya apakahperbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai suatuperbuatan dengan di dasari
YANDI MUSTIQA,SH
Terdakwa:
SUTRISDIANTO Pgl TRIS
82 — 21
SolokMenimbang dalam pada persidangan A Quo, Penuntut Umum telahmnghadirkan Ahli, dan telah memberikan keteranga dibawah sumpah, menerangkansebagai berikut:AHLI YOSERWAN SH,MH,LLM Bahwa Yang di maksud dengan pungutan resmi yaitu pungutan yang telahmempunyai aturan atau dasar hukumnya; Bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang di lakukan berdasarkanaturan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah; Bahwa yang di maksud dengan pungutan tidak resmi atau pungutan liaradalah Pungutan yang tidak di dasari
109 — 23
Hal ini semakin jelas bahwa Penggugat dalam memberikan KeteranganDuduk Perkara hanya Berkhayal dan Berilusi semata tanpa di dasari faktafakta sejarah.Penggugat menyatakan bahwa setelah menompangkan orang tuaTergugat dan Tergugat , Wahid berjualan/berkedai goreng di atas hartasub A, disini dapat kami terangkan bahwa Tergugat dan orang tuaTergugat tidak pernah tinggal serumah dengan yang bernama Wahid diatas harta sub A.Orang tua Tergugat dan Tergugat Il nenek dari Tergugat Ill Tidak Pernahmembuat
Pembanding/Tergugat XXIII : ASRIYANI BINTI BASO DAENG GASSING atau HASRIAN Diwakili Oleh : Hajjah NASIAH BINTI HAJI SUPU NANRING atau Hajjah NASIA
Pembanding/Tergugat XXIV : HARDYANA BINTI BASO DAENG GASSING atau HARDIANA ALIM Diwakili Oleh : Hajjah NASIAH BINTI HAJI SUPU NANRING atau Hajjah NASIA
Pembanding/Tergugat XXV : RIANG TAUFIQ BIN BASO DAENG GASSING atau RIAN TAUFIK Diwakili Oleh : Hajjah NASIAH BINTI HAJI SUPU NANRING atau Hajjah NASIA
Pembanding/Tergugat XXVI : ANDI RIDAH BIN BASO DAENG GASSING atau ANDY RIDHA Diwakili Oleh : Hajjah NASIAH BINTI HAJI SUPU NANRING atau Hajjah NASIA
Terbanding/Penggugat : BUDI KARYANTO ISA
Turut Terbanding/Tergugat I : TIKA alias DG. TIKA
Turut Terbanding/Tergugat II : MANYE LALLO alias MANTE DG LALLO
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. HAMILA
Turut Terbanding/Tergugat IV : SARIPUDDIN ali
133 — 209
Pembatalan tersebut di dasari atas gugatanPenggugat/Terbanding yang menggunakan bukti putusan pidana No.191/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 15 September 2011 jo. Putusan No.34/PID/2012/PT.MKS tanggal 7 Maret 2012 jo. Putusan Mahkamah AgungRI No. 1778 K/Pid/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan bahwa rincikyang digunakan oleh Baso Dg Gassing di dalam persidangan perkara yangdimenangkannya tersebut di atas adalah rincik yang palsu.
12 — 3
terhadaprtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid13459138 sangkalan dan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid13459138charrsid865228 nota pembelaan ( rtlchfcs1aiaf1 ItrchfcsO if1insrsid13459138charrsid865228 Pledoi rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid13459138 ) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiridipersidangan, rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf1insrsid13459138charrsid865228 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO bf1insrsid13459138charrsid3022766Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengenyampingkannya karena tidak di dasari
Terbanding/Tergugat I : Marasi Sianipar
Terbanding/Tergugat II : Lasber Sianipar
Terbanding/Tergugat III : Poltak Sianipar
53 — 29
Bahwa selanjutnya di dasari itikad baik, maka penggugatmengundang seluruh Masyarakat Desa Lobu Siregar dahulu di sebut DesaLumban Julu Pohan untuk makan bersama (Marsipanganon) sebagaimanaHalaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor 187/Pdt/2020/PT MDNkebiasaan adat istiadat suku Batak tersebut diartikan sebagai bentukberpindahnya hak kepemilikan tanah Masyarakat Desa Lobu Siregar dahuludi sebut desa Lumban Julu pohan kepada penggugat.23.