Tergugat atas sebidangtanah kosong yang terletak di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,Kota Banjarbaru, dengan luas 16.256 M2 (enam belas ribu dua ratus lima puluh enammeter persegi), dengan alas hak (bukti P.2) berupa surat keterangan Kepala KampungGuntung Payung (dahulu) No 186/AGR/KGP/VII/1979 tanggal 13 Agustus 1979, sahmenurut hukum sebagaimana petitum ke2;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harus dilakukansecara terang dan tunai ;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturanyang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya

Menurut UUPA yang dapat mempunyaihak milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukumyang ditetapbkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau suatubadan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebutbatal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);2.

XXXXtanggal 20 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan sebagaimana yang diatur dalam sw Pasal 49 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA) ; Kemudian pihak Termohon I dan II bertempattinggal dalam wilayah Kota jambi serta perkawinan yang akandibatalkan, juga dilaksanakan dalam wilayah

Kota Jambi,maka sesuai Pasal 25 UUPA tersebut Pengadilan Agama Jambiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan olehPemohon untuk membatalkan perkawinan /Termohon I denganTermohon II adalah karena Termohon I selaku isteri ternyatamasih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, yaitudengan suaminya yang bernama PIHAK TERKAIT; Termohon I telahmemalsukan identitasnya dengan menyatakan dirinya sebagaiPerawan ;Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan

Meskipun Termohon I menyatakan bahwa suaminyatersebut telah menceraikannya dan sudah lama berpisah, namunoleh karena perceraian tersebut' dilakukan secara di bawahtangan, bukan dihadapan sidang Pengadilan sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 65 UUPA, maka perceraian tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga pada saatperkawinan Termohon I dengan termohon MII dilangsungkan,Termohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya.

;Men imbang, a perkara a quo termasuk bidangperkawinan ma estai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 T n 89 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdenga ngundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahante ifdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadikewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karenapihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal 73ayat 1 UUPA

benarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukunlagi di masa yang akan datang ; dengan demikian tujuanperkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamserta alQuran surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidakdapat terwujud ;Men imbang, bahwa berdasarkan pert imbanganpertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapehMenimbang, bahwa NO Yin pencatatanperceraian dan sesuai pula deng Pagal 84 ayat (1) UUPAPenggugat ; serta Surat Edaran MARI Ng : ada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka MajeMas Hakim perlu memerintahkanPanitera GPa i AgamaJambi untuk ae kan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap kepada PPN ditempat' tinggalpenggugat rta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;ang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPa ayat (1) UUPA

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMengabulkan gugatan penggugat;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.1.265.000, (satujuta

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihnak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

bukti P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

untuk bercerai dengan Tergugat ;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat namuntidak berhasil =;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

menerus dan tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga =;Menimbang, bahwa terhadap' perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI NomorNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Putusan Nomor 90 PK/TUN/201511.12.13.14.15.16.Guna Bangunan atas tanah a quo untuk seluas tanah 398 M2, ( tiga ratussembilan puluh delapan meter persegi ) kepada Tergugat;Bahwa Penggugat melakukan permohonan pendaftaran hak/sertifikat atastanah a quo kepada kepada Tergugat untuk mendapatkan kepastianhukum atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Indonesia (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 jo.

( sembilan ratus lima puluh sembilan meterpersegi ) adalah berdasarkan data yuridis yang salah sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah olehkarenanya penerbitan sertifikat milik Tiorengsih Siburian yakni SertifikatHak Guna Bangunan No. 08146/ Cengkareng Timur a.n TiorengsihSiburian, dengan Luas 959 M?

dengan Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2004 yang terbit pada 31Desember 2004 tersebut diatas merupakan perbuatan yang telahmemenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) (b) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pelanggaran atasPasal 19 UndangUndang Pokok Agraria Indonesia (UUPA) Nomor 5Tahun 1960 jo.

Putusan Nomor 90 PK/TUN/201510.mengaturnya (Rechtsvacuum), dan bukannya sebagai penganulir UndangUndang;.Bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganyang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan;Bahwa dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997 adalah untuk melaksanakanketentuan Pasal 19 UUPA mengenai Pendaftaran Tanah.

yang terbit pada 31 Maret 2005 dengan Surat Ukur Nomor 2 /1999tangal 01 Maret 1999;Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Terhormat, bahwa Pasal 19 UUPA menyebutkan adanya keharusan bagi Pemerintah untuk mengaturHalaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 90 PK/TUN/201519.20.persoalan pendaftaran tanah dalam rangka melaksanakan kewajiban pokokdari pendaftaran tanah dimana ketentuan selengkapnya adalah :a.

dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini ; Bahwa Penggugat bukanlah pemilik rumah, karena didalam ketentuanPasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994, dinyatakanbahwa : Pemilik adalah orang atau badan yang mempunyai hak atasrumah ; Bahwa mengenai bukti kepemilikan menurut ketentuan Pasal angka (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdinyatakan bahwa : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA

Tentang kepemilikan tanah obyek sengketa ;Tentang obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah bekas hak barat,tepatnya adalah sebagian kecil tanah bekas hak Eigendom No.199 atasnama NIS ;Tanah bekas hak barat, menurut UUPA harus dikonversi sesuai ketentuanUUPA, kalau pengonversian tersebut tidak dilakukan, maka tanahtanahbekas hak barat tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara, yang padasaatnya tanahtanah tersebut akan diatur kKeperuntukkannya kepada siapayang memerlukan dan memenuhi persyaratan

obyek sengketa telah terbitsertifikat atas nama subyeksubyek hukum tertentu. apakah ituperseorangan atau badan hukum ;Oleh karena almarhum suami kami Kahar Honggowongso telah meninggaldunia, maka permohonan hak atas tanah obyek sengketa yangpermohonannya telah diajukan oleh almarhum, permohonannyadilanjutkan oleh diri kami beserta anakanak kami, maka menurut KepresNo.32 Tahun 1979 Yungto Permendagri No.3 Tahun 1979 diri kamisebagai penghunilah yang mempunyai prioritas untuk diberikan hak barusesuai UUPA

seperti sertifikat yang telah dapat dimiliki oleh subyek hukumdisekeliling kami baik perorangan atau badan hukum ;Jangan dikira diri kami tidak mengetahui bahwa ulah Penggugat tersebutadalah ulah untuk mengausai obyek sengketa yang kalau sudahdidapatkan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi tanah milik apakahberupa hak milik atau hak guna bangunan sesuai UUPA ;Oleh karena itu, siapsiaplah Penggugat, Terbanding dan atau TermohonKasasi Lily Permatasari yang telah melakukan tindak pidana pemalsuansurat

., M.H. membuktikan PT KAI tidak mempunyai alas hak atas tanahmenurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto PP 10 Tahun 1961 juncto PP 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan begitu juga perjanjian sewamenyewa benda tidak bergerak (sertifikat) antara PT KAI dengan H.

Basis, S.H., dan dalam hukum pertanahan, maka sewamenyewa yang dipergunakan landasan Penuntut Umum bahwa tanahtersebut telah disewa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa kedudukan hukum tidak ada kepentingan pribadi dapatmengalahkan kepentingan masyarakat banyak sebagaimana dimaksuddalam UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyisebagai berikut Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;Bahwa menurut Hukum Sdr.

Basis, SH. yang dalamketerangannya pagar kayu rusak, semua masih menempel dengan baik;Bahwa rel kereta api tidak ada sertifikatnya dan sudah tidak adarelnya dan tidak berfungsi lagi maka tanah tersebut kembali dikuasai negaradan dengan semangat Pasal 33 ayat (8) UUD 45, negara bukan lagi sebagaipemilik, pemiliknya adalah bangsa atau rakyat Indonesia, Pasal 1 ayat (2)UUPA.

,M.Hum, dan Ahli Hukum Administrasi Anggit Wicaksono, S.H., M.H., yangmenerangkan sebelum UUPA Negara terhadap kedudukan tanah sifatnyamemliki akan tetapi setelan UUPA Negara sifatnya hanya menguasai, Yangperlu diuraikan adalah yang berkaitan dengan tanah perkeretaapian adalahsebagai berikut :Dengan bergantinya asas negara memiliki menjadi asas negaramenguasai (bukan sebagai pemilik lagi), maka pemiliknya adalah bangsaatau rakyat Indonesia, maka bekas tanah Onvrijlands Domein kembalimenjadi tanah

Sedangkan tanah bekas Vrijlands Domein kembali menjadi Tanah(yang dikuasai) Negara;Dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat, maka hakhak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hak menurut UUPA(Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaitu Hak Opstaldikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;Dalam KetentuanKetentuan Konversi UUPA Pasal Ayat (1) dan Ayat(4) disebutkan : Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut

Pengadilan Tinggi Banjarmasin TIDAK MENERAPKAN Hukum PertanahanMateriil.Pertimbangan Hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Negeri Banjarmasin) yang menyatakan bahwa Atas HakPemohon Kasasi dalam bentuk jual beli tanah sengketa antara SURYANIdengan Pemohon kasasi tidak sah berdasarkan Pasal 19 PP Nomor : 10tahun 1961 Jo UUPA Nomor : 05 tahun 1960;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Negeri Banjarmasin tidak benar dan keliru, karena justru

tidaksesuai dengan UUPA, Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997, Pasal 24;(1) Untuk keperluan Pendaftaran hakhak atas tanah yang berasal darikonvensi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksi danatau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya olehpanitia ajudikasi oleh pendaftaran tanah secara sistematik atau olehKepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadikdianggap cukup untuk mendaftar

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutanatau pun pihak lainnya;Bahwa menurut UUPA, Pasal 5 menentukan Hukum Agraria yang berlakuatas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkanatas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganPeraturanPeraturan yang tercantum dalam

UndangUndang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkanunsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Bahwa apalagi jual beli tanah antara SURYANI dengan para PemohonKasasi telah memenuhi syarat pasal 1320 KUHPerdata, Dengan demikianbukti kwitansi bertanda P.6, P.7, P.8, P.9 tersebut sah menurut hukum;UUPA Pasal 19:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur

Pemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997:Pasal 1 angka 20, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakHal. 10 dari 13 hal. Put.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.1705/Pdt.G/2008/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.2 100/Pdt.G/2008/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan

Kavling 182 KomplekKehutanan Ratu Elok Banjarbaru Kelurahan Sungai Kecamatan BanjarbaruSelatan Kota Banjarbaru, Bahwa dalam hal ini Penggugat total telah membayarharga tanah tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp. 46.000.000, (empat puluhenam juta rupiah), sesuai dengan bukti surat P1 dan bukti surat P4;12Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa

sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang inidan dengan peraturan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, Undang Undang Nomor5 Tahun 1960 (UUPA), menentukan :1. Hak Pakai Adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil daritanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain;2. Hak pakai dapat diberikan :a.

Selama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu;Dengan ketentuan ini jelas bahwa hak pakai berasal dari tanah yangdikuasai langsung oleh negara, atau tanah perseorangan yang dalamkonteks UUPA, tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanahkosong atau bebas yang belum pernah ada hak diatasnya, sementara untukhak pakai Tergugat, in casu adalah tanah sudah ada hak garapan ayah ParaPenggugat yang diserahan untuk dipakai sebagai tempat mendirian asramamahasiswa

TTU, sebagaimana pengakuan Tergugat dalam gugatannyaterdahulu (poin 6 diatas);10.Bahwa pada ayat 2 Pasal 43 UUPA, ditentukan hak pakai dapat diberikanselama jangka waktu tertentu atau selama tanah dipergunakan untukkeperluan tertentu, ternyata Tergugat sudah membangun asramamahasiswa TTU yang baru di Penfui, sedangkan tanah hak pakai sesuaisertifikat hak pakai Nomor 440 tahun 1987 yang terletak dijalan nangka yangberasal dari penyerahan tanah oleh Ayah Para Penggugat untuk dibangunasrama mahasiswa

mahasiswa TTU tersebut, sudah seharusnya dikembalikan kepadaPara Penggugat, baik berdasarkan alasan hukum tanah tidak lagidipergunakan sebagai asrama mahasiswa maupun berdasarkan alasanhukum lainnya bahwa telah habis masa berlaku*;14.Bahwa Tanah Hak Pakai Tergugat tersebut sudah tidak dipergunakan lagisebagai asrama mahasiswa TTU adalah fakta objektif dan dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya, mengingat pula tergugat telahmembangun gedung asrama mahasiswa TTU yang baru ditempat lainsehingga ketentuan UUPA

Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan majelis tingkat pertama,dikutip: "Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tentang telahberakhirnya masa hak pakai oleh Tergugat diperoleh setelah MajelisHakim mencermati alat bukti surat diberi tanda T.1 berupa fotocopySertifikat Hak Pakai Nomor 440 Tahun 1987 atas nama Pemegang HakPakai yaitu Tergugat, ternyata tidak mengatur secara tegas substansiberakhirnya masa/jangka waktu hak pakai oleh Tergugat, oleh karenanyaketentuan pasal 41 ayat (2) kea UUPA

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e = Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 UUPA, Pemerintah RepublikIndonesia melalui Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional (selanjutnya disebut BPN) menerbitkan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 199 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengaturantara lain;a.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid 1, Hukum Tanah Nasional". Penerbit, Djiambatan, Cetakan kesebelasHal. 21 dari 37 hal. Put.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid 1, Hukum Tanah Nasional". Penerbit, Djambatan, Cetakan kesebelas(edisi revisi) 2007, menyebutkan : (halaman 188) "Kalau sebidang tanahtidak diusahakan lagi, hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh belukardiatasnya, hal itu. bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanahbersangkutan.

Budi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan UUPA, lsi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum TanahNasional". Penerbit, Djambatan, Cetakan kesebelas (edisi revisi) 2007,halaman 188), dan putusan Mahkamah Agung R.l. tanggal 10 Januari 1956No.210 K/Sip/1955 ; "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenaHal. 27 dari 37 hal. Put.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 816 K/Pdt/2010Jilid 1, Hukum Tanah Nasional".

Namun demikian, majelis tetap mendengarketerangan saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan parapihak sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 (selanjutnya disebut UUPA). Untuk itu Penggugat telah menghadirkanayah dan kakak kandungnya yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah sebagaimana terurai di atas.

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelisperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimsalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, Sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (Sselanjutnya disebut UUPA

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertiobnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1258/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.