Ditemukan 5561 data
179 — 120
Bahwa, pada bulan Nopember 20132 Penggugat Rekonpensi menerbitkanSurat Perintah Kerja Nomor : 273EstURP/GR/IFR/F8/x/13 tanggal 29Oktober 2013 untuk pekerjaan pemasangan pagar panel pada obyek perkarayang pelaksanaannya pada tanggal 4 15 Nopember 2013 dan nilaipekerjaan tersebut senilai Rp 80.919.000, (delapan puluh juta sembilanratus sembilan belas ribu rupiah) ;5.
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 85 K/TUN/20132) Ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak melakukanpengumpulan data, penelitian dan pengolahan data fisik, serta tidakmelakukan pembuktian hak dalam pembukuan haknya secara obyektif;3) AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim keliru dan tidak cermat dalammembuat suatu keputusan jelas dan nyata Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung jo.
261 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 16 PK/Pdt/20132. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan badan hukum yang telahberdiri sejak tahun 1972 dan telah memperoleh surat pengesahan dariMenteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/116/20 dan telah diumumkan dalamBerita Negara RI Nomor 94 tambahan Nomor 1441 dan terakhir mengalamiperubahan sebagaimana yang diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor78 Tambahan Nomor 260 tahun 1999;3.
80 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3076 K/Padt/20132. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalah merupakangugatan yang keliru dan salah alamat, oleh karena Tergugat V adalahpembeli lelang dalam pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV ataspermintaan Tergugat dan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan hukum yang berlaku.
193 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1399 K/Pdt/20132)Sehingga dengan demikian, Surat Nikah tersebut adalah cacathukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan atas eksekusiputusan pidana Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini,Ny. Suryati (Semasa hidupnya) tersebut telah menjalani hukuman 11bulan penjara;Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pdt.G/1989/PN.Bdg.tanggal 14 Maret 1989 yang amarnya antara lain berbunyi: "MenyatakanTergugat 2 Ny. Sukmi atau Suryati binti Dana dan anakanaknya masingmasing bernama: 1.
111 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/20132. Pas. BatuBata Trasram1:2M234,9426,2126,2185.989,59 2.253.787,15 3. Plesteran1:3 tebal 15M.M.M22.753,58963,75618,97344,7827.836,63 9.597.513,29 4. Plesteran1:2 tebal 15M.M.M269,8824,4624,4631.069,71 759.965,11 5. Sponengandan Tali AirM269,70119,00119,005.335,90 634.972,10 c. Plafond 1Lantai I d. PekerjaanAtap danPenutup Atap 1.AlumuniumFoil SingelSideM2613,79411,24196,41214,8316.105,98 3.460.047,68 e. Pekerjaanpengecatan 1Lantai I 1.
75 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/20132.
196 — 125
puluhsatu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidak tidaknyaHalaman 41 dari 146 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2017/PT.PLK.sekitar jumlah tersebut, berdasarkan penghitungan yang dilakukan olehpenyidik Kejaksaan Negeri Palangka Raya,dengan rincian penghitungansebagai berikut : Pengeluaraniriil PengeluaranJumlah yg PPn PPh didukung dengan buktibuktiUraian diterima (Rp) buktibukti yg tidak benarA B C D E F G1 Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal2 Agustus 20132
88 — 27
Berdasarkan Surat Keterangan Gadai, tanggal 2 Juni 20132. Berdasarkankwitansi, tanggal 262013Tertulis harga gadai 1 Ha tanah harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh jutarupiah). Yang ditanda tangani oleh Pemilik Tanah (H.
142 — 27
Menetapkan Barang Bukti, berupa :1. 1( satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) TahunAnggaran 20132. 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) TahunAnggaran 20133. 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) TahunAnggaran 20134. 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) TahunAnggaran 20135. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 20136. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan
Pencairan potongjasa PPh/PPh)(Rp)1 cvKarya Putra Purwokin 12772 /20 Des pase as 145.062.274,ant 20132 CV Wastu Karya 12775/20Des 27Desi3 P99 Putusan No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Yyk Hal. 22 2013CV Tri Karya 12798 / 20 Des 147.204.910,3 Kotabaru 2/Des13Utama 201312992 /27 Des 142.773.528,44 PB Mentari Jaya Pandean 31Des13201313006 / 27 Des 135.774.546,4PB Retno UtamaBaciro 31Des132013Ju mlah 706.803.623, Bahwa uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola masuk kerekening para direktur atau Pimpinan perusahaan
Lingkungan HidupKota Yogyakarta.Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli)Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor188/011/Kep/2013 tentnag Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),Pejabat Pengadaan, Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan HidupKota Yogyakarta.22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari:1) CV.Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 20132
40 — 21
01001583/PPN1111/WPJ Nihil 22/10/2012.25/KP.0303/2012SSeptember9 a0 01001587/PPN1111/WPJ Nihil 22/10/2012.25/KP.0303/2012S10 Oktober 2012 01002989/PPN1111/WPJ Nihil 14/11/2012.25/KP.0303/2012S.November11 5012 01007414/PPN1111/WPJ Nihil 08/03/2013.25/KP.0303/2013SDesember12 5012 01007418/PPN1111/WPJ Nihil 08/03/2013.25/KP.0303/2013SPT Masa PPN Tahun Pajak 2013 terdiri dari :Bukti Penerimaan Nilai TanggalNO Masa PajakSurat Pelaporan LaporS1 Januari 2013 01007422/PPN1111/WPJ Nihil 08/03/2013.25/KP.0303/20132
92 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1255 K/PID/20132 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2012sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal12 April 2012 ;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2012sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena di dakwa :KESATU :Bahwa Terdakwa I.
207 — 90
BASIROEN, SH tanggal 27 Maret 20132 (dua) lembar foto copy legalisir Formulir pembukaan rekeningan. ANGELA M. BASIROEN, SH bulan November 2012.1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Tanda KependudukanProvinsi DKI Jakarta an. ANGELA M. BASIROEN, SH.1 (satu) lembar foto copy legalisir Portfolio Movement, Customernama PT. Macro Target tanggal transaksi 27 Maret 2013.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Instruksi ANGELA M.BASIROEN, SH selaku direktur PT.
93 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
seolaholah adakegiatan, kemudian dibuatlah SPM Ganti UP Nihil, dan berdasarkanSPM Ganti UP Nihil tersebut, selanjutnya KPPN Wamenamenerbitkan SP2D pengesahan atas pertanggungjawaban uangpersediaan untuk keperluan belanja barang dengan jumlah sebesarRp787.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Pertanggungjawaban Pengesahan dari KPPNNo SPM Ganti UP (Nihil) SP2D Ganti UP (Nihil) Nilai (Rp)Nomor Tanggal Nomor TanggalSeksi Pidana Pidum dan Pidsus1. 00014 3 April 927603Z/113/109 5 April 230.700.000,002013 20132
Nomor: 1335 K/Pid.Sus/2015 Pertanggungjawaban Pengesahan dari KPPNNo SPM Ganti UP (Nihil) SP2D Ganti UP (Nihil) Nilai (Rp)Nomor Tanggal Nomor TanggalSeksi Pidana Pidum dan Pidsus1. 00014 3 April 927603Z/113/109 5 April 230.700.000,002013 20132. 00015 3 April 927604Z/113/109 5 April 463.000.000,002013 2013Sub jumlah 1 693.700.000,00Seksi Intelijen3. 00016 3 April 927605Z/113/109 April 2013 94.000.000,002013Sub jumlah 2 94.000.000,00Jumlah 787.700.000,00C.
43 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1256 K/PID.SUS/20132/.Lembar daftar penerima bantuan transport Petugas di KesekretariatanKantor PENGCAB PSSI Kabupaten Tulungagung bulan Nopember 2010tanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratusridbu rupiah) ;Lembar daftar penerima bantuan transport Petugas di KesekretariatanKantor PENGCAB PSSI Kabupaten Tulungagung bulan Desember 2010tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratusridu rupiah) ;saksi BASRONI hanya menerima bantuan transport Panitia
No. 1256 K/PID.SUS/20132 dan Pasal 3 telah memenuhi unsurunsur pasal dimaksud, makapengembalian kerugian kKeuangan negara atau perekonomian negara, tidakmenghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, dan pada bagianumum penjelasan UndangUndang No.31 Tahun 1999 disebutkan dalamUndangUndang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagaitindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian.
156 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1653 K/PDT/20132. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, Penggugatmemenangkan lelang pada tanggal 20 April 2000 sedangkanperkara Nomor 191/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Tim. didaftarkan padatanggal 1 Agustus 2000, ini berarti 5 (lima) bulan setelah lelangdilaksanakan baru perkara Nomor 191/Pdt.G/2000/PN.JKt.Tim. didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
288 — 174
Engedi tertanggal 18 Juli2014, 30 Juli 2014, 31 Juli 2014 dan 10 Agustus 2014Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 52/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM JO NO.91/PDT.PLW/20132/PN.BTM tertanggal 29 September2014Surat Direccion General De Marina MercanteResoluciones Y Consultas / Surat Resolusi yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Biro UmumPerdagangan Kapal dengan kuasa yang diberikan olehUndangUndang diterbitkan di Panama tertanggal 21Mei 2014 tentang penghapusan kapal MV.
92 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 631K/PID.SUS/20132. Rapat anggota dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatananggota;3. Tujuan Rapat Anggota adalah untuk menetapkan :a. RUB (Rencana Usaha Bersama);b. Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP;c. Pola pengembangan usaha agribisnis anggota dan unit usaha otonomGapoktan;d. Tata tertib anggota;e.
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2515 K/Pid.Sus/20132.
120 — 77
: SimangambatDesa/Kelurahan : Huta BaringinSesuai dengan surat Keterangan Hak Ganti Rugi berdasarkanSurat Keterangan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Huta Baringin, Terdaftar atas nama Kamalbertentangan dengan :Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (oukanperaturan menteri keuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMK32nomor 106/PMK.06/20132