Ditemukan 5405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Pencurian
Register : 12-12-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2090/Pid.B/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 25 Februari 2015 — BUDI MARYANTO bin SARDI
61 — 8
  • Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa iadalam keadaan sehat baik jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah untuktuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakantuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
524 — 469
  • unggul, jadi varietas jagung yang sudahkita hasilkan yang Bima 1 sampai dengan Bima 20 kemudian ada HJ danJH;Halaman 90 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa kami juga bertugas untuk menghasilkan benih sumber;Bahwa benih sumber ini maksudnya adalah kalau di hibrida itu namanyaketuanya, ada benih jantan dan ada benih betina sebagai induknya;Bahwa kami bermitra dengan produsen benih, jadi produsen inilah yangakan memproduksi benih;Bahwa label benih tadi berwarna kuning dan turunannya
    Turunannya tadi ada investigasi, ada audit ataspenyaluran SPP, dan ada audit penghitungan kerugian keuangan negara.Beda antara audit investigasi dan audit penghitungan kerugian negara inidiatur dalam perka BPKP nomor 17 tahun 2017 itu dijelaskan bedanyaantara audit investigasi dengan audit penghitungan kerugian negara, kalauinvestigasi murni yang membuat auditnya adalah auditor. auditor yangmemeriksa semua bukti dari awal sampai dengan adanya indikasipenyimpangan sampai dengan indikasi kerugian keuangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 16 Juli 2020 — . Pidana - I WAYAN SURYAWAN, SH - LALU AZRIL SOPANDI, SE. (Terdakwa)
253 — 162
  • Prinsip tersebut termuat dalam Undang Undangnomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagaiketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan ;Mengacu pada hal tersebut , maka setiap pengeluaran harusdidasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenangdan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah danseluruh bukti bukti tersebut dapat dicerifikasi oleh pejabat yangbertanggungjawab/berwenang untuk melakukan verifikasi /pengujian;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2206/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 26 Februari 2015 — M.SYAM ARIEF FAISAL,SE alas FAISAL Bin ARIFIN NUR
54 — 7
  • Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa iadalam keadaan sehat baik jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah untuktuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakantuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
Dr.HUSNI THAMRIN, SH.,MH Alias HUSNI Bin SULAIMAN Alm
98 — 110
  • Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusi.b. pasal 130 ayat (2): Dalam hal ULP belum terbentuk ataubelum mampu melayani' keseluruhan kebutuhanPengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presidenin, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untukmelaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa prosedur/ ketentuan apabila Dinas/Instansi meminta bantuantenaga kepada pegawai pada Instansi lain untuk menjabat sebagaiPanitia Pengadaan / ULP tidak diatur dalam Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 beserta aturan turunannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-01-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 338 PK/Pdt/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATE VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY B.V, DKK
542 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 338 PK/Pdt/2014diandalkan Penggugat dalam memberikan pendapat mengenaikeabsahan perjanjian menurut hukum Indonesia sebelummenandatangani dan terikat pada Peranjian Indenture berikutseluruh rangkaian perjanjian terkait dan turunannya (accessoir)maka secara logis Penggugat tidak akan bersedia menandatanganidan terikat pada perjanjianperjanjian penerbitan Surat Hutangtersebut apabila pendapat hukum Penasihat Hukum Penggugatmenyatakan adanya quod non rekayasa atau penyelundupanhukum terhadap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
880 — 339
  • perusahaan yang baik, yaitu. selalu mensyaratkanHal 314 dari 535 halaman, Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pstterjaminnya mekanisme saling uji untuk menghindarkan terjadinyakesalahan dalam pengelolaan keuangan; Bahwa apakah pengeluaran negara harusdipertanggungjawabkan, Ahli berpendapat tentu saja dan jelas, setiappengeluaran negara harus dipertanggungjawabkan dan disusun atasdasar buktioukti yang sah sesuai dengan alokasi danperuntukannya, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 danketentuan turunannya
    Kas atau menjadi Arus Kas karenakerugian keuangan Negara harus nyata dan pasti pada saat adanyaperbuatan melawan hukum; Bahwa Kerugian Negara terjadi sejak dimulainya suatu perbuatanmelawan hukum dan diikuti dengan keluarnya uang yang seharusnyatidak kelar dengan kata lain tidak Ssesuai dengan aturan yang berlaku; Bahwa perbuatan melawan hukum yaitu. perbuatan yangbertentangan dengan aturanaturan yang berlaku diantaranyaUndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, SKDirektur, SOP, serta turunannya
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
95 — 32
  • Muchtar Adam melalui ULP;Bahwa mekanisme pelelangan pasca kualifikasi sistem gugur yang sayamaksud dalam pengadaan pekerjaan pelaksanaan/konstruksi dalampembangunan pasar pontolo tahap II adalah berdasarkan Perpres 54Tahun 2010, dan perubahannya, serta aturan turunannya (saat ituperubahan ketiga dan keempat), dimana metode kualifikasinyamenggunakan sistem pasca kualifikasi satu file, serta metode evaluasinyadengan sistem gugur;Bahwa mekanisme yang digunakan dalam proses seleksi ini adalah metodePasca
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
223 — 350
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait + dengan pengelolaan Keuangan Negara;Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pembagian Keuangan Negara itu dibagi menjadi kewenangan danpembagian wilayah, dan Keuangan Negara itu ada dalam wilayah politikKeuangan Negara dan adminitratif Keuangan Negara Keuangan Negara itu antaraYudikatif dan Eksekutif dalam pembentukan UU, aspek adminitratif nya adalahmengatur
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
321 — 171
  • Artinya, bahwa para Bendahara tersebut harus melakukanberbagai pengujian untuk memastikan kebenaran pengeluaran dimaksudBahwa Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapatdipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusunatas dasar buktibukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukkannya.Prinsip tersebut termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentangPengelolaan PerbendaharaanMengacu pada hal tersebut
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2205/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 26 Februari 2015 — RICHARD PALARO HUTAJULU als RICHARD
66 — 14
  • Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa iadalam keadaan sehat baik jasmari maupun rokhani ;Hakim Ketua menerangkan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah untuktuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum menerangkan bahwa ia telah siap dengantuntutannya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakantuntutannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana tersebut, lalu iamenyerahkan kepada Hakim dan turunannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
122 — 44
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait + denganpengelolaan Keuangan Negara; Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pembagian Keuangan Negara itu dibagi menjadi kewenangan danpembagian wilayah, dan Keuangan Negara itu ada dalam wilayah politikKeuangan Negara dan adminitratif Keuangan Negara Keuangan Negara itu antaraYudikatif dan Eksekutif dalam pembentukan UU, aspek adminitratif nya adalahmengatur
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 09-12-2013 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 20-01-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 121/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 1 Mei 2012 — SENTINA Br.SIPAYUNG ,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
131 — 53
  • Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan sertipikatHak Milik Nomor 197/Sei Mencirim dan turunannya sampaimenjadi Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirim, danpendaftaran peralihan Hak Milik Nomor 1241/Sei Mencirimmenjadi atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuaidengan kewenangan dan prosedur menurut ketentuanhukum yang yang berlaku dengan berpedomansepenuhnya pada Undang Undang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, jo.131Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 jo.
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 11-06-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 47-K/PM II-11/AD/VI/2013
Tanggal 5 September 2013 — TRI JUWANTO SERTU Nrp.31960341220676. dkk 5 orang
188 — 115
  • Bukankah perkara ini merupakanperkara pembantuan yang bersumber dari perbuatan yangdilakukan oleh Saksi14 (dalam perkara lain) yang disidangkansecara terpisah, namun tetap memiliki keterkaitan yang sangaterat dengan perkaraperkara turunannya.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
YULASDAR, ST BIN ABDURRAHMAN
94 — 32
  • Aceh Selatan Tahun 2016sudah sesuai dengan prosedur dan perundangundangan yang berlaku yaitusesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya danPeraturan Kepala LKPPRI Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk TeknisPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Bahwa CV.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
104 — 15
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait + dengan pengelolaan Keuangan Negara;Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara; Bahwa pembagian Keuangan Negara itu dibagi menjadi kewenangan danpembagian wilayah, dan Keuangan Negara itu ada dalam wilayah politikKeuangan Negara dan adminitratif Keuangan Negara Keuangan Negara itu antaraYudikatif dan Eksekutif dalam pembentukan UU, aspek adminitratif nya adalahmengatur
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 30-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMEL TARIGAN, S.H.
Terdakwa:
1.TUMIN Anak dari SALIDUNG
2.SUNDAK Anak dari LAMBUT
89 — 20
  • swakelola berdasarkan Peraturan KepalaLKPP pada Lampiran Bab Pendahuluan tentang Pengertian UmumPoint C ayat (7) menyebutkan Swakelola adalah kegiatan PengadaanBarang / Jasa dimana pekerjaannya Direncanakan, Dikerjakan, danatau Diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan;Bahwa ahli menjelaskan terkait kegiatan yang menggunakan DanaDesa dengan menggunakan Alat Berat untu kegiatan tersebut makaBerdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentangPedoman Tata cara Barang / Jasa didesa yang turunannya
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
238 — 166
  • jugaproses balik namanya sudah berlaku, karena transaksinya sudah dilaksanakan, jika tidak maka secarahukum haknya masih milik Lumpat Marisi Simanjuntak Yang bertanggung jawab terhadappermasalahan ini adalah:1) Ketua panitia dan PPTK;2) KPA;3) Lumpat Marisi Simanjuntak; Bahwa ahli menerangkan proses pensertifikatan tanah di kantor pertanahan KabupatenManokwari, balik nama, proses penggabungan sudah sesuai prosedur, walaupun proses pengadaantanahnya tidak melalui mekanisme UU Nomor 2/2012 serta turunannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — ERNI YUSMAWATI
99 — 68
  • yangberada dibawahnya.Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dibidang perkreditandi KPO (Kantor Pusat Operasional) atau masingmasing cabangsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritaspengawasan Bank Maupun kebijakan, ketentuan dan prosedurintern yang ditetapkan oleh Bank.Bertanggung jawab atas pemenuhan prosedur kredit yang telahditetapkan .Bertanggung jawab atas pemenuhan penanda tangannan kredit ,dokumen terkait berikut turunannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
117 — 32
  • Oleh karena itumaka pengurusan dana PT POS dilakukan secara korporasi dan oleh karenaitu maka semua ketentuan ketentuan yang mengatur serta prinsip prinsipdalam pengelolaan dana perseroan terbatas yaitu UU Perseroan Terbata, UUBUMN dan peraturan perundangan lain sebagai turunannya ;Bahwa terkait kegiatan bisnis/proyek yang tidak ada dalam RKAP PT POSmaka pengelolaannya tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara yang menyebutkan Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat peraturan