Ditemukan 9068 data
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
223 — 131
Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit.> Bahwa untuk pemberitahuan perubahan data Yayasan, berdasarkan Pasal 27ketentuan Peratunan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukumdan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta PenyampaianPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan,penyampaian pemberitahuan perubahan data pada pokoknya sama denganpenyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar.
121 — 34
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kKemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
96 — 7
Tergugat mengatakan sita jaminan sedangkan dalam positaPenggugat tidak menyebutkan alasanalasan yang kuat untukdiletakkan sita jaminan;Jawaban Penggugat/Kuasa Penggugat; bahwa Penggugatsudah mencantumkan semuanya dalam gugatan Penggugat, sesuaidengan Pasal 39 Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 ayat (2)berbunyi Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutandan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat(1).
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
97 — 48
- 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit an. LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI, tanggal 13 November 2013.
- 1 ( satu ) lembar Asli surat Pernyataan tidak termasu daftar hitam yang di tanda tangani oleh LA TJENG selaku Direktur PT INTI PAPUA MANDIRI tanggal 13 / November 2013.
- 1 ( satu ) lembar foto copy ijasah dari Institut Sain Dan Teknologi Jayapura an.2013, tanggal 14 Mei 2013 yang di keluar olehKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku KantorPelayanan Pajak Pratama Jayapura Nomor : PEM .0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013, tanggal 14 Mei 20113.16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tandapenerima dari Kementrian Keuangan RI, DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura.1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalampengawasan pengadilan dan tidak pailit
2013, tanggal 14 Mei 2013 yangdi keluar oleh Kementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal PajakKantor Wilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan PajakPratama Jayapura Nomor : PEM . 0291 / WPJ. 18 / 0403 / 2013,tanggal 14 Mei 20113. 16 ( enam belas ) lembar foto copy surat tanda penerima dariKementrian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak KantorWilayah DJP Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak PratamaJayapura. 1 ( satu ) lembar Asli surat pernyataan tidak dalam pengawasanpengadilan dan tidak pailit
HAWANI BACHTIAR
Tergugat:
1.BACHTIAR
2.PT. DHARMA PUTRA KARSA
3.PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
304 — 114
CEM setelahditegur lalai melakukan kewajibannya, atau jatuh pailit, maka PENANGGUNGakan menggantikan kedudukan PT CEM ....
76 — 39
memundurkan waktu pemasukandokumen selama 1 (satu) hari ;Kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk suatu dokumenpenawran adalah :e Akte pendirian perusahaane SIUPe SITUe Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)e lsian kualifikasie Surat dukungan, surat jaminan mutu, surat garansi dan suratjaminan purna jual serta brosur dari dealere Fiskal daerahe Surat rekomendasi Inspektorate Dokumen yang berkaitan dengan pajak dalam 3 (tiga) bulanterakhire Pengalaman kerjae Surat pernyataan yang berkaitan dengan tidak pailit
113 — 27
Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b. Kedua, karena PERJANJIAN PENYEDIAAN telah dibuat tanpaada paksaan, tipu daya, dan tanpa ada kekhilafan dari masingmasing pihak yang membuatnya.
183 — 97
jasa pekerjaan fisik;Bahwa yang membuat dan menyusun serta mengetik dokumenkontrak perencanaan teknis, dokumen kontrak perencanaan diDistrik Yatamo, dokumen pengawasan untuk Distrik Bibida danDistrik Yatamo adalah saksi sendiri kecuali formulir isiankualifikasi, surat pernyataan kebenaran dokumen, suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan tundukpada Kepres 80 Tahun 2003, surat pernyataan dalam keadaanHalaman 49 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.SusTpk/2018/PN Japtidak mampu/ tidak pailit
Kedek Teguh Dwiputra Jayakesunu, SH.
Terdakwa:
Abu Hari
68 — 25
saksi disuruh untuk datangke hotel Osela II Jalan Pidada VI No. 8 Ubung Denpasar , kemudiansaksi datang ke hotel Osela Il yang diantar oleh kakak ipar saksi atasnama NI NYOMAN ARTI dan saat sampai di hotel setelah parkir sepedamotor saksi melihat kakak ipar saksi an WAYAN SARMA, menyuruh NINYOMAN ARTI untuk menjauh tidak ikut dengan saksi , kemudian saksimendekati WAYAN SARMA dan diajak kedepan kamar pak NGURAH,saat itu saksi dikenalkan oleh WAYAN SARMA, dengan berkata ini pakNGURAH dulu dia juga pailit
211 — 158
PBMSdengan PT KPN dan antara PT PBMS dengan PT BDP adalah tidak benar;1 Bahwa keterangan ahli dari BPKP bahwa proses pemberian fasilitas kreditdan penarikan kredit tidak sesuai dengan ketentuan;m Tidak dipertimbangkannya perihal kejadian pailit atas PT. PBMS yangterjadi pada tahun 2005;n Bahwa kerugian keuangan negara cq PT.
SYAHLAN MANNASSAI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST. MT
162 — 204
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.7. Pemilik, komisaris dan / atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi.8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasapengiriman.9.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.7. Pemilik, komisaris dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/ dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi.8. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasapengiriman.9.
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;7. Pemilik, komisaris dan/atau pengurus perusahaan tidak ada yangmerupakan pegawai K/L/D/I dan/atau pejabat negara, boleh pegawaiK/L/D/ tetapi sedang cuti diluar tanggungan negara dibuktikandengan dokumen resmi;8.
SITI ARIFAH BINTI MUKRI AMIN SUTIKNO
Tergugat:
1.PT.BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK CQ PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL TBK KANTOR CABANG ARGA MAKMUR, DKK
2.kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bengkulu
3.ahmad fitriyanto
4.samsir riduan
Turut Tergugat:
kepala kantor pertanahan kab. bengkulu utara
94 — 47
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia,dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nila Limit palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Dengan demikian, dikarenakan dalam perkara a quo WNilaiLimitnya dibawah Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah), makaTERGUGAT dalam menetapkan Nilai Limit Lelangnya tidakberdasarkan penilaian dari tim penilai Kantor Jasa PenilaianPublik (KJPP).Halaman 47 dari 104 halaman PutusanNomor 14/Pdt.G/2017/PN AgmBahwa, berdasarkan uraian tersebut
PT. Dua Cahaya Anugrah
Tergugat:
Made Sumartana, dkk
567 — 965
Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat di duga dan / atau yangsangat memaksa yang terjadi diluar kKekuasaan pihak yang harus berprestasi(Putusan No 21/ Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst);Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi berposisi sebagai debitur sedangkan Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi berposisi sebagai kreditur;Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi (DR.
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Djati Dharma Indah Plywood Industries telahdinyatakan pailit berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sehinggakaryawan diminta untuk hadir dalam sidang Verifikasi dengan HakimPengawas dan Kurator untuk menyampaikan hutanghutang karyawan baikpenunggakan gaji, Pesangon dan hakhak lainnya, maka karyawanmembentuk delegasi berdasarkan penunjukan karyawan untuk menghadirisidang verifikasi yang berlangsung di Ujung Pandang pada bulan Oktober2003, dan dalam sidang tersebut telah diputuskan saham PT.
108 — 13
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah); atauc.
174 — 89
Nomor : 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo.Nomor : 38K/Pdt.SusPailit/2014., yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejaktanggal 05 Maret 2014 telah membuat sengketa antara Para Penggugat denganHalaman 50 dari 108 halaman, Putusan Nomor : 131/G/2016/PTUNJKT.10.Tergugat Il Intervensi menjadi terang benderang.
157 — 79
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidanayang dilakukan.Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan Benda yang berada dalam sitaankarena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhiketentuan ayat (1).Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan Jaksaadalah Pejabat yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk bertindaksebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan
75 — 23
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia,danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limitpaling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (7), Terlawan mengajukan surat permohonan lelang objek hak tanggungan milik paraPelawan kepada KPKNL Bukittinggi, kemudian KPKNL Bukittinggimenentukan waktu dan tempat pelaksanaan tersebut, hal mana telahsesuai dengan ketentuan sebagai berikut:1.
84 — 41
Tommy yangtidak membayar lagi keuntungan penjualan susu sapi perah, lalu dr,Tommy bilang usahanya pailit, kemudian ada keputusan PKPUuntuk dilakukan pengembalian uang saksi secara mencicil, ternyatasampai sekarang hasilnya juga tidak ada ;Saksi pernah menerima salinan putusan PKPU Surabaya, dalamputusan tersebut disebutkan usaha sapi perah tersebut ternyata bukanmilik dr. Tommy Gumilar ;Sebenarnya kita sendiri juga bingung karena dalam formnya waktu diPKPU itu dr.
246 — 73
para investor yangmenjadi Group/Down Line Terdakwa, maka pada tanggal 12Februari 2017 Terdakwa mendaftarkan gugatan kepada Saksi9(KSP Pandawa Mandiri Group) di Pengadilan Tata Niaga atauPerdata Khusus PKPU (Penundaan Kewajiban PembayaranUtang) dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000,(empat puluh lima milyard tujuh puluh tiga juta rupiah) dan padatanggal 12 April 2017 gugatan Terdakwa diterima selanjutnyatanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Group dan SdrNuryanto alias Dumeri dinyatakan Pailit