Ditemukan 22109 data
12 — 6
mendamaikan denganmenasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang di persidangan,lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkandalildalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan bukti suratsurat berupa:1.Fotocopy Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor XXXX /12/X/2012 Tanggal 1910
7 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
11 — 6
dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, buktitersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohondan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antaraPemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinanyang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasarhukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
9 — 9
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Putusan Nomor 1765/Pdt.G/2019/PA.KjnHal. 7 dari 11 hal.Pasal 1910 KUH Perdata.
11 — 14
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyaHalaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 689/Pdt.G/2019/PA.KjnSALINANdalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
13 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
7 — 1
halamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka penolakan Kantor UrusanAgama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatuatas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangankedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuanPasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910
13 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
13 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraPutusan Nomor 1673/Pdt.G/2020/PA.KjnHal. 7 dari 11 hal.agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 1
bahwa berdasarkan bukti P.4 maka penolakan Kepala KantorUrusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpah yangtelah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatu atas apayang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangan kedua saksitersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2)HIR dan pasal 1910
17 — 1
telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalildalilgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
9 — 2
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka penolakan Kantor UrusanAgama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatuatas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangankedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuanpasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
10 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
20 — 9
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
12 — 1
bersesuaian dan pada pokoknya meneguhkandalildalil gugatanPenggugat ; Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi tersebut diatas, MajelisHakim patut mempertimbangkannya pula, bahwa:e Keterangan saksisaksi tersebut diatas adalah mengenai suatu kejadian/peristiwatentang apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasanalasan atas apayang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
36 — 3
UndangUndang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturantentang Kewarnegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910296jo. 27458) ;2. UndangUndang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara,Penduduk Negara jo. UndangUndang Tahun 1947 Nomor 6 jo.UndangUndang Tahun 1947 Nomor 8 jo. UndangUndang Tahun1948 Nomor 24;3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RepublikIndonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun1950 Nomor 2);4.
12 — 1
telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalildalilgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut ; e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
14 — 1
telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalildalilgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
7 — 3
Putusan Nomor #0001#Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910 KUH Perdata, pada asasnya saksi keluarga dalam garis lurusdengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengarketerangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quomenyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal76 ayat (1) UndangUndang
15 — 1
telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalildalilgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910