Ditemukan 22091 data
10 — 7
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika Saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
6 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
7 — 2
bersesuaian dan pada pokoknya meneguhkandalildalil gugatanPenggugat ; Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi tersebut diatas, MajelisHakim patut mempertimbangkannya pula, bahwa:e Keterangan saksisaksi tersebut diatas adalah mengenai suatu kejadian/peristiwatentang apa yang diketahuinya sendiri dengan disertai pula alasanalasan atas apayang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
9 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka penolakan Kantor UrusanAgama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah Umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatuatas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangankedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuanpasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
15 — 2
Pasal 1910 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah sebelummemberikan keterangan seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formildan harus dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat(1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, harus disertaiketerangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
6 — 4
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
6 — 1
Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohonuntuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyatapara saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyasebagaimana tersebut da dalam bagian duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (2),147 dan 172 HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang undang Hukum Perdata,keterangan saksisaksi tersebut
12 — 3
bahwa berdasarkan bukti P.8 maka penolakan KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena AnakPemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
13 — 1
2Menimbang, bahwa saksi 1 adalah sebagai ibu kandung Penggugat dansaksi 2 adalah sebagai kakak Kandung Penggugat, adalah orang yang berhakuntuk menjadi saksi dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formalsebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR, adapunhubungan saksi 1 dan saksi 2 ada hubungan keluarga dengan Penggugat,dalam hal ini majelis menilai karena perkara ini adalah tentang masalahperselisihan kedua belah pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIRjo Pasal 1910
12 — 2
Pasal 1910 KitabUndangundang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah sepertiditentukan dalam Pasal 1911 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, makakesaksiannya memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan mempunyai nilaikekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa Saksi Pertama sebagai rekan kerja Pemohonmenyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, seringterjadi pertengkaran sejak dua tahun yang lalu, hal itu diketahui Saksi karenaPemohon dan Termohon menjalani proses mediasi di Polda, namun
14 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
10 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
17 — 13
relevan dengan dalildalil permohonan paraPemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian parasaksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapatditerima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalildalil permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan olen Para Pemohon sudahdewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbgjuncto Pasal 1910
15 — 5
Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkanPenggugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan,dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahsumpahnya sebagaimana tersebut da dalam bagian duduk perkara di atas.hal. 6 dari 10 halamanMenimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (2),147 dan 172 HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang undang Hukum Perdata,keterangan
11 — 7
Pasaltersebut Sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugatdengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satuorang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaiamana ketentuanpasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan duaorang saksi dan masingmasing telah memberikan keterangan dibawahHal. 7 dari 12 Putusan No. 006/Pdt.G/2019/PA.Pkpsumpah.
12 — 3
No 156/Pdt.G/2019/PA.KjnSALINANPasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksisaksi yang dikemukakan Penggugat dapat diter!
9 — 4
1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukumperkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukumdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memilikihubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hokum:(jika Saksi orang tua P)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
8 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
9 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.