maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anakyang bernama lahir pada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan)beradadibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (hadlanah)anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama lahirpada tanggal 6 Mei 2018 (umur 3 tahun 6 bulan), telah diberikan kepadaPenggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asasberpinak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan

Barang Si :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur iniadalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang telah melakukan perbuatan pidana yang termuat dalam dakwaanPenuntut Umum oleh karena itu penekanan unsur ini adalah adanya keberadaansubyek hukum tersebut;Menmbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud Barang Siapa dalamperkara ini adalah terdakwa SEPTIAWAN ALIAS ADE sebagai terdakwa yangHalaman 27 dari 33 Putusan No. 278/Pid.B/2015/PN.Cjrdipersidangan

Jadi, penekanan unsur inipada adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), tetapi tentang apakah Terdakwa telah melakukanatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantungpada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tigaorang lakilaki yang bernama Martinus Paton als Paton anak dari Gagang(

(Nark otik a)Penasihat Hukum saat itu, yang dijawab oleh Terdakwa bahwaTerdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perbuatan yangdiduga dilakukan Terdakwa pada saat itu, yang dijawab oleh Terdakwabahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;Bahwa tidak ada pemaksaan atau penekanan terhadap Terdakwa padasaat pemeriksaan tersebut;Bahwa pada saat pemeriksaan, teman Saksi bernama Lel.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnyamenunjukkan prilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidakpeduli dan tidak mau tahu adanya larangan keras dariPemerintah dan penekanan dari Kesatuannya tentang bahayapenyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa telah mengetahuiMenimbangMenimbangMenimbang29bahwa setiap bentuk penyalahgunaan narkotika sangat dilarang,namun pada kenyataanya hal ini tidak Terdakwahiraukanmelainkan Terdakwa malah ikut melibatkan diri dalampenyalahgunaan narkotika tersebut.3.

Sehingga berlaku pemaksaan/penekanan yang menyalahihukum. Apalagi tanah dan rumah itu warisan keluarga dan tempat usahasatu satunya keluarga.Bahwa justru yang membeli lelang (bukan pemenang lelang) TergugatIl seorang Kuwu/ Kepala Desa Jagapura Wetan. Karena tidak adapembeli lainnya, Sehingga ada kerja sama untuk menghancurkanPenggugat dan menelantarkannya. Yang seharusnya seorang KepalaDesa melindungi rakyatnya.

mengajukan usulan writeoff / penghapusan bunga, denda atau pokok; Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen,penyelesaiankredit bermasalah; Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang Kantor PusatOperasional; Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru; Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang / PemimpinKantor Pusat Operasional; Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan

Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang Kantor PusatOperasional;10.Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru;11.Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonankredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang/ Pemimpin KantorPusat Operasional;12.Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan pada produk kredit;13.Melaksanakan penghimpunan dana pihak ketiga sesuai dengan targetyang ditetapkan;14.Melakukan pelayanan pembukaan

mengajukan usulan write off/penghapusan bunga, denda atau pokok;Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen,penyelesaiankredit bermasalah;Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang Kantor PusatOperasional;Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru;Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang / PemimpinKantor Pusat Operasional;Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan

mengajukan usulan writeoff/ penghapusan bunga, denda atau pokok;Melaksanakan penagihan angsuran, monitoringdokumen,penyelesaian kredit bermasalah;Mengusulkan pencairan kredit kepada Pemimpin Cabang KantorPusat Operasional;Melakukan pencatatan pada system computer segala sesuatu yangberkaitan dengan adanya debitur baru;Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit,agunan serta menyerahkan kepada Pemimpin Cabang / PemimpinKantor Pusat Operasional;Melaksanakan tugas marketing dengan penekanan

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka dalam praktek peradilan perdata selaindimungkinkan adanya kumulasi subjek gugatan juga dimungkinan adanyakumulasi objek gugatan yang bertujuan untuk menyederhanakan prosespenyelesaian perkara secara menyeluruh, bahkan dalam perjalanan praktekperadilan Indonesia yang sudah berlangsung, justru dibenarkan adanya pihakTurut Tergugat yang mungkin bertujuan hanya sebatas penekanan agar pihakdimaksud kelak tunduk dalam

putusan perkara, sehingga kehadirannya sebagaipihak lebin kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah Agung RINo.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1Agustus 1973);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yangdemikian dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka menurut pendapatMajelis Hakim maka sesungguhnya merupakan Hak dari Para Penggugat untukmemasukan KPKNL sebagai Turut Tergugat yang mana memasukan TurutTergugat bertujuan hanya sebatas penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) ;eBahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ; Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ; Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ; Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ; Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan atau pengancaman

Angkatan Laut, BNNdan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan

Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.6. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi knusus : Tidak dijumpai.8.

Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudahhilang pada penekanan.. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki,kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh limasentimeter), warna kulit Sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudahdicabut.7. Identifikasi khusus : Tidak dijumpai..

Bahwa, dengan beberapa pertimbangan ditambah kerinduan yangterbendung sejak tahun 2017, untuk dapat bertemu dengan anakanakkandungnya secara langsung, begitupun ternyata selama anakanaktersebut di atas berada pada penguasaan dan pemeliharaan TERGUGAT ditempat kediaman orang tua TERGUGAT, pada kenyataannya anakanaktersebut di atas mengalami beberapa pengaruh, penekanan dan intimidasibaik langsung maupun tidak langsung.

;Bahwa, begitu pula pada kenyataannya selama anakanak tersebut di atasberada pada penguasaan dan pemeliharaan TERGUGAT di tempatkediaman orang tua TERGUGAT, anakanak tersebut di atas mengalamibeberapa pengaruh, penekanan dan intimidasi baik langsung maupun tidaklangsung. Sehingga, atas keadaankeadaan demikian yang telah dialamioleh PENGGUGAT dan anakanak tersebut di atas, menimbulkankekhawatiran dan kecemasan baik secara psikis maupun mental.

Tergugat dan tergugat 3 melakukan penekanan kepadaPenggugat hanya melunasi saja tagihan iuran tersebut dan nanti akandihidupkan aliran listrik dan air. Pada tanggal 1 November 2015 jam14.30 WIB Penggugat mencari Pak Sandy K pemilik kios Tower A yangdapat informasi bahwa kiosnya juga diputus listrik dan air di kiosnyaoleh sdr.

Ahmaruddin) yang memberi perintahlangsung kepada Tergugat untuk melakukan penagihan pembayaransebesar Rp 17.254.673.99 dan pemutusan aliran listrik dan air pada kiosKB 20 Tower B milik Penggugat 1 dan tergugat 3 (sdr Achmaruddin/Dedikoordinator keamanan pengurus PPPSRS) yang melakukan pemaksaandan penekanan agar Penggugat 1 membayar tagihan sebesar Rp17.254.673.99 untuk dapat menghidupkan aliran listrik dan air pada kios KB20 Tower B tanoa memperhatikan komplain Penggugat 1 Juga Tergugat 2dan tergugat

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Segi Segi Hukum Perjanjian hal 51,menyatakan:bukan hanya kesusilaan yang bertentangan denganundangundang saja, tapi segala sesuatu yang tidak senonoh atautidak layak dalam pergaulan hidup bermasyarakat.Dalam hal initampak juga unsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamana telah lewat dari tanggal 1 Juli 2017 dan PihakKeduabelummembayarlunasmakaperjanjianini danperjanjianlainnya batal sertauang yang telah diterima olehPihak Pertama dari Pihak Kedua

Dalam hal ini tampak jugaunsur pemaksaan dan unsur penekanan, dengan katakata ...bilamanatelahlewatdaritanggal 1 Juli 2017 dan Pihak Keduabelummembayar lunas maka perjanjian ini danperjanjian lainnya batalserta uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua(Rp. 550.000.000.) sepenuhnya menjadi milik Pihak Pertama.Bahwa pasal 2 huruf b Perjanjian Jual Beli Tanggal 30 Desember 2016tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1256 KUH Perdatayang menyatakan: Semua penkatan adalah

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Disampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar SaksiSuwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.DwiMutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatanpengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilinan lain, maka Saksi Suwandi selaku

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon atasnama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebas dantidak ada penekanan, setelah penetapan tersangka segera mendapatpemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hak mendapatkunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluarga Pemohon, tembusanSurat perintah penangkapan dan penahanan telah diberikan kepadakeluarga Pemohon yang diserahkan melalui Penasehat Hukum yangditunjuk Pemohon

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohonatas nama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebasdan tidak ada penekanan, setelan penetapan tersangka segeramendapat pemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hakmendapat kunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluargaPemohon, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanantelah diberikan kepada keluarga Pemohon yang diserahkan melaluiPenasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon

----------------------------- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------------------------------------------- Menetapkan barang bukti berupa : --------------------------------------------------------- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ---------------------------------------------------- Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan