Abdul Rasid Watngil dan Nasar Lustawer, dengan maskawinberupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telahterjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (8) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

tanggal 21 Februari 2011, Nomor XXXXX/IST/1999 (videsurat bukti tertanda P5), XXXXxX, lahir di Tabanan pada tanggal tanggal 29 Juli2001 sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX/IST/1999(vide surat bukti tertanda P6), dan XXXXX lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juni2009 sesuai dengan fotokopi Akte Kelahiran Nomor XXXXX/WNI//2013 (vide suratbukti tertanda P7);Menimbang, bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan di atur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (1) Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan itu mengatur adanya 2 (dua) syarat dalam suatu Perkawinan yakniHalaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pat.G/2017/PN Tabsecara materiil pada ayat (1) dilakukan menurut hukum masingmasing agamanyadan kepercayaannya itu sedangkan syarat formil diatur

pada ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa setelah dihubungkan alat alat bukti sah yang diajukanke muka persidangan dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan (vide Pasal2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan).

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumanyang lebih berat setelah perkawnan berlangsung;d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kevejibannya sebagai suami/isteri;f Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta fakta hukum yang terungkapdipersidangan dengan alasan perceraian (vide Pasal 19 PP No.9 tahu 1975tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawnan) maka dapatdiketahui bahwa permasalahan antara

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,2. Kompilasi Hukum Islam:Hal. 8 dari 11 halaman Pen. No.104/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17a. Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegavai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

disepakatinya dan menginginkan agar perjanjiankawin sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris tentang Perjanjian KawinNomor 11 tanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris ANDYNASUSIAWATI ACHMAD, SH, M.Kn, MH Notaris di Kabupaten Pasuruanjuga disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan tercatat dalam bukuregister perkawinannya yang ada di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang;Menimbang, bahwa Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentangperkawinan berbunyi : (1) Pada waktu atau sebelum perkawnan

dilangsungkan kedua belah pihakatas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yangdisahkan oleh pegaweai pencatat perkawnan, setelah mana isinyaberlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;(2) Perkawnan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan;(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawnan dilangsungkan;(4) Selama perkawnan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan

belum disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan dicatatdalam buku register perkawinannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan berbunyi: Pada waktu atau sebelum perkawnandilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapatmengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatperkawnan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketigatersangkut dan ayat (3) pasal tersebut berbunyi: Perjanjian tersebut dimulaiberlaku sejak perkawnan

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabilapelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnyaperkawinan menurut syariat Islam (vide pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinanadalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:untuk melaksanakan perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhiketentuan hukum lslam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figqh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;SGA Cydrlag cols gai cya Ab 9 pig Aine 83 Biya) gle & Si 6 ge MN 4 511Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz lV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu = mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Wel gil cole Jala 4 aly al alate dung jy ages Gob day ) ADE LS GyeArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Simi tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT denganPosita poin 2 halaman ke 1 yang menyatakan "perkawnan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan akibat cekcokyang terus menerus dan tidak bisa di damaikan lagi walaupun telah berulangkali di damaikan namun usaha perdamaian tidak berhasil dengandemikian perkawnan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah putusdengan segala akibat hukumnya" Dalil yang dikemukakan PENGGUGATtersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa sesungguhnya perkawinanantara

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 3 halaman ke 2yang menyatakan "perkawnan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telahputus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan negeri Jakarta Baratnomor: 728/PdtG/2010/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2010" (sesuaiHal 14 dari 26Halaman Putusan No.405/ Pdt/2016/PT.DKIdengan bukti Tl);5.

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan dasar hukum yang di dalilkan di dalamposita poin 5 halaman ke 2 dan ke 3 yang menyatakan "Undangundang (UU)No: 1 Tahun 1974 tentang perkawnan Pasal 35 menyatakan:Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawnan menjadi hartabersamaAyat (2) : Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan hartabenda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atauwarisan adalah di baweh penguasaan masing masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain";.

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 6 halaman ke 3 yangmenyatakan "dalam perkawnan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidakada perjanjian perkawnan sehingga sesuai Pasal 35 ayat (1) UndangundangNo: 1 Tahun 1974 di atas, harta bersama dalam perkawnan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT adalah semua harta benda yang diperolehselama perkawnan";.

Bahwa TERGUGAT sepakat dengan posita poin 7 halaman ke 3 yangmenyatakan "selama dalam perkawnan PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmembeli sebidang tanah dengan alasHak Sertifikat Hah Milik (SHM) No:1057/Gunung Sahari Selxxtan, seluas 130 M? (seratus tiga puluh meterpersegi) tertulis atas nama TERGUGAT;.

Rasid Watngil, dengan maskawinberupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telahterjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak dapat dibuktikandengan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitPenetapan Nomor 104Pdt.P/2015/PA TI. halaman 8 dari 11 hal.sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawnan yang sah menuruthukum ?

, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawnan ialah ikatan lahir batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Perkawnan adalah sah,apabila dilakukan

, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Pasal 38 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawnan dapat putus karenakematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, terdapat kaidah hukum yaitu : bahwa dalam hal perceraian tersebuttidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salahsatu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawnan itusendiri, apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak,karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkindipersatukan lagi;b.

dilangsungkan, makasatu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkanHalaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Lbppula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan olehPegavai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawnan, dan bagi perkawnan yang dilangsungkan di luar negeri, salinanitu disampaikan kepada Pegauai Pencatat di Jakarta.Menimbang, bahwa

12 hal.bernama Nasar Renhoat dan Abidin Maswatu, dengan maskawin berupa uangsejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Penetapan Nomor 106/Pat.P/2015/PA TI. halaman 9 dari 12 hal.Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9S Cpsrlig oly gai Ce Abe g lig Aimne 83 Bl yal gle cS co gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah teradinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu) = mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Uns lg il (ple ula 4d aly al alate daa y jl age (ob dag J ADD LES CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin, Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menegaskan bahwa;Perkawnan talah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangvanita sebagai suami istri dengan tujuaan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsaPasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;Perkawnan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat

kuat atau miltsaaqgon gholiidhan untuk mentaati perintah Allahdan melaksanakannya merupakan ibadah,Perkawnan bertujuaan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, maveddah, dan rahmah,Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atasditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon danTermohon terpecah (broken down marriage) yang berakibat kepada tidakditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan sakinah,maveddah dan rahmah) sebagaimana tujuan perkawinan

membawa dampaknegatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpamempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak,perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnyamenyatakan Bahva dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak l/ain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri apakah perkawnan itumasih dapat dipertahankan lagi atau tidak;Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untukmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayangseperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknyaakan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salahsatu pihak atau kedua belah pihak.

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.Pkbdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan "/slam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tanggasudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermantaat lagi nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab denganmeneruskan perkawnan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaanyang bertentangan dengan semangat

Bahwa para Penphon tidak pernah mnenerim Kutipan AktaNkah dari Pegawai P encatat Nkah Kantor Urusan AgamKecamatan Pakuniran, Kabupaten Proboli nggo dan setelah paraPenohon nengurusnya, ternyata pernikahan para Penpvhontersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan AgamKecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.Oleh karenanya para Penvohon nenbutuhkan Penetapan Nkahdari Pengadilan Agam Kraksaan, guna dijadikan sebagai alashukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untukkepastian hukum perkawnan

Sulaiman Menimbang, bahwa pernikahanPenohon dengan Termohon tidak tercatat diPPN Kantor Urusan Agam Kecamatan Pakuniran (P. 4)disebabkan karena kelalainan P#N setempat, dan pencatatanperkawnan itu sendiri bukan rukun dan syarat sahnyasuatu perkawnan.

segala akibat hukum yang ditimbul kankemmdian ;Menimbang, bahwa tujuan pernmohonan itsbat' nikah = yangdiajukan padaPemohon dalam rangka mendapatkan kepastian danperli ndungan hukum serta untukkepentingan pengurusan akte kelahiran anakanak PenohonI dan Penvohon II pada Kantor Catatan Sipil danKe penduduk ansetempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pert imbangan pert imbangantersebut di muka, ternyata pernikahan Pennhon denganTernohon telah nenmenuhi rukun dan syarat syaratnikah secara syariat Islam dan perkawnan

Menyatakan sah nenurut hukum perkawnan Penwohon Idengan Penvhon II yang dil aksanakan pada tanggal 10Desember 1996 di Kabupaten Proboli nggo;3. Menerintahkan para Penohon untuk nencatatkanperkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nkah KantorUrusan Agam Kecamatan Pakuniran, Kabupaten4.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sahapabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syaratsahnya perkawinan menurut syariat Islam (vide pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi HukumIslam);11Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinanadalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yangberbunyi:untuk melaksanakan perkawnan

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum lslam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;gd Cyarldig col g gad Cre Alay pti g Ainue 83 Sl pal gle cL 6 goal 68Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

Khasyiyah lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Wel gil (ple Sula Al aly al alae ua g ML aga Cdl dag 5 ADE ULE CeArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untuk12dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendiri. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.

saat ini telah diterima dan lulus testing CPNSdi salah satu Rumah sakit umum di Riau sebagai Apoteker sehingga Tergugatsudah mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan dan mengasuh anakTergugat dan Penggugat hingga nantinya sampai dewasa dan anak tersebutdapat menentukan sendiri jalan hidupnya.Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana Tergugat uraikan diatas , Maka Tergugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A guountuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :1;Menyatakan Perkawnan

(schaiding ven tapel enbelt);Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang: Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa:perkawnan yang sah adalah perkawnan yang dilakukan menurut hukum agamadan kepercayaan masingmasing pihak yang mengadakan perkawnan danperkawnan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka magjelisberpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syaratsahnya

adalah: "orang yangberada dibavah usia 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah kawn;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka anak Penggugat dan Tergugatyang bernama : AUDRELLIA BELVANI BR GINTING, perempuan, yang lahir diBakti Makmur Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Februari2013 masih belum genap berusia 21 (dua puluh satu tahun), yang menurutpendapat majelis Hakim masih tergolong dalam usia anak;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undangundang nomor 1 tahun1974 tentang : Perkawnan

berbunyi sebagai berikut :Akibat putusnya perkawnan karena perceraian ialah :a.

Mdn.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 UndangUndangnomor 1 tahun 1974 tentang : Perkawnan menentukan bahwa : Anak yang sahadalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawnan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, Penggugatdan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2014, sedangkan sianak yang bernama : AUDRELLIA BELVANI BR GINTING, perempuan, yang lahirdi Bakti Makmur Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 25 Februari2013

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan jalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,2.

Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,dalam hal ini dari alat bukti surat yaitu bukti P6 berupa Kutipan AktaPerkawinan atas nama AGUS SANTOSA dengan JACINTA DESYCHRISMERY PANCASARI, No 0425/CS/G/2004 dan bukti P2 berupa KartuKeluarga Nomor 1901012402120008 atas nama Kepala Keluarga JACINTADESY CHRISMERY PANCASARI yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1.Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor

kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpabermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, danPegavai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 Ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: Apabila perceraiandilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum PegavaiPencatat dimana perkawnan

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusandimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telahdikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegavai Pencatat tempatperkawnan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat padabagian pinggir dari daftar catatan perkawnan dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegavai Pencatatdi Jakarta,Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadibeserta segala akibatakibatnya

Pasal 7ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam disebutkan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikahialah suami atau isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, berdasarkan ketentuanketentuan di atas, berkaitan denganpokok perkara serta kedudukan para pihak, maka majelis hakim menilaipermohonan Pemohon merupakan wewenang absolut PengadilanAgama

saudarasaudara ibumu yang perempuan; anakanakperempuan dari saudarasaudaramu yang lakilaki; anakanak perempuan darisaudarasaudaramu yang perempuan; ibuibumu yang menyusui kamu; saudaraperempuan sepersusuan; ibuibu isterimu (mertua); anakanak isterimu yangdalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamubelum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidakberdosa kamu mengawninya; (dan diharamkan bagimu) isteriisteri anakkandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawnan

Kabupaten BenerMeriah, tanggal 01 Desember 1959 tersebut dapat dinyatakan sah menuruthukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : itsbat nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanyaperkawnan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan

; d.adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No. 1Tahun 1974, dan; e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan Undangundang No. 7 Tahun 1974; Halaman 11 dari 13 halamanPutusan Nomor 022/Pdt.G/2014/MSSTRMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (3)

pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon Iltetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon Ildan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah terobukti bahwa pernikahanHal. 8 dari 11 HalamanPemohon dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi HukumIslam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab l'anatut Thalibin juz MV halaman 254 berbunyi :Sg carlarg oly gad Cy Alay pli Adana S 4 BI pal cole CUS: co alll AsArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

perempuanitu. yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplahpemikahannya itu "Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagai bahanpertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilinat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai befakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

Suaminyayang bernama Syamsar Dairi Barus;Menimbang bahwa apakah pengesahan perkawinan tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun azas kepatutan yang adadalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakatIndonesia ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa, : Perkawnan adalah ikatan lahir batinantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentukkeluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa ;Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.1tahun 1974 tentang Perkawinan,menyebutkan bahwa :Perkawnan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu *Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti tanda Bukti P4 dan didukungdengan keterangan saksisaksi tersebut diatas,maka diperoleh fakta hukum bahwabenar Bungampe Br Purba (ic .pemohon )secara agama Kristen di

membutuhkan pengesahanperkawinan tersebut untuk kepentingan hukum pemohon dan anakanaknya dikemudianhari, sehingga untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohontersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan Perkawinan dariPengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 huruf aUndangUndang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa Perkawnan

yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dipalorkan oleh pendudukkepada istansi pelaksana ditempat terjadinya perkawnan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal perkawnan dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenaipersyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yangdimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan suratbukti tanda P 1 s/d P5 Pengadilan

memerlukan penetapan pengesahannikah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1;UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawnan

Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah talah suami atau Isteri, anakanak mereka,vali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Hal. 9 dari 12 halaman Pen. No.114/Pdt.P/2017/MSLsmTgl.05.10.17Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

Abdul Rasid Watngil dan Nasar Lustawer, denganmaskawin berupa uang sejumlah Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) dibayar tunai dantelah terjadi ijab kabul;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalildalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akanmempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa : ayat (2) Dalam hal perkawnan tidak

Adanya perkawnan dalamrangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan, d.

Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmahsesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harusdidukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkaitsehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin danberkekuatan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islammenyebutkan Perkawnan

karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinandi Pengadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam hal perkawnan