Ketua Umum berhalangan, maka dapatdiwakilkan oleh pejabat ketua umum berdasarkan surat mandat yang diberikanoleh ketua umum ) (vide Bukti P8, P8A)3. Bahwa benar TERGUGAT II Sdr. Jerry Kasenda STh adalah Wakil SekretarisJenderal DPP PDS yang sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHam RI No. M.HH14.AH.11.01 Tahun 2010 Tanggal 02 November 2010, danSurat Keputusan DPP PDS No. 001/SK/DPP PDS/VIII/2013 Tanggal 29 Agustus2013.

(vide SK DPP PDS NO.I6/SK DPP PDS/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010Bab VI ayat (4) huruf c berbunyi : apabila pada butir a Sekretaris Jenderalberhalangan, maka dapat diwakilkan oleh pejabat Sekretaris Jenderalberdasarkan surat mandat yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal atau KetuaUmum), (vide Bukti P9, P9A)4. Bahwa benar TERGUGAT telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentianmasingmasing kepada Sdr. Pdt Yefta Berta STh, Sdr.

Hal mana sesuai Surat Keputusan DPPPDS NO.0I16/SK DPP PDS/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 BAB VI ayat (4)huruf (b) yang berbunyi : Apabila pada butir (a) Ketua umum berhalangan makadapat diwakilkan oleh pejabat Ketua Umum berdasarkan surat mandat yangdiberikan oleh Ketua Umum.Bahwa untuk menjamin kelancaran tugastugas partai maka TERGUGAT IIadalah Sah sebagai wakil Sekretaris Jenderal DPP PDS yang diberi mandat olehPelaksana Harian Ketua Umum untuk menanda tangani suratmenyurat DPPPDS dikarenakan

Jenderal berhalangan, maka dapat diwakilkanoleh pejabat sekretaris Jenderal berdasarkan surat mandat yang diberikan olehSekretaris Jenderal atau Ketua Umum.Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menanda tangani surat keputusanmengatas namakan Dewan Pimpinan Pusat bukan tidak berdasar melainkansudah sesuai mekanisme dan ketentuan di internal partai, dimana TERGUGAT Idapat menanda tangani suratsurat atas nama DPP PDS dengan dasar SK DPPPDS NO.026/SK/DPP PDS/VI/2013 Tanggal 14 Juni 2013 sah karena di

Surat Keputusan DPP PDS No. 026/SK/DPPPDS/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana HarlanKetua Umum DPP PDS.Menyatakan Sah Surat Keputusan DPP PDS No. 001/SK/DPP PDS/VIII/2013tanggal 29 Agustus 2013 tentang mandat untuk menanda tangani suratmenyurat DPP PDS.5. Menyatakan sah SK DPP PDS masingmasing SK Nomor 005.A/SK/DPPPDS/VIII/2013, SK DPP PDS Nomor 004.A/SK/DPP PDS/VIII/2013, SK DPP PDSNomor 006.A/SK/DPP PDS/VIII/2013 masingmasing tertanggal 29 Agustus2013.6.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGSaksi menyatakan dalam dictum ke 3 dalam Keputusan TUN iniseharusnya ada fasilitas kedua pihak dipanggil selama 6 bulan ini, apahasil yang 6 bulan ini 2 pihak itu seperti apa sehingga mencegahpencabutan ijin tersebut ;Saksi menyatakan mandat itu tidak terjadi pelimpahan kewenangantanggung jawab tetap pada penyandang mandate, penerima mandat tidakbertanggung jawab, sedangkan delegasi itu terjadi pelimpahankewenangan sehingga tanggung jawab akan beralih ke penerima

, Pasal 14 :(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila : a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; danb. merupakan pelaksanaan tugas rutin. ...dan seterusnya ; (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harusmenyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemberikan Mandat.Menimbang, bahwa untuk mengetahui dasar kewenangan badan/pejabat TataUsaha Negara yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bogor,harus

Putusan Nomor : 150/G/2017/PTUNBDGdelegasi yang antara lain, disebutkan dalam Pasal 13 ayat 2 huruf b dan c, sertaCiriciri mandat yang antara lain disebutkan dalam Pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah ;Menimbang, bahwa S.F.

Selanjutnya, ditinjau dari segitanggungjawab dan tanggunggugatnya, pada delegasi tanggungjawab dantanggunggugatnya beralin kepada delegataris, sedangkan pada mandat tetapberada pada pemberi mandat (mandans).

Akhirnya, ditinjau dari segi kemungkinanpemberi wewenang berkehendak menggunakan kembali wewenang tersebut, padadelegasi pemberi wewenang (delegans) tidak dapat menggunakan wewenang itulagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas contrariusactus, sedangkan pada mandat pemberi wewenang mandat (mandans) setiap saatdapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ;Menimbang, bahwa dari mencermati bukti T28, berupa rekaman videoUnjuk Rasa di Balaikota Bogor tanggal 29 Agustus

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, saat itusaksi Yudianto berkeinginan untuk melakukan pembayaran di Balai DesaLemberang namun Terdakwa menolaknya dengan alasan jika Terdakwa sudahmempunyai mandat penuh dari Kepala Desa Lemberang untuk melakukantransaksi ini sehingga saksi Yudianto mempercayainya dan menyerahkan uangsejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,namun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 ketika karyawan saksi Sutrisnosedang menebang pohon Akasia/Kronis

dan pohon Jati yang sudah dibayartersebut diberhentikan oleh warga Desa Lemberang karena ternyata Terdakwatidak pernah mendapat mandat dari Desa Lemberang untuk menjual pohonpohon tersebut;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksiSutrisno senilai lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP;AtauKEDUABahwa ia terdakwa Adji Siswanto bin Suwarjo pada hari dan tanggal yangtidak dapat diingat lagi

tercapai kesepakatan harga sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahanuangnya disaksikan pula oleh saksi Misrun dan saksi Darso;Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya pernah menjualpohonpohon kayu milik desa namun pembelinya bukan Saksi;Bahwa Saksi mau membeli pohonpohon kayu milik Desa Lemberangtersebut oleh karena Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi kalausemua ini atas pengetahuan Kepala Desa sehingga Saksi semakin yakinkalau Terdakwa sudah mendapatkan mandat

sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) yang penyerahan uangnya di rumah Saksi dandisaksikan pula oleh saksi Darso;Bahwa pada saat dilakukan penebangan pohonpohon kayu tersebut,ada orang yang menghentikannya yaitu saksi Imam yang menanyakanizin penebangan dari Kepala Desa Lemberang namun karena izin ituternyata tidak ada maka kemudian kayukayu tersebut dibawa/diamankanke Polsek Sokaraja;Bahwa ketika di Polsek Sokaraja, Saksi baru mengetahui jika Terdakwatidak memiliki izin dan mandat

,Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Terdakwa telahmembohonginya;Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi Yudianto telah memberikan uangmilik saksi Sutrisno sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) kepada Terdakwa untuk membeli pohonpohon kayu milik DesaLemberang yang berada di sepanjang jalan Desa lLemberangKarangtengah yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan kalaudirinya sudah mendapatkan mandat penuh dari Kepala Desa Lemberanguntuk menjual pohonpohon kayu tersebut;Bahwa antara

Satusatunya pemegang mandat kekuasaan/ kewenangan negaratertinggi (termasuk tidak terbatas kekuasaan kehakiman) pada20/10/2019 adalah Presiden RI Bapak Mujais (Kepala Negara RI) dengankewenangan tidak tak terbatasHalaman 1 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.G/2020/PN Dpsb. Kekuasaan/ kewenangan atas nama (Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR. HM Hatta Ali, SH, MH jo Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, SE,MBA jo Presiden RI Ir. H. Joko Widodo) dkk, TIDAK SAH dan MAKARpada 20 Oktober 2019c.

Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan Kedaulatan Hukum Negara RI(Pancasila, UUD 1945, UU dan hasil Pemilu 2014/2019) / PANCASILA itusendiri yaitu melaksanakan tanggung jawab/ kewajiban BELA NEGARAyaitu mendaulat Presiden RI Bapak Mujais satu paket SI MPR RI c.q.Halaman 2 dari 4 halaman Putusan nomor 231/Pat.D/2020/PN DpsPemilihan ulang Presiden RI satu paket mandat (haluan) PANCASILASupremasi Keadilan dan mandat rakyat, by name by address.

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

Amethterhadap Proses Pencalonan Raja Negeri Ameth atas nama saudaraWempy Dirk Parinussa, Saniri Negeri Ameth tidak membentuk PanitiaPemilinan, tetapi diambil alin sepenuhnya oleh Saniri Negeri Ameth, makasecara hukum prosedur/mekanisme Pencalonan Raja Negeri Ameth telahcacat hukum atau bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku;Bahwa Saniri Negeri Ameth yang adalah Pejabat Tata Usaha Negara, telahmelakukan proses Pencalonan Raja Negeri Ameth pada bulan September2014, yang dibuktikan dengan Mandat

/Rekomendasi dari Mata RumahParenta tanggal 12 September 2014 yang mencalonkan Saudara WempyDirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth;Bahwa terhadap Mandat/Rekomendasi tersebut, Para Penggugat telahmenyampaikan protes/keberatan dengan menyurati Saniri Negeri Amethsebagai Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan Demokrasi yangberfungsi sebagai Legislatif dalam mempersiapkan Proses Pencalonan RajaNegeri Ameth dengan Surat tanggal 17 September 2014, Surat tanggal 24September 2014 dan Surat tanggal 26

September 2014, yang tembusannyakepada Yonatan Berhitu dkk., kakak kandung dari Penggugatl danPenggugatll dari Mata Rumah Parenta, Camat Nusalaut sebagai KetuaPanitia Pengawas di kecamatan dan Tergugat sendiri;Bahwa keberatan terhadap Mandat/Rekomendasi tanggal 12 September2014 karena Mandat/Rekomendasi tersebut dibuat oleh oknumoknum yangmengatasnamakan Mata Rumah Parenta untuk mencalonkan SaudaraWempy Dirk Parinussa sebagai Raja Negeri Ameth adalah cacat hukum danatau tidak sah.

darimatarumah/keturunan yang berhak mencalonkan Kepala Pemerintah Negeritanggal 12 September 2014;Bahwa mandat sebagaimana Bukti T6 = Bukti T.II Intv 10 telah dilakukandengan cara musyawarah dan ditetapkan oleh pihak yang berhak danmerupakan penduduk di Negeri Ameth;Bahwa didalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Negeri Ameth tidakmenjelaskan tentang produk akhir dari Penentuan Calon Kepala PemerintahNegeri apakah dengan diterbitkannya suatu Surat Keputusan, Berita AcaraRekomendasi ataukah mandat

Halhal sebagaimana tersebut, lazimnyatelah dipergunakan dalam proses pencalonan Kepala Pemerintah Negerisecara adat di Kabupaten Maluku Tengah dilakukan dengan 3 (tiga) cara,yakni membuat berita acara musyawarah atau membuat rekomendasi ataumembuat mandat;Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 84 yang mengutip Pasal 4Peraturan Negeri Ameth Nomor 1 Tahun 2007 berbunyi: untuk menetapkancalon Kepala Pemerintah Negeri dari Matarumah/Keturunan sebagaimanatersebut pada Pasal 2, maka wajib dilaksanakan

1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secaraformal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:KEBERATAN PERTAMA :Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan denganJudex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmenyatakan *Surat Mandat

Sedangkan penerima mandat lainnya dibuat tidak memuat secara lengkapidentitas para penerima mandat dan semua penerima mandat tidak disebutkan sebagaiHalaman 17 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 574 K/TUN/PILKADA/2015penghubung (LO) di Desa mana atau Kecamatan mana, bahkan ada suratsurat mandatyang tidak menyebutkan tanggal pembuatan surat mandat tersebut, sehingga menurutMajelis Hakim SuratSurat Mandat yang demikian mengandung cacat yuridis;Alasan Hukumnya :Bahwa alasan tersebut tidak masuk akal, oleh karena Para Penggugat/Para PemohonKasasi telah diberi kepercayaan oleh masyarakat Bolaang Mangondow Selatan yangberpenduduk 64.421 jiwa untuk pasangan calon Bupati dan Wakil

terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan JudexFacti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapakan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi dukungan 10 % dari jumlah pendudukKabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (2)huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, karena hanya sebagian kecil yangmemuat secara jelas identitas penerima mandat

, sedangkan penerima mandat lainnyatidak memuat secara lengkap identitas penerima mandat dan tidak disebutkansebagai penghubung;e Bahwa di samping itu alasanalasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaianhasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahanHalaman 21 dari 23 halaman.

Bahwa Pemilik Lahan (Bapak Sutoyo) Mau menjual Tanahnya danmenyerahkan Mandat Kepada Bapak Sulur yang beralamatkan di DesaNglembu Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali yang tidak lain adalahSaudara Sendiri. Karena Bapak Sutoyo Bertempat tinggal di Sulawesi.2. Kemudian Bapak Sulur Selaku pemegang mandat memberikan Surat KuasaKepada Bapak Tukiman untuk menjualkan lahannya atas Nama SutoyoHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Byl.dengan Luas Lahan 1.667 m?

total hargakeseluruhan Rp.250.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)kemudian sebagai tanda jadi dibayar untuk tahap pertama sebesarRp.75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai Panjar olehsaudara Wijaya dan diterima olen Pak Tukiman sebagai pemegang mandatsebagaimana bukti Kwitansi terlampir dan sisanya akan dilunasi 5 (lima) hariberikutnya atau paling lama 2 (Dua) Minggu berikutnya bilang saudaraWijaya kemudian pembayaran tersebut kami beritahukan kepada pak Sulurselaku yang diberi mandat

Dan sudah terjadi kesepakatan harga yangberbeda dengan kesepakatan bersama dengan kami (pemegang mandat)diawal pembicaraan.8.

Sebagai dasar gugatan pada Posita 5 (Lima) itu tidak benar yangsebenarnya adalah fotocopy sertifikat beserta surat mandat telah kamitunjukan dari awal pembicaraan hal yang tidak masuk akal sehat kalautidak ada surat mandat kok terjadi pembayaran uang tahap pertama atauuang muka dan tentang saudari filia (yang mengaku pembeli) yang inginbertemu dengan pemilik tidak diijinkan oleh kami itupun tidak benar yangtidak mau ketemu adalah pemilik lahan yaitu saudara Sutoyo, karenasudah memberikan mandat penuh

Menyatakan secara sah bahwa uang pembayaran tahap pertama / panjarsebesar Rp.75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) adalah milikpemilik lahan bersama mediator / pemilik mandat dikarenakan yangingkar janji/ oneprestasi adalah saudara Wijaya yang membayar uangmuka tersebut dan tidak bisa melunasi pembayaran sesuai dengankesepakatan.Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadillperkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas Jawaban

Karanganyar yang kemudian saat itu terdakwa mengakusebagai seseorang yang diutus oleh sesepuh (orang tua yang memilikikelebihnan secara spiritual) dimana saat itu terdakwa menyampaikanmendapat mandat untuk mengelola dana dan barang barang peninggalanpara sesepuh yang memiliki nilai jual yang tinggi ;Bahwa setelah pertemuan pertama terdakwa hampir seminggu sekalimain kerumah saksi Widodo dan setelah kurang lebin 4 (empat) kalipertemuan terdakwa kembali menyampaikan bahwa terdakwa memilikikelebihan

Karanganyar yang kemudian saat itu terdakwa mengakuHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN.Krg.sebagai seseorang yang diutus oleh sesepuh (orang tua yang memilikikelebihnan secara spiritual) dimana saat itu. terdakwa menyampaikanmendapat mandat untuk mengelola dana dan barang barang peninggalanpara sesepuh yang memiliki nilai jual yang tinggi ;Bahwa setelah pertemuan pertama terdakwa hampir seminggu sekalimain kerumah saksi Widodo dan setelah kurang lebin 4 (empat) kalipertemuan terdakwa

Karanganyar ;Bahwa, saksi mengenal Terdakwa berawal dari salah sambung kemudianTerdakwa main kerumah saksi mengaku sebagai seseorang yang diutusoleh sesepuh (orang tua yang memiliki kelebinan secara spiritual) danTerdakwa menyampaikan mendapat mandat untuk mengelola dana danbarang barang peninggalan para sesepuh yang memiliki nilai jual yangtinggi dan menunjukan beberapa benda berupa keris dan jenglot yangakan digunakan untuk menarik uang goib ;Bahwa, selama perkenalan saksi pernah bercerita masalah

Gabriel Gandung Wirasmoyo Alias Gandung Bin Alm Sunardi NotoHarjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena perkara penipuanyang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa, saksi mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi Widodo,dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang diutus olehsesepuh yang memiliki kelebihan spiritual dan mendapat mandat untukmengelola dana dan barang barang peninggalan para sesepuh yangHalaman 10 dari 21

Karanganyardan Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang diutus olen sesepuh danmendapat mandat untuk mengelola dana dan barang barang peninggalanpara sesepuh yang memiliki nilai jual yang tinggi dan untuk meyakinkansaksi Widodo Terdakwa menunjukan beberapa benda berupa keris danjenglot yang akan digunakan untuk menarik uang goib ;Bahwa, Terdakwa mengatakan mengetahui kondisi saksi Widodo dalamkondisi ekonomi sulit dan Terdakwa janjikan untuk dapat menyelesaikansemua masalah pinjaman saksi Widodo,

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NeTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namiuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

diuraikan dibawahMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari pihakPembanding/Tergugat dan pokok perkara dalam sengketa ini terlebih dahuluMajelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat(liability/responsibility), yaitu siapakah yang harus digugat dalam kaitan denganterbitnya objek sengketa dalam perkara ini ; :""Menimbang, bahwa kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam Hukum Administrasi diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu,atribusi, delegasi, dan mandat

j= nae nae non nnn on nnn nn nen cee ne enn ce nee cenMenimbang, bahwa terhadap isuisu hukum tersebut dapat diberikanJawaban sebagal Derikut ss2ese=eeceese ees nscenseteesneeensette enemiesJawaban terhadap hukum ke 1 (Satu);2 22222 noooMenimbang, bahwa atas nama (mandatum) atau sudah lazimdisingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukanpengalinan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya, dalam halwewenang di dasarkan atas mandat, maka tanggung gugat ada pada pemberimandat

11 Putusan No. 13/B/2019/PT.TUN.SBYbupati/walikota: dalam rumusan Pasal Pasal 49 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adressatnya adalah kepada PengangkatanPerangkat Desa oleh Kepala Desa, bukan pemberian kosultasi oleh Camatkepada Kepala Desa atas nama bupati/walikota;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwakewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa didasarkanatas nama bupati/walikota (mandat

), maka yang mempunyai tanggung gugatadalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yangharus digugat adalah Bupat/Walikota bukan Kepala Desa, berdasarkanpertimbangan tersebut isu hukum ke 3 (tiga) sudah terjawab;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka gugatan Terbanding /Penggugat error in subjecto, sehingga haruslahdinyatakan tidak diterima (dismissal without prejudice);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugatdinyatakan tidak

dan saksitidak loyal dan pernah saksidan Penggugat ikut RAT bulan April 2013 mewakili anggota tetapi saksi dan Penggugat diusir;Bahwa sepengetahuan saksi sistim pengangkatan kerja di KPUM berupaMandat atau Nota Dinas dan siapa saja yang berprestasi langsungdiangkat menjadi Mandor, saksi dan Penggugat dianggap berprestasi sehingga diangkat menjadi karyawan;Bahwa selain dari gaji saksi dan Penggugat tidak ada diberi uang makan, sebab uang makan sudah digabung dengan gaji;Bahwa sepengetahuan saksi Mandat

adalah berupa Nota Tugas dan ada masa berlakunya;Bahwa sepengetahuan saksi ada sekali pernah perubahan gaji naik 20%, dan langsung maik tidak pakai surat;Bahwa sepengetahuan saksi selama bertugas Penggugat tidak pernahmelakukan perbuatan tercela dan tidak pernah mendapat teguran; Halaman 13 dari 29Putusan PHI Nomor 105/G/2013/PHI MdnBahwa sepengetahuan saksi dasar diangkat menjadi Pegawai tetap adalahberupa Mandat 6 (enam) bulan dan selama percobaan tidak dapat gaji dan baru dapat gaji setelah 1

Berman Situmeang :Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1990 di Terminal Amplas sebagaimandor yakni sejak saksi sebagai supir angkot tahun 1990 sampaiBahwa saksi tahu Penggugat jadi Mandor sejak Terminal Amplas dibuka;Bahwa tugas Penggugat adalah memberangkatkan Angkot dari Amplas ke Pinang Baris;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat diangkat sebagai Mandor denganMandat dan saksi pernah melihat Mandat dari Pengurus KPUM; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terima gaji tiap bulannya, tetapi saksitidak

dantiap 6 bulan sekali diganti, dan saksi tidak pernah lihat SK Penggugat hanya Mandat saja yang saksi tahu;Halaman 14 dan 29Putusan PH!

oleh Pengurus KPUMuntuk menjadi mandor per 6 bulan sekali, atas usulan para supir dansepengetahuan saksi seluruh mandor pakai mandat; Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat kalau ada mengurusurus supir danpada rapat setiap bulan, kadangkadang 2 bulan sekali baru jumps; Bahwa saksi tidak digaji dari kantor KPUM;Bahwa saksi ada menyimpan di Koperasi yakni Rp.4.000,/hari dan dapatdipergunakan untuk simpan pinjam kalau ada keperluan; Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau mandor diberhentikan pakai

Morowali a.n BupatiMorowali tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan: Badan dan/atau PejabatPemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atasnama Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat;18.

yang dimaksud tidak secara langsung tetapipemberian delegasi itu melalui Kepala Daerah yang bersangkutan;Bahwa mengenai mandat, praktek pemerintahan sudah merupakankonvensi ketatanegaraan kita, cukup perintah, telepon seorang Bupatikepada Sekretaris sudah memberikan efentif bagi pemerintahan;Bahwa benar dasar dari Mandat tersebut tidak menggunakan surat;Bahwa dasar dari pertanggung jawaban yang dikeluarkan atau ditafsirkanoleh penerima mandat adalah atas nama;Bahwa Sekretaris Kabupaten mengeluarkan

;Menimbang bahwa mengenai Mandat, Pasal 14 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperolehMandat apabila:a.

memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasaltertentu dalam peraturan perundanganundangan, pada delegasi tidak adaHalaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.PLpenciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang yang dilakukanharus berdasarkan undangundang dan telah terjadi peralihnan tanggung jawabkepada penerima delegasi, pada Mandat penerima mandat (mandataris) hanyabertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), merupakanperintah untuk melaksanakan, kewenangan

, sehingga terkait pertanggungjawaban penerbitan surat tersebut tetap merupakan tanggung jawab daripemberi mandat yakni Bupati Morowali karena dalam Mandat tidak terjadiperalihan tanggung jawab kepada penerima mandat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di iatas,Majelis Hakim menilai bahaw Rekomendasi Nomor 848/188/KPU/IV/20018,tanggal 29 Maret 2018 (vide bukti P10=T5), Surat Nomor800/22/BKPSDMD/2018, Perihal: Rekomendasi, tanggal 8 April 2018 (vide buktiP11=T6) dan Surat Nomor

./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal(4) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2e keharusan tanggal Faktur Pajak yang urut diatur dalam Lampiran I angka 5.a.

Juncto Pasal 8 ayat (1) PER159/PJ./2006 tidadengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PenjuaBarang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/PJ./2006;e Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000 memberikan mandat kepada Tergugat untuk menetapkan saat pembuatan,ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak namtuntuk menetapkan tata cara pengisian keterangan pada Faktur

Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan deng:13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat

untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 untuk perseperti diatur padaPasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak PertaNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

I1V/b, Ketua Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran UniversitasSam Ratulangi, sebelum masa jabatan selesai (2012 2016)vide P.1 = T.1) ; 22 nn nn nn enn nn nnn nnn nen Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut adalah SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatanganioleh Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri (vide P.1 =T.1) artinya Rektor mendapat mandat untuk menandatangani SuratKeputusan Menteri tersebut ; Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pejabat penerima kuasa menandatangani keputusankepegawaian ataS nama Menteri Pendidikan danKebudayaan...dsSt ... ; Bahwa kewenangan Rektor untuk menandatangani KeputusanKepegawaian tersebut bersumber dari mandat yang diberikan olehMenteri Pendidikan dan Kebudayaan ; Bahwa dalam objek sengketa in litis tetap menggunakan Kop SuratMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, artinyakewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat administrasitertentu merupakan kewenangan Menteri Pendidikan

dan KebudayaanRepublik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untukmenguji objek sengketa antara lain dari segi kewenangan; apakah PejabatTata Usaha Negara itu berwenang menerbitkan Surat Keputusan yangdisengketakan tersebut dan apakah kewenangan tersebut bersifat delegasiatau Mandat ; $= = nnn ne an nnn nnn nnn n nn enn en ennMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka,Rektor Universitas Sam

Ratulangi/Tergugat menandatangani Surat Keputusanobjek sengketa berdasarkan mandat dari Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia dengan demikian yang harus bertanggungjawab terhadap Surat Keputusan objek sengketa tersebut tetap ada padaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena yang seharusnya didudukkan sebagaiTergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan TataUsaha

Bahwa pada tanggal 04 Juli 2008 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan perikahan menurut agama Islam di Ohoi Wirin,Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara;Penetapan Nomor 0255/Padt.P/2017/PA.TI Halaman 1 dari 10 hal.Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam Masjid OhoiWirin setelahn mendapat mandat dari Ayah kandung Pemohon II, dengansaksi nikah masingmasing bernama Selamat Fernatubun dan Abu KasimFernatubun, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 5.000, (Lima riburupiah

tahun, agama Islam,pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggalOhoi Wirin Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dandibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il;oo Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut;eo Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelan mendapat mandat

Fernatubun, umur 35 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal diOhoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :% Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suamiistri yangmenikah sejak tanggal 04 Juli 2008 dan Saksi menghadiri pernikahantersebut; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebutadalah Bapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

keterangan SaksiSaksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sesuai maksud pasal 309 R.Bg;Penetapan Nomor 0255/Padt.P/2017/PA.TI Halaman 5 dari 10 hal.Menimbang, berdasarkan bukti 2 (dua) orang Saksi Pemohon danPemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah sejak tanggal 04 Juli2008 di Ohoi Wirin, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara; Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalahBapak Imam Masjid Ohoi Wirin setelah mendapat mandat

No. 188/PDT/2019/PT.MKSBahwa dipandang dan berguna mempertegas bahwa sumber kewenanganBupati Mamuju, Tergugat III/Terbanding IIl mengeluarkan Keputusan BupatiMamuju Nomor: 18845/154/KPTS/III/2016/BPKAD tanggal 11 Maret 2016dalam Hukum Administrasi Negara disebut MANDAT.

Dalam Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,merumuskan bahwa, Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau PejabatPemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugattetap berada pada Pemberi Mandat.Bahwa pemberi mandat adalah Bupati Mamuju, Tergugat III/ Terbanding IIIdisebut Mandatum, penerima mandat adalah ABDUL GAFUR, S.E., Tergugat I/Pemohon Banding disebut Mandataris

TindakanTergugat I/ Pemohon Banding meminjam uang Rp.460.000.000, (Empat RatusEnam Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat / Terbanding yang telahmendapat persetujuan dari Tergugat Il/Terbanding II selaku PenggunaAnggaran, menurut hukum harus dipandang sebagai menjalankan tugas atauperintah atasan atau Mandatum (pemberi mandat).

(Mandataris) dari pemberi mandat (Mandatum), dalam hal ini Tergugat III/Terbanding III selaku Bupati Mamuju.

Tugas boleh dilimpahkan, tetapi tanggungjawab tidak boleh, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada padapemberi mandat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 24Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

TM No.009/TM/XI/01 tanggal 01November 2001 dan selaku Advisor JS, Negosiator dan dokumentasikomersial berdasarkan Surat Mandat Tertanggal 18 Maret 2003, baik secarasendirisendiri maupun bersamasama antara lain dengan Drs.

dan ABDI BUCHARY danFREDDY SUALANG setuju, kemudian setelah disetujui FREDDYSUALANG Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani J SARUANdan JHONNY ISHAK ;Hal. 21 dari 47 hal.

Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutangPT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;2. Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;4.

Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh:c) Yang diajukan oleh penuntut umum berupa:1.Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaianhutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.

Foto copy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 PerihalSurat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT.Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;. Foto copy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor :009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMANMUCHTAR ;.