Kepahiangberdasarkan lampiran PETA RBI skala 1 : 10.000 (hasil survey dan pengukurantahun 2015) serta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No.

BS : 03 46 47,1.hasil titik koordinat tersebutdiplotkan kedalam peta kawasan hutan kabupaten Kepahiangberdasarkan peta lampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey danpengukuran 2015 dan hasilnya berada dalam kawasan Hutan LindungBukit Daun Register 5 ;Bahwa setahu Ahli Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak manapununtuk menebang dan mengambil kayu jenis meranti tersebut ;Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor58/Pid.Sus/2015/PN KphBahwa berdasarkan Undangundang RI No 18 Tahun 2013 tentangpencegahan

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkan kedalampeta kawasan hutan kabupaten Kepahiang berdasarkan peta lampiran PetaRBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 dan hasilnyaberada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah jenis Tenamatau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksa dengan seksamaoleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baur dan memilikirongga kecilkecil seperti

BS : 03 46 47,1. hasil titik koordinat tersebut diplotkankedalam peta kawasan hutan Kabupaten Kepahiang berdasarkan petalampiran Peta RBI skala 1 : 10.000, hasil survey dan pengukuran 2015 danhasilnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 (lima);Menimbang, bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa tersebutadalah jenis tenam atau meranti, hal tersebut telah dijelaskan dan diperiksadengan seksama oleh Ahli, kayu tersebut memiliki ciriciri berpori tata baurdan memiliki rongga kecilkecil

pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekan lapangan dan ploting koordinat yang25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1berada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekan lapangan dan ploting koordinat yang25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1berada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekandigambarkan dalam bentuk peta hasillapangan dan ploting koordinat yangpengecekan skala 1 25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangberada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)+ 58,52 hektar, sedang areal Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan Lindungyang sudah

Atap Sengkemudian dilakukan pengecekandigambarkan dalam bentuk peta hasillapangan dan ploting koordinat yangpengecekan skala 1 25.000,keseluruhannya sebanyak 29 titik, diantaranya 12 titik berada di APL dan yangberada yang berada di Kawasan Hutan Lindung (HL) sebanyak 17 titik,sedangkan luas keseluruhan perkebunan yang diukur + 177,46 hektar yangterdiri dari APL + 118,94 hektar dan yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL)Hal. 9 dari 17 hal. Put.

angkutdari dalam Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan adalah sebanyak +600 (enam ratus) batang dengan volume sebesar 63 m3 (enam puluh tiga meterkubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3 (tiga) bulanadalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat denganmenggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat 020 4926,3 S 1050 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta Kawasan Hutandan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 0649,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan danKonsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera Selatan) bahwalokasi penebangan dan pengangkutan kayu

Bahwa setelah titik koordinat 02 49 26,3 S 105 06 49,7"Etersebut dioverlaykan ke ke peta Kawasan Hutan dan KonsevasiPerairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN PigSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.866/MENHUTII/2014 tanggal 29 September 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Sumatera

(enamHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1549/Pid.B/LH/2020/PN Pigpuluh tiga meter kubik) dan keuntungan yang telah terdakwa peroleh selama 3(tiga) bulan adalah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengambilan titik koordinatdengan menggunakan GPS merek Garmin type 76 CSX dengan titik koordinat02 49 26,3 S 105 06 49,7E dan setelah dilakukan overlay ke peta KawasanHutan dan Konsevasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan

perusahaan.Bahwa perkara ini adalah Perselisihan HAK,sebagaimana diaturDalam UndangUndang No.2 Tahun 2004, bahwa Perselisihan HAK adalah perselisihan yangtimbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan,perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.Bahwa berdasarkan undangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaanpasal 92 yang menyatakan :Ayat 1 : Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.Ayat 2 : Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.Ayat 3 : Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, PerselisihanKepentinganini telah menempuh perundingan bipartit.

Bahwa para Penggugat mengajukan rumusan stuktur skala upah kepada Tergugat denganrumusan sebagai berikut :A. Pekerja yang masa kerjanya di bawah (satu) tahun atau (satu) tahun pas sesuaiUMKS II yang berlaku.B.

Sehingga apabaila terdapat dua pilihan, Termohonakan melihat dengan progress skala 0100 persen, sedangkakn Pemohonakan melihat pada skala 0 dan 1 atau ya dan tidak, serta baik Termohonmaupun pemohon memiliki toleransi waktu yang berbedabeda.

dan/ataukomunikasi secara tanpa hak atas Karya Cipta dengan NomorPencatatan 02773, 02768, 02766, 02767, 02769 milik Penggugat;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi material sebesar Rp2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratusdelapan puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesarRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);Menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan PengumumanPermintaan Maaf kepada Penggugat melalui 2(dua) media massa cetakyang beredar dalam skala

02769 milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) secaratanggung renteng untuk membayar ganti rugi material sebesarRp2.788.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapanjuta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untukmenerbitkan Pengumuman Permintaan Maaf kepada Pemohon Kasasi(dahulu Penggugat) melalui 2(dua) media massa cetak yang beredardalam skala

FADLI, S.E. dan Lurah AirPutin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomorpersil dan luas tanah;Hal. 38 dari 66 hal. Put. No. 8/PID.TPK/2017/PT.SMR21:22.23.24.25.Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah AirPutin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomorpersil dan luas tanah;Hal. 44 dari 66 hal. Put.

FADLI, S.E. dan Lurah AirPutin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomorpersil dan luas tanah;dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.1 (Satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

No. 8/PID.TPK/2017/PT.SMR20.21.22.23.24.25.1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI,S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (Satu) lembar sketkasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

Kecildiantaranya adalah :vvvMenyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya

adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa.Bahwa yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yangbersumber dari pemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untukmenunjang kegiatan yang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkankegiatan yang ada di Desa.

Yang mengelola dana ADD adalahBendahara ADD.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2013 masuk dalam APBDesTA.2013.Bahwa Alokasi Dana Desa TA.2013, diantaranya dipergunakan untuksarana dan prasarana publik dalam skala kecil Berupa pembangunanJalan Rabat Beton berlokasi di Jalan menuju makam Benda Indah turutDusun 3 Rt.002 Rw.004 dan Rt.003 Rw.004 Desa Bojong KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga.

Penarikan iuran swadaya masyarakat tersebut rencananyadipergunakan untuk membantu pelaksaan kegiatan yang ada dipemerintahan desa Bojong diantaranya untuk kegiatan peringatan haribesar keagamaan dan membantu peringatan hari kemerdekaan, sertapembangunan skala kecil.Bahwa uang iuran swadaya yang bersumber dari masyarakat tersebutmasuk dalam APBDes.

Bahwa tugas dari Tim Panlak Sarana Prasarana Publik Skala Kecildiantaranya adalah :a) Menyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;b) Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;c) Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil

Pertambangan Rakyat: yaitu pelakuusaha rakyat harus memiliki lokasi yang tersedia tidak tumpang tindihdengan lokasi yang sudah memiliki iin, lokasi yang diajukanmaksimal 5 (lima) hektare, Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat,Rekomendasi dari Camat setampat yang diajukan ke DinasPertambangan dan Energi, kemudian setelah itu permohonan lokasitersebut di cek oleh tenaga teknis Dinas Pertambangan dan Energilayak atau tidaknya untuk diberikan ijin usaha pertambangan tersebut;Prosedur untuk perijinan Skala

Menengah: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yangmembedakannya yaitu terlebih dahulu mengadakan SKIP (SuratKeterangan ijin Peninjauan) atau Penyelidikan Umum untuk bahanusul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luas maksimal10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan SkalaMenengah, yang membedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukandi

Prosedur untuk perijinan Skala Menengah: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yang membedakannya yaitu terlebihdahulu mengadakan SKIP (Surat Keterangan ijin Peninjauan) atau PenyelidikanUmum untuk bahan usul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luasmaksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;c.

Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan Skala Menengah, yangmembedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukan di Pemerintah Pusat atauPropinsi;Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa sesuaidengan data Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas24sampai saat ini bahwa Terdakwa I IMEB Als Bapak RIKO Bin DEMUS bersamasama dengan terdakwa II BANDI Als Bapak RENO Bin MERHAN tidakmemiliki

Asaskeamanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalumemperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, danpengoperasiannya.Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasisenantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaandan keterbukaan.TERGUGAT LALA KARENA MENGNINKAN KEGIATAN MONOPOLIDENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPAMELALUI SISTEM LELANGBahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARANPERS TENTANG

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar MajelisHakim: menghukum TERGUGAT untuk memberikan izinpenggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensiradio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepadaPENGGUGAT,.

Bahwa selain itu juga, Petitum Penggugat dimaksud dapatdisimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forumPengadilan sebagai lembaga judikatif yang agung untukmengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaanfrekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHzdengan cakupan skala nasional.3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukuma.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak samasekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuantentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sertatidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugatterkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999yang mana yangdilanggar.Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugattersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telahmembiarkan adanya monopoli dengan skala nasionalHalaman 30 dari 52 Put.

Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;- 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. Sumur Pandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor : 01/DIRUT/SPW/JKT/IV-2008 tanggal 4 April 2008 perihal permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan;- 1 (satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Utama PT.

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur ;Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehBupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan) ;.

SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;l(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.

Sumur Pandanwangi dengan skala : 55.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala1 : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi If PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 30.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 35.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi.skala 1 : 30.000;35e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

KBAS dengan menetapkan standarteknis budidaya kelapa sawit, membuat proyeksi skala usaha dan produksi sertamenetapkan standar kebutuhan tenaga kerja.

KaryaBakti Agro Sejahtera skala 1 : 50.000 (Lampiran Keputusan Bupati KetapangNomor 143 Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150Tahun 2008 tentang Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan PabrikPengolahan a.n. PT. Karya Bakti Agro Sejahtera) seluas + 173 Ha berada diluarareal ijin lokasi perkebunan kelapa sawit PT.

Hutan KetapangIndustri skala 1 : 25.000 seluas + 173 Ha berada pada areal kerja UPHHKHT PT.Hutan Ketapang Industri;e Bahwa setelah ahli melakukan pengambilan titik koordinat lapangan dan trackingarea di lokasi pembibitan PT.

Karya Bakti AgroSejahtera skala 1 : 50.000 (Lampiran Keputusan Bupati Ketapang Nomor 143Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150 Tahun 2008tentang Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahana.n. PT. Karya Bakti Agro Sejahtera) seluas + 173 Ha berada diluar areal ijin lokasiperkebunan kelapa sawit PT.

Karya Bakti AgroSejahtera skala 1 : 50.000 (Lampiran Keputusan Bupati Ketapang Nomor 143Tahun 2009 tentang Revisi Keputusan Bupati Ketapang Nomor 150 Tahun 2008tentang Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan PabrikPengolahan a.n. PT. Karya Bakti Agro Sejahtera) seluas + 173 Ha berada diluarareal izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT.

Bahwa posisi pada saat itu yaitu+t 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan

keSyahbandaran Utama Tanjung Priok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu + 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Putusan Nomor 1341/Pid.B/2018/PN Jkt UtrDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besaruntuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan bukupelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi IMRON ROSADI danSaksi KRISMAN NAIBAHO diketahui adanya kejanggalan terhadap BukuPelaut No.

Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau AnyerKepulauan Seribu Jakarta, saat ia terdakwa KHA TU AN yang bertindaksebagai Nahkoda Kapal dan saksi DURYAT Bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menujuPelabuhan Muara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal PatroliDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Kotabumi, yang mengadili perkaraperkara pidana padaperadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusandalam perkara sebagai berikut :Nama lengkap : HERI ANDRIAN bin ALAM EFENDI,;Tempat lahir : Kotabumi;Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun/ 30 Mei 1987;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Ji.Bukit Pesagi Skala Brak No.21 Rt0l Rw.0lKelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi SelatanKabupaten

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh terdakwa untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitam Nopol9401 JD ke bengkel milik saksi ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkara terpisah)kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksiZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan terdakwa bersamasama kebengkel diJalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya di bengkel

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh terdakwa untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitam Nopol9401 JD ke bengkel milik saksi ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkara terpisah)kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksiZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan terdakwa bersamasama kebengkel diJalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya di bengkel

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;