Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-02-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3041 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Februari 2014 — HAGUS SUANTO., ; SAUDARA SUGANDA/TAN TEK GWAN,. SAUDARA UCU., KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA KARAWANG., BUPATI KARAWANG,
320248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berikut ini:i Adanya Unsur Menyerang Nama Baik dan/atau Melanggar Kehormatan;a Bahwa tuduhan Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan"Penyerobotan tanah Tergugat dan menutup jalan akses warga" yangdilakukan secara sadar, sengaja, sepihak tidak sah, tanpa hak, tanpa dasarhukum, melawan hak dan melawan hukum serta tanpa disertai buktibuktiyuridis dan saksi yang sah, jelasjelas dan nyatanyata telah menyerang namabaik dan/atau kehormatan Penggugat;b Bahwa tindakan Tergugat yang menuduh secara sembarangan
Register : 09-04-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Skt
Tanggal 21 Juni 2018 — Penuntut Umum: ARDHIAS ADHI W., S.H. Terdakwa: SRI ANGGONO als RONGGO Bin KATENI
11817
  • akan memproduksi obat dia harus memiliki keahlian kefarmasian terlebih dahulu dalam hal ini apoteker, jadi kalau perusahaan akanmembuat obat maka dia harus memiliki seorang apoteker yang bertanggung jawabterhadap proses produksinya, selain itu sarananya (Indutri Farmasi) harusterdaftardi Kemetrian Kesehatan, setelah itu dia harus bisa memproduksi obat yang baiksehingga akan didapatkan obat yang aman, yang terjamin mutu serta khasiatnya;Bahwa Obat yang baik itu dalam memproduksi tidak boleh secara sembarangan
Register : 08-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN KETAPANG Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Ktp
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ABDURRASYID Bin ZAINUDIN
Tergugat:
PT KETAPANG ECOLOGY AND AGRICULTURE FORESTRY INDUSTRIAL PARK (PT. KIP)
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Sei Awan Kanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalbar di Pontianak Cq Kepala Kantor Pertanahan Kab Ketapang
17121
  • diberikan kepada pertamaBangsa Barat, kedua Bangsa Timur Asing dan Bangsa Indonesiatetapi dengan catatatan bahwa mereka orangorang pemerintahan;Bahwa Ahli menerangkan Grant Deli di dapatkan dari Grant Sultanyang langsung Sultan berikan samasama berskala besar;Bahwa Ahli menerangkan Grant Konsesi di dapatkan dari Sultan/Rajadan statusnya hanya Hak Pakai;Bahwa Ahli menerangkan hak Raja karena adanya perjanjian bukanberdasarkan kepada peraturan perundangundangan;Bahwa Ahli menerangkan Belanda tidak sembarangan
Register : 02-04-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
DIARTO SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. INDOMOBIL TRADA NASIONAL
2.PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA
3.PT. NISSAN MOTOR INDONESIA
389293
  • Jadi tidak bisua sembarangan orang mengklaimtop speed, karena harus ada dasarnya.Bahwa mobil yang sama di test pada jalur yang sama topspeednya bisaberbeda karena faktor faktor cuaca, suhu, kelembaban udara kualitasbahan bakar;Bahwa di luar negeri ada sertifikasi too speed di tempat tertutup, legal,dihitung dua arah dan kecepatan angin, jadi tidak bisa sembaranganorang mengaku top speed. Top speed bukan diukur dari soeedometer,tapi alat GPS yang disambungkan ke satelit.
Register : 26-05-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 31-07-2015
Putusan PA SUBANG Nomor 1138/Pdt.G/2014/PA.Sbg
Tanggal 12 Mei 2015 — PARA PENGGUGAT Vs PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT
504
  • Eksesi Absolut1.11.21.3BahwaTergugat Ill tetap berpegang teguh pada dailildalil eksespsi poinA tertanggal 21 Oktober 2014 bahwa Pengadilan Agama Subang tidakberwenang untuk mengadili perkara ini.Bahwa Pasal 134 HIR mengatakan: jika dalam hal perselisihanmengenai suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan PengadilanNegeri, maka pada sembarangan waktu dalam pemeriksaan perkara iniboleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakimitupun wajid pula mengakui karena jabatannya bahwa ia
Register : 17-09-2013 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 876/Pdt.G/2013/PA.Tnk
Tanggal 19 Agustus 2014 — PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI
9831
  • Mendengar itu tentu Penggugat emosi,Penggugat jawab " jangan sembarangan ngomong, selama hidup guwa gak pernahya ortu guwa selingkuh ataupun guwa sampe nangisnangis sambil ngemis keperempuan lain untuk ngejauhin bapak saya atau sebaliknya" syafri diem aja lalusaya bicara lagi " ini hape dua duanya gak gw aktipin ya, simpen sm lo. Besok pagikita aktipin sama sama di depan ortu saya. Biar lo liat sendiri ada gak smssms gwsama orang lain yg lo curigain guw a selingkuh".
Register : 22-09-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 427/Pdt.G/2015/PN Sgr
PENGGUGAT - A L I A H TERGUGAT - HIDAYAT HISNAINI - KETUT WIJANA - KETUT ASTAWA - GEDE PUTU ARSANA,SH - Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
6340
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 2 (dua) danpostita 9 (sembilan) dapat diberikan jawaban sebagai berikut:Bahwa tuduhan tentang adanya terjadi persengkongkolan jahatdan terjadi rekayasa mafia kecilkecilan serta kerjasama tidaklahboleh sembarangan didalilkan oleh Penggugat (kuasa hukumPenggugat); Hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan denganadanya putusan pidana yang menyatakan untuk itu; Sebaliknya jikatidak ada bukti adanya putusan pidana yang menyatakanpersekongkolan jahat
Register : 09-10-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 113/Pid.B/2018/PN Ksn
Tanggal 29 April 2019 — Penuntut Umum:
HADIARTO
Terdakwa:
AWAK Als AWAK RIJAN Bin RIJAN TIMBANG
15384
  • MJC itu menggarap lahan sembarangan saja dan yangHalaman 79 dari 116 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Ksnmenangani waktu itu Pak Karlie, jadi Terdakwa memberikan itu Supayaantisipasi Saja Supaya jangan digarap lahan itu;Bahwa atas keterangan Terdakwa yang terkait dengan keterangan Sdr.Bambang Suparno yang menurut Terdakwa tahun 2011 SKT sudah pernahdiperlinatkan kepada Sdr.
    dulu Pak Ijur tinggal di desa Tura waktu Terdakwa masih kecil,rumahnya dekat bertetangga;Bahwa ijur / Pak Jurni ini tidak mencabut tanda tangannya di SKT seperti saksiJanan Timbang, Tue KUNG, Suran Raban karena menurut dia itu adalahbenar dia menanda tangan tahun 1976 ituBahwa Saksi kenal bapak Karlie dan diitahun 2011 di tanggal 25 JuniTerdakwa pernah menjumpai Pak Karlie ini untuk memberikan Fotokopi segelitu kepada Pak Karlie supaya antisipasi dengan perusahaan supaya janganmenggarap lahan itu. sembarangan
Register : 24-07-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 443/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Mei 2014 — PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA M E L A W A N PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk., PT MEGALESTARI UNGGUL, SUANNY NOVIYANTI DJOJO,S.H., JACK BUDIMAN, KONSORSIUM PNRI,
137101
  • mengalinkan, melepaskan hak atau menjadikanjaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroandalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksimendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri ataudiwakili para pemegang saham yang memiliki 3/4 (tiga per empat) darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh 3/4(tiga perempat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sahdalam rapat adalah benarbenar dalil yang dibuat secara sembarangan
Register : 23-09-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 401/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Pardono S,Sn Diwakili Oleh : ILHAMSYAH, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : M. Salim Sembiring
Terbanding/Tergugat II : DANA BARUS, SH, Sp.N, M.Kn, Notaris Deli Serdang
5335
  • Selanjutnya dengan adanya kesepakatan diantara Pembanding danTerbanding sebagaimana yang tertuang didalam Akta Pelepasan HakAtas Tanah dengan Ganti Rugi dengan No. 49 tertanggal 14 Mei 2019(Vide Bukti T.II1) tidak Sembarangan untuk dapat dibatalkan berdasarkanPasal 1338 KUHPerdata.9.
Register : 13-04-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 213/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 27 Mei 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7941
  • Syarat ini dimaksudkan untuk mencegahpenyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan,yang akhirnya hanya merupakan tindakan siasia yang tidak mengenaisasaran (vexatoir). Buku Il Mahkamah Agung mengenai PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan mencoba mendifisikan secaralebih konkrit. Untuk mengabulkan sita conservatoir, harus ada sangka yangberalasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkanbarangbarangnya untuk menghindari gugatan penggugat.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. YAKIN GLORIA, vs PT. TIWA MUDA CONTRACTOR, dkk
6537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa batasbatas tanah yang didalilkan Penggugat tersebut diatas adalah: Bukan batasbatas tanah kepunyaan Penggugat; Batasbatas tanah yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugatadalah penyebutan secara sembarangan menurut selera Penggugatadalah milik Tergugat II;Oleh karena batasbatas yang di sebutkan Penggugat selain tidak jelas danjuga bukan kepunyaan Penggugat melainkan milik sah Tergugat Ilberdasarkan bukti otentik sertifikat.
Putus : 20-05-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg
Tanggal 20 Mei 2021 — Tomy Hardianto als Tomi
8032
  • ;Bahwa apabila hendak melakukan pengisian uang di mesin ATM BankMandiri tersebut, kunci gembok jeruji ruangan CCTV tersebut tidakdiserahkan kepada petugas pengisian mesin ATM dan ruangan CCTVtersebut tidak boleh dibuka atau diakses sembarangan tanpa adanyaarahan.
Register : 13-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 200/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7350
  • Bahwa seandainyapun benar (quadnon) Yudexfactie Pengadilan NegeriMedan a quo bermaksud ingin membatasi dan memberikan tenggangwaktu/ruang yang cukup untuk terlaksananya perjanjian kerjasama antaraPembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tersebut, maka akanlebih arif dan lebih bijaksana lagi Yudexfactie mengambil sikap yakni denganmenetapkan parameter atau dasar acuan berupa tanggal, bulan dan tahununtuk dimulainya tenggang waktu operasional suatu kegiatan tersebut.Dalam hal ini, bukan dengan sembarangan
Register : 13-07-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 585/Pid.Sus/2016/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2016 — GEDE PUTRA PRATAMA, dk.
2719
  • dari pihak yang berwenangdalam hal ini Menteri Kesehatan, bahwa ijin yang dikeluarkan oleh Menteri kesehatanharus ada rekomendasi dari Kepala Badan pengawas obat dan makanan, BahwaPenggunaan Narkotika Golongan I itupun hanya terkait untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia diagnostic (pasal 8ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), bahwa penggunaan Narkotikagolongan I pada intinya tidak boleh/dilarang keras untuk digunakan oleh setiap orangsecara sembarangan
Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 11/PDT.G/2012/PN.LBJ.
Tanggal 26 September 2013 — HUTAMA CHANDRA Melawan HENDRIK CHANDRA, dkk
11447
  • adalahasebesar Rp. 4.175.000.000, (empat milliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Bahwa, tuntutan penggugat rekonpensi agar tergugat rekonpensi dihukum untukmembayar gant kerugian matenil dan imateriil akibat adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan tergugat rekonpensi tersebut, bukan mengadaada, melainkan sematamata merupakan upaya hukum untuk memperjuangkan apa yang menjadi hakpenggugat rekonpensi serta untuk memberikan pelajaran hukum kepada tergugatrekonpensi agar tidak seenaknya dan tidak sembarangan
Register : 26-09-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 746/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Mei 2019 — PATRICK P. ARITONANG LAWAN PT. ASURANSI CIGNA
309334
  • Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal28 ayat (1) POJK No. 23/POJK.05.2015, yang selengkapnyaberbunyi :Setiap Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan wajibdilaporkan kepada OJK untuk memperoleh suratpersetujuan atau surat pencatatan.Artinya, setiap perusahaan asuransi tidak sembarangan dalammemasarkan produk asuransi yang mereka tawarkan.
Register : 10-02-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 07/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 26 Agustus 2014 — KARLAN VS BUPATI MUSI BANYUASIN; WIRDAN ALI HAZ
9136
  • Berita Acara jumlah kertas suara 2655 saatsurat suara belum dibuka lalu dijadikanBahwa saksi menerangkan ada rekap dipapan tulis 15 dicoret setelahdirekap hasil perhitungan suara adaBahwa saksi menyatakan saat pelaksanaan perhitungan ada orangKabupaten SAMSUL RIJAL yang mengatur, menata tempat yang akandipakai saat perhitunganBahwa saksi menerangkan Pak SAMSUL masuk ke tempat perhitungansuara, di ruangan setengah tembok dan dapat dilihat masyarakatlangsung;Bahwa saksi menerangkan ada limas dan tidak sembarangan
Register : 14-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon:
1.Jabiat Sagala
2.Sardo Sirumapea
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
12188
  • Apabila proses tersebutdilakukan secara sembarangan maka membuka peluang Hak Azasiseseorang akan terlanggar. Pada intinya perlu kehatihatian untukmenetapkan seseorang menjadi tersangka dan hal tersebut ditindaklanjutioleh MK dengan putusan Nomor 21 tahun 2014 bahwa arti bukti permulaanadalah minimal terdapat 2 (dua) alat bukti secara kualitatif seperti yangdisebut dalam pasal 184 ayat 1; Bahwa menurut Ahli, penyelidikan dan penyidikan hanya dapatdibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/MIL/2015
Tanggal 4 Mei 2016 — KAREL KORA OBERT ROMPIS
14676 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 234 K/MIL/2015Sehubungan dengan fakta hukum tersebut yang sudah dituangkan dalamputusan Pengadilan Negeri Tondano yaitu saksi Karel Kora ObertRompis (sekarang menjadi Terdakwa militer) yang menyuruh praja untukberenang, maka tidak bisa sembarangan untuk mengesampingkan begitusaja seperti yang dinyatakan Majelis Hakim Militer dalam putusannya,jikalau Majelis Hakim Militer ingin mengesampingkan fakta hukumtersebut seharusnya Majelis Hakim menguraikan alasanalasannya darisisi hukum pembuktian