Ditemukan 3859 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1149/Pdt.G/2020/PA.PLG Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 12
69 — 12
;Bahwa mengenai kewajiban, Ilbnu Majah meriwayatkan dari lbnu Abbas ra.Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Muliakaniah anakanak kalian dandidiklah mereka dengan budi pekerti yang baik;Bahwa kewajiban yang lainnya berdasarkan Hadits Tentang Kewajiban Orang Tuaterhadap Anak yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dinyatakan sebagai berikut,Artinya :Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah member! namayang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan mengajarisopan santun ". (HR.
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 42/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI ASTUTI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 34
SITI ASTUTI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 34
Putusan No. 42/G/2017/PTUNMTRe. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekeraan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya
Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN Jkt.Utr MUSTAFA YAHYA bin (alm) YAHYA
104 — 124
104 — 124
MUHAMMAD TOHA.1 (satu) unit CPU computer.Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakandirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupunwarga masyarakat lainnya,
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 42
LILY MARYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 42
hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SITI AISYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 28
SITI AISYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 28
hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 10-01-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kla Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
1.EDDI YANTO
2.SAIRUN
3.RASIKIN als RASIKIN
4.JUMONO
Tergugat:
1.AHMAD GUNTUR SETIAWAN
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
78 — 5
1.EDDI YANTO
2.SAIRUN
3.RASIKIN als RASIKIN
4.JUMONO
Tergugat:
1.AHMAD GUNTUR SETIAWAN
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
78 — 5
Bahwa Para Penggugat yang memiliki tanah yang berasal dari hibahlisan orang tuanya menjadi suatu hal yang tidak dapat diterima secarabudi pekerti dan hati nurani sebagai dasar dari kebenaran akan hukumatas kepemilikan sebidang tanah.
Register : 21-11-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 752/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 76
178 — 76
Foto copy Photo Tergugat sebagai Guru budi pekerti di YayasanBuddha Tzu Chi dan Guru dongeng di Vihara, (T17);40. Foto copy Photo anakanak Penggugat dan Tergugat yang sedangberdoa, (diberi tanda T18);41. Foto copy Photo Tergugat bersama dengan anakanak Penggugat danTergugat, (diberi tanda T18b);42. Flashdisk berisi video anakanak berdoa setiap malam sebelum tidur,(diberi tanda T18c);43.
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1779/Pdt.G/2013/PA.Sda Tanggal 24 Juli 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
23 — 2
23 — 2
Serta selama ini anakPemohon mendapatkan pendidikan les privat (baik sekolah maupunpendidikan budi pekerti anak sholehah, serta norma kesopanan) dirumah orang tua Pemohon;27.Bahwa disamping itu keseharian di keluarga Termohon hanyalah adalbu Termohon sendirian saja.
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 18
52 — 18
Pemohon berbudi pekerti Iuhur dan menjunjung tinggi akhlak, etikadan tata karma. Bicaranya santun. Karakternya berbeda dengan yangtertuang dalam replik. Sehingga Termohon bertanyatanya, apakah selamadi luar Sana Pemohon sudah berubah, atau ada pesanan dari pihak lainyang menjadi aktor intelektual di balik perceraian ini. Termohon khawatirada pihak ketiga yang menginginkan Pemohon bercerai denganTermohon.
Register : 28-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Julivia M Selanno, SH
Terdakwa:
1.Marwin Kasongat Alias Madura
2.Edy Roni Kasongat Alias Roni
210 — 96
Julivia M Selanno, SH
Terdakwa:
1.Marwin Kasongat Alias Madura
2.Edy Roni Kasongat Alias Roni
210 — 96
kesedihan yang mendalam bagikeluarga korban karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN DthMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhnkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti
Register : 18-01-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.JS Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 42
114 — 42
Penggugat bisa mendidik dan merawat anaknya dengan baik, Penggugatmemberikan perhatian yang cukup untuk anaknya tersebut, Penggugatseorang muslimah dan berbudi pekerti yang baik dan sampai saat iniPenggugat belum menikah lagi; 2. =, Perempuan, lahir pada tanggal25 September 2013, di Jakarta (usia 8 tahun), sehingga pada saat ini anaktersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun kini berada dalam asuhankeluarga Tergugat, dan dari hasil desente menunjukan Tergugat bersama keluarga besar dan == == , uSia
Register : 11-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN Unh Tanggal 15 Desember 2015 — - DENY ZAINAL AHUDDIN, S.IP.,MM
432 — 102
432 — 102
yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak ekosistem lingkungan hidup ; Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak tata kelola bidang pertambangan ; Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam Tindak Pidana Pertambangan ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun dititik beratkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 51/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FAISAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
FAISAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 44/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHLIS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 31
MUHLIS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 31
hasil kerja yang dilaporkannya kepada BadanKepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah sah dan tidakmemiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 02-04-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 167
147 — 167
Bahwa berdasarkan sumber hukum Islam yang laindengan mengambil pendapat para ahli hukum Islam, bahwaSayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz Il halaman 341sampai 344 menyebutkan syarat syarat seorang perempuanuntuk menjadi pengasuh (pemegang hak hadhanah) adalah :berakal sehat, baligh (sudah dewasa), mempunyaikemampuan untuk mendidik, dapat dipercaya (amanah) danberbudi pekerti luhur, Islam/muslim, belum menikah lagi,merdeka (bukan budak) dan dalam Kitab Kifayatul Akhyar JuzIl halaman 94 yang
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 86/Pid.B/2019/PN Wng Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
1.ANDI PRATOMO Als KIWIL Bin Alm TARSO
2.DICKY VERNANDA VIQRI BIN PURWNTO
3.PARYONO ALS JAROT BIN ALM HARSO
4.ERVI ROIKHAN BIN SAKIMIN
5.ALVIN ANGGRAENI HENDRAWAN ALS TARKO BIN VICTOR MARIO MIRHARJA
103 — 21
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
1.ANDI PRATOMO Als KIWIL Bin Alm TARSO
2.DICKY VERNANDA VIQRI BIN PURWNTO
3.PARYONO ALS JAROT BIN ALM HARSO
4.ERVI ROIKHAN BIN SAKIMIN
5.ALVIN ANGGRAENI HENDRAWAN ALS TARKO BIN VICTOR MARIO MIRHARJA
103 — 21
saksi tidakmengetahuinya/kurang hafal:;Bahwa Terdakwa waktu berangkat memakai pakaian jaket warna hijau;Bahwa kostum yang dipakai oleh PSHT adalah memakai pita dilengankarena supaya tidak keliru dengan PSH Winongo;Bahwa menjadi anggota PSHT harus belajar minimal 1 (Satu) Tahun barubisa namun untuk PSH Winongo semalam saja bisa menjadi anggota danuntuk latihan menyusul;Bahwa kalau sudah menjadi anggota PSHT lalu mengembangkan saksipuntuk mencari anggota baru;Bahwa selain fisik, juga diajarkan budi pekerti
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr Tanggal 21 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
270 — 159
270 — 159
Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, danminatnya.c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dand. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak.Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki,akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allan SWT, sehingga perludibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaikbaiknya baik dari segikebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya.Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
47 — 23
47 — 23
dekat dan sayangkepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai ibu kandung mereka;Bahwa terlebih lagi oleh karena adanya hubungan kekasih yang telahterjadi di antara TERGUGAT REKONVENSI dan wil TERGUGATREKONVENSI yang merupakan contoh yang tidak baik bagi kedua anakPENGGUGAT REKONVENSImaka sangatlah tidak pantas dan tidakpatut apabila kedua anak PENGGUGAT REKONVENSI hidup dan tinggalbersama TERGUGAT REKONVENSI oleh karena perbuatan tidak terpujiTERGUGAT REKONVENSI itu akan menganggu perkembangan sifatdan budi pekerti
Register : 27-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 569/PDT/2021/PT DKI Tanggal 11 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Syafei, Diwakili Oleh : Abdullah Syafei,
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
75 — 181
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II,
75 — 181
landasan hukum dari maksud PENGGUGATdalam hal ini secara konstitusional ditegaskan dalam rumusanPancasila pada Pembukaan Undangundang Dasar Tahun 1945(UUD 1945) Landasan idiil Pancasila (Staats fundamental norm)pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.Halaman 24 dari 77 halaman Putusan nomor 569/PDT/2021/PT DKIDalam penjelasan UUD 1945, sila pertama tersebut adalahKetuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa kewajibanpemerintah dan para penyelenggara negara lainnya untukmemelihara budi pekerti
Putus : 04-09-2008 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 64/Pid.B.An/2008/PN.Psr Tanggal 4 September 2008 — MSO, LSZ, MM
46 — 19
46 — 19
tidakdidasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetapmemperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak104tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budipekerti, perhatian orang tua, Masyarakat dan pemerintah.Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yangmerupakan anak nakal pelaku tindak pidana, didasarkan pada berbagaifaktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tuaterhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlakdan budi pekerti