Ditemukan 3860 data
144 — 166
Bahwa berdasarkan sumber hukum Islam yang laindengan mengambil pendapat para ahli hukum Islam, bahwaSayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz Il halaman 341sampai 344 menyebutkan syarat syarat seorang perempuanuntuk menjadi pengasuh (pemegang hak hadhanah) adalah :berakal sehat, baligh (sudah dewasa), mempunyaikemampuan untuk mendidik, dapat dipercaya (amanah) danberbudi pekerti luhur, Islam/muslim, belum menikah lagi,merdeka (bukan budak) dan dalam Kitab Kifayatul Akhyar JuzIl halaman 94 yang
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
1.ANDI PRATOMO Als KIWIL Bin Alm TARSO
2.DICKY VERNANDA VIQRI BIN PURWNTO
3.PARYONO ALS JAROT BIN ALM HARSO
4.ERVI ROIKHAN BIN SAKIMIN
5.ALVIN ANGGRAENI HENDRAWAN ALS TARKO BIN VICTOR MARIO MIRHARJA
101 — 21
saksi tidakmengetahuinya/kurang hafal:;Bahwa Terdakwa waktu berangkat memakai pakaian jaket warna hijau;Bahwa kostum yang dipakai oleh PSHT adalah memakai pita dilengankarena supaya tidak keliru dengan PSH Winongo;Bahwa menjadi anggota PSHT harus belajar minimal 1 (Satu) Tahun barubisa namun untuk PSH Winongo semalam saja bisa menjadi anggota danuntuk latihan menyusul;Bahwa kalau sudah menjadi anggota PSHT lalu mengembangkan saksipuntuk mencari anggota baru;Bahwa selain fisik, juga diajarkan budi pekerti
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : TAUFIQ RAHMAN bin SUPRIADI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : HAPIZRA AULIA MAWARDI bin HAPPY MAWARDI
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum III : ASHAR DEDE GEMINI bin DEFRI CANIAGO
113 — 35
LembagaPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Budi Utama di LubukAlung yang merupakan LPKS yang berada dibawah Dinas SosialProvinsi Sumatera Barat, dimana Lembaga tersebut adalahLembaga yang akuntabel dan kredibel dalam melakukan pembinaanterhadap anak, sehingga diharapkan setelah mendapatkanPembinaan di Lembaga tersebut diharapkan menjadi anak yang baikkaya akan budi pekerti dan memiliki masa depan yang baik;Hal. 63 dari 67 halaman Put No 12 /PID .SUSAnak/2019/PT.PDGBahwa Jenis pidana yang dijatuhkan
BANGUN TARIDA JULIANTO DOLOKSARIBU
Tergugat:
AFRINA MARGARETTA GURNING
70 — 10
Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai pekerti pada anak.Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinandikatakan Bapak yang bertanggungjawab atas semuabiayapemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapatmemberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikulbiaya tersebutBahwa kewajiban orang tua yang disebutkan di dalam kedua pasal tersebut di atastidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat
1.YULIAWATI SASTRADISURYA, SH
2.ROBERT IWAN KANDUN, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
ASEP WAHYUDIN, SS., MM. bin H. MAHRUDIN
136 — 60
Surat Penerimaan Buku yang dipesan Tahun 2018 2019 melalui Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang (copy);
- 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 093/P/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Buku Tematik Kelas III dan Kelas VI Semester 1, Buku Pendidikan Agama dan Buku Budi Pekerti
33 — 13
diatas merupakan alatalatyang dijadikan untuk melakukan tindak pidana sehingga barangbarang tersebut harulahdirampas seluruhnya Untuk Dimusnahkan.Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwaTerdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah sematamata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaranuntuk memperbaiki budi pekerti
577 — 332
Dalam kehidupan seharihari Terdakwa mempunyai sikapdan perilaku serta berbudi pekerti yang baik.Hal 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 8K/PMT. III/AD/V/2017c. Selalu memberikan penekanan kepada anggota Rindamagar selalu berbuat baik dan tidak melakukan Pungli terutamasebagai pembina dan pelatih.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi8 :Nama lengkap : Darmadi WinotoPekerjaan : Wiraswasta (Pemilik CV.
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
478 — 764
dari foto kopi Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasionalPendidikan;Foto kopi dari foto kopi Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan DanPenyelenggaraan Pendidikan;Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008Tentang Pembinaan Kesiswaan;Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pendidikan DanKebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015Tentang Penumbuhan Budi Pekerti
228 — 149
Tergugat mempunyai dugaan atau patut didugaPenggugat memprovokasi anakanak agar membenci ibunya sendirisehingga anakanak menjadi marah dan menjauh dari Tergugat;Bahwa jelas kenyataannya seorang ayah yang memberikan masukan ataumendoktrin anakanaknya sendiri agar membenci ibunya sendiri adalahseorang ayah yang tidak bisa menanamkan budi pekerti untuk menjadikananak sebagai anak suputra dan dapat pula dikwalifikasikan ayah yangkejam dan biadab;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmengatakan
68 — 15
yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawabuntuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b).menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat danminatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, dan qd).memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
1.M. RAMADHAN NASUTION
2.Ardiansyah
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
310 — 373
Terhadap hasil Tes Kesehatan dalam menentukanKriteria Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syaratuntuk diangkat sebagai CPNS Kejaksaan RI sudahditentukan oleh Panitia Pusat dan Tim Dokter, demikianhalnya dengan hasil Psikotes, bahwa Kriteria secaraPsikologi telah ditentukan standar kompetensimanajerial dan/atau. potensi dan/atau IQ yangditentukan dalam rangka memperoleh CPNS KejaksaanRI yang berintegritas tinggi, berwawasan luas danberbudi pekerti yang baik.
93 — 48
Demer Nomor 213/DRP/SKRPPT/XII/2009 dengan tujuanmembebaskan almarhum Khaidir bin Demer dari tanggung jawab utang didunia dan di akhirat, dan sekaligus menyelamatkan harta warisan Rukiyahbinti Abdul Malik atas nama Khaidir bin Demer dari beralinnya penguasaanharta tersebut menjadi milik Kelompok Tani Sehati;Dalam akal sehat yang berbudi pekerti, seharusnyanya Para Tergugatberterima kasih pada Zainal (Penggugat II) yang telah membayar utangpribadi almarhum Khaidir bin Demer yang menjadi tanggung jawab
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : WIRA DARMAWANSA
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM
138 — 75
Lembaga PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial Budi Utama di Lubuk Alung yang merupakan LPKSyang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimanaHalaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUSANAK/2019/PT PDGLembaga tersebut adalah Lembaga yang akutabel dan kredibel dalammelakukan pembinaan terhadap anak, sehingga diharapkan setelahmendapatkan Pembinaan di Lembaga tersebut diharapkan menjadi anakyang baik kaya akan budi pekerti dan memiliki masa depan yang baik;Bahwa jenis pidana yang
92 — 22
mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnyaberbunyi sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban danbertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik danmelindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengankemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinanpada usia anakanak, (d) memberikan pendidikan karakter danpenanaman nilai budi pekerti
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
61 — 5
DIDAFTARKANoleh PARA PENGGUGAT dan akibat PARA PENGGUGAT tidakmendaftarkan tanah tersebut adalah perbuatan yang bertentangan denganKetentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokpokokAgraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah, Hal ini jelas bahwa dasar hukum gugatan PARAPENGGUGAT tidak jelas dan gugatannya sangat patut ditolak;Bahwa PARA PENGGUGAT yang memiliki tanah yang berasal dari HIBAHLISAN ORANG TUANYA menjadi suatu hal yang tidak dapat diterimasecara budi pekerti
TARMIZI
Tergugat:
BUPATI BUNGO
108 — 41
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (Bukti P5=Menimbang, bahwa langkah atau sikap Tergugat untukmemberhentikan Penggugat sebagai Rio Dusun Sungai Tembang adalahsebagai keputusan yang tepat sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalanyang terjadi di masyarakat Dusun Sungai TembangQ; Menimbang, bahwa adanya Degradasi Moral Penggugat dalammenjadi pemimpin/Rio di Dusun Sungai Tembang, diperlukan moral, etika,akhlak serta budi pekerti
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
154 — 121
Penanaman karakter (budi pekerti) = Rp. 5.000.000.11. Belanja barang & jasa = Rp. 15.000.00012. Gaji guru & pegawai tidak tetap = Rp. 61.200.000Jumlah = Rp. 163.700.000.TA 2016:1. Pengembangan kompetensi lulusan = Rp. 7.500.000.2. Pengembangan kurikulum KTSP = Rp. 7.500.000.3. Pengembangan pembelajaran = Rp. 8.000.000.4. Pengembangan system penilaian = Rp. 6.000.000.5. Pengembangan pendidikan & tenaga kependidikan = Rp. 15.000.000.6. Pengembangan sarana & prasarana sekolah = Rp. 19.000.000.7.
Penanaman karakter (budi pekerti) = Rp. 5.000.000.11. Belanja barang & jasa = Rp. 15.000.00012. Gaji guru & pegawai tidak tetap = Rp. 61.200.000Jumlah = Rp.163.700.000.TA 2017 :1. Belanja pegawai Rp. 55.100.000.Halaman 53 dari 390 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN.Amb.2. Belanja barang & jasa Rp. 120.900.000.Rp. 1.200.000Rp. 176.000.000.3.
Penanaman karakter (budi pekerti)11. Belanja barang & jasa12. Gaji guru & pegawai tidak tetapJumlahTA 2016:1.
Penanaman karakter (budi pekerti) = Rp. 5.000.000.11. Belanja barang & jasa = Rp. 15.000.00012. Gaji guru & pegawai tidak tetap = Rp. 61.200.000Jumlah = Rp.163.700.000.TA 2017 :1. Belanja pegawai = Rp. 55.100.000.2. Belanja barang & jasa = Rp. 120.900.000.3. Belanja modal = Rp. 1.200.000Jumlah = Rp. 176.000.000.
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
AKSA KADIR, S.Pd BIN ABD. KADIR
138 — 100
Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi para anakkorban dan juga menyebabkan salah satu anak korban putus sekolah; Perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dalam masyarakat; Terdakwa sebagai pengajar memberikan contoh yang tidak baik dalamdunia Pendidikan di Indonesia; Perbuatan Terdakwa di lakukan berulang kali kepada muridmurid Terdakwayang bersekolah di SMKN 1 Luwu Timur; Perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkungan pendidikan yangseharusnya mengajarkan karakter dan budi pekerti
83 — 50
ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat(1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajibandan bertanggungjawab untuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik danmelindungi anak, b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengankemampuan, bakat dan minatnya, c). mencegah terjadinya perkawinan padausia anakanak, dan d). memberikan pendidikan karakter dan penanamannilai budi pekerti
30 — 12
Putusan Nomor /Pdt.G/2018/MS.KSGanak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya sematamata persoalanmemenuhi hakhak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal,namun juga pembangunan aspek moril pada anak, oleh karenanya Mahkamahmenilai bahwa Termohon adalah pribadi yang amanah dan dapat dipercayasecara agama dan dunianya untuk menjamin tumbuh kembang, pendidikanagama dan budi pekerti si anak serta untuk mewujudkan masa depan anak yanglebih baik, sehingga Termohon dianggap lebih laik dan pantas