Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 04-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 13 Februari 2014 — Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, S.IP, Melawan Bupati Bone
88 — 100
  • Bahwa dalam Surat Keputusan in litis tidak ada satupun dari Pegawai Negeri Sipilyang dipindah tugaskan karena mendapat hukuman dari tergugat akibat melanggarDisiplin atau karena kesalahan dalam memegang jabatan struktural sebagaimanadiatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Pengadilan PN KISARAN Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 30 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
97 — 23
  • Apabila alasanalasan yang dikemukakandalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harusmeminta keterangan tambahan dari istri atau Suami dari Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikanketerangan yang meyakinkan.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Ckr
Tanggal 23 Juni 2015 — Penggugat :
Vera Septiana binti Ishak Sukmana
Tergugat:
Epik Arssyam bin Fandi Alimi Hadi
58 — 25
  • dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakandalam persidangan bahwa mengenai tuntutan pembagian harta bersama antaraPenggugat dan Tergugat baik posita maupun petitumnya dicabut, danmembetulkan tanggal pernikahan dimana tertulis tanggal 28 Agustus 1998 yangbenar tanggal pernikahan 25 Agustus 1998,Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai NegeriSipil dan berdasarkan pada peraturan yang ada, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 18-09-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3203/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
  • telah mengajukankesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 Maret 2018 dan Tergugattelah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 Maret2018 dan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam beritaacara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatsebagaimana tersebut ;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — PETRUS ANDOYO, A.Md VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampiran angkaRomawi V huruf E angka (4) dan (5) yang mengatur tentang Tata CaraPenyampaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berupaPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan, yang mewajibkan penyampaian keputusantersebut harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapatmandat dari pejabat yang berwenang menghukum dan denganHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 121 PK/TUN/2015pangkat golongan/ruang yang lebih tinggi dari Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 14-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Lpk
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
148 — 159
  • Bahwa antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r sudah hidupberpisah sekira 1 (Satu) tahun lamanya, selama itu pula Tergugatd.r tidak memperdulikan kehidupan Penggugat d.r dan kemudianTergugat d.r mengaku telah menikah dengan seorang perempuanyang berprofesi sebagai Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bernama XXXXXX bahkan sudah tinggal dan hidup saturumah di daerah Kota Stabat, Kabupaten Langkat;4.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Putus : 22-06-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Lbp
Tanggal 22 Juni 2015 — DOMINI AGUS SIREGAR, Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati VI No, F-225 Lk. VIII, Keluarahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Rohdalahi Subhi Purba, SH., MH. dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "BAR & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Sudirman Nomor 25 Lubuk PAKAM, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: FARIDA ARIANI MANALU, Perempuan, umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati VI No, F-225 Lk. VIII, Keluarahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada Maradu Simangunsong, SH., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "MARADU SIMANGUNSONG, SH. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Medan Tenggara II Gg. Pendidikan No. 136 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
38 — 3
  • Maksudnyabahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan lebih dahuludari Pejabat sebelum melakukan peraian;Halaman 21 dari25 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.LbpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yaitu Keputusan Pemberian IzinPerceraian diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dariKepala UPT Puskesmas
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Register : 09-10-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 193-K/PM.II-09/AD/X/2014
Tanggal 5 Nopember 2014 — TERDAKWA-I: PRAKA SUTARSO TERDAKWA-II: PRATU AGUS SETYAWAN
104 — 43
  • Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 .Oktober 2013 sekira pukul 14.00Wib Terdakwa 1 datang bersama Terdakwa 2 dan satu orang teman sipilyang tidak Saksi kenal tujuan untuk memperpanjang rental kendaraan Avanzasehari lagi setelah Terdakwa 1 menyerahkan uang kepada Saksi sebesarRp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 pergi bersamaSaksi3 :orang sipil menggunakan mobil Avanza sedangkan Terdakwa2 menyusuldari belakang menggunakan sepeda motor.De Bahwa kendaraan milik Saksi yang dirental
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — YULIANA IRMAYANTI vs BUPATI DOMPU
69 — 28
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — RAMLA TUHINDUN vs BUPATI DOMPU
73 — 32
  • September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/040/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/163/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama RamlaTuhindun;3.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 19-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
Dr.ELEKTISON SOMI, S.H., M.H.
Termohon:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
112 — 711
  • ,M.Hum danmenyampaikan laporan hasil pemeriksaan yangbersangkutan disertai dengan berita acara pemeriksaanyang ditandatangani oleh Terperiksa dan Pemeriksa;Bahwa Dekan Fakultas Hukum sampai sekarang tidakmenindaklanjuti Surat Rektor nomor 6990/UN30/KP/2015tanggal 28 Desember 2015(T.II.3) maupun surat Rektornomor 2517/UN30/KP/2016 tanggal 15 Januari 2016 (T.II.5)laporan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh Sdr. Dr. Elektison Somi,S.H.
    Dengan demikianpermohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diajukan oleh PEMOHON langsung melalui TERMOHON IIadalah salah alamat, dan oleh karena itu) permohonanPEMOHON harus ditolak.Bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (2) Permohonanpemberhentian atas permintaan sendiri disetujui, ditunda, atauditolak diberikan setelah mendapatrekomendasi dariPyB. Sedangkan batas waktu kapan PyB harus memberikanrekomendasi tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor11 Tahun 2017 ini.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 171/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Juli 2020 — Pemohon:
1.B. A. Cahyadi Wira
2.Dewi S. Bagus Cahyadi
117 — 56
  • dibatalkan akta perceraiannya karena tidak memenuhi cacathukumnya;Bahwa didalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 44mengatur mengenai pembatalan perceraian, sedangkan Pasal 60mengatur mengenai pencatatan Pembatalan Akta Catatan Sipil,dimana persyaratnnya harus ada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yangdibatalkan, dimana Akta Pencatatan Sipil yang dimaksud adalahRegister Akta Pencatatan Sipil, sedangkan Kutipan Akta Catatan Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
158 — 78
  • Tidak serta merta dijadikandasar untuk eksekutif mengambil keputusan.Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran dan harus diproses maka tetap yangmenjadi dasar aturan adalah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Bahwa Ahli memberikan pendapat Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap pada tahun 2013, terbit SKGubernur pada tahun 2015 maka Peraturan yang dipakai adalah PPNomor 53 tahun 2010;Bahwa Ahli memberikan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
SITTI RAKHMAH, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
169 — 45
  • (vide Bukti P8, P10);Menimbang, bahwa dalam rangka sinergitas antara kementerian / Lembagaserta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin AparaturSipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telahhalaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/G/2019
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-10-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 6 Februari 2018 — OKTOVIANTHINNO ESR WA RO, A.Mk : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
529 — 310
  • Selanjutnya Tim Pemeriksa danPenggugat selaku Terperiksa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarikkesimpulan bahwa atas dugaan perbuatan melanggar kewajiban masuk kerja danmenaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang diduga dilakukan oleh Penggugat, terhadap Penggugat telah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang pangkatnya
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 24-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.ABN
Tanggal 21 September 2020 — Nama : ALWI ALBAAR, S.T., M.T. Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat, Tanggal Lahir : Ternate, 5 September 1976 Tempat Tinggal : Komp. Gria Bandung Indah, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Buah Batu, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; e-mail : alwi.albaar@gmail.com; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: 1. MH. D. MARIO TALAOHU, S.H. 2. TAUFIK MALAWAT, S.H., M.H. keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MDI LAW FIRM, beralamat di Jalan Remaja, Perumahan Pesona Taman Anggrek No. 18, RT. 06, RW. 08, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, e-mail: mdilawfirm19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 168/SKK.Pdt/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020; selanjutnya disebut PEMOHON; M E L A W A N : Nama Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN Tempat Kedudukan : Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; e-mail : admin@unkhair.ac.id; Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: GUNAWAN TAUDA, S.H., LL.M. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Univer- sitas Khairun Ternate dan Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi, beralamat kantor di Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus Gambesi, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, e-mail: gunawan.tauda@gmail.com, ber- dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 484/UN44/ SK/2020, tanggal 28 Agustus 2020; selanjutnya disebut TERMOHON;
330 — 160
  • Hal mana merupakan pelanggaranterhadap Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dikenaisanksi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluhenam) hari kerja atau lebih.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Kuasa HukumTermohon berkesimpulan bahwa Petitum
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
92 — 45
  • Terhadaplamanya Pidana Penjara yang diputuskan tersebut,untuk kemudian apabila dilihat pada pengaturanpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak DenganHormat, yang disandarkan pada ketentuan Pasal 87Halaman 32 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor :79/G/2019/PTUNBKLayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun2014, maka jangka waktu Pidana Penjara yangdikenakan kepada Penggugat tidak memenuhi bataswaktu paling lama pidana penjara yang dapatberakibat pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
WIDYAWATI
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
282 — 162
  • Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yangbersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan atasputusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum;Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 28 Maret 2019 — TUAN DAVID ADRIAN SIQUEIROS : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
198 — 97
  • perkawinanWarga Negara Indonesia dalam Daftar PerkawinanWarga Negara Indonesia dan memberikan surat buktipencatatan perkawinan dari negara setempat; ;Bukti pelaporan di perwakilan RI sebagaimana dimaksud Pasal70 Perpres No. 25/2008 itulah, yang dijadikan salah satu syaratdefinitif pelaporan perkawinan di luar negeri di Kantor PencatatanSipil setempat (in casu: Tergugat), sebagaimana diatur Pasal 14Permendagri No. 10/2012, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pdt./2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — REVIANA HUTAHAEAN, DK VS FERRY RUMENGAN, DKK
90 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unsur kerugian kepada orang lain adalah kerugian saya, FerryRumengan, dalam kedudukan sebagai duda dari pegawai negeri sipilyang telah meninggal dunia, di mana kerugian itu nyata dalam bentuk:e Kerusakan pada nama baik saya baik sebagai pribadi yang beritikatbaik maupun sebagai seorang rohaniawan (pendeta KristenProtestan) sebagai akibat tuduhan para Penggugat baik dalamberbagai dalil pada Gugatan maupun dalam berbagai kesempatanyang pada intinya menyatakan bahwa saya dan istri sayaAlmarhumah Marietta