Ditemukan 4962 data
116 — 26
Pernah menulis artikel (opini) di HarianKompas tentang Polemik Audit atashasil survei.e Bahwa dasar hukum pelaksanaan sensusatau survey yang berskala nasional diIndonesia adalah UU No.16 Tahun 1997tentang Statistik, Peraturan PemerintahNo.51 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanStatistik, Peraturan Presiden R.I.
572 — 215
Audit keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yangdilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini tingkatkewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ; 2. Audit Kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi danefesiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazimdilakukan bagi kepentingan manajemen ; 3.
Rumbai, kami mendapatkan infonya di bulanNovember namun kami belum bisa bekerja karena terkait denganlahan, tapi kami sudah mulai bersihbersin disana, PP tidakdiperkenankan untuk bekerja oleh Lukman saat itu alasannya adalahini ada wacana lokasi ini akan dipindahkan, seingat saksi ada suratdari Gubernur tentang pemindahan lokasi project venue menembakdisamping SMKNtadi, berdasarkan itu kami baru bisa bekerja kalau taksalah dibulan April, karena lokasinya baru kewajiban PP adalahmemberikan second opini
669 — 149
Serda Wira serta penasehat hukumnya banyak memberikan pernyataan di dalam media sociaI (Tik.Tok, You Tube dan Berita Online) untuk menggiring opini publik yang pada intinya menuduh Pemohon Banding sebagai otak dari pembunuhan Serda Wira, hal tersebut sangat merugikan Pemohon Banding serta institusi TNI khusunya Angkatan Darat dan Corp Arhanud sehingga masyarakat luas sudah menghakimi Pemohon Banding sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.IV.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MANIEL SYATFLE Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
77 — 97
yang bertuliskan Celsqua design co..
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
168 — 96
Adapun Tanggung jawab auditor terbatas padasimpulan pendapat atas hasil audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara dan tidak memberikan opini hukum atas kasusyang diperiksa. Bahwa prosedur audit yang kami lakukan adalah sebagai berikut:1. Melakukan pengumpulan bukti/dokumen/data;2. Melakukan penelaahan dan penilaian terhadap relevansi,kompetensi, Kecukupan bukti/dokumen/data yang diperoleh;3. Melakukan pengujian, analisis dan evaluasibukti/dokumen/data;4.
811 — 2399
setujui di Perda itu bahaya akan ada dampak hukumnyanantinya, jadi temuan nantinya, tidak ada payung hukum ditambah lagi iniDiskresi, oke kalau gitu kita pindahhkan saja masukkan ke Pergub angka15% nya, biar nanti Gubernur dengan bebas, toh Perda ini umurnya 15tahun ada banyak hal perubahan kebutuhan pemda DKI sebagai lbu Kotanegara, jadi Gubernur siapapun nanti yang menang dia akan bebas untuk266menentukan persentasi di atas, karena ketika berbicara menghilangkanberarti kami setuju seolaholah opini
232 — 54
. : 6/SK/XIX.MND/4/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW ATAS OPINI PADA KONSEP HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN BPK RI DI MANADO TAHUN 2008 TANGGAL 23 APRIL 2008.28) 1(satu) bundel COPY LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA TOMOHON 18 JULI 2008, SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II, 26 MEI 24 JUNI 2008.29) 1 (satu) buah BUKU LEGALISIR RISALAH REVIU OPINI KHP LKPD TAHUN 2008 dari Tim Reviu Opini Drs.
Tomohon.mp3.75) 8 (delapan) lembar FOTOCOPY RISALAH REVIU OPINI LKPD KOTA TOMOHON, 18 JULI 2008, SEKSI SULUT II A SUB AUDITORAT SULAWESI UTARA II, yang ditanda tangani SETUJU oleh Drs. FRANS TANGKE, Ak (Ketua Tim Reviu), NOVIAN HERODWIJANTO, SE, MM, Ak (Wakil Ketua Tim), AMRI LEWA, SE, MAA, Ak (anggota), ANDRI SURYADI, SE, MM, Ak (anggota), M. ALI ASYHAR, SE, Ak (anggota), THOMAS GATOT HENDARTO, SE, Msi, Ak (anggota), B.
Dan AGUS MULYO, SE, MM, Ak (anggota).76) 9 ( Sembilan ) lembar Foto Copy Risalah REVIU Opini LKPD Kota Tomohon 18 Juli 2008 Seksi SULUT II A Sub Auditorat Sulawesi Utara II,Yang Diparaf dan Ditandatangani oleh BAHAR serta dinyatakan sesuai dengan aslinya.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : EFER SEGIDIFAT Diwakili Oleh : Yance Salambauw, S.H., M.H.
21 — 19
38 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan ANGGOTA VI,
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
didalamnya terdapat dokumen antara lain:
a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang
bertuliskan Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPBI);
b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide paparan
diantaranya bertuliskan SIDANG BPK, OPINIRegister : 17-05-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK
Tanggal 23 Juli 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VIII : Erlangga Jayanegara
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : YAN PIET MOSSO Diwakili Oleh : SIMON BANUNDI, S.H.
110 — 12038 1 (satu) buah Map berlogo Garuda bertuliskan ANGGOTA VI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, didalamnya terdapat dokumen antara lain:a. 1 (satu) buah buku agenda warna biru dongker yang bertuliskan Indonesia Eximbank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPBI);b. 1 (satu) bundel dokumen print out berwarna slide paparan diantaranya bertuliskan SIDANG BPK, OPINI DAN HASIL PEMERIKSAAN PADA LKKL SIGNIFIKAN & LKBUN DI LINGKUNGANRegister : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
314 — 105Terdakwa mengajukanbarang bukti ke persidangan sebagai berikut :Bukti T1 : Surat perintah Tugas tanggal 4 Juni 2015, yang manapemberi perintah adalah Indra Pomi Nasution yangmemerintahkan Adnan Untuk melakukan Konsultasi OpiniHukum di Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat di Jakarta tanggal 5 Juni s/d 6 Juni 2015 (Copy):Bukti T2 : Surat tanggal 3 Juni 2015 dengan Nomor Surat630/BMP/BJJ/935; surat kepada Plt Direktur Jendral BinaKonstruksi Kementrian PUPR di Jakarta, PerihalPermohonan Pendapat Opini
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
9788 — 4490Terdakwa 1 ada Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftardengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).b. Terdakwa 1 ada menjamin dalam bentuk Bank Garansi pada BankMandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Utamasebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uangtersebut diserahkan ke Departemen Agama Pusat.c.
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
688 — 441satuperusahaan yang bermasalah tersebut pernah mengajukan proposal,karena tidak ada laporan keuangan 3 (tiga) bulan yang unstung, akhirnyaditolak;Halaman 333 dari 1283 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN Srg Bahwa Terdakwa mendapat fasilitas Haji dan Umroh dari perusahaanyang bermasalah; Bahwa tidak boleh Pengurus mempunyai saham dengan perusahaanyang terafiliasi dengan Bapelkes; Bahwa Bapelkes di audit 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Akuntan Publik(KAP); Bahwa audit yang dilakukan oleh KAP lebih kepada opini
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
284 — 111Pembinaanpenyelenggaraan SPIP: Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKPsebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif;Bahwa sebagai pengawas intern pemerintah BPKP mandiri danindependensi karena BPKP bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepadaKementerian manapun;Bahwa dalam setiap penghitungan kerugian negara adalah benar dilakukandengan cara investigatif;Bahwa ada 3 jenis audit yaitu :Audit Keuangan (General Audit) untuk memberikan opini
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
516 — 278Bahwa dari laporan Pengurus sebelumnya mengatakan salah satuperusahaan yang bermasalah tersebut pernah mengajukan proposal,karena tidak ada laporan keuangan 3 (tiga) bulan yang unstung, akhirnyaditolak;Bahwa Terdakwa mendapat fasilitas Haji dan Umroh dari perusahaanyang bermasalah;Bahwa tidak boleh Pengurus mempunyai saham dengan perusahaanyang terafiliasi dengan Bapelkes;Bahwa Bapelkes di audit 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Akuntan Publik(KAP);Bahwa audit yang dilakukan oleh KAP lebih kepada opini
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
285 — 85Pemeriksaan Laporan Keuangan, bertujuan memberikan opini ataskewajaran terhadap laporan keuangan suatu entitas.2. Pemeriksaan Kinerja, bertujuan menilai sisi Keekonomian, efektifitas danefisiensi dari sutau proses yang menjadi obyek pemeriksaan.3.
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
328 — 78Pemeriksaan Laporan Keuangan, bertujuan memberikan opini ataskewajaran terhadap laporan keuangan suatu entitas.2. Pemeriksaan Kinerja, bertujuan menilai sisi keekonomian, efektifitas danHalaman 556 dari 1199 Halaman Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbrefisiensi dari sutau proses yang menjadi obyek pemeriksaan.3.
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
226 — 77menanyakan kepada staf yang saksiperintahkan tersebut apakah benar sudah disampaikan dan dijawab oleh staftersebut mengenai kronologis penyerahan uangnya kepada Tukiman, selanjutnyasaksi juga menanyakannya kepada terdakwa Pak, sudah dititipbkan melaluiTukiman tetapi terdakwa tidak menjawab;Bahwa seluruh pertanggungjawaban Bupati sejak tahun 2000 s/d 2007 selaluditerima oleh DPRD;Bahwa saksi mengetahui mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK;Bahwa saat saksi sebagai Kabag Keuangan atas opini