Ditemukan 5816 data
Terbanding/Penggugat I : PT. LINTAS KHATULISTIWA UTAMA
Terbanding/Penggugat II : KOPERASI RAPAK JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR ATR , BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat IV : BUPATI KUTAI TIMUR
206 — 112
Advokat & KonsultanHukum dari Kantor FIRMA HUKUM DRWS & ASSOCIATES, beralamat di JalanMandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat 11440, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 5 Agustus 2019. disebut sebagai TERBANDING II semulaPENGGUGAT IlSelanjutnya TERBANDING dan TERBANDING II disebut sebagai PARATERBANDING ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berturutturut:1.
76 — 22
Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
130 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
H.Samssuri (Ketua), Ir, Firma (Sekretri) dan Ir. Wahyudi, Sarno,S.Sos., SIP., Usep Kertapati, Drs. Edy Hermawan, H.M. Gunawan,masingmasing sebagai anggota (Surat Keputusan Nomor 14/2005tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub BidangPengadaan Komponen Lepas dan Kegiatan Belanja Langsung (FixCost) Dinas PJU & SJU DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005);b.
52 — 14
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antaralain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD)dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 ini mempunyai sifat yang lebih khusus, yakni adanya predikat unsurjabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud, dimana pelakutindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan
100 — 21
Ajidarma DutaMedika) juga tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara inikarena telah dibubarkan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku padabagian kedua Bab Ill pasal 19 sampai dengan pasal 35 KUHD serta pasal 15KUHD sebagai hukum positif yang mengatur tentang persekutuankomanditer (CV)/persekutuan firma, dapat diketahui bahwa CV merupakanbadan usaha yang bukan badan hukum, oleh karenanya yang menjadisubyek hukum adalah orangorang yang menjadi pengurusnya;Menimbang, bahwa
175 — 559
., kesemuanya adalah Advokat yang berkantorpada Kantor FIRMA HUKUM M.RAZALI SIREGAR & REKAN, yangberalamat di Jalan Boulevard Raya Ruko Arcade Blok B No. 12 Kota Depok,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3173/SK/FHMRS/XI/2017,tanggal 30 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Depok tanggal 8 Desember 2017 dengan Nomor Reg :268/SK/Pdt/2017/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MELAWAN :HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA sebagai Ahli Waris ERNSTBUDHIWIJAYA Kewarganegaraan
53 — 17
Adapun yang berbentuk badan hukumantara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukanbadan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
85 — 39
JONATHANFREDERICK MAURICA SARAGIH,SH.Semuanya Para Advokat pada Firma HukumADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), yang beralamat di ChasePlaza Lt 18 Jl.Jend Sudirman Kav.21 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khususnyatertanggal 21 April 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timurtanggal 5 Mei 2014 dengan No. 514/SK/Pengc/ PN Jkt Tim/ 2014, untuk Tergugat IIdatang menghadap ianya sendiri, Untuk Tergugat III datang menghadap Kuasanya yangbernama :1. ERWAN SURYADI,SH. 2.
Terbanding/Tergugat I : PT PERTAMINA EP
Terbanding/Tergugat II : PT MIURA INDONESIA
81 — 45
Berdasarkan gugatan a quo halaman 1 diketahui bahwa Penggugatmelalui kKuasa hukumnya dari Kantor Firma Hukum Djarkasih &Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadapTergugat dan Tergugat II.
1.FAKHRUL FAISAL, SH.,MH
2.PRIMA POLUAKAN, SH
3.GAMA PALIAS, SH
4.ALEXANDER MARADENTUA, SH
5.NITA FITRIA, SH
Terdakwa:
FARADILLA ABDURRADJAK, ST
251 — 111
Adapun yang berbentuk badan hukum antaralain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
145 — 166
tanggal 7 Juni 2010 dan persetujuan sudah dikeluarkantanggal 10 Juni 2010 (hanya 3 hari).PROSES PENERBITAN IUP OPUntuk prose penerbitan IUP OP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara.Pasal 23Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:a.b.c.d.administratif,teknis;lingkungan; danfinansial.Pasal 24 ayat (4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untukperusahaan firma
No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyCc.d.lingkungan; danfinansial.Pasal 24 ayat (4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untukperusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:a. surat permohonan;b. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; danc. surat keterangan domisili.Pasal 25a.
tanggal 7 Juni 2010dan persetujuan sudah dikeluarkan tanggal 10 Juni 2010 (hanya 3 hari).PROSES PENERBITAN IUP OPProsedur penerbitan IUP OP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Pasal 23Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:a. administratif;b. teknis;Cc. lingkungan; dand. finansial.Pasal 24 ayat (4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untukperusahaan firma
82 — 14
Dalam bahasa KUHP setiap orangdirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurutUndangUndang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasandan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum;Menimbang
38 — 13
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lainPerseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badanhukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
127 — 57
Adapun yang berbentuk badan 150nsur antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan 150nsurantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan 150nsur;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang
366 — 422 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sistem OnlineSingle Submission telah mengakomodir pendaftaran yangdilakukan oleh Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usahanonperseorangan (contoh: PT, CV, firma, yayasan, dsb). Datadasar Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana tercakup dalamPasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i mencakup palingsedikit:nama dan NIK;alamat tempat tinggal;bidang usaha;lokasi penanaman modal;besaran rencana penanaman modal;rencana penggunaan tenaga kerja;OaKwWNH>Halaman 81 dari 133 halaman.
209 — 107
Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapbkan oleh Menteri atauHalaman 36 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Songubernur sebagai pemegang WIUP Mineral bukan logam ataubatuan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernursesuai dengan kewenangannya.b.
66 — 17
Adapun yangberbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma(Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) danperkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebutdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
70 — 26
., PARA Advokat dan / atau konsultan hukumpada Firma Hukum DNC Advocates At Work, yangberalamat di Permata Kuningan, Penthouse Floor, JalanKuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesiaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2014 dengan NoRegister 2562/HK/X1/2014, selanjutnya disebutSCDALAL......seeeeeeeeeeeee PENGGUGAT;Lawan :1.
1.DJIE WIDYA MIRA CHANDRALIMANTO atau ditulis DJIE WIDYA MIRACANDRA LIMANTO dahulu bernama MEY TJIAN
2.IHWAN MUHAMAD LIMANTO
3.WIDYA MIRASINDAYANI LIMANTO
Tergugat:
JANNY WIJONO
Turut Tergugat:
1.HJ. FATIMAH ULIFAH, S.H.
2.DWI SISWANTO, S.H.
3.GATOT TRIWALUYO, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
5.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
6.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk. d.h PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.
156 — 70
Para Advocat berkantor di Firma Hukum MARTIN SURYANA &ASSOCIATES, ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, beralamat di MSBUILDING Jalan Raya Margorejo Indah D205 BC Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 November 2019, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;,LAWAN :1. JANNY WIJONO, beralamat di JI. Raya Kali Rungkut No. 22, RT/RW : 004/004Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, selanjutnyadisebut TERGUGAT ;2. HJ.
48 — 11
menurut ketentuanPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah YANG yang berbunyi " setiap orang adalah perseorangan atau termasuk Korporasi.Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orang secara individu ataudalam bahasa KUHP dirumuskan dengan "kata Barang Siapa" sedangkan Korporasi dapatberbentuk badan hukum atau tidak, Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan terbatas,Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya Firma