Ditemukan 5519 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manupulasi memanipulasi
Penelusuran terkait : Manipulasi data Korupsi dana study banding Manipulasi keterangan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-05-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — JAKSA PENUNTUT UMUM vs IR. AGUS PRAYUDI ADI
159 — 75
  • Pintu Gerbang, Pekerjaan Rumah Imam danMusyafir Tahap Untuk Tahun 2008, sedangkan pekerjaan yang tidak sesuai RABuntuk Tahun 2009 adalah Pengadaan Lemari jam dan Kalgrafi secretariat,Pengecetan Jam Besar, Pengadaan Mesin Poles, Pengadaan Mimbar, PekerjaanPlamor Tambahan, Profil Gyfsum Dinding, Mainan Payung Dome, Flafom mihrab,Pekerjaan Taman Bunga sisi Timur dan Kolam Ikan Hias dan terhadap pekerjaandiluar RAB tersebut tidak dilakukan perubahan kontrak dan CCO; disamping itu telahterjadi pula manipulasi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 485/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 21 April 2016 — ADAM JAMES LAWRENCE DUNDAS-TAYLOR melawan KIERON SAMUEL PRENTER, dkk.
325 — 236
  • pada kesepakatan bersama dan kontribusinya jika PTtersebut didirikan secara sah, karena pembagian keuntungan perusahaan ada yangdihitung tiap tahun laba ruginya, dolaporkan kepada RUPS, apakah akan dijadikandeviden atau akan menjadi modal berikutnya:Bahwa jika terdapat perbedaan pada Akta pendirian dimana dalamkomposisi pemegang saham terdapat Warga Negara Asing, namun dalamkenyataannya tidak dijelaskan dalam Akta Pendirian PT tersebut PT PMA, makaAkta Notaris tersebut dapat terindikasi adanya manipulasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO
217 — 92
  • SPK yang benar adalah ; pemohon kreditmenandatangani SPK di hadapan pimpinan cabang ;Bahwa sekitar Juni 2011 bidang kredit kantor pusat melakukan pengecekkan diCabang Tangen dan ditemukan adanya penyimpangan kredit berupa kredittopengan, pemakaian angsuran, kredit fiktif dan ada tabungan yang tidakdimasukkan ke kantor ;110e Bahwa yang dimaksudkan dengan pinjaman bermasalah ; misalnya riilnyasebesar Rp.3.000.000, dicatatan administrasi bisa Rp.5.000.000, s/dRp.6.000.000, ;e Bahwa setahu saksi, ada manipulasi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.Hj ELOK WAHIBA
2.MIFRTAHUR ROIYAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Intervensi:
PT. KEJAYAN MAS
340 — 441
  • Haltersebut adalah suatu kebohongan, suatu manipulasi, objek sengketa sudahmenjadi milik Tergugat II (Intervensi) kalaupun Tergugat II (Intervensi) tidak mautahu dan tidak mengetahuinya, yang jelas sudah dua kali terjadi Transaksi jualbeli objek sengketa tersebut.2.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 14-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/AD/II/2014
Tanggal 13 Nopember 2014 — SUMARDJO BUDI SANTOSO, Kolonel Czi NRP. 30119
125 — 334
  • Tidakpernah ada duplikasi pembukuan yang bertujuan untuk manipulasi datakarena hanya suatu kebetulan saja jika Saksi 4 PNS Siti Nurbaya yangmenangani Bendahara Umum Puskopad juga menangani pendapatandarisewa tempat di emperan depan Puskopad yang nilainya Rp.50.000,s.d. Rp.150.000,.c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus ITE
Register : 02-03-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Juni 2016 — Pidana - JESSICHA
382 — 277
  • Pemerintah :Pelaku SIMBOX mengabaikan regulasi regulasi yang telah ditata olehpemerintah untuk membuat industri ini berkembang dan menjadi sehat.Dengan adanya potensi kerugian pada Operator, mengakibatkan potensi berkurangnya BHP dan Pajak;Menurut ahli caranya untuk melakukan penanganan Refilling TrafikTerminasi Internasional menggunakan SIMBOX adalah denganmelakukan law enforcement (Penertiban) terhadap pelaku pelakuSIMBOX karena pelaku tidak mempunyai ijin sebagai penyelenggara SLI,melakukan manipulasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
119 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA dan TINGKAT BANDINGTIDAK MEMENUHI SYARAT SESUAI KETENTUAN UNDANGUNDANGDAN HASIL MANIPULASI, PENYELUNDUPAN FAKTA PERSIDANGANDAN PUTUSANNYA SALING BERTENTANGAN ANTARA PUTUSANTERDAKWA SATU DENGAN TERDAKWA LAINNYA DALAM PERKARAYANG SAMA SEHINGGA HARUS DIBATALKANBahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya,PEMOHON KASASI (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapatbahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Facti Tingkat Bandingnomor 33
    Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) berkeberatan pada pertimbanganHukum Judex Facti tingkat Banding yang menyatakan unsurMELAWAN HUKUM telah terpenuhi karena uraian pertimbanganhukum Judex Facti tingkat Banding tersebut nyatanyata merupakanhasil dari manipulasi dan penyelundupan fakta Hukum dan hanya copypaste dari fakta hukum hasil manipulatif danrekayasa yang termuatdalam tuntutan Jaksa penuntut umum bukan fakta fakta Hukum yangterungkap dalam persidangan perkara a quo.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 Februari 2015 — MARKUS SURYAWAN, DKK
419 — 380 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenisjenis tindak pidana dalam Pasar Modaladalah (i) penipuan diatur dalam Pasal 90; manipulasi pasar diatur dalam Pasal9193 dan perdagangan orang dalam (insider trading) diatur dalam Pasal 9598.sedangkan ketentuan pidana Pasar Modal diatur dalam Bab XV Pasal 103 sampaidengan Pasal 110;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan hukum tersebut di atas, maka teranglahbahwa Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru dalammengimplementasikan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan pasal 16 Ayat (
    JI dengan cara paksaan, penipuan dan manipulasi lainnya dan tidak berdasarkanasas kebebasan berkontrak dan kata sepakat. Berbeda dengan pihak PT. Askrindo sebagaiBUMN yang diberi amanah mengelola keuangan negara, diwajibkan memilih produkproduk investasi yang tidak punya resiko yang tinggi dan dengan jaminan yang pasti danlayak, sudah tentu harus bertanggung jawab apabila ia secara sembrono melepaskan danayang dipercayakan kepadanya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Muhammad Nuh Az bin H.Abdul Aziz Azwan;
122 — 146
  • ABD Azis Azwan bersamasama dengan BambangMulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto (terdakwa dalam berkas terpisah) dalammelaksanakan tugasnya sebagai Account Officer (AO) pada BRI Kayuagungmelakukan pemrakarsaan terhadap permohonan KUR yang diajukan oleh 22(dua puluh dua) kelompok tani yang bernaung di Koperasi Unit Desa (KUD)Mekar Sari berdomisili di Desa Mekar Wangi Kecamatan Mesuji Kabupaten OganKomering llir (OKI) mengikuti prosedur analis kredit yang benar dansebagaimana mestinya, sehingga terjadi manipulasi
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 05-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pdt.Bth/2020/PN Sby
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.NY DR SRI SUDARWATI
2.TN HERU SISWANTO
3.NY DRG TRI WARIYANTI
4.NY LILIS LISTYORINI,SKM
5.NY FEBRIANA WURJANINGRUM,SE,MT
6.NY NOVIANA,SE
Tergugat:
1.Tn Trisno Romo Santoso
2.Tn Octavianus Stevie Lianto
3.Tn Willy Hindranata
4.Notaris Sherly Dian Meirawati,SH
5.PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya
6.Tn Hendra Wijono,SH,M.Kn
7.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Turut Tergugat:
1.NY SISWARI
2.TN SUDARNOTO ST
3.NY SRI MULYA RINI,SE
85 — 24
  • Bahwa tidak ada rekayasa dan ataupun manipulasi data dalam proses danprosedur peralinan hak tagih atas piutang antara Terlawan V dengan TerlawanIll, di dalam Akta No. 27 Tanggal 25042019 tentang Pengalihan Piutang yangdibuat dihadapan Terlawan IV/SHERLY DIAN MEIRAWATI, SH., M.H., Notaris diSurabaya disebutkan dengan jelas dan tegas mengenai jumlah hutang dantunggakan bunga PEMINJAM/DEBITUR/Turut Terlawan II dan Turut Terlawan Illkepada Terlawan V, yakni :Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit, Peminjam
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-12-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1266/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KARNO WIDJAJA
2.INGEWATI PUGUH
Tergugat:
LENNY RANOEWIDJOJO
110 — 31
  • sebagaimana disyaratkandalam pasal 1320 KUH Perdata.Oleh karena kedua akta perjanjian kerjasama tersebut dari syarat subyektifmaupun = syarat obyektif telah terpenuhi, maka kedua akta perjanjiankerjasama tersebut adalah sah, memiliki Kekuatan hukum dan mengikatpara Tergugat rekonpensi maupun Penggugat rekonpensi.PARA TERGUGAT REKONPENSI MELANGGAR KESEPAKATAN DANMELANGGAR HUKUM DALAM MENGELOLA SPBU HASIL KERJASAMAPara Tergugat Rekonpensi Tidak Melaksanakan Kewajibannya Dengan TujuanAgar Tindakan Manipulasi
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perjanjian
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
  • Hal ini dimaksudkan untukmenghindari terjadinya suatu proses peradilan yang tidak memenuhi syaratdan dilaksanakan atas dasar adanya manipulasi hukum (law manipulation)dari ketentuan hukum yang berlaku.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I NENGAH NATA WISNAYA
370 — 287
  • kwitansi jual beli yang mereka tanda tangani, tetapi untuk hargariilnya saya tidak mengetahuinya dan saya yakin harganya tidak segitu;Bahwa kewajiban saya selaku notaris hanya memproses sesuai denganpersyaratan yang telah terpenuhi semua dokumennya dan sesuaidengan perjanjian harga seperti yang tertulis di kwitansi yang merekatanda tangani, dan tidak ada kewajiban kami selaku notaris untukmengecek harga sebenarnya obyek tanah tersebut;Bahwa menurut pemahaman saya kalau ternyata memang katakanlahada manipulasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
62 — 14
  • Yusuf Sufriatman yang mengatas namakanpenanggung jawab program Wajar Dikdas 9 tahun padaPontren NURUL HUDA dengan memberikan usulan dataprogram pelaksanaan Wajar Dikdas 9 berikut jumlahsiswa/santri Pontren NURUL HUDA dan baru tahu saatini bahwa telah terjadi manipulasi data Pontren denganjumlah siswa/santri fiktif Pondok Pesantren Nurul Hudaserta KH.Abdulah Junaedi setelah dicek bukanlahPimpinan Pontren NURUL HUDA, sedangkan namaAbdulah adalah anak dari KH.Junaedi selaku PimpinanPontren Sirojul Athfal
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
80 — 17
  • Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa ;2. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab ;3. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan olehsekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani olehKomite Sekolah ;1404. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaandana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan denganpertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport ;5.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
1.ARNI SITOHANG
2.FITRI HANDAYANI TANJUNG
3.RIO OJAK P.PAKPAHAN
4.SAUT YANSEN MANURUNG DRS
Tergugat:
1.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Cabang Medan
2.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Pusat
346 — 174
  • Bahwa sangat jelas perbuatan dari Tergugat dan Tergugat II telahmelanggar aturanaturan yang ada pada UndangUndang R.I No.10Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.32 Tahun1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komiditi antara lain :Pasal 57 ayat (1) Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka, KontrakDerivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya setiap Pihakdilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melaluitindakan :a.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
146 — 17
  • Maksum melalui Yula Layuhibu;Halaman 301 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN GtoMenimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dalam tahapperencanaan terdapat suatu proses atau tahapan yang tidak dijalankan sesuai denganketentuan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam tahapanperencanaan sudah ada suatu pelanggaran atau manipulasi pekerjaan namun karenamerupakan pengadaan jasa pekerjaan lain dan juga anggaran diambilkan dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
75 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1490 K/Pid.Sus/2016Uraian pertimbangan hukum Judex Facti tersebut nyatanyata merupakanhasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Judex Facti TingkatPertama yang diambil alin oleh Pengadilan Tinggi. Uraian faktapertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelassumbernya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-01-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24 / PDT.ARB / 2015 / PN.JKT.PST
Tanggal 29 April 2015 — NYONYA SITI HARDIYANTI RUKMANA Cs >< BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) Cs
739 — 392
  • Sebaliknya buktibukti yang diajukan olehTermohon 2 dalam pemeriksaan perkara di BANI adalah bukti yangdiajukan apa adanya, tidak dibuatbuat, dan tidak ada manipulasi sertadidukung oleh keterangan saksisaksi fakta dan ahli. Selain itu adalahdiskresi dan kewenangan daripada Majelis BANI untuk memeriksa,mempertimbangkan, dan mengadili buktibukti tersebut.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-01-2016
Putusan PN LIMBOTO Nomor 282/Pid.B/2008/PN.LBT
Terdakwa MINDERD MAWU, ST
139 — 74
  • melalui panitia pengadaan tanah, sedangkan terhadap tanah kurangdari 1 ha dapat dilaksanakan langsung dengan pemegang hak atas tanah.Bahwa, bila pemilik tanah belum mempunyai alas hak dan belum didaftarkanpembayarannya melalui musyawarah yang kemudian dibuatkan bukti dengansaksi.Bahwa, ada dua cara dalam pengadaan tanah untuk kepentinganpembangunan yaitu berdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 dan secaralangsung.Bahwa, bila Keppres Nomor 55 tahun 1993 tidak dilaksanakan dengan baik,misalnya terdapat manipulasi