Ditemukan 5818 data
48 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum adalah semua organisasi yang oleh UndangUndang tidakditentukan dan diatur sebagai Badan Hukum, misalnya Firma, UsahaDagang;""Menimbang bahwa oleh karena unsur "diri sendiri", "orang lain", atau"korporasi" ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harusdibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai denganfakta di persidangan, oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidanganyaitu
67 — 24
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire116117Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadanhukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal butir3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang
121 — 15
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain adalah Perseroan Terbatas,yayasan dan koperasi sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum ( Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi,Penerbit Citra Adhitya Bakti, Bandung 2002,hal.17 ) ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam pasal 1butir 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
435 — 199
Bdg.berbadan hukum seperti Maatschap (persekutuan perdata), Firma,Persekutuan Komanditair atau kumpulan orangorang yangmerupakan badan hukum seperti PT, Yayasan, Dana Pensiun,Koperasi dsb.
126 — 61
;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, beralamat di Kantor Firma HukumHalaman dari 168 Halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2015/PTUNSRGMUHAMMAD SIBAN & PARTNER, beralamat diJalan Cilamaya No. 44, Kelurahan Cideng, KecamatanGambir, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT;MELAWANBUPATI TANGERANG, Berkedudukan di Jalan Somawinata No. 1, Tigaraksa,Kabupaten Tangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2238Huk tanggal 27 Juli 2015, dalam hal ini diwakili olehKuasa
42 — 8
Investasi dalam arti luas adalah mulai seseorang usaha sendiri sampaimembentuk CV, Firma, PT dill. Ada Investasi langsung dalam hal ini investasi yangdikelola sendiri oleh investor sedangkan investasi tidak langsung yaitu investasi yangdikelola oleh pihak lain Dalam melakukan investasi apakah wajib ada perjanjian. Perjajian dapat berupakesepakatan.
Bahwa yang dimaksud dengan investasi dalam arti sempit adalah penanaman modal.Halaman 122 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.Tlg Bahwa yang dimaksud investasi dalam arti luas adalah mulai seseorang usaha sendirisampai membentuk CV, Firma, PT, dll. Bahwa investasi langsung dalam hal ini adalah investasi yang dikelola sendiri olehinvestor sedangkan investasi tidak langsung yaitu investasi yang dikelola oleh pihaklain.
MUSTOFA
Terdakwa:
SUPRIYANTO ASFAWI
310 — 322
mengekspor barang, melakukan usahaperdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar DaerahPabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luarDaerah Pabean (Pasal 1 anga 14 UU PPN);Bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang danatau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negaraatau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
466 — 333
*Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan/atauAdvokat Magang (*) yang tergabung pada Firma HukumMaqdir Ismail & Partners yang beralamat di JalanLatuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat 10310Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DAN:Nama : Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc.
506 — 372 — Berkekuatan Hukum Tetap
selakuDebitur (Borrower) berasal dari dana yang diperoleh melaluiPenerbitan Surat Hutang (vide bukti T5.E.5 dan vide buktiPenggugat P1 pada halaman 1);Bagaimana mungkin Penggugat mempertanyakankeabsahan peranannya sendiri (selaku Penerbit (/ssuer)dalam Penerbitan Surat Hutang, apabila Penggugat secarasukarela menandatangani Perjanjian Penerbitan SuratHutang (/ndenture) dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek(Underwriting Agreement) tersebut dan dengan mendapatkannasehat dari, tidak hanya satu akan tetapi, dua firma
,advokat pada kantor Firma Hukum Togar Parulian Sinaga, S.H., & Rekantelah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) kepada 19 (sembilan belas) Tergugat (salah satuTergugat adalah Tergugat X) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah register perkara Nomor 12/Pdt G/2004/PN.KTL., tertanggal 22Oktober 2004;Bahwa dalam persidangan, Para Tergugat dalam perkara a quo sudahmemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agarmemerintahkan Penggugat untuk memperlihatkan
46 — 12
Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi,sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), ComanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidakberbadan hukum;Hal 74Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo. 103/Pid.SusTPk/2015/PN MdnMenimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
70 — 17
Orang perorangan berarti setiap orang secara individu (natuurlijkeperson) atau dalam KUHP biasa dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkankorporasi menurut undangundang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum antara lain Perserotan Terbatas,Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain Firma,Commanditaire Vennootschaps (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain yangtidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap
76 — 27
Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain PerseroanTerbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukumantara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimanatersebut dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
911 — 95
;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, berkantor di Firma Hukum Mas Waluyo S.H.,M.H. dan Partners, beralamat di JI. Maruga RT/RW006/04, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat KotaTangerang Selatan, Banten 15414;Halaman 2 dari 140. Putusan Nomor 1/G/2020/PTUNSRGSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ilINTERVENSI1;3.
73 — 37
Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentukBadan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD
Tergugat:
1.ETHNA JUNA SIBY
2.ABDUL KADIR SH
3.EDISON P SARAGIH SH
4.SAHAYA SIMBOLON SH
5.PT CAHAYA MARITIM INDONESIA
6.KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
7.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Turut Tergugat:
1.ARYANTO LIE SH
2.WULAN ARIYATI
3.WILZAR DAMORA SIREGAR
4.RADEN TUSRIN
5.LUCIANA FRANCISCA SIREGAR
434 — 597
Pdt..C.1 PUTUSANNomor 116/Pdt.G/2020/PN BtmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, KM 6,Kelurahan Tanjung Uncang, (Komplek Injin Batu), KecamatanBatu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal inimemberikan kuasa kepada FIRMA HUKUM JOHANSEMBIRING & REKAN beralamat
54 — 6
untuk melakukankewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotonganpajak tertentu; 22222022202 enn enn nn nen eneneBahwa sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, badan adalah sekumpulanorang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukanHalaman 96 dari 186 halaman,Perkara No:204/Pid.Sus/2015/PNMbo usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma
37 — 21
Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai, sedangkoorporasi yang tidak berbentuk badan hukum misalnya Firma, CommanditaireVennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnnya.
66 — 16
Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa yangdiajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama: Ir. TITO S.
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
WAHYUDI
169 — 53
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayarpajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan namadan dalam bentuk apa pun, firma
66 — 21
Korporasi yang tidakberbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang olehUndang Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badanhukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;Menimbang, bahwa oleh karena unsur = diri sendiri,orang lain , atau korporasi ini bersifat alternatifPengadilan Negeri Padang berusaha untuk selalu) mencantumkan informasi paling kini danange: peradilan. Bila anda menenukan tnekuvasl informas!