Ditemukan 6069 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
57 — 15
  • Hal ini adalah sebuah tindakan yang memangdilakukan karena atas mandat dari Pengurus untuk melakukan kontrakdengan PT. Pusri. b. Membuat laporan bulanan, dalam perkara a quo pembuatan laporanbulanan dibuat oleh Bagian Pupuk sebagaimana penjelasan saksi Ir. KuntoHal 348 dari 388 halaman, No. 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
275 — 441
  • dalam kasusdugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RSUDKumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;Bahwa benar ahli tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dantidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Undangundang tentangstandar Pemeriksaan maka :Bahwa benar ahli menerangkan dalam Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dikenal dengan standar Audit APIPyang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahsesuai mandat
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG
Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
74 — 13
  • Dan kewenangan yang dimaksudkan oleh Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah kewenangan yang ada padajabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturanperundangundangan (atribusi, delegasi, mandat) ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Kesempatan adalahpeluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantumdi dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dipegang
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 13 Februari 2017 — Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin
83 — 33
  • ;Bahwa terhadap pembuatan sertifikat baik sertifikat yang melampaui masaberlaku maupun yang tidak memiliki masa berlaku maka yang terjadi adalahcacat administrasi (kesalahan administrasi);Bahwa bahwa apabila terdapat kesalahan administrasi dalam sertifikat tersebutmaka yang dapat dilakukan terhadap sertifikat tersebut adalah dicabut, dirubahatau dibatalkan dan yang berwenang untuk melakukan itu adalah pejabat yangberwenang dalam hal ini adalah Kepala BPN atau orang yang secara langsungdiberikan mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
82 — 29
  • Sehingga kewenangan panitia dalam persiapanpengadaan adalah menyusun dan mempersiapkan HPS yang merupakan mandat yangdiberikan oleh PPK. Sehingga sebetulnya PPK yang diberi wewenang untuk menyusun danmenetapkan HPS, tetapi kemudian didelegasikan kepada panitia pengadaan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-03-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 27 Mei 2016 — ABDUL MAJID
118 — 24
  • Persi ada melakukan RUPS yang dihadiri olehpemegang Saham (Bupati) saksi juga pernah ikut kalau ada mandat dari Bupati,namun didalam RUPS yang saksi ikut tidak ada membahas masalah kreditmacet, maupun kredit pupuk ;Bahwa setelah ada laporan kredit macet saksi Asisten Perekonomian danPembangunan Kabupaten Siak ada bertanya pada Hainim Kadir selakuDirekturnya ;Bahwa saksi tidak tahu kerjasama antara PT. Persi (Permodalan Siak) denganPT.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-02-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT I/AD/II/2015
Tanggal 10 Desember 2015 — Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo
209 — 1256
  • Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Puskopkartika Antasari dipilin dan diberhentikan oleh anggotaKoperasi melalui Rapat Anggota, dan oleh karena itu secarahukum adalah berkedudukan sebagai pemegang mandat dankuasa dari pemberi kuasa (Prinsipal) yaitu Rapat Anggota,dengan demikian secara hukum Pengurus telah mendapathak dan kewenangan penuh (authority) bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa (principal).4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1089 — 862 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Mulyani, dan Bailout BC tersebutadalah merupakan mandat atau dalam rangka menjalankanPerppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK dan Perppu No. 3Tahun 2008 tentang LPSBerdasarkan fakta hukum butir 2.2.1 dan 2.2.2. tersebut di atas,maka adalah jelas bahwa pemberian FPJP oleh BI dan Bailout BColeh KSSK adalah KEBIJAKAN Negara (staatbeleid) yangdidasarkan kepada ketentuan hukum: Pemberian FPJP diputuskandalam RDG tanggal 14 November 2008 yang dipimpin olehGubernur Bank Indonesia dan merupakan mandat atau
    dalamrangka menjalankan Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang BankIndonesia, Bailout BC merupakan sebuah kebijakan KSSK yangdiputuskan dalam Rapat KSSK tanggal 20 November 2008 yangdipimpin oleh Menteri Keuangan RI dan merupakan mandat ataudalam rangka menjalankan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang JPSKdan Perppu No.3 Tahun 2008 tentang LPS.Jika Judex Facti menyatakan dan mempertimbangkan bahwaPEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukumatas kedua perbuatan dalam dakwaan itu, maka hal itu tidak
    menyelamatkanperekonomian nasional dari pusaran krisis keuangan global tahun2008.Kedua, para amicis berharap agar Majelis Hakim dalammempertimbangkan ada tidaknya kondisi krisis, tidak bertumpu padapendapat segelintir ahli yang secara kebetulan cenderung mengatakanpada tahun 2008 tidak terjadi krisis apapun yang menjadi motivasinya.Adapun penilaian adanya krisis telah tergambar secara jelas darikebijakan dan pernyataan sikap para pejabat publik yang pada saat ituberdasarkan kompetensinya telah diberi mandat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — IWAN KURNIA, SE Bin TEDDY SUARDI
66 — 23
  • Administrasi Negara dengan Tindak PidanaKorupsi yaitu. kewenangan dari aparatur negara adaunsurpenyalahgunaan diluar maksud diberikan kewenangan;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah orang yang diusulkanoleh Pengguna Anggaran yang akan diberi kewenang berdasarkanketetapan;Bahwa kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah menjalankankewenangan yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran yang dijelaskandalam ketetapan yang menjadi atribusi;Bahwa kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran' orang = yangmelaksanakan mandat
    dari pemberi mandat yaitu Pengguna Angaran;Bahwa secara teoritik tidak mungkin Kuasa Pengguna Anggaran mampumembuat suatu keputusan tanpa sepengetahuan dari PenggunaAnggaran;Bahwa secara konstruksi yuridis APBD dan APBN tersebut berbedadalam pelaksanaannya yaitu perbedaan aturannya dimana dalam APBDdapat digunakan peraturan menteri kKeuangan kecuali disebut secaraekplisit dan tegas tidak diatur dalam peraturan tersebut;Bahwa jika didalam peraturan menteri keuangan disebutkan secara tegastentang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
LINDA MAYASARI BINTI USMAN
118 — 48
  • 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
71 — 30
  • tidak ada pembayaran yang dobel.Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada pemeriksaan BPKP.Bahwa setahu saksi, atas pekerjaan tersebut saksi tidak pernahdiperiksa oleh BPKP.Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar pekerjaan hotmixyang telah dikerjakan oleh perusahaan saksi, karena kebetulan saksiadalah sebagai staf administrasi, saksi kurang tahu mengenai hal itu,karena yang lebih mengetahui adalah staf teknik.Bahwa tugas saksi selaku staf administrasi adalah menguruspembayaran sesuai mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
199 — 83
  • Dalam kaitannyadengan tanggung jawab ini, Tergugat X secara khusus diberi mandat untuk melakukaneksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksidan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi).
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
IFFAN JAYA KUSUMA, S.Adm.
205 — 141
  • Menjalankan tugas terkait dengan Penyelenggaraan haji dan Umrohsesuai mandat Undang Undang No. 8 tahun 2018.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — I. DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, IR. BAGAS SUBARNOWO, MT
68 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Kota Bekasi Tahun 2002 dansebagai Pengelola adalah Bagian Hukum dan Organisasi ;2) Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPASampah Bantar Gebang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota BekasiNo.915/Kep.2291 Ekbang/VI/2002, Tanggal 7 Juni 2002, telah ditunjukDRS.WAHYU MULYANA sebagai Pimpro dan IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sebagai Pimbagpro ;3) Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di muka, Terdakwa sebagaiKepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi,telah diberi mandat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
731 — 1305
  • Terkait dengan mandat,Saksi sering juga mewakili Gubernur pada rapatrapat di luar kota.Saksi pernah beberapa kali datang langsung menilai evaluasiPUPR, terkait kinerja Dinas PU dan kemudian Saksi laporkankepada Gubernur dan Terdakwa selaku Gubernur langsungmenegur KUNTADI terkait dengan hasil temuan BPK itu.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
578 — 2482
  • Para Pihak secara tegas menyetujui untukmengesampingkan Pasal 7072 UU No.30 tahun 1999sehingga mandat dari para arbiter yang diberikan dengansebagaimana mestinya sesual denganketentuanketentuan dalam Perjanjian ini akan tetapHalaman 135 dari 275 hal.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 19 September 2016 — AHMAD SUBANDI, ST Bin KUSNA JUNAWI
102 — 32
  • Untuk operasionalisasi di tingkat KPA, KPA dapat memberikan mandatkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM.Pemberian mandat ini secara yuridis tidak menghilangkan wewenang dantanggungjawab KPA.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 21-11-2016 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 649/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
1.DEWI SARASWATI binti RAHMAT bin MOESTOPO
2.BAGUS RAHADI bin RAHMAT bin MOESTOPO
3.SUPRAPTO AGUNG WAHONO bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.TOTO IRAWANTO SH, bin RAHMAT bin MOESTOPO
Tergugat:
1.YAYASAN UNIVERSITAS PROFESOR DOKTOR MOESTOPO BERAGAMA disingkat Ys. UPDM B
2.Drg. Hyginus Hermanto MM, bin Joesoef bin MOESTOPO
3.Romualdus Kusumanto bin Joesoef bin MOESTOPO
4.Yohanes Kusdharmanto bin Joesoef bin MOESTOPO
5.Drg. Lukas Kusparmanto MARS, bin Joesoef bin MOESTOPO
6.Maria Margaretha Kusnandari binti Joesoef bin MOESTOPO
7.Ignatius Kusnanto bin Joesoef bin MOESTOPO
Turut Tergugat:
1.Ny. Raden Ayu Soepartien MOESTOPO
2.FX. Soseko bin MOESTOPO
3.TOTO IRAWANTO SH bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.BAMBANG ARDIYANTO bin RAHMAT bin MOESTOPO
5.Ny. Endang setyawati Rahmat
160 — 77
  • Surat Mandat yang diberikan oleh Almarhum Prof Dr Raden Moestopo tertanggal 11 September 1986 yang dibuat dibawah tangan dan yang telahdiperlihatkan kepada Notaris;Bukti T I, T.ll, T.Vil, TT. dan TT.Il 13 : Foto copy sesuai dengan Salinan Resmi,Akta Notaris WINANTO WIRYOMARTANI, S.H., Nomor 69, tanggal 9 Juni 1988.Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
266 — 137
  • Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepadaperangkat desaSelanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagaiberikut;1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
233 — 115
  • Susunan Organisasi : Organisasi SPL FSPMI secara Nasional disusun sebagai berikut :Tingkat Unit Kerja meliputi Perusahaan sektor industri Logam; Pasal 19ayat (3) Tentang Kepengurusan : Pada tingkat perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkatPUKSPL FSPMI; Halaman 14 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGPasal 31 ayat (3) Tentang Pengurus Pimpinan Unit Kerja :Pengurus Pimpinan Unit Kerja merupakan pemegang mandat