Ditemukan 6224 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembataan perbatasan pembayaran pembekalan pembetulan
Penelusuran terkait : Gugatan pembatalan putusan Gugatan pembatalan wasiat Gugatan pembatalan lelang Gugatan pembatalan hibah Gugatan pembatalan surat kuasa Gugatan Pembatalan Anak Angkat Gugatan pembatalan risalah lelang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
159 — 98
  • Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya denganmenyatakan bahwa ke 46 Aktaakta Pengoperan dan PenyerahanHak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum,karena TIDAK SEORANG PIHAK PUN yang ada dalam ke 46Aktaakta dimaksud mengajukan gugatan pembatalan perjanjianatau gugatan yang meminta Majelis Hakim memutuskan 46 AktaPengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tidakmempunyai kekuatan hukum.8.5.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
195 — 139
  • Merujuk pada keseluruhan uraian di atas, tindakan Majelis HakimTingkat Pertama yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukumdan gugatan pembatalan objek tata usaha negara jelas merupakan tindakanyang melanggar tertib hukum acara yang ditentukan oleh MA. Oleh sebab itu,sudah selayaknya Putusan Tingkat Pertama dibatalkan.E. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan ketentuan Mengenaidaluwarsa25.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
520 — 209
  • Melly Siti Fatimah selakupenggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak MilikNo 163 desa Segara Makmur kabupaten Bekasi (Sertifikat terse but atas nama keluarga ALI DARMADI) yang disidangkan diPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan vonisnyamenyatakan gugatan diterima. Namun pada tingkat banding pihak ALI DARMADI (turut tergugat) berhasil dimenangkankarena Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyatakan membatalkan putusan TUN tingkat pertama.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
478 — 232
  • Lalu kalimat kedua, namun apabiladia berpendapat perjanjian itu tidak bisa lagi dilanjutkan karena akibat dariwanprestasi itu, maka dia dapat menuntut pembatalan perjanjian disertaidengan tuntutan vergoeding, kosten, schade dan interesten atau bunga;Dalam hal penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap suatuperjanjian yang di dalamnya telah mengatur kewajiban kewajiban tertentu,artinya perjanjian tersebut merupakan rechigrund dari gugatan, makapenggugat tidak dapat menuntut pengembalian saham